Ditemukan 2404 data
Terbanding/Penggugat : Osmar Simatupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Pertananahan Kota Medan
94 — 264
telah dijadikan sebagai tanah yang mendapat ganti kerugian, maka patutdan berdasarkan hukum, Penggantian kerugian terhadap tanah milikPenggugat seyogianya dilakuan oleh Tergugat secara utuh terhadapselurunh bidang tanah aquo yaitu seluas 804 M?
DRA. SULASTRI
Tergugat:
1.DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi
2.SONI HARSANTO, A.Pi., MSi
3.AWAL ILHAM
94 — 39
Dilakukan diluar jam kegiatan regular dari terjadwal dari kampusmeskipun dilakuan dalam area kampus, bukan berarti menjadi tanggungJawab hukum kampus PolitehnikHalaman 65 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 317/Pdt.G/2019/PN SDAMenimbang, bahwa meskipun ada kegiatan mediasi setelah kejadiantersebut , itu lebih pada persoalan dan tanggung jawab institusi pendidikan danbukan masalah hukumMenimbang, bahwa eskipun Majelis Hakim prihatin dan juga merasakankesedihan dari orang tua penggugat, tetapi majelis
103 — 54
Bahwa perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap para Terdakwa,terbukti sempurna dilakuan secara bersama dimana masingmasing Terdakwamempunyai peran dan tugas masingmasing untuk terwujudnya tindak pidana inihingga selesai.Drs Bahwa perbuatan melakukan penganiayaan terhadap masyarakat atau orangsipil dilakukan dengan niat dan tujuan yang sama yaitu melakukan penganiayaaannuntuk mendapatkan pengakuan sebagai anggota TNI AD.3.
BUDIANTO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
299 — 204
atau tanahtanah yang sudah dibebaskan dari Hakhak Rakyat dengan pengantian.Dengan demikian maka pemberian konversi dengan hak pengelolaanmutlak diperlukan adanya Keputusan Meteri Agraria dan bukti pengantiandari hak rakyat apabila belum, ada keputusannya serta tujuan pemberianhak kepada pihak ketiga adalah dalam rangka meletakan pemberian haksesuai UUPA kepada pihak ketiga, bukan untuk menerbit Ijin PemakaianTanah atau IPT dan dipungut Hak Sewa untuk kepentingan pendapatam aslidaerah sebagaimaa dilakuan
153 — 104
terbitkan olehtergugat secara sah dan mengikat menurut hukum, karena telahberdasarkan pada semua aturan hukum perundang undangan yangberlaku tentang penerbitan sertipikat hak milik, oleh karenanyadalil gugatan pada angka 6 dan angka 6 2 beserta uraiannyapatut di tolak dan di kesampingkan;Bahwa dengan demikian dalil gugatan para penggugat pada angka7 huruf a, b, c, d, e, f dan g patut di tolak dan di kesampingkankarena penerbitan sertipikat hak milik No. 531/Desa Titiwungentanggal 12 Agustus 1987 telah dilakuan
89 — 126
menyatakan bahwaPelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerjasebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 9), huruf b angka 11), huruf c angka 9),dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan yaitu mulai dariJanuari sampai Desember, maka sangat jelas dan nyata pelanggaran yang dilakukanoleh PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV,PENGGUGAT VI dan PENGGUGAT VILBahwa sehubungan dengan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja danmenaati jam kerja yang dilakuan
SAHAT M NASUTION, S.H
Terdakwa:
Yusroni
88 — 49
Saksi10 yang meminta Saksi2 untuk membeli mobil milikAbah/dukun bukan Terdakwa.Oleh karena itu mohon Terdakwa dibebaskan dari unsur ke3.Unsur ke4 yang dilakuan secara bersamasama atausendirisendiriBerdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, bahwaTerdakwa tidak ada unsur persekongkolan atau mufakat jahatantara Terdakwa dengan Saksi5, Saksi8, Saksi9 dan Saksi10Sehingga menurut hemat kami unsur ke4 tidak terbukti secarasah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dibebaskan dariunsur ke4 ini.Bardasarkan
Terbanding/Penggugat : Harniati
57 — 51
Putusan No. 67/PDT/2020/PT.MKS12.Bahwa Perbuatan Melawan hukum yang dilakuan TergugatRekonpensi/Terbanding sangat merugikan PenggugatRekonpensi/Pembanding, baik berupa kerugian Materil maupunImmateril sbb;1. Kerugian Materill berupa 4 (empat) bidang tanah milik PenggugatRekonpensi/Pembanding yang di kuasai' oleh TergugatRekonpensi/Terbanding seluas 2.760 M2 (dua ribu tujuh ratus enampuluh meter persegi) X Rp. 150.000, permeter persegi =Rp.414.000.000, (empat ratus empat belas juta Rupiah).2.
Veronica Diana Anis Anggorowati, ST., MT
Tergugat:
1.ANDREAS SENO PRASUDIONO, ST
2.DINA SITA IRAWATI
3.RUSDIYANTO, SH.
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SLEMAN
5.Notaris-PPAT Rusdianto, SH
6.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Sleman
47 — 10
Gugatan Pengugat kabur atau obscuur libel;e Bahwa Tergugat mendalikan jika gugatan Penggugat tidak jelas ataukabur karena Penggugat dalam posita gugatannya selalu mendalikan jikaproses balik nama terhadap obyek sengketa yang telah dilakuan TergugatIV secara melawan hukum sehingga Penggugat memintakan pembatalanSertifkat Hak Milik, namun di dalam petitum atau tuntutan tidak ada yangmemyebitkan atau memohon pembatalan sertifikat, selain itu Penggugatjuga telah mendalilkan Para Tergugat telah melakukan
13 — 1
Bahwa tidak pernah Penggugat Rekonpensi menghalanghalangiTergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anakanaknya, TergugatRekonpensi suka datang tibatiba kerumah dan membawa anakanak.Penggugat Rekonpensi hanya meminta anakanak jangan dibawapergi bersamasama dengan perempuan idaman lainnyasebagaimana yang telah dilakuan Tergugat Rekonpensi, terlebihproses masih berlangsung karena akan berdampak terhadappsikologis anak;c.
BAMBANG SUHARTONO
Tergugat:
BUPATI KEDIRI
Intervensi:
SUPADI
735 — 943
Sumiwi memintainformasi tentang surat keterangan atas nama Supadi yang menyatakantidak pernah terlibat tindak pidana yang dikeluarkan oleh PengadilanNegeri Kabupaten Kediri; Bahwa, Saksi menyatakan pada saat di Pengadilan Negeri KabupatenKediri, ditemui oleh salah seorang petugas yang menyampaikanmengenai alasan tentang dikeluarkan Surat Keterangan Tidak PernahTerlibat Tindak Pidana atas nama Supadi karena memang di wilayahhukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tidak ada catatan tindakpidana yang dilakuan
53 — 19
Perundangundangan Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004tentang perikanan dalam Pasal 8 ayat (1), dan melihat dampak yang ditimbulkansebagai akibat penggunaan bahan peledak / bom ikan tersebut mengganggu danmerusak terumbu karang yang berada disekitar lokasi ledakan bahan peledak/bomikan, kematian biota lainnya yang bukan merupakan sasaran penangkapan danrusaknya habitat atau tempat hidup ikan sehingga penggunaannya dilarangMenimbang, bahwa apakah penggunaan dengan menggunakan bahanpeledak seperti yang dilakuan
200 — 116
Ahli : ERWIN KALLO.Bahwa dalam bisnis dunia property sudah biasa dilakukan barang sudahdijual dan dipasarkan walaupun pembangunan belum selesai dan bahkanbaru launching sudah ada yang membayar lunas ;Bahwa semakin besar uang muka dibayarkan oleh pembeli maka makinkecil cicilan yang dibayarkan dan bagi developer uang muka atau downpayment itu bisa jadi uang segar / fresh money yang bisa digunakan untukmembangun unitunit yang lain ;Bahwa setelah dilaunching dan dilakuan test the water yang tujuannyaadalah
118 — 24
Kesahan Akta Jual Beli menjadi dasar dikabulkannyaPermohonan Hak dilakuan harus dipertanyakan karena data/buktimengenai akta Jual Beli diperoleh secara melawan hukum berupapemalsuan mengenai objek maupun subjek perjanjian jual belli;24.2. Objek berupa tanah diajukan dalam Surat Permohonan hakyang menyebabkan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh TurutTergugat berasal dari data palsu atau dipalsukan karena pembeliantanah sebagai bukti pengusaan tanah berasal dari jual belli fiktif;24.3.
88 — 67
Cara pembayaran pembelian kaporlap tersebut dilakuan secara cicilanyaitu Saksi melakukan pengutipan kepada para siswa di Kompi A sejumlah 83 (delapan puluh tiga)orang dengan cara mewajibkan para siswa setiap kembali dari Ijin Bermalam (IB) harus mencicilnyasampai lunas sebelum pendidikan ditutup.15. Terdakwa ...15.
51 — 69
Karena jual beli yang dilakuan secara cerobohdan tidak ada iktikad baik, maka jual beli tersebut harus dinyatakan tidaksah dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.598 K/sip/1971tanggal 18 Desember 1971, Putusan MARI No 601 K/Sip/1972 tanggal14 Maret 1973 dan Putusan MARI 393 K/Sip/1973 tanggal 11 Juli 1973menegaskan bahwa : transaksi yang tidak dilakukan di depan pejabatyang berwenang merupakan transaksi yang tidak sah menurut hukumsehingga para pihak tidak perlu pendapat perlindungan hukum
121 — 56
Tergugat Rekonvensi yang telah melangar janji yangdibuat sendiri bersedia meninggalkan semua haknya sebagaimanadimaksud dalam isi perjanjian, siap ditalak 3 (tiga) meninggalkan rumahtanopa membawa apapun, apakah ini salah Penggugat Rekonvensiapakah ini pelanggaran hukum yang dilakuan oleh PenggugatRekonvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sendiri, mengulangiperbuatannya yang selingkuh sehingga terpenuhinya surat perjanjianyang dibuat sendiri oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juli 2019.
MAMAN S
Tergugat:
Bupati Kabupaten Cianjur Jawa Barat
165 — 58
NASRUDIN yangpada waktu itu ditempatkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa jauhsekitar 6 (enam) meter, dari panitia yang membacakan surat Suara yangmasuk dan Panitia Pemilihan Kepala Desa juga membiarkan Pihak BPDyang ikut campur dalam penghitungan suara, serta banyak masa yangberkerumun masuk keruangan Balai Desa tersebut, sehingga situasi tidaknyaman, sehingga jelas adanya kecurangan yang dilakuan oleh pihakPanitia Pemilihan Kepala Desa Sindangsari, untuk memenangkan pihakENDANG MULYADI, hal ini
104 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Onny Fasla selaku Sekretaris Panitiamenerangkan bahwa pemeriksaan hasil pekerjaan hanya dilakuan secaravisual yaitu dengan cara hanya mengukur lebar, panjang dan ketebalan,namun tidak mengukur ketebalan asphalt melainkan hanya menggali pinggirjalan asphalt saja dan tidak menggunakan cordriil dan untuk kualitas asphaltterpasan tidak dilakukan pemeriksaan laboratorium di Dinas PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Jambi. Sedangkan BAP pekerjaan sudahdibayar lunas 100 % .
YANDRISON B.NARANG
Tergugat:
1.PT. MULIA SAWIT AGRO LESTARI
2.KOPERASI BALAWAN HAPAKAT
140 — 202
Bahwa setelah diadakan pengecekan yang dituangkan dalam BeritaAcara Kesepakatan langkahlangkah penyelesaian , sengketa tanah warga DesaBereng Jun dengan PT.MULIA SAWIT AGRO LESTARI pada tanggal 24 September2018 telah hadir memenuhi Undangan Bupati Gunung Mas membuat suratdengan nomor 130/143/IX/PEM.2018 tanggal 18 September 2018 yang tertuangdalam berita acara rapat tanggal 30 Juli 2018 untuk melakukan pengukuran obyektanah yang disengketakan yang dilakuan oleh Tim dihadiri oleh Pemilik Tanah(Penggugat