Keluarga No.5202040602083667 nama KepalaKeluarga Lalu Jhon Swiguna (Fotokopi dari fotokopi)Surat Nomor : 347/XI2016, Perihal PermohonanPengecekan Sertipikat No.1892/Sengkol (Fotokopi sesuaidengan aslinya) ;Kwitansi Pembayaran Peralihan Hak Jual Beli tanggal24 Januari 2017 oleh Chuck Wijaya, S.H., M.Kn(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Kwitansi Pembayaran Pelayanan Pengecekan Sertipikattanggal 9 November 2016 (Fotokopi sesuai denganaslinya);Akta Jual Beli Nomor.30/2017 tanggal 24 Januari 2017yang dibuat

kaligrafi dan lainlain, semuanyadibiayai oleh keluarga besar Anas Bani Malik melalui HabibAhmad Badaat, Bekasi;1.17 Bahwa atas permintaan keluarga besar Anas Bin Malik (Saudi1.18Arabia), Masjid Al Muhajirin berubah nama menjadi MasjidAnas Bani Malik sesuai nama donatur yang memberikanbantuan;Bahwa untuk melengkapi surat keputusan Bupati Tangerangpada point 13 diatas, pada tanggal 20 April 1993, BAPPEDATangerang menerbitkan surat Pengesahan Site Plan ProyekSarana Penunjangnya, Advise Planning Nomor: 642/1892

diperumahan pondok bahar permai kpada Bupati kepaladaerah tingkat Il Tangerang tanggal 14 Februari 1989(fotokopi dari fotokopi);Nota Pertimbangan atas permohonan advis planningkepada bupati Kepala Tingkat Il Tangerang Nomor451.1/262 Bappeda/89/IIl Nota Pertimbangan atasPermohonan advis planning lokasi tanah seluas 4.416m2 terletak di Perumahan Pondok Bahar PermaiKecamatan Ciledug, untuk mendirikan masjid danmadrasah atas nama Yayasan AlMuhajirin (fotokopidari fotokopi);Advice Planning Nomor : 642/1892

Terbanding C.1, C.2, D.1, D.3, D.4, D.5, D.7, D.6, D.8, E.1,E.2, B;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata ParaPemohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi C.5, PemohonKasasi A, Turut Termohon Kasasi C.3, C.6, C.7, Turut Termohon Kasasi D.2/Tergugat C.5, A, C.3, C.6, C.7, D.2/Terbanding C.5, A, C.3, C.6, C.7, D.2 telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1892

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratuslima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 1892 K/Pdt/2013, tanggal 12 Februari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: A. Marzaiti pgl.Upik, B. Marzali tersebut;2.

Melakukan Penganiayaan;Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud denganpenganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalahkesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka padaorang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);Hal 19 dari 26 Hal.

Namundemikian dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan lazimnya diartikansebagai kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkanluka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138) ;Menimbang, bahwa anasir dengan sengaja (opzettelijk) dalam rangkaian uraianunsur penganiayaan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan unsurunsur lainyang ditempatkan di belakangnya diliputi oleh unsur sengaja tersebut, sehinggadengan demikian unsurunsur dibelakang

FAMI sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lainlagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan PenuntutUmum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error inpersona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telahterpenuhi;Ad.2 Melakukan penganiayaan;Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894, W.6334;11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud

Sertifikat Hak Milik Nomor 1892 (sebelumnya Sertifikat Hak MilikNomor 420) tanggal 06052014 atas nama SADIUM118. Sertifikat Hak Milik Nomor 1902 (sebelumnya Sertifikat Hak MilikNomor 593) tanggal 06052014 atas nama SAJI119. Sertifikat Hak Milik Nomor 1891 (sebelumnya Sertifikat Hak MilikNomor 598) tanggal 06052014 atas nama SUDIRMAN120. Sertifikat Hak Milik Nomor 1894 (sebelumnya Sertifikat Hak MilikNomor 599) tanggal 06052014 atas nama NYAMIN121.

Cikalong Desa Bungbulang 1892/X1/200 Rp2.000.000,00Kec. Bungbulang Kab. Garut 571 Apong/la Kp. Cikalong Desa Bungbulang 0449/III/200 Rp3.000.000,00Kec. Bungbulang Kab. Garut 672 Apong/lya Kp. Cikalong Desa Bungbulang 46000484 Rp6.000.000,00Kec. Bungbulang Kab. Garut73 Apong/lya Kp. Cikalong Desa Bungbulang 46000652 Rp4.000.000,00Kec. Bungbulang Kab. Garut74 Yayah Kp. Pasantren Desa Bungbulang 46000853 Rp4.000.000,00Kec. Bungbulang Kab. Garut75 Yayah Juariah Kp.

Cibungur Desa Sukarame 1892/XI1/200 3.000.000,Kecamatan Caringin Kab. Garut 3348 Inin/Engkos Kp. Cibungur Desa Sukarame 023/1/2004 5.000.000,Kecamatan Caringin Kab. Garut349 Inin Kp. Cibungur Desa Sukarame 0432/III/2005 7.500.000,Kecamatan Caringin Kab. Garut350 Engkos/Inin Kp. Cibungur Desa Sukarame 0433/III/2005 7.500.000,Kecamatan Caringin Kab. Garut351 Aceng/Inin Kp. Cibungur Desa Sukarame 0434/III/2005 5.000.000,Kecamatan Caringin Kab. Garut352 Inin Kp.

Nomor 2659 K/Padt/2015 gg 91012/V1/2005 7 590.000,00 24% 21112007 14 April2014 2336 11.520.000,0070 1892/X"/2005 5 990.000,00 20% 21112007 14 April2014 2336 2.611.200,0074 O449/1I2006 3 900.000,00 18% 21112007 14 April2014 2336 3.456.000,0072 46000484 6.000.000,00 18% 21112007 14 April 2014 2336 6.912.000,0073 46000652 4.000.000,00 14% 21112007 14 April 2014 2336 3.584.000,0074 46000853 4.000.000,00 14% 21112007 14 April 2014 2336 3.584.000,0075 46000911 2.000.000,00 14% 21112007 14 April 2014 2336

Unsur Penganiayaan; ~~~~~~~~77773737 373535555555So Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan menurutYurisprudensi yang menjelaskan bahwa yang dimaksud denganpenganiayaan ialah setiap orang yang dilakukan dengan sengajauntuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain (H.R.25 Juni 1894, W. 6334 ; 11 Januari 1892, W. 6133); aR Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (pijn)ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syaratmutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya

., a uy (12,512,217.00) 30/10/2013 Dedy Tanara21/KP.0803/2013 2)SO7Jul 2013~Normal 01064236/PPN1111/WP4, eae (1,497,080,4 10.00) 29/08/2013 Dedy Tanara24/KP.0803/2013 anSO7Jul 2013 PembetulanKe1 0108 1892/PPN1114/WPU, ee (227,737.00) 30/10/2013 Dedy Tanara24/KP0803/201308 & SPT Masa PPNA 2013 Normal O1072974/PPNIIHIWPL, oo oan (992,925,610.00) 27/09/2013 Dedy Tanarane 21/KP.0803/2013 anahn 2013 PembetulanKe+ 01081894/PPN1111/WP4, ee. 889,063.00 30/10/2013 Dedy Tanaraug 24/KP.0803/2013 anS09 = SPT

Normal 01064236/PPN1111 /WPU, a. een (1,497,080,4 10.00) 29/08/2013 Dedy Tanara24/KP0803/2013Ss.= SPT Masa PPN14 O7sul 2013 Pembetulan Ke 108 1892/PPNI111/WPJ, his (227,737.00) 30/10/2013 Dedy Tanara24/KP0803/2013=15 ha 2013 Normal 1072974/PPN1111 WPJ, cr (992,925,610.00) 27/09/2013 Dedy Tanara9 24/KP0803/2013 aneS16 a 2013 PembetulanKe4 01081891/PPN1111/WPu, fe is 889,063.00 30/10/2013 Dedy Tanarag 24/KP0803/2013Ss09 = SPT Masa PPNTs 2013 Normal 1081897/PPNITHWPL PPnEM Nihil 30/10/2013 Dedy TanaraP

Unsur melakukan penganiayaan : Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikandengan penganiayaan menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkanperasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni1894, W.6334; 11 Jan. 1892, W.6138).Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksuddengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengan tujuanmenimbulkan rasa sakit, rasa tidak

persona, sehingga jelaslah bahwa yangdimaksud dengan Barang siapa disini adalah Terdakwa PARID MAJIDI BinFAHRIN yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalamDakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhidalam diri Terdakwa;Ad.2 Melakukan Penganiayaan Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (mischandeling)adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh oranglain (H.R.25 Juni 1894, W.6334;11 Januari 1892

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan;

Jambi kepada PimpinanBanggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi,Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota danPara Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi NomorUND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan;1 (satu) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi RancanganKebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara ( PPAS ) APBD Tahun Anggaran 2018 DisampaikanOleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi JambiSenin

Jambi kepada PimpinanBanggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD ProvinsiJambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintan Daerah (TAPD) BesertaAnggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor: UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan;54.1 (satu) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi RancanganKebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara ( PPAS ) APBD Tahun Anggaran 2018Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRDProvinsi

dakwaan kedua yang juga disusun secarasubsidaritas, untuk itu Majelis Hakim juga akan lebihdahulu mempertimbangkan dakwaan kedua Primair yaitumelanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yaitu Penganiayaanyang mengakibatkan luka berat pada tubuh ;53Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas ternyataUndang Undang tidak ada merumuskan unsure unsurPenganiayaan kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaanmerugikan kesehatan orang lain ;Bahwa menurut putusan H.R ( Hooge Raad ) 25 Juni1894, w 6334, tanggal 11 Januari 1892

Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 1892/SPD-LS/DPU/2012, tanggal 12 Desember 2012 ( Foto Copy yang sudah di legalisir).

Surat Penyediaan dana Anggaran Belanja Daerah TA. 2012 PPKD selaku BUD Nomor : 1892/SPD-LS/DPU/2012,tanggal 12 Desember 2012 ( Foto Copy yang sudah dilegalisir). Lampiran SPD Nomor : 1892 / SPD-LS / DPU / Belanja Langsung, tanggal 12 Desember 2012. ( Foto Copy yang sudah di legalisir).

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan;

Jambi kepada PimpinanBanggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi,Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan ParaHalaman 38 dari 62 halaman Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2018/PT.JMB34.55.56.57;58.59.60.61.62.Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRDtanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan;1 (Satu) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi Rancangan KebijakanUmum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon AnggaranSementara ( PPAS ) APBD

Jambi kepada PimpinanBanggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD ProvinsiJambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) BesertaAnggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor :UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan;54.1 (satu) bundel asli Nota Pengantar Gubernur Jambi RancanganKebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan PlafonAnggaran Sementara ( PPAS ) APBD Tahun Anggaran 2018Disampaikan Oleh Gubernur Jambi Dalam Sidang Paripurna DPRDProvinsi

Putusan No. 67/PID.SUS/2021/PTJMBBahwa berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 diatas sangatlah sesuaidengan semua keterangan dan fakta yang terungkap di persidangansehingga sudah sepatutnya Terdakwa (Pemohon Banding) haruslahdihukum dan atau diberi sanksi Rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 675 K/Pid/1987, No.1671 K/Pid/1996, dan No. 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwahubungan delik yang terbukti dipersidangan adalah delik yang sejenis yanglebih

Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 19Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan PenggantianAntarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, BadanPengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia PengawasPemilinan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan UmumKelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, danPengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara RI Tahun 2017Nomor 1892) (Bukti P1):2.

Unsur melakukan penganiayaan :Menimbang bahwa, Undang Undang tidak memberikan ketentuan apakah yangdiartikan dengan penganiayaan (Mishandeling) menurut yurisprudensi maka yangdiartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasasakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang (HR. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Jan.1892, W.6138).22Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yangdimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan seseorang kepada orang lain dengantujuan

SUGIHARTO dengan luas375 m2 yang terletak di Jalan Raya SoloSragen km 01 Dukuh Jati,Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.Sertifikat hak milik No. 1892 atas nama Drs. SUGIHARTO dengan luas375 m? yang terletak di Jalan Raya SoloSragen km 01 Dukuh Jati,Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen.Sertifikat hak milik No. 2838 atas nama SUKARDI dengan luas 158 m?terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Masaran, KabupatenSragen.Sertifikat hak milik No. 1359 atas nama Drs. SUGIHARTO luas 1115m?