Istana Kenten Indah(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telahdiberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui suratSekretaris Pengadilan Pajak Nomor P.378/SP.23/2014 tertanggal 9 Mei2014 dan diterima secara langsung pada tanggal 19 Mei 2014 denganbukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu) Nomor201405190346;2.

.720.0003 12/4/2014 20,494,570 21,044,570 TAGIHAN : Rp. 20.494.570/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.540.0004 12/4/2014 20,946,940 21,736,940 TAGIHAN : Rp. 20.946.940LUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.780.0005 12/10/2014 120,835,018 21,745,018 TAGIHAN : Rp. 20.835.018/BELUMLUNAS Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 122/Pid.B/2016/PN Bil BIAYA : Rp. 10.000 KULI : Rp. 900.000 6 12/15/2014 22,635,500 23,245,500 TAGIHAN : Rp. 22635500 BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.600.0007 12/23

/2014 121,783,480 22,573,480 TAGIHAN : Rp. 21.783480 BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.780.0008 1/12/2015 19,803,392 20,303,392 TAGIHAN : Rp. 19.803.392/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.480.0009 1/13/2015 22,250,194 23,050,194 TAGIHAN : Rp. 22.250.194/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.780.00010 11/27/2015 21,263,454 22,183,454 ~TAGIHAN : Rp. 21.263.454/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.900.00011 11/27/2015 21,584,807 22,614,807.

.720.0003 12/4/2014 20,494,570 21,044,570 TAGIHAN : Rp. 20.494.570BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.540.0004 12/4/2014 20,946,940 21,736,940 TAGIHAN : Rp. 20.946.940LUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.780.0005 12/10/2014 20,835,01821,745,018 TAGIHAN : Rp. 20.835.018BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI : Rp. 900.0006 12/15/2014 22,635,50023,245,500 TAGIHAN : Rp. 22635500 BELUMLUNAS BilHalaman 13 dari 82 Putusan Nomor 122/Pid.B/2016/PN 14 BIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.600.0007 = 12/23

/2014 21,783,48022,573,480 TAGIHAN : Rp. 21.783480 BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.780.0008 11/12/2015 119,803,39220,303,392 TAGIHAN : Rp. 19.803.392/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.480.0009 11/13/2015 122,250,194)23,050,194 TAGIHAN : Rp. 22.250.194/BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.780.00010 1/27/2015 21,263,45422,183,454 TAGIHAN : Rp. 21.263.454BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.900.00011 (1/27/2015 21,584,80722,614,807 TAGIHAN : Rp. 21.

/2014 21,783,480 22,573,480 TAGIHAN : Rp. 21.783480 BELUMLUNASBIAYA : Rp. 10.000KULI ANGKUT : Rp.780.0008 1/12/2015 119,803,392 20,303,392 TAGIHAN : Rp. 19.803.392/BELUMLUNAS BIAYA : Rp. 20.000 KULI ANGKUT : Rp.480.000 BIAYA : Rp. 10.000 Bil 9 1/13/2015 22,250,194 23,050,194 TAGIHAN : Rp. 22.250.194BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.780.00010 1/27/2015 121,263,454 22,183,454 TAGIHAN : Rp. 21.263.454 BELUMLUNASBIAYA : Rp. 20.000KULI ANGKUT : Rp.900.00011 11/27/2015 121,584,807 22,614,807

tanggal 22 Oktober 2014 dan Surat Kabar HarianAmbon Ekspres, tanggal 6 November 2014 sebagai pengumuman lelang kedua ; 15.Bahwa sesuai Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No93/PMK.06/2010, tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagaiberikut ; Pelaksanaan lelang atas tanah atau tanah dan bangunan weajib dilengkapidengan SKT dari Kantor Pertanahan setempat, 22oo= Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak penjual telah melengkapi dengan SuratKeterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No 23

/2014, tanggal 31 Oktober 2014 yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Maluku Tenggara yang menerangkan bahwaatas objek sengketa berupa tanah seluas 488 m?

Foto copy Pemenuhan Kewajiban saudara (somasi ) kepada Joseph E Savsavubun yang diberi tanda (T.V9a) ;10.Foto copy Pemenuhan Kewajiban saudara (somasi Il) kepada Joseph E Savsavubun yang diberi tanda (T.V9b) ;11.Foto copy Pemenuhan Kewajiban saudara (somasi Ill) kepada Joseph ESavsavubun yang diberi tanda (T.V9Cc) ; 2 222 one nae nee ene12.Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 23/2014 yang diberiLt Ua: a AU CO13.Foto copy Surat Pernyataan No.RRC.MKS/4928/2014 yang diberi tanda (T.V11

Bahwa TERGUGAT adalah kepala daerah tingkat Il pada wilayahadministrasi kota Jakarta Barat yang berdasarkan Pasal 25 ayat (1) danayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah ("UU No. 23/2014") memiliki kewenangan sebagai penanggungjawab pada urusan pemerintahar umum pada tingkat wilayah administrasikota Jakarta Barat yang antara lain :Hal 3 Putusan Nomor 729/Pdt/2018/PT.DKI10.id.a.

Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.Bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana dalamPasal 25 ayat (1) dan (2) UU No. 23/2014, TERGUGAT mengeluarkanSurat Perintah Bongkar, yang sebelumnya didahului dengan suratperingatan No. 2310/1.711.31 tertanggal 24 Juni 2015 ("SP I"), suratperingatan II No. 2379/1.711.31 tertanggal 3 Juli 2015 ("SP II"), dan suratperingatan Ill No. 2616/1.711.31 tertanggal 10 Agustus

BANK MANDIRI6/23/2014 4,000,000 PT. BANK MANDIRI8/15/2014 13,500,000 PT. BANK MANDIRI10/3/2014 8,500,000 PT. BANK MANDIRI Bahwa dana /uang yang disetorkan saksi FARIKHIN JUWANDA yangsemestinya untuk memberangkatkan jamaah umroh murah dan paketkhusus oleh Terdakwa juga digunakan untuk Untuk pembayaran uangmuka dan angsuran mobil Grand max.

14,000,000.13.Pada tanggal 9/10/2014, nasabah atas nama TJHIN KIAN LUNGsebesar Rp. 43,600,000,14.Pada tanggal 9/10/2014, nasabah atas nama IBNU GHUFRON sebesarRp. 3,500,000.15.Pada tanggal 9/10/2014, nasabah atas nama ARDI sebesar Rp.8,500,000,16.Pada tanggal 9/17/2014, nasabah atas nama KETUT BADRA sebesarRp. 12,700,000.17.Pada tanggal 9/18/2014, nasabah atas nama GLORIA KURNIAWATIsebesar Rp. 4,800,000.18.Pada tanggal 9/18/2014, nasabah atas nama ROY PADRYAL sebesarRp. 2,500,000.19.Pada tanggal 9/23

/2014, nasabah atas nama UWONAKA YOHANISYOBEE /1WAYAN MUDRA sebesar Rp. 18,800,000,20.Pada tanggal 10/1/2014, nasabah atas nama MIEM RUMIATI EFFENDI /RAHMAT SYAFII Y sebesar Rp. 500,000,21.Pada tanggal 10/9/2014, nasabah atas nama SAMUEL YUNUS HANIsebesar Rp. 1,000,000.22.Pada tanggal 10/18/2014, nasabah atas nama PETRONELA RISANsebesar Rp. 2,600,000.Halaman 6 dari 34 halaman perkara No.38/PDT/2017/PT.DPS23.Pada tanggal 10/20/2014, nasabah atas nama GUSTAV / NI KADEKHAERANI sebesar Rp. 12,100,000,24

telah didaftarkan menjadi terhenti secara otomatis terhitungsejak 22 Maret 2014 dikarenakan PENGGUGAT ternyata hanyamelakukan pengisian pulsa sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah),namun tidak melakukan tindakan perpanjangan Paket Internet Flash 50K.Bahwa faktanya setelah masa berlaku Internet Flash 50K PENGGUGATberakhir pada 22 Maret 2014, PENGGUGAT ternyata tetap melakukanakses internet pada 23 Maret 2014 dengan rincian pemakaian volumensebagai berikut: Waktu Akses Internet Volume Pemakaian3/23

/2014 00:02:04 AM 36,2 Mb3/23/2014 00:08:32 AM 15,3 Mb Oleh karena PENGGUGAT melakukan akses internet setelah PaketInternet Flash 50K berakhir, maka penggunaan akses internet padatanggal 23 Maret 2014 pukul 00.02 WIB dan pukul 00.08 WIB tersebutdikenakan tarif GPRS normal sehingga total biaya pemakaian aksesinternet PENGGUGAT pada periode tersebut memotong saldo pulsaPENGGUGAT sebesar Rp 87.964, (delapan puluh tujuh ribu sembilanratus enam puluh empat rupiah).

Menyatakan eksepsi Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalamKonpensi dapat diterima ;DALAM POKOK PERKARAe Menyatakan gugatan Penggugat II,III,IV dalam Rekonpensi/ TergugatII, 111,IV dalam Konpensi tidak dapat diterima ;DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSIe Menghukum Penggugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensiuntuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yanghingga kini ditaksir berjumlah Rp. 781.000 , (tujuh ratus delapanpuluh satu ribu rupiah) ;Membaca, Akte Banding nomor : 23

/2014 yang dibuat oleh : H.BASTARIAL, SH.MH.

putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 185/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Februari 2014, permohonan banding mana telahdengan sempurna diberitahukan kepada Turut Terbanding semulaTergugat I, kepada Pembanding II semula Tergugat Il, Ill dan IV, kepadaTurut Terbanding Il semula Tergugat V, dan kepada Turut Terbanding IIIsemula Tergugat VI, masingmasing pada tanggal 6 Maret 2014, tanggal8 April 2014, tanggal 19 Maret 2014, tanggal 10 Maret 2014, dantanggal 27 Februari 2014;Membaca, Akte Banding nomor : 23

Bilyet : 1409/KSP.PA /SB/V.23 /2014.3. 1(satu) lbr Bilyet Simpanan Berjangka, No. Bilyet : 1535/KSP.PA/ SB/X.15 /2014. 4. 1(satu) lbr Bilyet Simpanan Berjangka, No. Bilyet : 1536/KSP.PA SB/X.15 /2014. 5. 1(satu) lbr Bilyet Simpanan Berjangka, No. Bilyet : 1587/KSP.PA/ SB/XII.29 /2014.6. 1(satu) buku tabungan KSP Putra Amerta No. Tab. : 540/KSP.PA/ TA/II/2010 tanggal 9 Pebruari 2010 atas nama KSU. Mekar Sari.Barang bukti pada angka 1 s/d 6 diatas dikembalikan kepada Drs.

Bilyet : 1409/KSP.PA /SB/V.23 /2014.

Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1409/KSP.PA/ SB/V.23/2014, nominal Rp. 200.000.000, jangkawaktu 23052014 s/d 23052015, bunga 14% pertahun.d. Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1535/KSP.PA /SB /X.15/12, nominal Rp. 100.000.000, jangkawaktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun.e.

Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1409/KSP.PA/ SB/V.23/2014, nominal Rp. 200.000.000, jangkawaktu 23052014 s/d 23052015, bunga 14% pertahun. Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari, No.Bilyet 1535/KSP.PA /SB /X.15/12, nominal Rp. 100.000.000, jangkawaktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun.

Bilyet 1409/KSP.PA/ SB/V.23/2014, nominal Rp. 200.000.000,jangka waktu 23052014 s/d 23052015, bunga 14% pertahun.Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari,No. Bilyet 1535/KSP.PA /SB /X.15/12, nominal Rp. 100.000.000,jangka waktu 15102014 s/d 15102015, bunga 14% pertahun.Bilyet Deposito/tabungan berjangka atas nama KSU Mekar Sari,No.

Bahwa tidak benar PENGGUGAT menyediakan dana Penyertaan modalkerja sejumlah Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliyar rupiah) Tergugatmenerima dana dari Penggugat sebesar Rp 19,202,941,819 (sembilan belasmiliyar dua ratus dua juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu delapanratus Sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Tanggal PIJAMAN6/5/2014 Rp 4,000,000,0006/6/2014 Rp 2,000,000,0006/23/2014 Rp 3,500,000,0007/10/2014 Rp 522,538,1457/18/2014 Rp 2,100,000,0007/21/2014 Rp 1,300,000,0008

(berkasterlampir dengan Nomor Surat Pengantar 5/3/RT.23/2014). Bahwa benar saksi yang menandatangani Surat Keterangan Berdomisili anHENDRA LERIE KAWILARANG dengan Nomor 474.2/29/06.09/2018diBengkulu pada tanggal 21 Maret 2018 berdasarkan Surat Pengantar dariKetua RT 23 pada tanggal 21 Maret 2018 yang ditanda tangani dan dicap olehKetua RT 23.

BAYU BUANA SUKSESSIPING No 003/SBP/I/2014 tanggal May 23, 2014,Deskripsi Pembelian Batu pesah pondasi sejumlah Rp134.969.400;Fotokopi Surat Pemberhentian Sementara sebagaiDirektur CV Sumber Batuan Prima yang ditandatanganiSandy Indarto Wijaya, Megi Sumantri tanggal 3 Agustus2015;Fotokopi Berita Acara Pengukuran Material No10/LUA/LOG/V2014 Nama Tag Boat Asia Tirta 1202Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2015/PN PalNama Tongkang Asia Perdana 2302 jenis material Batugajah, batu pondasi tujuan

ERNAWATIHARAHAP) menjadi lebih harmonis sehingga dengan demikian filosofi UndangUndangNomor 23 2014 tentang KDRT terwujud dalam pembinaan rumah tangga sebagai yangutama.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannyamenyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Kesatu Membuat surat palsu dan Kedua Alternatif Pertama Melakukanperbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap isteri yangtidak menimbulkan penyakit atau halangan

/2014 ,900 ,900300 300,0100031424721400 8/23/2014 ,000 0002.

/2014 ,000 ,000PT MAHESA TOTAL SOLUSINDO : Invoice No.008/INV/MSNMTS/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014;Formulir Aplikasi Transfer Bank Danamon no0563957 tanggal 18 Juli 2014;Faktur Pajak dari PT MITRA SAHARA NUSANTARA (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)5,626, 5,6260100021492935008 7/14/2014 000 ,00010,9120100031424721376 10/18/2014 ,900 PT PALARAN SINERGI MAS : Pelaporan SPT Masa PPNPT Palaran Sinergi Mas Masa Pajak Desember 2015:Faktur Pajak dari PT MITRA SAHARA NUSANTARA (Nomor dan tanggal Faktur Pajak

PT BANGUN CIPTA SURYA BAKTI KARYA ADI, NPWP03.350.664.3728.000 dengan rincian sebagaiberikut:Faktur Pajak dari PT MITRA SAHARA NUSANTARA (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)5,750, 5,7500100001490757773 5/8/2014 000 ,0005,750, 5,7500100001490757774 5/22/2014 000 ,0005,727, 5,7270100021471083028 7/16/2014 273 ,2735,727, 5,7270100021492935008 8/23/2014 273 ,27311.

/2014 ,900 500300, 300,0100031424721400 8/23/2014 000 000PT PATRA DARMA WUAYA) SPT Masa PPN Masa Pajak Agustusdan Oktober 2014:Dikreditkan Faktur Pajak dari PT MITRA SAHARA NUSANTARA(Nomor dan tanggal Faktur Pajak)62,615 62,615,0100031424721372 8/21/2014 476 47663,348 63,348,0100031424721373 8/27/2014 ,245 2452,456, 2,456,0100031424721384 8/21/2014 700 7002,485, 2,485,0100031424721385 8/27/2014 450 4503,250, 3,250,0100031484296168 10/7/2014 000 00080,050 80,050,0100031484296187 10/7/2014 454 45412,315

/2014 73 27311 PT KHARISMA KUTAI RAJASA, NPWP 03.170.075.0722.000dengan rincian sebagai berikut:Faktur Pajak dari PT MITRA SAHARA NUSANTARA (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)9,090,9 9,090,0100031568072147 12/19/2015 00 9009,090,9 9,090,0100031568072152 12/29/2015 00 90012 PT TELKOMSEL, NPWP 01.807.981.4062.000 dengan rinciansebagai berikut:Faktur Pajak dari PT MITRA SAHARA NUSANTARA (Nomor dan tanggal Faktur Pajak)5,950,0 5,950,0100021492935006 8/4/2014 00 000500,0 500,0100021492935017 8/4/2014 00

juga berbeda maka IUP Operasi Produksi masingmasing diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya;Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan penerbitan IUP yangsebelumnya, sepenuhnya merupakan kewenangan Bupati/Walikotakemudian di diversifikasi menjadi 3 kKewenangan yang meliputi : PemerintahDaerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi serta PemerintahPusat;Akan tetapi karena adanya amanat UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (UU 23

/2014) yang diundangkan padatanggal 30 September 2014, maka kewenangan penerbitan izin usahapertambangan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah DaerahProvinsi sebagaimana tercantum pada lampiran UU 23/2014 dalam tabelPembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat danHalaman 31 dari 194 halaman Putusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.BDGPemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sub judul CC.Pembagian Urusan Pemerintahan

dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) provinsi atau wilayah lautrit sampai dengan 12 (dua belas mil dari garis pantai setelah mendapat rekomendasi daribupati/walikota; atauMenteri, apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhanberada di dalam wilayah provinsi yang berbeda atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil darigaris pantai setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuaidengan kewenangannya eberdasarkan UU 23

/2014 : kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan yang sebelumnyalmenjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya diserahkan kepadaPemerintah Daerah Provinsi 7Cmrete *berdasarkan Pasal 35 UU 3/2020 : Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan PerizinanBerusaha dari Pemerintah Pusat *Surat Plt.

Ekspesi error in subyektoMenimbang, bahwa di bagian awal eksepsinya Tergugat mendalilkanbahwa pada saat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Juli2020, memang berdasarkan kewenangan Tergugat sesuai amanat UndangUndang Nomor 23/2014, yang saat itu berada pada masa transisi pascalahirnya UndangUndang Nomor 3/2020 yang diundangkan sejak tanggal 10Juni 2020.

IUP Milik Penggugat III Sejak Awal Telah Cacat Yuridis;Mengacu kepada UndangUndang Nomor23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (UU 23/2014), sejak 2 Oktober 2014 atau saat UU23/2014 diundangkan, penerbitan Izin Usaha Pertambangan tidak lagi menjadikewenangan Bupati melainkan Menteri atau Gubernur. Hal ini sebagaimanaterlihat dalam Lampiran UU 23/2014 yang kami kutip sebagai berikut: SubUrusanPemerintahPusatDaerah ProvinsiDaerahKabupaten/Kota MineraldanBatubara .

Halaman 107 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUNJKT 36.37.38.39.Hal ini didukung pula dengan Surat Edaran dari Dirjen Minerba nomor04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di BidangPertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya UU 23/2014 (SE04/2015) yang kami kutip sebagai berikut:1. Bupati / Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambanganmineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;2.

Ketentuan dimaksudadalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014)jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentangPerizinan Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Permen ESDM34/2017) sebagaimana kami kutip di bawah ini:Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Daerahub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Kabupaten/KotaMineral a. a.b.dan b. Gd.Batubara Jc. e.f.d. g.e.

Adapun berdasarkan ketentuan Lampiran UU No. 23/2014 bagian CC.Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineraljo. Pasal 11 Permen ESDM 34/2017, penerbitan dan evaluasi IUP OperasiProduksi badan usaha terbuka (go publik) dalam rangka penanaman modalasing merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, in casu Tergugat;65.

Menteri ESDMNomor: 04.E/30/DJB/2015, tanggal 30 April 2015,tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan diBidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelahberlakunya UU 23/2014 tentang PemerintahanDaerah (fotokopi);: Artikel tanggal 11 Agustus 2017 yang diakses melaluisitus https:// kolakaposnews.com/2017/Halaman 159 dari 215 halaman, Putusan Nomor: 69/G/2018/PTUNJKTBukti T.ll. Intervensi13Bukti T.ll. Intervensi14Bukti T.ll.Intervensi15 :Bukti T.Il. Intervensi16Bukti T.Il. Intervensi17Bukti T.ll.

(Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor:P.2302/SP.23/2014 tanggal O02 Januari 2014 dengan caradisampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 9 dari 27 halaman.

Karena tindakan Tergugatselaku Walikota dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban bertumpupada landasan yuridis UU 23/2014. Maka berkenaan dengan itu jikadiperhatikan pula Ketentuan Penutup dari UU 23/2014 pasal 409 huruf aberbunyi : Pada saat undangundang ini berlaku : a.

Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor :Kep/23//2014 tanggal 28 Februari 2014.2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I04 PalembangNomor : Sdak/51/IH/2014 tanggal 28 Maret 2014.3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/60K/PM 104/AD/IV2014 tanggal 9 April 2014.4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/60/PM I04/AD/IV/2014 tanggal16 April 2014.5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan paraSaksi.6.

Bahwa utang atau fasilitas kredit yang diterima Penggugat dari Tergugat ,sebagaimana dimaksud angka 6 diatas mulai bulan pertama sejak fasilitaskredit tersebut diberikan Penggugat sudah tidak melakukan pembayaranbunga dan atau pembayaran kreditnya tidak teratur sebagimana yangdiperjanjikan, sehingga Penggugat mengalami tunggakan atas fasilitas kredittersebut, atas kondisi tersebut Tergugat menerbitkan Surat Peringatan (pertama) sesuai Surat No.041/Adm.Krd/V.23/2014 tanggal 23 Mei 2014,dengan surat