di Daerah.Bahwa Pasal 1 (satu) ayat 8 (delapan) Undangundang Nomor : 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :Ayat 8 : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan ataupejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa sekali lagi ditegaskan oleh Penggugat, bahwa Tergugat didirikanberdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44

Melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepadaGubernur.Sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/924/DISPERINDAG/2019 tentangPembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianPerdagangan Lada.Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Tergugat yangmenyatakan CV.

,Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Lada, tertanggal 14 Oktober2019.Bahwa Badan Pengelolaan, Pengembangan, dan Pemasaran LadaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya di dalam Gugatanini disebut sebagai BP3L, adalah Organisasi Non Struktural yang bersifatindependen yang bertanggung jawab atas Pengelolaan, Pengembangan,dan Pemasaran Lada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yangdibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188.44 / 996 /DISPERINDAG / 2019 tentang Pembentukan

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 41.42.43.44,Bahwa Tergugat didirikan berdasarkan Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/924/DISPERINDAG/2019tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Perdagangan Lada, Tugas' Tim Pembinaan,Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada tertanggal 14Oktober 2019, hal mana Bagian Kedua dari Keputusan Gubernurtersebut mengatur sebagai berikut:A.

Melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendaliankepada Gubernur.Bahwa sebagaimana huruf B dan C bagian kedua Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/924/DISPERINDAG/2019tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Perdagangan Lada tersebut, Tergugat bertugas untukmengkoordinasikan kegiatan pengawasan pemasaran ladabekerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini BP3L dan KPB, danTergugat juga memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukumterhadap pelanggaran

Berdasarkan harga eceran tertinggi (HET) minyak tanha di KalimantanSelatan yang diatur dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor :188.44/0230/KUM/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET)Minyak Tanah di Kalimantan Selatan tanggal 03 Juni 2008 ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480ayat (1) KUHP.

Berdasarkan harga eceran tertinggi(HET) minyak tanah di Kalimantan Selatan yang diatur dalam Keputusan GubernurKalimantan Selatan Nomor : 188.44/0230/KUM/2008 tentang Penetapan HargaEceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kalimantan Selatan tanggal 03 Juni2008.Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi M.Marief dan saksiKrismandra terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa dalam melakukanpenjualan / niaga BBM jenis minyak tanah tersebut tanpa adanya ijin niaga daripihak yang berwenang ; dengan

yang berlaku;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yangseadiladilnya.Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datangmenghadap in person di persidangan;Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datangmenghadap di persidangan Pengadilan Agama Medan akan tetapi Tergugattidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya;Bahwa, sebagai seorang Pegawai Negri Sipil Penggugat menyerahkanSurat izin untuk melakukan perceraian Nomor 188.44

sehubungan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, tentunyakewajiban hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini wajibmemperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sebagaimana pasal 3 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1983, tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa, pemberian izin untuk mengajukan gugatan ceraisebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mendapatkan izin yang tertuangpada Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor : 188.44

rumah tangga, karena ituterpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga.Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama selama 9(sembilan) tahun (dari tahun 2012 s/d sekarang) dan berbeda keyakinan.Keputusan Gubernur Sumatera Utara, No:188.44

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABURSERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM)9.10.Bahwa dalam gugatan ini, penggugat mendalilkan keputusangubernur Sumatera Utara nomor 188.44/40/KPTS/2020 Tentang IzinCerai.

sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf fPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa oleh karena sudah sering terjadi pertengkaran laluPenggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Medandan setelah diadakan mediasi diantara kKeduanya yang akhirnya tidak berhasiluntuk berdamai ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajaribukti P4 berupa : Surat Keputusan Gubernur No. 188.44

Pemeriksaan tanggal 19Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil juga, sehingga sesuai denganPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor5250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan LembaranNegara Nomor 3234), maka Gubernur Sumatera Utara telah mengabulkanpermohonan jjin cerai Penggugat sebagaimana termaktub dalam Surat IzinCerai No. 188.44

acarapemeriksaan tanggal 19 Agustus 2019, akan tetapi tidak berhasil jugasehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil LeembaranNegara Tahun 45 tahun 5250 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234 maka Gubernur SumateraUtara telah mengabulkan permohonan izin cerai Penggugat sebagaimanatermaktub dalam Surat Izin Cerai Nomor 188.44

Dengan demikian, pengupahan yangseharusnya diterima oleh Para Penggugat terhitung sejak bulan Januari2016 adalah berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSk) DeliSerdang Tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/87/KPTS/TAHUN 2016 Tentang Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016, yang termasuk dalamKlasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) No. 51 Industri Percetakandan Penerbitan (KLUI 34200) sebesar Rp.2.471.398.

Tergugat) tidak memberlakukan pembayaran upah kepadamasingmasing Para Penggugat sesuai dengan Upah Minimum SektoralKabupaten (UMSK) Deli Serdang Tahun 2016 berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/87/KPTS/TAHUN2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun2016 tersebut, sehingga Para Penggugat tidak menerima kenaikan Upahdan hanya menerima upah yang lebih rendah dari ketentuan UMSKKabupaten Deli Serdang tahun 2016, sebagai berikut : Upah Yang UMSK Kekurangan

Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/87/KPTS/Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaen Deli SerdangTahun 2016 520 202222 nn nn nnn nnn ence nn ne enc nn ene neee Bukti P9Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai cukupdan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat dipergunakansebagai bukti dipersidangan, kecuali bukti P.9, aslinya tidak dapat diperlihatkandipersidangan, sehingga alat bukti tersebut hanya dapat dipergunakan sebagaialat

Morapack Andalan Sukses Bersama adalahmerupakan perusahaan yang menghasilkan produksi industri percetakan terdiridari : lid cup air minum kemasan, label air minum, plastik kantongan roti,kemasan snack, kemasan gula, kemasan kopi, health care packaging,packaging ban, serta shopping bag berbahan plastik.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/87/KPTS/TAHUN 2016 tentang Upah Minimum SektoralKabupaten Deli Serdang Tahun 2016 diktum kedua angka 18 yaitu upah

;Halaman 47 dari 62Putusan PHI Nomor :178/Pdt.SusPHI/2016/PN MdnMenimbang, bahwa petitum gugatan Para Penggugat pada poin 2 yangmenyatakan perbuatan Tergugat yang membayarkan upah/gaji pada bulanJanuari s/d Maret 2016 dibawah ketentuan Upah Minimum Sektoral KabupatenDeli Serdang Tahun 2016 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Perjanjian Bersama dan P.9Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/87/KPTS/TAHUN2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten

. : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19Putusan No. 74/Pid.Sus.k/2013/PN.MdnHalaman 20Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara(ditandatangani oleh Plt.

SuratPerintah Membayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, BelanjaHibah dan Belanja Sosial tanggal 14 Januari 2011 diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, lalu diperbaharuidengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011,terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/839/KPTS/2011tanggal 19 Agustus 2011.Bahwa yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi selaku BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD Belanja

Pembantu DanPejabat Pengelola Keuangan Daerah Yang Menandatangani Surat PerintahMembayar Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Hibah danBelanja Sosial tgl 14 Januari 2011 yang diperbaharui dengan SK No. : 188.44/636/KPTS/2011 tgl 27 Juni 2011, lalu diperbaharui dengan SK No. : 188.44/783/KPTS/2011 tgl 19 Juli 2011, Kemudian diperbaharui dengan SK No. : 188.44/839/KPTS/2011 tg!

. : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara(ditandatangani oleh Plt.

. : 188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19Juli 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara(ditandatangani oleh Plt. Gubernur Sumatera Utara) No. : 188.44/636/KPTS/2011 tentang Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu Dan Pejabat PengelolaKeuangan Daerah Yang Menandatangani Surat Perintah Membayar BelanjaTidak Langsung Non Gaji Dan Penyertaan Modal.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatanganioleh Plt.

patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugatuntuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4)UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugatdengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524 (dua juta sembilanratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuaiKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima belasrupiah).Bahwa selain itu, Tergugat juga tidak ada membayar uang Tunjangan HariRaya tahun 2019 kepada Penggugat yang seharusnya diterima olehPenggugat setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri sebesar 1 (Satu) kalijumlah upah yang diterima setiap bulannya oleh Penggugat, dengan dasarperhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524 (dua juta sembilan ratus tiga puluhdelapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 %Halaman 13Putusan Nomor 50/Pdt.SusPHI/2021/PN Mdnsesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan kepada Penggugat sesuai dengan dasar perhitungan upahsebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribulima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018, tertanggal 21 November

belasrupiah).Menghukum Tergugat untuk membayar uang tunjangan Hari Raya Idul Fitritahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1)huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh diPerusahaan kepada Penggugat, dengan dasar perhitungan upah sebesarRp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratusdua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44

2019, denganrincian sebagai berikut := Uang tunjangan hari raya = 1 bulan Upah= 1x Rp.2.938.524, = Rp. 2.938.524,(Dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empatrupiah).Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaiankepada Penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah/gaji berjalan dengandasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratustiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuaiKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Adapunyang menjadi obyek sengketa adalah: Surat Keputusan Gubernur Kalimantan UtaraNomor: 188.44/K.547/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang pemberhentian danpengangkatan anggota DPRD Kabupaten Nunukan;Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat permohonan tertanggal 2 Januari2020, Perihal pencabutan Sengketa TUN No. 67/G/2019/PTUN.SMD, yang padapokoknya menyatakan mencabut gugatannya;Bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, MajelisHakim akan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI1;Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Tjs.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI2;.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.514/2020 Tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi PengadaanTanah Untuk Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara Tanggal 4 Mei 2020, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TI3;.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanHalaman 32 dari 47 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN TjsPesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 23 Oktober 2020, yangselanjutnya bukti tersebut diberi tanda TII1;2.

Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor:188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurKalimantan Utara Nomor: 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 2September 2019, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda TII2;3.

patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugatuntuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat(2), dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RINo. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan dasarperhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524 (dua juta sembilan ratus tiga puluhdelapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima belasrupiah).Bahwa Selain itu, Tergugat juga tidak ada membayar uang Tunjangan Hari Rayatahun 2019 kepada Penggugat yang seharusnya diterima oleh Penggugatsetiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri sebesar 1 (satu) kali jumlah upahyang diterima setiap bulannya oleh Penggugat, dengan dasar perhitungan upahsebesar Rp. 2.938.524 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu limaratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44

/PUUIX/2011 tanggal 19 September2011 tentang upah proses, patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugatuntuk membayar upah Proses Penyelesaian Perselisihan PemutusanHubungan Kerja kepada Penggugat terhitung sebesar 6 (enam) bulan gajipokok berjalan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524, (duajuta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

tidak sah dan batal demihukum.Halaman 12 dari 36Putusan Nomor 363/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnMenghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuaiPasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepadaPenggugat sesuai dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524, (duajuta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah)sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

, dengan rincian sebagaiberikut := Uang tunjangan hari raya = 1 bulan Upah= 1x Rp.2.938.524, = Rp. 2.938.524, (Dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empatrupiah).Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaiankepada Penggugat sebesar 6 (enam) bulan upah/gaji berjalan dengan dasarperhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratus tiga puluhdelapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

Bahwa Penggugat dari Partai Hanura menjadi salah satu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Barito Utara untukPeriode Tahun 20142019 telah disahkan atas dasar Surat KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/415/2014 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Barito Utara.2.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan (SK) GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/290/2018, Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBarito Utara Masa Jabatan Tahun 20142019 Atas Nama H. Mahmud,SE., MM. Tanggal 17 September 2018;Hal. 20 Dari 63 Perk No. 21/G/2018/PTUN.PLK3.

Memerintahkan Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan (SK)Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/290/2018, TentangPeresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Barito Utara Masa Jabatan Tahun 20142019 Atas Nama H.Mahmud, SE., MM. Tanggal 17 September 2018;4.

Kiranyatidak berlebihan mohon supaya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA.1.Bahwa melihat dengan cermat gugatan Penggugat dimana Penggugatpada pokoknya mendalilkan obyek sengketa berupa Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/290/2018 Tentang PeresmianPemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenBarito Utara Masa Jabatan Tahun 20142019 Atas Nama H.

Yaitu Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/290/2018 Tentang Peresmian PemberhentianAnggota DPRD Kabupaten Barito Utara Masa Jabatan Tahun 20142019Atas Nama Penggugat H. Mahmud, SE., MM tanggal 17 September2018.

PANCA MEGA PERSADA yang dilegalisir;

FRANS BROTHER SEJATI, tanggal7 Januari 2018 yang dilegalisir.1 (Satu) bundel foto copy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNo. 188.44/737/DPE/2014 tentang Pemberian izin usaha pertambanganoperasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang dilegalisir1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT. SumberMakin Mulia No. 007, tanggal 07 Juli 2007 yang dilegailisir;1 (Satu) bundel foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT.

PANCA MEGA PERSADA dalam melakukan kegiatan pertambanganmempunyai perijinan yaitu:e jin usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan danpemurnian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor:188.44/737/DPE/2014, yang berlokasi di Jalan Jelitik Nomor 1 A Sungailiat; dane IUPOP berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor:188.45/491/Tamben/2011 berada di laut Bedukang Kec.

PT SOUTHERN UNION ENERGYmemiliki IUP OPERASI PRODUKSI seluas 194,3 Ha, berdasarkan KeputusanBupati Bangka Selatan Nomor: 188.44/1146/DPE/2016 dengan lokasi di DesaJelutung Il Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengankoordinat : No Titik Koordinat UTM(WGS 84)X Y1. 666680 96747002. 667310 96747003. 667310 96743204. 666680 9674320 c.

Keputusan Gubernur kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/737/DPE/2014 tentang Pemberian Izin Khusus PertambanganOperasi Produksi Khusus Untuk Pengolahan dan Pemurnian Kepada PT.PANCA MEGA PERSADA, tanggal 13 November 2014;b. Keputusan Bupati Bangka Nomor: 188.45/491/Tamben/2011, tanggal 23 Mei2011, tentang Persetujuan Pemindahan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Operasi Produksi Kepada PT. PANCA MEGA PERSADA;c.

Izin usaha operasi produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurniankepada PT Panca Mega Persada (Kep Gubernur kep Bangka BelitungNomor : 188.44/737/DPE/2014);Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pasir timahmasuk ke gudang PT. Panca Mega Persada (PT.

patut dan layak menurut hukum jika PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugatuntuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156ayat (2), dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4)UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugatdengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524 (dua juta sembilanratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesualKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Putusan nomor 94/Padt.SusPHI/2021/PN Mdn35.36.37.38.39.Sumatera Utara Nomor : 188.44/1441/KPTS/2018, tertanggal 21 November2018 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun2019 ;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) huruf bPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh diPerusahaan.

RI Nomor 158K/PDT.SUS/2007, tanggal 24 Januari 2008.Maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat untuk membayar upahProses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepadaPenggugat terhitung sebesar 6 (enam) bulan gaji pokok berjalan dengandasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratustiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum ;Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), dan Uang Pengganti Hak sebesar 15 %sesuai Pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan kepada Penggugat sesuai dengan dasar perhitunganupah sebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapanribu lima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

belasrupiah) ;Menghukum Tergugat untuk membayar uang tunjangan Hari Raya Idul FitriTahun 2019 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1)huruf b Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruhdi Perusahaan kepada Penggugat, dengan dasar perhitungan upahsebesar Rp. 2.938.524, (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribulima ratus dua puluh empat rupiah) sesuai Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44

hubungan kerja antaraPara Penggugat dengan Tergugat.30) Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (Satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4).31)Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

kerja antara PenggugatlIl denganHalaman 6 dari 55Putusan Nomor 190/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnTergugat sebesar Rp.52.595.592, (lima puluh dua juta lima ratus sembilanpuluh lima ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).37)Bahwa untuk upah Para Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Para Penggugat hingga saat ini.38)Bahwa dengan upah PenggugatI ditahun 2019 adalah sebesar Rp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44

/1576/KPTS/2018 tentang Upah Minimum SektoralKota Medan Tahun 2019 tertanggal 31 Desember 2018 pada point 8.2, makaPenggugatl memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Muliamemerintahkan Tergugat membayar upah PenggugatI untuk bulan Maret2019 sebesar Rp. 3.266.807, (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribudelapan ratus tujuh rupiah).39)Bahwa dengan upah PenggugatIl ditahun 2019 adalah sebesar Rp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/1576/KPTS/2018

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara,No.188.44/1576/KPTS/2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kota MedanTahun 2019, tertanggal 31 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P9;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan 4 (empat)orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawahSumpah/janji berdasarkan agama dan kepercayaannya masingmasing yangpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

Di dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkanbesaran gaji sesungguhnya, melainkan hanya besaran Upah Minimum KotaMedan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44/1576/KPTS/2018 yaitu sebesar Rp. 3.266.807,00 (tiga juta dua ratusenam puluh enam ribu delapan ratus tujuh rupiah), namun Saksi Penggugatbernama Desy Chaerani menerangkan bahwa Penggugat menerima gaji Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat membayar upahpekerjanya

(satu juta tujuh ratus Sembilan puluh duaribu tiga ratus dua puluh meter persegi) untuk program transmigrasi TNI AL.Penyerahan tanah tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDHTK.I Sulut Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor : 188.44/AP/37 tanggal 25 Juli1983;2. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dalam gugatanya tidak mengikut sertakanGubernur Kepala Daerah Tingkat Sulawesi Utara, maka GugatanPENGGUGAT kurang pihak atau tidak lengkap.

(satu juta tujuh ratus Sembilanpuluh dua ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) berdasarkan SuratKeputusan Gubernur KDH TK.I Sulut Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor: 188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983;. Bahwa untuk kepastian hukum atas tanah yang dipakai TNI AL tersebutmaka diajukan permohonan penerbitan sertifikat sesuai prosedur yangberlaku dan oleh sebab itu telah terbit sertifikat Hak Pakai Nomor :1/Sangkup tahun 1983 dengan nama pemegang hak Dephankam CqKodaeral VI;.

Sulut Cq Kepala Direktorat Agraria Nomor :188.44/AP/37 tanggal 25 Juli 1983, maka TNI AL mulai memberikankesempatan kepada anggota TNI AL yang menjelang purna bhakti untukikut program transmigrasi.

169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alas an sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2(dua) kali ketentuanPasal 156 ayat (2), uang penghargaan masaHalaman 4 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2021/PNMdn23)24)25)26)27)kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

hakPenggugat atas putusnya hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat sebesar Rp 86.407.045, (delapan puluh enam juta empat ratustujuh ribu empat puluh lima rupiah).Bahwa untuk upah Penggugat dibulan Maret 2019, Tergugat belum jugamelakukan pembayaran upah kepada Penggugat hingga saat ini.Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2021/PNMdn28)29)30)31)32)33)Bahwa dengan upah Penggugat ditahun 2019 adalah sebesarRp.3.266.807, per bulan sebagaimana isi Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor : 188.44

Fotocopy Surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dengan Nomor SuratNo.567/1555/DKKM/2019, perihal Anjuran, tertanggal 10 September 2019,selanjutnya diberi tanda buktiP3;Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 22/Pdt.SusPHI/2021/PNMdn4.Fotocopy Rekening Koran atas nama Penggugat, yang diterbitkan olehBank Mandiri periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018, selanjutnyadiberi tanda buktiP4;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara,No.188.44/1576/KPTS/2018, tentang Upah Minimum Sektoral Kota Medantahun

putushubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat.19) Bahwa Pasal 169 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan menyatakan :Pemutusan hubungan kerja dengan alas an sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) pekerja/ buruh berhak mendapat uang pesangon 2(dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja 1 (Satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (3), dan uang penggantianhak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).20) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

dan gaji terakhir yang diterima oeh Penggugatadalah sebesar Rp. 2.528.815, sehingga menjadi pembuktian yang sempurna.Menimbang, bahwa upah yang diberikan oleh Tergugat kepadaPenggugat sesuai keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat danjawaban dari Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yangberlaku, dimana upah yang didapat Penggugat setiap bulannya dibawah upahminimum kota medan Tahun 2019 sebesar Rp. 3.266.807 per bulan, sehinggaberdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44

No. 161K/Pid.Sus/2010Nomor : 188.44/426/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentangPenetapan Transmigrasi Penerima Bantuan Ramuan PerbaikanRumah/ Pembanguan Baru Pola Pemberdayaan MasyarakatTransmigran;Bahwa untuk pelaksana pekerjaan Pengadaan Bahan RamuanRumah Transmigrasi Eks PLG (PBRRT) sebanyak 125 unit/ kkuntuk lokasi A.1 Terdakwa telah ditetapkan sebagai calonpemenang dalam surat penetapan pemenang dan pengesahanharga oleh saksi Drs.

No. 161K/Pid.Sus/2010Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/15/2007tanggal 13 Januari 2007 tentang Penetapan dan PenunjukanPelaksana Anggaran Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanProvinsi (APBN) Tahun Anggaran 2007 di lingkungan DinasKependudukan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengahdan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan TransmigrasiProvinsi Kalteng Nomor : KEP.65 KP.03.21.2007 tanggal 15Januari 2007 tentang Penegasan Tugas, Kewenangan' danTanggung Jawab Pejabat Pengelola Keuangan

penerima, yangmana kegiatan tersebut di tempatkan di lokasieks PLG yang terdiri dari Dadahup A.1 sebanyak 125unit/ kk dengan nilai pagu sebesar Rp. 1.875.000.000,(satu. miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah),Dadahup A.2 sebanyak 75 Unit/ kk dengan nilai paguRp.1.125.000.000, (satu miliar seratus dua puluh lima jutarupiah) dan Dadahup A.5 sebanyak 100 unit/ kk dengan nilaipagu Rp.1.500.000.000, (satu miliar lima ratus~ riburupiah) sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kalteng20Nomor : 188.44

Barang/ JasaPemerintah Pasal 9 angka 5 Pejabat Pembuat Komitmenbertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan,dan fungsional atas pengadaan barang/ jasa yangdilaksanakannya;Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor : KEP. 11/MEN/I/2007 tanggal 9 Januari 2007 tentangPenetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola KeuanganDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana TugasPembantuan Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,2mKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44

: 1267.pkt.04.1.2007 tanggal 31Agustus 2007;4 (empat) lembar foto copy rekapitulasiHarga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk LokasiDadahup A2 Kabupaten Kapuas tanggal 19 Juli2007;1 (satu) eksemplar foto copy petikan SuratKeputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi R.1 Nomor : KEP. 11 / MEN/ I /2007 tanggal O09 Januari 2007;1 (satu) eksemplar foto copy KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/167/2007 tanggal 21 April 2007 tentangPerubahan Pertama Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44

KETUHANAN YANG MAHA ESA"Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa informasi publik pada tahap keberatan dengan acarasederhana telah mengambil Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalamsengketa antara;PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTANADI PROVINSI SUMATERAUTARA : Tempat kedudukan Jalan Sisingamangaraja No. 1 Medan,diwakili oleh : TRISNO SUMANTRI, KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Direktur Utama, berdasarkanKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44

Bukti P9Bukti P10Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Menimbang,: Surat Panggilan Sidang No. 05/V/KIPSURLS/2019Tanggal 13 Mei 2019 (Fotokopi sesuai asli);: Putusan Nomor : 02/PTS/KIPSU/V/2019 Tanggal 20 Mei2019 (Fotokopi sesuai asili);: Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/314/KPTS/2019 Tentang Pemberhentian Dan PengangkatanDireksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Periode 20192024 Tanggal 7 Mei 2019(Fotokopi sesuai fotokopi);: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Nomor 3Tahun 2018 Tentang Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Fotokopi sesuaifotokopi);: Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/129/KPTS/2015 Tentang Pemberhentian Dan PengangkatanDireksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi ProvinsiSumatera Utara Periode 20152019 Tanggal 11 Maret2015 (Fotokopi sesuai fotokopi);: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air MinumTirtanadi Provinsi Sumatera Utara (Fotokopi sesuaifotokopi

Suyadi dengan rincian sebagai berikut :Upah Minimum Sektoral Kota Medan Tahun 2020 berdasarkan SK.Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/13/KPTS/2020, SektorPengangkutan dan Pergudangan, Angkutan Bermotor untuk Barang Umum(KBLI : H49431) sebesar Rp. 3.577.037,.Masa Kerja 12 Tahun 1 Bulan1. Pesangon 2x9 x Rp 3.577.037, = Rp 64.386.666,Halaman 3Putusan Nomor 321/Padt.SusPHI/2020/PN Mdn2. Uang Peng. masa kerja 5 x Rp 3.577.037, = Rp 17.885.185.Rp 82.271.851,3.

Gubernur Sumatera UtaraNomor : 188.44/13/KPTS/2020 Tentang Upah MinimumSektoral Kota Medan 2020;Halaman 8Putusan Nomor 321/Padt.SusPHI/2020/PN Mdn BuktiP5: Fotocopy Surat Edaran Dirjend PembinaanHubungan Industrial dan Pengawasan KetenagakerjaanNomor : B.141/D.PHIW/III/2002 tanggal 20 Maret 2002Tentang Pembinaan Awak Angkutan Barang di Jalan; BuktiP6: Fotocopy Surat Dirjend Pembinaan HubunganIndustrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Nomor :B.344/PPKPPNKJ/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012Tentang Permasalahan

Bahwa berdasarkan bukti P4 tentang Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/13/KPTS/2020 tanggal 13 Januari 2020 dengan upah sektorPengangkutan sebesar Rp.3.577.037,96;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat sebagai berikut:1.

Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS serta telah mendapat izin untukbercerai dari atasan Pemohon berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor: 188.44/59/KPTS/2020 tentang izin berceraiHalaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 0274/Pdt.G/2020/PA.Lpktertanggal 31 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Sekretaris DaerahSumatera Utara;Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggalawalnya bersama di rumah dinas Pemohon di Kelurahan Gug Leto,Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo.

Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, makakepada Pemohon wajib memperoleh izin dari atasan/pejabat untuk melakukanperceraian, terhadap hal tersebut Pemohon telah memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44