Ditemukan 2311 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : restribusi restibusi restituta restiasi restiti
Penelusuran terkait : Perdagangan orang Restitusi surat Permohonan pemindah bukuan Hutang pajak Akta pernyataan keputusan rapat
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 12-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-04-2021
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 2-K/PM.III-13/AD/I/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — Oditur:
Siswoko,SH
Terdakwa:
Raditya Rahman
185 — 69
  • ketentraman, dalam tatanan masyarakat yangharmonis dan adil.Bahwa berdasarkan pendekatan Restorative Justice (keadilanrestorasi) yaitu adanya unsur musyawarah atau kesepakatandemi keadilan dari korban dan pelaku dimana para korbanmembutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baiksecara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggungjawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuanbersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalandari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 09-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Mei 2020 —
331 — 477
  • Rincian PajakKeluaran dalam SPT Masa PPN dan Rician Pajak Masukan (PM) direkayasasedemikian rupa, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negaraberkurang atau bahkan memperoleh restitusi. Adapun caranya bermacammacam antara lain :a. Memperbesar / menggelembungkan Pajak Masukan yaitu, antara lain : Mengkreditkan Faktur Pajak yang sah, tetapi seharusnya tidakdapat dikreditkan karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatanusaha atau tidak memenuhi ketentuan formal dan material.
    Dalam keadaan yang lebih buruk,yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PKnya, maka kerugiannegara dapat menjadi semakin besar karena lebin bayar PPN yangdilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bisa dimintakan restitusi(pengembalian kembali).Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MARINGAN P SIAGIANmerupakan salah satu Modus operandi terkait manipulasi Faktur Pajak, yaituHalaman 58 dari 137 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2020/PN JKT.SELdengan membeli beberapa perusahaanperusahaan yang sudah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2015/PN Mdn
Tanggal 10 Februari 2016 — - TUFUL ZUHRI SIREGAR, ST.MPH
135 — 598
  • ;Bahwa sesuai dengan kesepakatan Antara KAMSIR ARITONANG denganARPEN ASNAWI tentang pengembalian pajak Restitusi sebesar 10 % makapada tanggal 20 Juni 2013, maka PT.
    INDOFARMA GLOBAL MEDIKAMEDAN PUSAT mentransfer restitusi tersebut sebesar Rp. 407.905.575kepada KAMSIR ARITONANG melalui rekening Bank Sumatera Utara No10001041295922.Bahwa karena sampai tanggal 31 Desember 2012, mesin Anaesthesiasebanyak 2 unit tidak dapat dihadirkan ke RSUD Dr.Pirngadi Medan sehinggaDr.AMRAN LUBIS selaku KPA dan SUKARTIK selaku PPK pada tanggal 02Januari 2013 menyurati KPPN Medan1 untuk mencairkan jaminanpelaksanaan pekerjaan tersebut ke Kas Negara dilengkapi dengan suratsuratyang
    ,total Rp.4.029.386.550.Bahwa sesuai dengan kesepakatan Antara KAMSIR ARITONANG denganARPEN ASNAWI tentang pengembalian pajak Restitusi sebesar 10 % makapada tanggal 20 Juni 2013, maka PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-05-2015 — Putus : 31-07-2015 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358 B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Juli 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. LG ELECTRONICS INDONESIA;
98 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan atas koreksi restitusi bea masuk sebesarRp340.204.319,00, karena tidak didukung bukti yang kuat. Dan atas jumlahkoreksi dari pengeluaran barang jadi untuk tujuan selain penjualan dan restitusiBea Masuk ditambahkan margin kirakira 20% oleh Peneliti;Halaman 4 dari 79 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 27-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 664 K/PID.SUS/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — Drs. Ec. APIDIAN TRI WAHYUDI, Phd. ;
172 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KTE dalam setiap restitusi perpajakan ;4 Melakukan komunikasi dengan badan terkait (KantorKantor Pajak) ;Dan atas jasa yang diberikan tersebut, Satari dan rekan menerima imbalan dari PT. KTEberdasarkan persentase Cost & Fee sebesar 40% dari jumlah pajak yang dibebaskan danjumlah tersebut belum termasuk kewajiban perpajakan ;Bahwa, sebagai pelaksanaan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Perpajakan tanggal 08 Juni2009, pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di Kantor PT.
    KTE dalam setiap restitusi perpajakan ;4 Melakukan komunikasi dengan badan terkait (KantorKantor Pajak) ;Dan atas jasa yang diberikan tersebut, Satari dan Rekan menerima imbalan dari PT.KTE berdasarkan persentase Cost & Fee sebesar 40% dari jumlah pajak yangdibebaskan dan jumlah tersebut belum termasuk kewajiban perpajakan ;Bahwa, sebagai pelaksanaan Surat Perjanjian Pekerjaan Jasa Perpajakan tanggal 08 Juni2009, pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di Kantor PT.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
1556 — 342
  • Tentang : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  • dilakukanbersamaan dengan penerbitan Surat Tanda NomorKendaraan Bermotor.Pemungutan pajak tahun berikutnya dilakukan di kasdaerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.Pasal 8Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak12 (dua belas) bulan berturutturut terhitung mulai saatpendaftaran Kendaraan Bermotor.Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaankahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (duabelas) bulan, dapat dilakukan restitusi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
PT. ASIA BAHARU
Tergugat:
1.MAURER dan WRITZ GMBH dan CO. KG
2.BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
977 — 469
  • Badudu melaluiDoctrine of Unjust Enrichment atau memperkaya diri sendiri secara tidaksah, jelas dinyatakan bahwa seseorang tidak diizinkan oleh hukum untukmemperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain atau ataspengorbanan orang lain, melainkan ia harus memberikan restitusi ataskeuntungan yang diperolehnya tersebut secara adil dan wajar dansepanjang tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau kepentinganumum baik langsung maupun tidak langsung.Doktrin hukum tersebut telah diakui dan diterima
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 15-01-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 2 Juni 2020 — Penuntut Umum:
IKA SYAFITRY SALIM , S.H.,M.H.
Terdakwa:
LUKAS
538 — 183
  • Perdagangan Orang;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4( empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (Tiga) Bulan;
  • Membebankan kepada terdakwa LUKAS membayar Restitusi
    kepada saksi korban Asep Muhtar, dan saksi Ana Mariana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di tanggung renteng Terdakwa LUKAS dan saksi MUJIONO, jika tidak mampu membayar Restitusi maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga ) bulan kurungan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — P.T. ADI SATRIA ABADI Melawan DIREKTUR JENDERAL PAJAK
26 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangundangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yangmengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan laindalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selaindata dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WajibPajak dari Pihak Ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atauketerangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaiankeberatannya;bahwa dalam proses keberatan, segala bukti atau dokumen yang berkaitandengan restitusi
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 07-11-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 174/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 7 Februari 2019 — Penuntut Umum:
YUGO SUSANDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
ERFAN, S.Sos. Msi.
115 — 50
  • 1 (satu) lembar Fotocopy (legalisir) Salinan Berita Acara Restitusi Tunai Astinet KPDE Kab. Lamongan No. Tel :089/YN000/DBS-N3020000/2016 tanggal 10 Mei 2016.
  • 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir) salinan Surat Pengembalian kelebihan pembayaran Astinet KPDE Kab. Lamongan Tahun 2015
  • Fotocopy Surat Keputusan Bupati Lamongan Asli tentang penetapan Nomor Rekening Bendahara Pengeluaran OPD.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 30-11-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1480/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
YOGA SUARDANA Als. MASWADI Als. MASWADY.
240 — 124
  • Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu PajakMasukan dari pengguna lebih besar dari PKnya, maka kerugian negara dapatmenjadi semakin besar karena lebih bayar PPN yang dilaporkan dalam SPTMasa pengguna, bisa dimintakan restitusi (bengembalian kemball) ;Halaman 96 dari 151 Halaman Putusan Nomor : 1480/PID.SUS/2020/PN.JKT.UTR.Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa Wajib Pajakdengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telahdisampaikan dengan menyampaikan pernyataan
    Dalamkeadaan yang lebih buruk yaitu Pajak Masukan dari penggunaan Faktur Pajakyang tidak berdasarkan transaksi sebnarnya lebih besar dari PajakKeluarannya, maka kerugian negara menjadi lebih besar karena lebih bayarPPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna dapat dimintakan restitusi(pengembalian kembali PPN) ; 2220202 Bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang menggunakan perusahaanperusahaan yang ditujukan untuk menerbitkan faktur pajak, melakukanpenerbitan dan/atau. menggunakan Faktur Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 03-02-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 939/B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — PT. SORINI TOWA BERLIAN CORPORINDO vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
121 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penerimaan kas dari pelanggan 325.926.275.650Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan (185.125.520.987Kas dihasilkan dari operasi 140.800.754.663Penerimaan bunga 2.063.083.706Penerimaan dari restitusi pajak 2.263.877.441Pembayaran bunga pinjaman dan beban keuangan (1.536.281 .283Pembayaran Pajak Penghasilan (27.090.732.164 Halaman 23 dari 71 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 834/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG
251 — 220
  • menggunakan tanpa hak NomorPokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ataumenyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yangisinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonanrestitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditanpajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah restitusi
    Jkt.Utrbanyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ataukompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 28-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Ckr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ARDIANITA FEBRINIARTY DJAFAR, S.H,M.H
Terdakwa:
ANDA YUSPERI,S.H
271 — 308
  • atau menggunakan tanpa hak NomorPokok Wajid Pajakatau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ataumenyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keteranganyangisinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksuddalam ayat(1) huruf d dalam rangka mengajukan permohonanrestitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditanpajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit2(dua) kali jumlah restitusi
    yang dimohonkan dan/ataukompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/ataukompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. ADI SATRIA ABADI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajid Pajak yangmengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan laindalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan,selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperolehWajib Pajak dari Pihak Ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atauketerangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaiankeberatannya;Bahwa dalam proses keberatan, segala bukti atau dokumen yang berkaitandengan restitusi
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 07-08-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 02-08-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGUSTRI HARTONO, S.H., M.H.
Terdakwa:
ERNA RACHMAWATI binti alm. SUPENO alias YOLANDA
969 — 498
  • strong>Secara bersama-sama melakukan perdagangan orang ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERNA RACHMAWATI BT Alm SUPENO Alias YOLANDA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan ;
  • Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi
    kepada korban Ida Rosida Bt Anwar sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan kepada korban Martini Binti Subagio sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan apabila restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  • Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan ;
  • Menetapkan
Pengadilan PN KEBUMEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-01-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan PN KEBUMEN Nomor 1 /Pdt.G/2016/PN Kbm
Tanggal 22 Agustus 2016 — NY. ENIE SUPRAPTINAH - penggugat 1. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Kementerian Negara BUMN R.I. Cq. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta C.q. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kebumen 0032, - TERGUGAT I 2. Prayoga Hadi Wasana - TERGUGAT II
173 — 171
  • B. 1592/KCVIVMKR 04/2014 , Tanggal 14 April 2014,diberi tanda bukti P.17;22.Fotokopi dari asli, bukti Setor Restitusi Biaya Cetak Bukti P2 & Bukti P8tanggal 17 November 2015, diberi tanda bukti P.18;23.Fotokopi dari asli, bukti Kronologis no.01/Pdt.G/2016 /PN.Kbm tanggal 8Januari 2016 di Pengadilan Negeri Kebumen, diberi tanda bukti P.19 ;24.Fotokopi dari asli, bukti Tulisan Tangan Penggugat dengan HurufSambung, diberitanda bukti P20 ;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan 7
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 25-06-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Cbi
Tanggal 30 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.RATNA KUSUMA DEWI, SH.
2.ARIF RIYANTO,SH
Terdakwa:
MUHAMAD SAMAN Alias EDI MUHAMAD Alias EDI M Alias SAMAN
446 — 1038
  • Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Cbi3) Setiap orang yang melakukan percobaan untukmelakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakantanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikanSurat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidakbenar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonanrestitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditanpajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam)bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah restitusi
    yang dimohonkan dan/atau kompensasiatau pengkreditan dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kalijumlah restitusi yangdimohonkan dan/atau kompensasi ataupengkreditan yang dilakukan; Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa:Setiap orang yang dengan sengaja:a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, buktipemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau buktisetoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yangsebenarnya; ataub. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkansebagai Pengusaha Kena Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942/B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 September 2016 — PT. ADI SATRIA ABADI, ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangundangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak yangmengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan laindalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selaindata dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh WajibPajak dari Pihak Ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atauketerangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaiankeberatannya;Bahwa dalam proses keberatan, segala bukti atau dokumen yang berkaitandengan restitusi
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 478/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
Pembanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BOGOR
Pembanding/Tergugat VI : MUHAMMAD ALI AKBAR
Pembanding/Tergugat VII : BAMBANG HERYANTO, SH
Terbanding/Penggugat : ALOY RAHMAT
Turut Terbanding/Tergugat II : DEEPAK RUPO CHUGANI
Turut Terbanding/Tergugat III : DILIP RUPO CHUGANI
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
Turut Terbanding/Tergugat II : DEEPAK RUPO CHUGANI
Turut Terbanding/Tergugat III : DILIP RUPO CHUGANI
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
Turut Terbanding/Tergugat VII : BAMBANG HERYANTO, SH
159 — 121
  • Surat Keputusan Dirjen Pajak;Bahwa, apabila ternyata dalam pembayaran BPHTB maupun PPh adakelebihan bayar, maka dapat dilakukan restitusi, sebaliknya apabila terdapatHalaman 65 Putusan Nomor 478/PDT/2020/PT DKIkekurangan bayar, maka UPD Kantor Pelayanan Pajak dapat mengeluarkanSurat Keterangan Kurang Bayar kepada para pihak yang melakukan jual beli.6.