Ditemukan 275 data
53 — 29
dengan terdakwa, ketika istri korbanmenyatakan niatnya untuk mengontrakkan tanah tersebut denganmengatakan "kalau begitu saya saja yang ngontrak tanah ya ibu, dankorban menjawab o iya kalau begitu, tapi saya cuma mau mengontrakkantanah saya seluas 195 m2 dan terdakwa menjawab "bu bagaimana kalausaya beli saja tanah ibu yang luas 195 m2 jangan kasih ke orang lainsupaya saya punya saudara di Bali dan kasihan saya sudah lama hidupngontrak di Bali, dan istri korban ( Nyoman Suti) menjawab ya boleh asaldengan
Dr. Nyoman Handris Prasetya, Sp.P
Tergugat:
Putu Yudistira, SH
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
2.I Putu Djuliartha
3.Made Agus Mahardika
Intervensi:
EDDY HARYANTO
46 — 32
TERHADAP GUGATAN ASAL :Menolak Gugatan Asal TERGUGAT INTERVENSI I/PENGGUGAT ASALdengan perkara No. 89/Pdt G/2018/PN.Dps tertanggal 26 Januari 2018untuk seluruhnya;2.
PT. BINA MANDIRI MULIA RAHARJA
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
238 — 247
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berkewajiban:a. memberitahukan tentang kematian Pekerna Migran Indonesiakepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluhempat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;b. mencari informasi tentang sebab kematian danmemberitahukannya kepada pejabat Perwakilan RepublikIndonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yangbersangkutan;c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asaldengan
75 — 16
.:1326 K/Sip/1980, yang kaidah hukumnyamenyatakan : Sejak saat pelelangan dinyatakan jatuhkepada Tergugat dalam kasasi/Penggugat asal, pemilikan atastanah dan rumah sengketa beralih kepada pembeli i.c.tergugat dalam kasisi/penggugat asalDengan demikian kedudukan hokum Tergugat III sama sekali tidakada hubungannya dengan masalah ketanaga kerjaan dan tidak dapatdibebani tanggung jawab atas hubungan hokum hukum ketaga kerjaayang terjafdi antara para Penggugat dengan Tergugat I.Adalah hal yang aneh dan
96 — 42
berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (Ex Aguo Et Bono);Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatuyang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat danmenjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;Tentang Pertimbangan HukumMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang padapokoknya adalah mengenai tanah yang disengketakan antara Penggugat Asaldengan
103 — 11
BankDanamon Indonesia Tbk lunas, maka seharusnya Elfis Faisal in casuTergugat Il Asal membaliknamakan kembali SHM No. 777, Surat UkurNo. 000231/2005 tanggal 3 Agustus 2005 seluas 211 M2 yang terletak diKelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padangdari nama Elfis Faisal in casu Tergugat II Asal ke atas nama PenggugatRekonvensi, serta mengembalikan SHM dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi;Bahwa perjanjian kredit antara Elfis Faisal in casu Tergugat Il Asaldengan Tergugat Rekonvensi
90 — 19
Karena tidak ada proses jual beli atau tidak ada tukarguling saat Pawirorejo masih hidup/atau para ahli waris sebagai pemilik asaldengan pihak Pemerintah Desa Caturtunggal sebagai2. Sisa Persil 32b d III atas nama Pawirorejo seluas 4.655 M2 , yang kemudian telahdikuasai secara melawan hukum oleh Pemerintah Desa Caturtunggal , tanpa suatuperalihan hak yang sah.
153 — 97
pendaftaran yang diadakan khususuntuk itu/ (Waarmerking), oleh PRIAN RISTIARTO, SH, Notaris diPurwokerto, pada tanggal 08112013, dibawah Nomor : 4815/W/2013,dan kemudian Perjanjian tersebut ditegaskan lagi dalam Akta Nomor : 233,Tertanggal 13 Januari 2014, tentang Perjanjian, yang dibuat juga oleh olehPRIAN RISTIARTO, SH, Notaris di Purwokerto,adalah sah menuruthukum;Menyatakan secara hukum Pelaksananan kewajiban yang telah dilakukanoleh Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I/ Penggugat Asaldengan
109 — 31
Akan tetapi bukti a quohanya relevan diajukan dalam gugatan Bantahan terhadap Penggugat asal /Tergugat I Intervensi apabila Penggugat Intervensi merasa bukti P20 Dsebagai miliknya yang tersita (Vide Yurisprudensi MARI No. 2769 K/Pdt/1995,tanggal 24 Juli 1996 );Menimbang, bahwa atas buktibukti yang diajukan oleh PenggugatIntervensi tersebut, bukan mengaburkan hutang piutang antara Penggugat asaldengan Tergugat asal dan Tergugat Il asal, melainkan justru memperjelasadanya utang Tergugat !
139 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
kelak tidak menimbulkan kesulitan pada saat melaksanakaneksekusi, maka sejak semula perlu ditentukan siapasiapa saja AhliWaris Tergugat yang akan duduk menggantikan posisi sebagaiTergugat;Padahal berdasarkan bukti P14, adapun isi sebenarnya dariYurisprudensi tersebut yakni:Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harusdibatalkan, karena pada waktu Putusan Pengadilan Negeridiucapkan sebenarnya belumlah jelas siapa dari ahli waris Tergugatasal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai Tergugat asalDengan
37 — 12
Maka apa yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi IV/ Dahulu Terlawan I Asal dan Tergugat Intervensi V / Dahulu Terlawan II Asaldengan memaksakan kehendak dengan melelang Sertifikat Hak Milik atas namaTergugat Intervensi II / Dahulu Pelawan II Asal kepada pihak lain. Sedangkanapa yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi IV / Dahulu Terlawan I Asal danTergugat Intervensi V / Dahulu Terlawan II Asal tersebut merupakan perbuatanmelanggar hukum.
147 — 119
gugatannya bahwa HotelJimbaran Puri Bali adalah merupakan asset milik Tergugat;Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yakni Perjanjian Sewa Menyewayang dibuat di bawah tangan dalam bahasa Inggris tertanggal 30 April 2003(Lease Agreement) adalah antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal denganTergugat Intervensi H/Tergugat Asal, bahwa Penggugat Intervensi tidak adahubungan hukum apapun (sangkut paut) dengan Perjanjian sewa menyewa(Lease Agreement) yang dibuat antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Asaldengan
PT. LERES KAHURIPAN SEJATI
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
218 — 87
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berkewajiban:a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesiakepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluhempat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;b. mencari informasi tentang sebab kematian danmemberitahukannya kepada jpejabat Perwakilan RepublikIndonesia dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yangbersangkutan;c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asaldengan
35 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberikan kepada Tergugat asal padatanggal 11 Juli 1997 No. 500/210/Kry/07/1997 dan suratsuratdimaksud tidak pernah dicabut; Oleh karena suratsurat tersebutditerbitkan oleh lembaga pemerintahan Desa/Kelurahan makaLembaga Kelurahan tidak dapat menerbitkan lagi SuratKeterangan tidak sengketa untuk kali kedua dan seterusnya;Namun yang terjadi di dalam perkara ini temyata Lurah Karangayutelah menerbitkan Surat Keterangan tidak sengketa dan suratpenguasaan tanah Negara untuk jual beli antara Tergugat asaldengan
137 — 79
GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBELS)Bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat Intervensi yang berkenaandengan sertifikat Hak Milik No. 199/Medan Satria mengenai lokasi sengketatidak jelas / kabur dan berdasarkan hasil pengukuran dari Kantor TURUTTERGUGAT INTERVENSI / TURUT TERGUGAT ASAL dengan petabidang No. 13 atas nama TERGUGAT INTERVENSI Il / TERGUGAT ASALdengan sertifikat Hak Milik No. 53/Ujung Menteng sedangkan keberadaanSertifikat Hak Milik No. 199/Medan Satria bukan berada diatas sertifikat
45 — 42
Acang.Bahwa tukar menukar yang dilakukan oleh orang tua Penggugat Asaldengan orang tua Penggugat Intervensi dilakukan pada tahun 1970,dimana pada waktu itu Penggugat asal masih berusia anakanak(kelahiran 1955 s/d 1970 masih berusia 15 tahun) dan penukarandiketahui oleh kakak lakilaki tertua Penggugat Asal yaitu H.
48 — 33
Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 memerintahkan kepadaTergugat untuk tunduk dan patuh untuk melaksanakan putusan ini, majelishakim berpendapat bahwa petitum ini untuk perkara yang tercapai perdamaiandengan putusan Akta Perdamaian, sedangkan perkara ini tidak tercapaiperdamaian dan diputus dengan putusan biasa yang apabila sudahberkekuatan hukum dapat dieksekusi;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan sita jaminan (ConservatoirBeslag) yang diajukan oleh penggugat baik yang diajukan melalui gugatan asaldengan
91 — 36
Salahsatunya adalah asas ahli waris langsung dan asas ahli waris Pengganti.Kemudian, ..dari sisi obyek hukum mestinya Para Penggugat mendudukandengan sebenarnya obyek hukumnya dengan jelas antara posisi harta asaldengan harta gono gini/harta bersama, dengan merujuk kepada ketentuanPasal 118 HIR, yang berbunyi : Gugatan perdata, yang pada tingkat pertamamasuk kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan suratpermintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurutpasal 123,
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2483 K/Pdt/2013asal, dan jelas hanya mengikat Termohon Kasasi/Tergugat Il asaldengan PT.Daya Cipta Kreasi Sakti, sedang Pemohon Kasasi/Penggugat asal tidak terikat oleh perjanjian kerjasamatersebut.sehingga oleh karenanya Surat Perjanjian Kerjasama a quo tidakmempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada PemohonKasasi/Penggugat asal (mohon periksa Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata, Pasal 1315 KUH Perdata, Pasal 1340 KUH Perdata,Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 2 Juni 1971 No.117K/Sip/1971
177 — 56
Asal), sepanjang ada relevansinya dalam Perkara Intervensi,maka secara mutatis mutandis dianggap telah pula dipertimbangkan dan dianggapsatu kesatuan yang bulatdan utuh dalam pertimbangan Perkara Intervensi;Menimbang, bahwa alasan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan dirisebagai Pihak dalam perkara Asal yang sedang berjalan adalah karena PenggugatIntervensi merasa memiliki hak dan kepentingan atas tanah objek perkara yangdijadikan sebagai objek jual beli antara Tergugat Intervensi A/Penggugat Asaldengan