Ditemukan 16683 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pengadaan barang/jasa Pengadaan Korupsi Kepala dinas Melawan hukum; pengadaan barang dan jasa Pelelangan pengadaan barang Aluminium suphate (powder) Barang Barang.
Pengadilan PN SINABANG Perdata
Register : 21-01-2022 — Putus : 05-10-2022 — Upload : 06-10-2022
Putusan PN SINABANG Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Snb
Tanggal 5 Oktober 2022 — Penggugat:
Agus Nurdin
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue
2.Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan
Turut Tergugat:
Direktur CV. Meugah Raya Perkasa
86 — 29
  • Penggugat:
    Agus Nurdin
    Tergugat:
    1.Pokja Pemilihan LVI Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Simeulue
    2.Pengguna Anggaran Dinas Perkebunan
    Turut Tergugat:
    Direktur CV. Meugah Raya Perkasa
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Lelang
Register : 28-05-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 31-10-2013
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor Nomor : 63 / B / 2013 / PT.TUN.MKS.
Tanggal 1 Agustus 2013 — LINCE ROMAULI RAYA, PENGGUGAT/PEMBANDING ; M E L A W A N : - Nama Jabatan KETUA ULP/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA KOMITE PEMBANGUNAN PRASARANA OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI MANADO T.A. 2011, TERGUGAT / TERBANDING ; -------------------------------
65 — 18
  • LINCE ROMAULI RAYA, PENGGUGAT/PEMBANDING ; M E L A W A N :- Nama Jabatan KETUA ULP/PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA KOMITE PEMBANGUNAN PRASARANA OLAHRAGA UNIVERSITAS NEGERI MANADO T.A. 2011, TERGUGAT / TERBANDING ; -------------------------------
    No. 63/B/2013/PT TUN Mksyang ditujukan kepada ULP/Panitia Pengadaan Barang dan JasaKomite Pembangunan Prasarana Olahraga Universitas NegeriManado T.A. 2011, Proyek Renovasi Kolam Renang Stadion danGOR (Gedung Olahraga) Universitas Negeri Manado yang olehPanitia telah ditetapkan sebagai Pemenang PT.
    tentang Pengadilan Tata Usaha Manado tidak berwenangmengadili objek gugatan a quo beralasan hukum dinyatakan diterima ;Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan amar putusanMajelis Hakim tingkat pertama namun mengenai pertimbanganhukumnya perlu diperbaiki sebagaimana diuraikan di bawah ini ; Menimbang, bahwa objek gugatan berupa Penetapan PemenangLelang Nomor : 4087/PANDA/UN.41/2012 tanggal 31 Agustus 2012yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding adalah merupakan keputusandalam rangka proses lelang Pengadaan
    Barang dan Jasa yangjangkauannya adalah untuk melahirkan perbuatan hukum perdata yaituperjanjian atau kontrak Pengadaan Barang atau Jasa sehingga tindakanhukum publik berupa penerbitan keputusan yang mendahului perjanjianHal 13 dari 16 hal.
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Register : 16-08-2021 — Putus : 16-06-2022 — Upload : 16-06-2022
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 180/Pdt.G/2021/PN Lbp
Tanggal 16 Juni 2022 — BIMAWAH JUNIOR
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021
2.Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Deli Serdang
3.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
4.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
5.Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
85 — 0
  • BIMAWAH JUNIOR
    Tergugat:
    1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2021
    2.Kepala Unit Kelompok Pengadaan Barang / Jasa Kabupaten Deli Serdang
    3.Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
    4.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang
    5.Kepala Inspektorat Kabupaten Deli Serdang
Pengadilan PTTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 26-02-2024
Putusan PTTUN PALEMBANG Nomor 3/B/2024/PT.TUN.PLG
Tanggal 26 Februari 2024 —
Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja (pokja) pemilihan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ). Kabupaten Batanghari
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : MUHAMMAD JONI
59 — 56

  • Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja (pokja) pemilihan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ). Kabupaten Batanghari
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : MUHAMMAD JONI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 30-11-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1028 K/PDT/2009
Tanggal 30 Nopember 2011 —
16 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA cq PANITIA PENGADAAN BARANG ALAT INSTRUKSI MENGAJAR (PAKET 1) dan BARANG PERALATAN POLIKLINIK (PAKET 2) SEKOLAH POLISI NEGARA (SPN) PURWOKERTO TAHUN 2006 ANGGARAN 2006 vs DIREKTUR CV. MEDIKANA PRATAMAJAYA
    No.1028K/PDT/2009persidangan Pengadilan Negeri Purwokerto pada pokoknyaatas. dalil dalilBahwa Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokerto, tahunanggaran 2006 melakukan upaya Pengadaan Barang AlatInstruksi Mengajar (Paket 1) dan Barang PeralatanPoliklinik (paket 2) yang pembiayaannya diperoleh dariAPBNP Polri T A. 2006;Bahwa dalam rangka pengadaan barang tersebut, SekolahPolisi Negara (SPN) Purwokerto melalui Surat Perintah Ka.SPN Nopol : Sprin/88/X/2006/ SPN.Pwt tertanggal 17 Oktober2006, membentuk Panitia
    Lelang Pengadaan Barang AlatInstruksi Mengajar (Paket 1) dan Barang PeralatanPoliklinik (paket 2) Sekolah Polisi Negara (SPN) TahunAnggaran 2006, di mana ketua panitia yang ditunjuk adalahSekretaris Lembaga Sekolah Polisi Negara (SPN) Purwokertoyang pada saat itu dijabat oleh AKBP Drs.
    PolPENG/321X1120061Pan SPN.Pwt, yang mengumumkan pemenanglelang pekerjaan Pengadaan Barang Peralatan Poliklinik(Paket 2) SPN Purwokerto TA. 2006.(p 2);Bahwa dalam surat pengumuman tersebut dalam poin 5 diatas, disebutkan pemenang 1 (pertama) adalah CV. CAHY ASEMERU yang beralamat di Jln.
    ParagrafKetiga Pasal 11 ayat (1) poin a Keppres Nomor 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah serta perubahannya, Surat Ijin Penyalur AlatKesehatan adalah persyaratan administratif yang harusdipenuhi terlebih dahulu) oleh calon peserta lelang gunamengikuti proses pelelangan pengadaan barang yang terkaitdengan alat alat kesehatan ;Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran 1. BAB 1.
    I. a 3.a) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sertaperubahannya ;Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat yangmenetapkan CV .
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-06-2016 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 431/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juni 2017 — PT DIRGANTARA YUDHA ARTHA lawan PT MEDIBEST INDONESIA dan 1.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH LKPP 2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN KEMEN KESEHATAN RI
157 — 73
  • PT DIRGANTARA YUDHA ARTHAlawanPT MEDIBEST INDONESIAdan1.KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH LKPP2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DIREKTORAT TATA KELOLA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN KEMEN KESEHATAN RI
    KEPALA LEMBAGA KEBNWAKAN PENGADAAN' BARANG/ JASAPEMERINT AH (LKPP), yang beralamat di Kompleks Lot 11.B RasunaEpicentrum, Jalan Epicentrum Tengah, Jakarta Selatan, untukselanjutnya diS@bUt ........ eee eee TURUT TERGUGAT I;3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KESEHATANREPUBLIK INDONESIA cq.
    Adapun perbedaan istilah antara Distributor dengan AgenTunggal di dalam Website : ECatalog LKPP, tidak dapat menjadi alasan bagiTergugat untuk tidak mencantumkan Penggugat sebagai Agen Tunggal dariTergugat di dalam Website : ECatalog LKPP.Bahwa akibat tidak dicantumkannya nama Penggugat sebagai Agen Tunggaldari Tergugat di dalam Website : ECatalog LKPP, maka Penggugat tidakdapat menjual produk Safety Box yang diproduksi oleh Tergugat, didalam kegiatan pengadaan barang secara EPurchasing, untuk Wilayah
    Bahwa Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak di dalam perkara ini,berkaitan dengan Website : ECatalog LKPP, yang di dalamnya memuat update tanggal 16 November 2015, dari Tergugat yang tidak mencantumkannama Penggugat sebagai Agen Tunggal penjual produk Safety Box yangdiproduksi oleh Tergugat dan Turut Tergugat Il diikutsertakan sebagai pihak didalam perkara ini berkaitan dengan pengadaan barang Safety Box diKementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang menjadi Wilayah Kerja dariPenggugat selaku
    Medibest) ".Terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dapat TURUT TERGUGAT II tanggapisebagai berikut:a. bahwa berdasarkan proses pemilihan penyedia barang/jasa yangdicantumkan di Katalog Elektronik dan penandatanganan kontrak katalogantara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa telah diatur dalam PeraturanKepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang EPurchasing.b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 joPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintahan sesuai Pasal
    Itama Ranoraya yang merupakan pemenanglelang pengadaan barang dan jasa disposafe safety box 2,5 liter di KementerianKesehatan Republik Indonesia (ic.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 03-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2018
Tanggal 18 Oktober 2018 — KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
190 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG / JASA UNIT PELAYANAN PENGADAAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT DISTRIK NAVIGASI KELAS II JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2017., II. PT. DEWA RUCI MULIA;
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata
Register : 09-06-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Bna
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Muhammad Firdaus
2.Mansur, S
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
2.Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dayah Aceh
230 — 97
  • Penggugat:
    1.Muhammad Firdaus
    2.Mansur, S
    Tergugat:
    1.Pokja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa
    2.Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dayah Aceh
Pengadilan PTTUN MANADO TUN
Register : 08-02-2023 — Putus : 11-04-2023 — Upload : 12-09-2023
Putusan PTTUN MANADO Nomor 20/B/2023/PT.TUN.MDO
Tanggal 11 April 2023 — Pembanding/Penggugat : PT RAHLIN AULIA MANDIRI Diwakili Oleh : PENDI FERDIAN SAIFUL SH
Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Utara
95 — 41
  • Pembanding/Penggugat : PT RAHLIN AULIA MANDIRI Diwakili Oleh : PENDI FERDIAN SAIFUL SH
    Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan Uprating Instalasi Pengolahan Air (IPA) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Gorontalo Utara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 12-02-2010 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/PDT.SUS/2009
Tanggal 12 Februari 2010 — ., KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM LAINNYA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN,
100 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM LAINNYA PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN,
    Begitu juga dalam hal proyek bangunanuntuk "pengadaan barang atau jasa" bukan diatur dalam UndangUndangNo.5 Tahun 1999 yang diterapkan oleh Komisi Pengawas PersainganUsaha Republik Indonesia/Majelis komisi dalam perkara ini, tetapi diaturdalam Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo Keputusan PresidenNo. 8 Tahun 2006 tentang perubahan IV atas Keputusan Presiden No.180Tahun 2003 ;Bahwa tegasnya Terlapor II/selaku pihak sangat keberatan
    Malah sebaliknya dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003untuk pengadaan barang/jasa pemerintah secara tegas disebut pelelanganumum ;Bahwa dengan lengkap dan limitatif pengertian pelelangan umum diaturdalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000menyatakan pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secaraterbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa,sekurangkurangnya 1 media cetak dan papan pengumuman resmi untukumum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat
    No. 422 K/PDT.SUS/2009pemerintah) hal tersebut dikuatkan dalam Keputusan Presiden No. 80Tahun 2003 Jo perubahannya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004Pasal 48 ayat 5 dan Pasal 49 dan atau lebih tegas diatur dalam lampiran bab IV bagian C angka 1 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 yangberbunyi Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus dilakukanpengawasan dan pemeriksaan.
    Pengawasan dilakukan oleh menteri/panglima TNI/KAPOLRI/Pimpinan Lembaga Pemerintah/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BUMN/Direksi BUMN/BUMD/danpengguna barang/jasa dengan menciptakan sistem pemantauan terhadappelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 293/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Desember 2017 — ,
Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalsel.
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT.Pandji Pratama Indonesia
103 — 31
  • ,
    Terbanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pengadaan Barang Jasa Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalsel.
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT.Pandji Pratama Indonesia
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 05-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 20-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 11/G/2018/PTUN.BJM
Tanggal 11 Juli 2018 — Penggugat:
PT.Jasuka Bangun Pratama
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang atauJasa Konstruksi dan Konsultansi SNVT, PJPA WS Barito Provinsi Kalsel.
2.Kepala Satuan Kerja Non Vertikal PJPA, WS Barito Provinsi Kalsel.
223 — 79
  • Penggugat:
    PT.Jasuka Bangun Pratama
    Tergugat:
    1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang atauJasa Konstruksi dan Konsultansi SNVT, PJPA WS Barito Provinsi Kalsel.
    2.Kepala Satuan Kerja Non Vertikal PJPA, WS Barito Provinsi Kalsel.
    KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSIDAN KONSULTANSI SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATANAIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,berkedudukan di JI.
    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASAKONSTRUKSI DAN KONSULTANSI SNVT PELAKSANAAN JARINGANPEMANFAATAN AIR (PJPA) WS BARITO PROVINSI KALIMANTANSELATAN, berkedudukan di JI.
    Kendati pengadaan barang/jasamerupakan proses yang melibatkan beberapa institusi dalam pelaksanaannya,namun Majelis Hakim memilah bahwa prosesual seleksi pengadaan barang/jasatelah mengalami tahapan akhirnya saat Kelompok Kerja (in cassu Tergugat 1)menetapkan pemenang lelang sebagaimana kewenangan yang dimiliknya.Sementara tahapan lain pasca seleksi pengadaan barang/jasa, berada pada ranahkegiatan dan kewenangan Badan/Jabatan Tata Usaha Negara yang berbeda;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
    barang/jasa pemerintah.
    barang/jasa.
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 05-06-2024 — Putus : 05-06-2024 — Upload : 05-06-2024
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pms
Tanggal 5 Juni 2024 — KEPALA BADAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA CQ. POKJA PEMILIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR
26 — 0
  • KEPALA BADAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA CQ. POKJA PEMILIHAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA PEMATANGSIANTAR
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-10-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 273/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Nopember 2015 — PLN
Terbanding/Tergugat I : KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA LENTENG AGUNG
105 — 10
  • PLN
    Terbanding/Tergugat I : KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA LENTENG AGUNG
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 08-07-2013 — Putus : 04-09-2013 — Upload : 24-10-2013
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 118/B/2013/PT.TUN.SBY
Tanggal 4 September 2013 — HM NUR AMIN vs PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK UNTUK BELANJA MODAL DAN PENGADAAN PEMBANGUNAN TERMINAL (PEKERJAAN HURUGAN TANAH DAN PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH) TAHUN 2012
39 — 18
  • HM NUR AMIN vs PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK UNTUK BELANJA MODAL DAN PENGADAAN PEMBANGUNAN TERMINAL (PEKERJAAN HURUGAN TANAH DAN PEKERJAAN DINDING PENAHAN TANAH) TAHUN 2012
    Nama Jabatan : PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADADINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAKABUPATEN DEMAK UNTUK BELANJA MODAL DAN PENGADAANPEMBANGUNAN TERMINAL (PEKERJAAN HURUGAN TANAH DANPEKERJAAN DINDING PENAHANTANAH) TAHUN 201 2:Tempat Kedudukan =: Jin. Sutan Trenggono No.16 Demak;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2012 telahmemberikan kuasa kepada:2 220 nn none nnn mene nnn1. AHMAD MUTHOHAR,2.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 07-12-2021 — Putus : 20-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 253/B/2021/PT.TUN.MDN
Tanggal 20 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021
Terbanding/Penggugat : PT. Karya Bahari
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ADHIPATI BANGUN NAGARA
116 — 62
  • Pembanding/Tergugat : Kelompok Kerja Pemilihan, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi Tahun 2021
    Terbanding/Penggugat : PT. Karya Bahari
    Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ADHIPATI BANGUN NAGARA
Pengadilan PN Meureudu Perdata
Register : 18-08-2022 — Putus : 12-10-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN Meureudu Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Mrn
Tanggal 12 Oktober 2022 — Sumber Batu Persada
Tergugat:
1.Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
2.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya
3.Direktur CV. Chit Nyoe Khong
120 — 39
  • Sumber Batu Persada
    Tergugat:
    1.Pokja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
    2.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya
    3.Direktur CV. Chit Nyoe Khong
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 23-09-2010 — Putus : 13-12-2010 — Upload : 14-06-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 204/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 Desember 2010 — KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2009 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
78 — 19
  • KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2009 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
    KETUA PANITIA PENGADAAN BARANG/JJASA KEGIATANBELANJA LANGSUNG APBD TAHUN ANGGARAN 2009 PADADINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SANGGAU, berkedudukandi Jalan RE. Martadinata Nomor 16, Kabupaten Sanggau,veseeeees S@DAQAITERGUGAT III/TERBANDING ;Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada : 1. RUDI RELAWANTO, S.H.MBA.2. DR. PARTANTO, S.H.LLM.3. MOCH.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-08-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Bna
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
Hendri selaku Direktur CV Makkah
Tergugat:
1.Kuasa pengguna anggaran Dinas Pertanian dan perkebunan aceh
2.Pokja Konstruksi LXXVI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh selaku Pelaksana E Lelang
90 — 38
  • Penggugat:
    Hendri selaku Direktur CV Makkah
    Tergugat:
    1.Kuasa pengguna anggaran Dinas Pertanian dan perkebunan aceh
    2.Pokja Konstruksi LXXVI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh selaku Pelaksana E Lelang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Tender
Register : 18-08-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 109/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 13 Desember 2017 — KALITRA BERSINAR MANDIRI VS TERGUGAT : KELOMPOK KERJA 037-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
107 — 60
  • KALITRA BERSINAR MANDIRI VS TERGUGAT : KELOMPOK KERJA 037-PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
    Hal.1KELOMPOK KERJA 037PK UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASAPEMERINTAH DI LINGKUNGAN PROVINSI SUMATERAUTARA, DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DANTATA RUANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUNANGGARAN 2017, berkedudukan di Jalan Teladan No.15Medan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor895.7/57/SPT/ULP/2017, tanggal 17 Mei 2017, yang terdiri dari :1. AHMAD TARMIZI NASUTION, S.T./Ketua Pokja ; 2. JINTAR HARIANJA, S.T./Sekretaris Pokja ; 3. MUKLIS SIREGAR/Anggota, ne 4. MUHAMMAD ALI SOFIAN, S.E.
    Bahwa, dalam mengumumkan pemenang Lelang, Tergugat harusmengacu kepada Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yaitu Efisien, Efektif,Transparan, Terobuka, Bersaing, Adil/Tidak Diskriminatif danPlain gman nena etPutusan No.109/G/2017/PTUNMdn. Hal.116.
    Hal.1312.13.jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang danatau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutanmenjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatanwaktu yang dipersyaratkan ; Bahwa, berdasarkan Pasal 22, 23, dan 24 UndangUndang Nomor5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Presiden Nomor 54tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun
    2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenNomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah tersebut, menekankan penolakan atas persaingantidak sehat dengan persekongkolan dan larangan tegasmelakukan tindakan korupsi, kolusi, dan Nepotisme (KKN),penyalahgunaan wewenang seperti yang telah ditetapbkan dalamdokumen pengadaan, seperti terdapat kesamaan dokumen teknis,antara lain metode kerja, harga satuan, penawaran dari penyediamendekati HPS, kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran