surat dan barangbukti sebagaimana tersebut di tas, selanjutnya Hakim akanmempertimbangkan apakah faktafakta tersebut dapat memenuhi unsurunsurpasal yang didakwakan kepada Anak dan apakah Anak dapat dipersalahkantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke3 dan ke4 KUHP Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anakmemenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebin dahuluakan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 yaituberkaitan dengan masalah DIVERSI, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 7Ayat (2) diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :halaman 10 dari

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya sebagai berikut :Ad.1.

alasan kehilangansifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim telah mendapatkan buktibukti yang menurut hukum, dari buktimana Hakim memperoleh keyakinan bahwa Anak bernama Dondo MarlentuahTurnip Alias Marlen telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggarPasal 363 Ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak, dan olehkarena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukumdan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, makaAnak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkanperbuatannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akandijatunkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,disebutkan

., yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Hakim Anak Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN Rap tertanggal 20 Agustus2019 dan didampingi pula oleh Petugas Bapas Klas II Rantau Prapat sertaHalaman 1 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 34/Pid.SusAnak/2019/PT MDNorangtua Anak sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 55 UndangundangNo. 11 tahun 2012 tentang perubahan atas Undangundang RI No. 3 Tahun1997 tentang Sistem Peradilan Anak;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MedanNomor

tetap ditahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Anakdipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada Pengadilan TingkatPertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka Anak harus dibebanimembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkatbanding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 34/Pid.SusAnak/2019/PT MDNMENGADILI Menerima Permintaan Bading dari Penuntut Umum tersebut; Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat 16/Pid.SusAnak/2019/PN Rap tanggal 27 Agustus 2019 yang dimohonkan banding,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnyamenjadi sebagai berikut :1.Menyatakan

milik saksiDikky Zulkarnaen tanpa seijin dari saksi, dan akibat perbuatan Anakmembuat mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,(tujuh juta rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaantunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo UU RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak tentang Sistem Peradilan Anak yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :12Barang Siapa ;Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain ;Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersamasama;Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016.

perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankananak;Keadaan yang memberatkan:e Perbuatan anak meresahkan masyarakat;e Anak telah menikmati hasil kejahatannya;Keadaan yang meringankan:e Anak bersikap sopan di persidangan;e Anak masih berusia muda dan diharapkan masih dapat berubah di kemudianhari;Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak, dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:1 Menyatakan Anak JOKO SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAANMEMBERATKAN?

Dengan tidak mengurangikewenangan yang terhormat Yang Mulia, maka Pembimbing Kemasyarakatanmenyarankan klien anak atas nama Anak sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 71 ayat (1) huruf d yaitu pidana pokokberupa Pembinaan dalam Lembaga yaitu Lembaga Pembinaan Khusus AnakKelas IIA Sungai Raya Pontianak;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatanBapas atas nama anak, pembelaan Penasehat Hukum Anak, pendapat orangtua Anak dan pengamatan Hakim selama persidangan

Putusan Nomor 22/Pid.SusAnak/2018/PN Ptk Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Anak diharapkan masih dapat di bina untuk di perbaiki tingkah lakunya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Anak dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena masihdalam kategori Anak maka biaya perkara dibebankan kepada orang tua AnakAnak;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke4 Kitab Undang Undang HukumPidana, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak,serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggalPenuntut Umum, yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan anak yang unsurunsur adalahsebagai berikut:a.

saksi korban hinggatimbul warna kemerahan pada bagian leher sebelah kanan saksi korban;Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapatunsur dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan anak dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenarmaupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwadinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memaksa anakuntuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggalPenuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harusdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan

UU No. 11 Tahun 2012Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor : 10/Pid.SusAnak/2018/PN.Btl.Tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi semua, maka Anak Pelakutelah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakanMenimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Pelaku harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Membawa, Menyimpan, MemilikiSenjata Senjata Pemukul Tanpak Hak;2. Menjatuhkan Tindakan kepada Anak ANAK untuk dikembalikankepada orang tua;3.

Bahwa akibat perbuatan anak Jeremi FransiskusSianturi, anak Waldino Ricardo Pangaribuan dan saksi Justin Mangapul Silaban Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.SusAnak/2018/PN Pmsmembuat saksi Febrianti Devi Sinaga mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000,(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke 1,ke2 dan ke 4 KUHPidana Jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak;Atau kedua :Bahwa ia anak JEREMI FRANSISKUS SIANTUR bersamasama dengananak

bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Barang Siapa:Menimbang, bahwa pencantuman unsur barangsiapa sematamatasebagai suatu unsur dari delik pasal dengan tujuan mencegah terjadinyakesalahan mengajukan tentang siapa sebenarnya yang patut dijadikan sebagaiterdakwa di persidangan (error in persona);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Nak berkonflik dengan hukumsebagaimana merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang sistem

Peradilan Anak (SPPA) menyebutkan "Anak yangberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana, sehingga dari ketentuan tersebut secaraformil seorang Anak berhadapan dengan hukum untuk dapat diajukandipersidangan sebagai Anak berkonflik dengan hukum dipersyaratkan adanyabatas usia yakni menimal 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun, selain hal tersebut merujuk pada kaidah hukumpidana,dipersyaratkan pula bahwa

;Keadaan yang meringankan: Anak mengakui dan menyesali perbuatannya; Anak masih muda sehingga masih dapat didik dan dibina untuk merubahperilakunya dimasa depan; Anak belum pernah dihukum; Anak masih berstatus sekolah; Antara orangtua anak dan saksi korban telah ada perdamaian;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2002 tentang Sistem

Peradilan Anak,dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

UU RI No. 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua.2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak TONI ARDIANSYAH RITONGA berupa pidanapenjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak TONI ARDIANSYAHRITONGA berada dalam tahanan sementara dan agar Anak TONI ARDIANSYAHRITONGA tetap ditahan.3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) batang pipa besi bulat yang ukuran kurang lebih satu meter;Dirampas untuk dimusnahkan4.

memar pada lengan atas dekat siku tangan kiri dan badan saksi korban HasianBr Siagian memerah;Menimbang, bahwa dengan faktafakta hukum di atas, apakah anak dapatdipersalahkan melanggar Pasal yang didakwakan, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan unsurunsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk Alternatif, Kesatu melanggar pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana Jo Pasal 53ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak, Keduamelanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, sehingga Hakim berpendapat dakwaanyang tepat kepada anak yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana Jo Pasal53 ayat (1) KUHPidana Jo UU RI No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anakyang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

dengan hukum berusia sekitar 16 Tahun, yang masih tergolong usiaanak menurut Pasal 1 angka 3 UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Anak, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnyadisebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Anak dapatdikategorikan Anak yang berkonflik dengan hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat(1) UndangUndang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak,mengenai Pidana dan Tindakan, anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikeknaitindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini, selanjutnya padaPasal 69 ayat (2) UndangUndang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak, menyatakan anak yang belum berusia 14 Tahun hanya dapat dikenaitindakan, namun dalam ketentuan pada Pasal 70 UndangUndang No. 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan Ringannya perbuatan,keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan

ketentuan Pasal 2 butir b UndangUndangNo. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa terhadap saran dari Pembimbing Kemasyarakatandalam Laporan Hasi Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, tuntutanPenuntut Umum dalam tuntutannya, permohonan Penasihat Hukum Anakdipersidangan secara tertulis, serta permohonan orang tua anak yangdikemukakan dipersidangan dihubungkan dengan seluruh uraian pertimbangantersebut diatas serta merujuk pada ketentuan dalam UndangUndang No. 11tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak khususnya mengenai Pidana danTindakan, dengan mempertimbangkan berat ringannya perbuatan Anak,keadaan pribadi Anak atau Keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan sertamempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan, maka Hakim menjatuhkanhukuman bagi Anak berupa pidana pembinaan di LPKS lanatushibyan diPangandaran;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :e 1(satu ) unit Sepeda Motor honda beat warna hitame

bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Anak dijatuhi pidana, maka biaya perkaradibebankan kepada Anak;Pasal 82 Ayat (1) juncto Pasal 76 E UndangUndang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UndangUndangNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 3818 K/Pid.Sus/2019MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

dapat dipertahankan untuk dikuatkan ; soncnee= Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Anak tersebut dinyatakanbersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana akandisebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; soneen= Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun2014 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak dan Pasal 14 huruf f Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP), jo.

2015 : PENGADILAN TINGGI TERSEBUTe Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 3 Februari2016 Nomor : 3/PID.SUS.ANAK/2015/PN.GST. ; e Membaca Akta Banding yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umumtanggal 19 Februari 2016 ; 020e Membaca suratsurat yang berkaitan dan seterusnya ; soneee= Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun2014 tentang perubahan atas UndangUndang RI Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, Pasal 77 Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012tentang Sistem

;Menimbang, bahwa menurut Hakim, pidana yang tepat diterapkanterhadap Anak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UndangUndang Nomor 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, serta Peraturan Perundangundanganlain yang bersangkutan.MENGADILI1.

perkara aquo terdakwa CHAIRUL MUSTAFA masihanakanak, maka dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis HakimPengadilan Tinggi Pontianak akan mempedomani pasal 26 ayat 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistim Peradilan Anak;Menimbang, bahwa adanya ketentuan pasal pasal 26 ayat 1 Undang Undangnomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistim Peradilan Anak, Mahkamah Agung RI berpendiriandalam Yurisprudensinya menafsirkan maksud dan hakekat dari pasal 26 UndangUndangNomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem

Peradilan Anak, maka Pengadilan Anakdimungkinkan untuk menjatuhkan dibawah pidana minimum dan yang diperlakukan bagiterpidana anak menurut Mahkamah Agung adalah pidana minimum 1 (satu) hari,sebagaimana diatur dalam KUHP; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas, makaPengadilan Tinggi berpendapat, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam amarputusan nanti adalah telah dipandang telah adil dan sesuai dengan perbuatan terdakwa; Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara

ini sebagaimana tuntutan pidanaPenuntut Umum karena diperlukan untuk pembuktian perkara YOHANES ELDO, makadikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara YOHANES ELDO; Menimbang, bahwa terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara;Mengingat akan pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UURI No. 3 tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Anak dan KUHAP serta pasalpasal laindari Undangundang yang berhubungan dengan perkara int; MENGADILIL: Menerima

UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimanadalam Dakwaan Penuntut Umum ;2. Menjatuhkan pidana kepada anak Anak (yang berhadapan/berkonftlikdengan hukum) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulandikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah anak(yang berhadapan/berkonflik dengan hukum) tetap ditahan di LembagaPembinaan Khusus Anak (LPKA) pada rutan Baturaja.3.

UUNo.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pinrang13Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SistemPeradilan Anak subsider melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHPidana Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa karena terdakwa diajukan dengan dakwaan subsideritas,maka Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer yakni Pasal 365ayat (2) ke2 KUHPidana Jo UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang unsurunsurnya

Jo Pasal1 ke3 Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak .AtauKetigaBahwa ia Anak MONICA ISTIFA ZULHAM Binti ZULHAM (kartukeluarga No.1304132307070007) pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019sekira jam 21.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat dijalan Pendidikan RT.001 RW.004 Bunut Kampung Pinang Sebatang BaratKecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapurayang

Jo Pasal 1 ke3Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Anak melalui PenasehatHukumnya menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah menghadapkan saksisaksi yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1.

berumur 14 tahun, lahir tanggal 17 april2004 hal ini sesuai dengan Kartu Keluarga, dan berdasarkan hasil laporan dariBAPAS tertanggal 14 februari 2019 masih dalam kategori anak, maka pada saatkejadian tersebut Anak adalah anakanak sehingga dalam menjatuhkan sanksiterhadap Anak, Hakim tidak hanya mempertimbangkan Pasal dakwaan yangterbukti akan tetapi harus terlebin dahulu mempertimbangkan asasasas yangterkandung dalam Pengadilan Anak sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukanadanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Anak harus dihukumsetimpal dengan kesalahannya ;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi kepada Anak, Hakim wajibmemperhatikan dan mempertimbangkan' hasil penelitian PembimbingKemasyarakatan dari BAPAS Pekanbaru, yang pada pokoknya memberi saranagar Hakim menjatuhkan hukuman yang terbaik bagi Anak apabila Anakdipersidangan terbukti bersalah agar diberikan putusan

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagaimanadalam dakwaan Kedua;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cut Ermawati Binti T. M. Nurdindengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwamenjalani penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus ribu rupiah) apabiladenda tidak dibayar maka diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga)bulan;3.

NURDIN, dengankesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Atau :KEDUA :Bahwa ia terdakwa Cut Ermawati Binti T.M.

NURDIN, dengankesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benarmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan mengertidan Penasehat Hukumnya juga tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76Huruf E jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RINo. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Anak KorbanMenimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka dengandemikian unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lainadalah telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatasmaka seluruh unsur pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitudakwaan melanggar Pasal 76 huruf D Jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak telah terpenuhisecara sah dipenuhi perbuatan Anak;Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaanKesatu Penuntut Umum tersebut diatas, maka Anak dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengankekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim juga telahmemperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

meresahkan masyarakatKeadaan yang meringankan : Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara;Mengingat Pasal 76 huruf D jo Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganHalaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2019/PN Dum.Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak sertaKetentuanketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

UUNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selurunnya selama anakberada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;3.

UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukum, olehkarena Penuntut Umum mendakwa Anak dengan Pasal 332 ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Pidana yang merupakan delik aduan, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengaduannya danapakah telah tercantum

/2021/Aceh/ResLangsa, pada tanggal 1 Maret 2021 danfakta persidangan, Saksi yang merupakan ibu dari Anak Korban, mengadukanperistiwa dalam perkara a guo tersebut ke Kantor Kepolisian Negara RepublikHalaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.SusAnak/2021/PN KspIndonesia Daerah Aceh Resor Langsa, sehingga dengan demikian telahterpenuhi syarat adanya pengaduan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah berusia 16 (enam belas)tahun dan mampu bertanggung jawab sesuai UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak serta tidak ada alasan pemaaf maupunalasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari diri Anak, makaAnak harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi tindakan yang setimpaldengan perbuatannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telan membaca dan meneliti LaporanPenelitian Kemasyarakatan tanggal 30 Juni 2021 yang dibuat oleh BalaiPemasyarakatan Kelas Il Lhokseumawe terhadap klien Anak yang padapokoknya merekomendasikan kepada semua pihak agar klien Anak dapatdiupayakan dipercepat

Kot Pihak keluarga Anak XXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXX dan pihakkeluarga Anak Korban XXXX XXXXXXX XXXXXXK XXXXXXX telahsepakat untuk menikahkan Anak XXXX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXdengan Anak Korban XXXX XXXXXXX XXXXKX XXKXXKXKX;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal yang memberatkanserta halhal yang meringankan tersebut di atas, dan dengan memperhatikanhasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak, Tuntutan Penuntut Umum,permohonan dari Anak orang tua Anak serta dengan menghubungkannya asasdari sistem

peradilan anak, yaitu asas restorative justice dan asas ultimumremedium sebagaimana tertuang dalam Penjelasan Umum UndangUndangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka Hakimberpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak haruslahhukuman yang tidak hanya dapat membuat Anak jera/tidak mengulangi lagi,namun juga dapat menjadi pembelajaraan agar Anak dapat menjadi manusiayang berguna baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi masyarakat dan bagibangsa ini, serta dapat memulihkan

tatanan kehidupan dalam bermasyarat yangsempat dirusak oleh perbuatan Anak, dimana Pidana Penjara merupakanpilinan atau jalan terakhir dalam menjatuhkan hukuman atas perbuatan Anak;Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim berpendapat bahwa falsafahpemidanaan dewasa ini, khususnya dalam Sistem Peradilan Anak, ditujukanbukan bersifat pembalasan kepada Anak tetapi berorientasi lebih kepada upayaupaya untuk membina, mengubah, memperbaiki dan memperhatikankelangsungan masa depan Anak agar kelak menjadi anggota

Anak Korban dengan Anak serta fakta di persidangan bahwa baikkeluarga Anak Korban maupun keluarga Anak XXXX XXXX XXXXXXKX XXXXXXXX berkeinginan untuk menikahkan Anak XXXX XXXXK XXXXXXXK XXXXXXXX dengan Anak Korban XXXX XXXXXXX XXXXKX XXXXXXX, tanpabermaksud untuk mendahului ada atau tidak adanya Penetapan Hakim Perdatamengenai dispensasi menikah terhadap mereka, maka dengan mengacu padaasas restorative justice dan asas u/timum remedium yang dianut dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, Hakimberpendapat masih ada hukuman selain pidana penjara yang pantas dan adiluntuk dijatuhkan terhadap Anak yaitu pidana dengan syarat pengawasansebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) b ke3 UndangUndang Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2019/PN.