Dalil tersebut adalah tidakbenar, Tergugat hanya melakukan Audiensi terhadap Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung Barat.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 10 s/d 13yang pada pokoknya bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah.Bahwa untuk untuk menyatakan sah atau tidaknya mogok kerja adalahwewenang Pengadilan Hubungan Industrial, dan sampai saat ini belum adaputusan yang menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan olehTergugat adalah mogok kerja yang tidak sah.Bahwa

Dalil tersebut adalah tidakbenar, Tergugat II hanya melakukan Audiensi terhadap Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bandung Barat.Bahwa Tergugat II menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 10 s/d 13yang pada pokoknya bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh Tergugat IItidak sah.Bahwa untuk untuk menyatakan sah atau tidaknya mogok kerja adalahwewenang Pengadilan Hubungan Industrial, dan sampai saat ini belum adaputusan yang menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan olehTergugat Il adalah mogok kerja yang

namunberakhirdamai karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya kepadaPenggugat; Bahwa saksi mengetahui meski telah berjanji; namun Tergugatmengingkari janji tersebut dan mengulangi kesalahan yang sama; Bahwa saksi mengetahui karena masalah tersebutlah anatara Pengugatdan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang padapuncaknya bulan Oktober Tahun 2016, dimana saat itu Tergugat menelfonHalaman 6 dari 18 halaman putusan nomor 105/Pdt.G/2021/PA UnaPengguagat yang sedang melaksanakan audiensi

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 8 halaman 4 yangpada pokoknya mendalilkan bahwa :permasalahan tanah garapan tersebut telah ditempuh dengan jalanmusyawerah / audiensi dengan Tergugat Ill, Tergugat V dan Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, namun tidak berhasil, maka jalan terakhir untukpenyelesaian tanah/lahan garapan tersebut adalah proses Pengadilan NegeriGarut .Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang mengadaada danseolah olah memposisikan Para Penggugat

Bahwa Tergugat Ill, Tergugat IV, Turut Tergugat , dan Turut Tergugat Il akanmenanggapi seluruh dalil Para Penggugat pada halaman 4 angka 8 yang padapokoknya telah menyatakan bahwa :Permasalahan tanah garapan tersebut telah ditempuh dengan jalanmusyawerah/audiensi diantaranya dengan Tergugat Ill, Tergugat V, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il, namun tidak berhasil, maka jalan terakhir untuk penyelesaiantanah/lahan garapan tersebut adalah proses Pengadilan Negeri Garut.Bahwa berdasarkan dalil tersebut

,memang benar Tergugat Ill Tergugat IV, TurutTergugat , dan Turut Tergugat llbernah mengadakan audiensi tersebut,dengantujuan untuk memfasilitasi antara para pihak yang terkait dengan permasalahantanah tersebut yaitu Para Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah,namun hal tersebut tidak berhasil dilakukan.Atas dasar tersebut,dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat Ill,Tergugat IV, Turut Tergugat , dan Turut Tergugat Il hanya sebatas memfasilitasisajajoukan sebagai pihak

warga anggota Koperasi tersebutuntuk menggarap lahan perkebunan ;Bahwa, Surat Keterangan No. 141/250=Des/IX/2014, tertanggal 11 September2014, yang ditanda tangani oleh saksi selaku Kepala Desa Mekarsari, dibuatsehubungan dengan adanya aspirasi masyarakat Desa Mekarsari yangberkeinginan untuk menggarap tanah perkebunan eks HGU Bunisari lendra,aspirasi disampaikan kepada Komisi B DPRD dan Bupati Garut, selanjutnya pihakPemerintah Daerah dan Muspika mengadakan peninjauan kelapangan , setelahdiadakan audiensi

Foto copy Berita Acara Penerimaan Audiensi Dewan Tani Brigade Rakyat,selanjutnya diberi tanda bukti T.lll, T.M, T.T.l, T.T.I 3;Buktibukti T.lll, T.M, T.T.l, T.T.l 2, T.lll, T.M, T.T.l, T.T.Ik 3, adalah foto copy yangtelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti suratT.lll, T.V, T.T.1, T.T.Il 1, adalah poto copy yang tidak ada aslinya, buktibukti tersebutdibubuhi materai secukupnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara;Menimbang, selain bukti tertulis tersebut, Tergugat

Nomor: 140/439/BPD Tanggal 30 Januari 2020 (Bukti P21);Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/978/Halaman 31 dari 47 halaman Putusan No. 124/G/2020/PTUNMDN23:24.25.26.27.59 Tanggal 3 Pebruari 2020 (Bukti P22);Foto copy Surat Edaran Nomor : 140/5218/DPMD/2020 Tentang PembinaanDan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanggal26 Maret 2020 (Bukti P23);Foto copy Surat Keberatan Perangkat Desa Yang Diberhentikan Tanggal 08April 2020 (Bukti P24):Foto copy Berita Acara Audiensi

Masyarakat Dan Aparat DesaSekecamatan Hibala Tanggal 09 April 2020 (Bukti P25);Foto copy Daftar Hadir Audiensi Masyarakat Dan Aparat DesaSekecamatan Hibala Tanggal 09 April 2020 (Bukti P26);Foto copy Surat Pernyataan Masyarakat Desa Tuwaso Dan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Desa Tuwaso (Bukti P27);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy suratsurat yang telahbermeterai dengan cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya

Namun Penggugat tidak pernah dapatbalasan ataupun penjelasan dan keterangan apapun sampaidengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung.Berkaitan dengan hal tersebut faktanya adalah tidak benar samasekali, karena tidak pernah ada upaya administrasi yang diajukanseperti yang dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, jikabenar (padahal tidak benar) quad non) keberatan disampaikanPenggugat, maka bisa jadi hanyalan berupa pernyataan lisanyang diutarakan pada saat audiensi

ketentuan tersebut,maka terhadap perkaraperkara yang belum diajukan upayaadministratif, maka dengan sendirinya Pengadilan Tata UsahaNegara tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan.Hal 35 dari 99 hal Putusan Perkara Nomor: 137/G/2020/PTUN.BDGA.6.Dan pada faktanya, in casu, Penggugat sama sekali tidak ataubelum menempuh keberatan seperti yang telah diatur didalam UUAdministrasi Pemerintahan, namun hanya pernyataansecaralisan pada saat audiensi

Subang.Bahwa Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJawa Barat mengembalikan rekomendasi UMSK Subangberdasarkan hasil rapat Depeprov melalui Surat Nomor561/1623/HI & Jamsos tanggal 14 April 2020.Bahwa Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat kembalimembuat surat yang ditujukan kepada Ketua DewanPengupahan Subang dengan Surat Nomor 561/26/IV/Depeprovtertanggal 21 April 2020 untuk menjawab Surat Ketua DewanPengupahan Subang Nomor TK.03.02/1034/Binaperlintertanggal 17 April 2020 Perihal Audiensi

Subang.Bahwa pada tanggal 08 Juni 2020 Dewan PengupahanKabupaten Subang mengirin kembali klarifikasi terkaitrekoemndasi UMSK Subang.Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2020 DewanPengupahan Provinsi Jawa Barat mengadakan pembahasanrekomedasi UMSK Kabupaten Subang, dan ditemukanbeberapa catatan dan rekomendasi UMSK Subang belummengakomodir beberapa cacatan perbaikan dari DewanPengupahan Provinsi Jawa Barat.Bahwa pada tanggal O8 Juli 2020 Perwakilan DewanPengupahan Provinsi Jawa Barat Melakukan Audiensi

menjadi Operator pada Pemerintahan Desa, danjuga menjabat sebagai Tim Pengangkatan dan Pemberhentian PeranglatDesa Lapa Laok; Bahwa SK Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Peranglat DesaLapa Laok sebagaimana bukti T4, tanggal SK nya yaitu 5 Mei 2020; Bahwa saat menjabat Tim, ada proses pemberhentian PerangkatDesa, yaitu Para Penggugat; Bahwa jabatan Perangkat Desa yang diberhentikan yaitu. duaorang Kadus (Kadus Buddi dan Kadus Buraja) dan satu orang KaurPemerintahan; Bahwa benar masyarakat pernah audiensi

dengan BPD memintapemberhentian Perangkat Desa, saat itu masyarakat yang hadir ada dariTokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, perwakilan dususn, RT, RW danlainnya; Bahwa awalnya audiensi terkait usulan pemberhentian semuaPerangkat desa, namun akhirnya hanya mengerucut kepada tiga orangperangkat desa saja, yaitu Para Penggugat; Bahwa alasan masyarakat meminta pemberhentian Bisri yaitukarena dalam pelayanan masyarakat itu pilihpilin, memihak kelompoktertentu, jadi bersikap diskriminatif, dan juga loyalitasnya

ataupun Kepala Desapernah memanggil Para Penggugat untuk dimintai klarifikasi; Bahwa Saksi bersama Tim pernah menemui masyarakat untukmeminta masukan atau klarifikas masyarakat terkait pengaduan; Bahwa Saksi tidak pernah meminta klarifikasi kepada ParaPenggugat; Bahwa berdasarkan pernyataan Kepala Desa, Para Penggugatmembangkang sebagai bawahan, ketika ada rapat penting dan PakPutusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby him. 43Kades meminta semuanya kumpul, tetapi ketiganya tidak ada; yanghadir; Bahwa Audiensi

Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020, Pemerintah Desa Lapa Laok bersamadengan BPD Desa Lapa Laok dan juga perwakilan Tokoh Masyarakat Desa,mengadakan Musyawarah Desa Terkait Tindak lanjut Audiensi MasyarakatTentang Kinerja Perangkat Desa Lapa Laok Tahun 2020 yang padapokoknya menghasilkan kesepakatan agar 3 orang Perangkat Desa LapaLaok (Para Penggugat) digantikan dengan Perangkat Desa yang barudengan alasan yaitu : 1. Tidak adanya kepercayaan dari masyarakat, 2.Tidak harmonis dengan Kepala Desa, 3.

Konvensibersama Tergugat Konvensi dengan tiga pengurus serikatpekerja lainnya yang ada di perusahaan mengadakan pertemuandengan para pimpinan perusahaan di kantor Penggugat Konvensi ;e Pada tanggal 18 Januari 2016, Tergugat Konvensi besertaSerikat Pekerja lainnya yang ada di perusahaan PengguaanKonvensi melalui surat elektronik/email meminta SKK Migas danKementerian ESDM dapat menunda sementara waktu semuakeputusan terkait dengan IBUT Project yang berjalan di perusahaanPenggugat Konvensi dan melakukan audiensi

Bahwa Tergugat Konvensi menolak dan membantah daililPenggugat Konvensi di dalam Gugatan point 4 dan point 5, karenapada tanggal 27 Januari 2015 Tergugat Konvensi menghadiriundangan pertemuan dengan SKK Migas (Vide buktibertanda T1) dantanggal 28 Januari 2015 Tergugat Konvensi menghadiri undanganPT.Chevron Pacific Indonesia di Kantor Pusat di Gedung SentralSenayan Jakarta Pusat (Vide bukti bertanda T2), pada tanggal 29Januari 2015 Tergugat Konvensi audiensi sekaligus menyerahkansurat dari Dewan Pengurus

antara 4 sampai dengan 5 hari pada bulan November2015 dan jumlah yang tidak diperselisinkan adalah Rp.38.000.000, , namunhingga tanggal 17 Mei 2015 pengembalian uang yang tidak dipakai tersebutbelum dikembalikan oleh Tergugat ;Bahwa sepengetahuan saksi uang yang tidak dipakai tersebut sudahdikembalikan pada bulan Agustus 2016 sehingga masalah menjadi sudahselesai ;Bahwa SKK Migas yang mengundang untuk kegiatan Serikat Pekerja tanggal27 Januari 2016, untuk itu berdasarkan usulan bukti P2A untuk Audiensi

keKementrian Ketenagakerjaan dan SKK Migas dan Tergugat Audiensi keKementerian Ketenagakerjaan ;Bahwa sesuai dengan bukti T52A sebelum CITREX dikembalikan ke CITREXlaporan dikembalikan ke Medical April 2015 yang terpakai Rp.7.000.000, danseterusnya sesuai dengan bukti T52B Mei 2015 saksi tidak mengetahuinya;Bahwa bukti P25C adalah untuk rujukan 10 Juli 2015 ;Bahwa buti P9D ditulis oleh Jeni HR Team Aldo Renathan ;Bahwa sesuai dengan bukti T49C tanggal 17 Juli 2016 pak NOFEL sudah adamemberikan bukti

Foto copy print out surat Tergugat kepada Penggugat melalui emailuntuk perpanjangan Izin Audiensi dengan Kementrian KetenagakerjaanRI dan SKK Migas di Jakarta sampai tanggal 30 Januari 2016, telahdibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda T7 ;. Foto copy dari Email surat Tergugat tanggal 17 Februari 2016 tentangpenjelasan dan penolakan atas penghentian email tuduhanpenyalahgunaan wewenang dari Penggugat, telah dibubuhi materaisecukupnya dan diberi tanda T8 ;.

Yayasan sudah dibeli olehDinas Kesehatan, lalu jawaban dari Dinas Kesehatan justru mengarahkanSaksi bahwa Dinas Kesehatan trauma sering diperiksa BPK, KPK danKepolisian, kKemudian saksi meminta Surat dari Dinas Kesehatan yangmenerangkan bahwa tanah tersebut milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,namun Dinas Kesehatan tidak memberikan surat yang Saksi minta hanyamemberikan SK Gubernur, oleh karena Dinas Kesehatan tidak dapatmemberikan surat yang saksi minta, kemudian saksi kembali ke BPRDuntuk meminta audiensi

, sebelum saksi bersurat ke BPRD dan muncul suratyang menyatakan bahwa Yayasan sumber Waras dapat diskon untukpembayaran PBB padahal surat yang diajukan oleh Yayasan mengenaikeberatan bukan surat meminta diskon, Sampai saat ini Surat yang diajukanpihak Yayasan yang meminta audiensi tidak ada jawaban hanya ada beritadari stafnya bahwa BPRD menganggap lahan Yayasan Sumber Warasclear dan tidak ada masalah;Bahwa Yayasan Sumber Waras dua kali mengajukan permohonan, pertamadi bulan April 2019 tetapi tidak

Bahwa oleh karena minimnya pengetahuan Penggugat akan permasalahanhukum, maka Penggugat kemudian hanya melakukan beberapa upayamediasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jombang diantaranyameminta permohonan audiensi (hearing/dengar pendapat) dengan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang dengan harapandapat memanggil pihakpihak yang berwenang untuk itu, seperti BupatiJombang beserta jajarannya (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat danDesa, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang

Bahwa setelah diadakannya audiensi (hearing/dengar pendapat) denganDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang tersebutkemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Jombang dimana kemudian BupatiJombang mengeluarkan Surat Nomor: X 700/424/415.15/2019 tertanggal 2Agustus 2019, Perihal: Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Khusus di DesaBanyuarang Kecamatan Ngoro, yang ditujukan kepada Kepala DesaBanyuarang Kecamatan Ngoro, yang pada intinya berisi:a.

sekarang, kemudian orang tersebut menghampiriZAMZAM, dan ZAMZAM mengatakan siapa kamu, sesaatkemudian ZAMZAM didorong ke tengah lalu dikerumuni orangorang sekitar 5 orang yang berpakaian hitam sambil dipukul,sedangkan saksi mundur ke belakang ;Bahwa dengan adanya pembakaran ban di kantor Dinas PendidikanKabupaten Tasikmalaya menyebabkan "insan pendidikan" termasukIGORA (Ikatan Guru Olah Raga) dimana terdakwa selaku pengurusnya"tergerak" untuk datang ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk"melihat" audiensi

Bahwa Para Penggugat pada tahun 2015 telah audiesi denganTURUT TERGUGAT Il, yang difasilitasi oleh DPRD Kota Banjarbaru, hasildari audiensi tersebut TURUT TERGUGAT II memperlihatkan Peta SituasiJalan Sukamaju produk dari TURUT TERGUGAT I, dan kemudian TURUTTERGUGAT II menyerahkan fotokopi peta tersebut sebagian (tidak sampalJalan A. Yani);7.

Sesuai bukti T2 No.18/OM/IR/2011tentang larangan audiensi atau unjuk rasa. Dan perlu digaris bawahi mengenaidefinisi perbedaan antara unjuk rasa dan mogok kerja, dengan adanya bukti itumenjelaskan bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat telah melakukanpelecehan terhadap UUD 1945 Pasal 28 dan UndangUndang Nomor 9 Tahun1998.

pemegangkedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.Sehingga berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, sangat tidak beralasanhukum apabila Penggugat menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek19.gugatan a quo telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundangundangandan asasasas umum pemerintahan yang baik.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 10 angka 25yang menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan tanpa ada pemberitahuan,undangan audiensi

,termasuk tidak dilakukannya tahapan pemberhentian sementara kepada Penggugatsebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun2004.......44 sehingga tidak ada kesan diterbitkan secara sepihak dan secara diamdiam.....dstnya......Bahwa dalil Penggugat ini sangat mengadaada dan tidak berdasarkan hukumkarena tidak ada satu Pasal pun di dalam ketentuan UndangUndang Nomor 32Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang mengaturmengenai adanya pemberitahuan, undangan audiensi

Sumber Alfaria TrijayaTbk. mengirimkan surat Nomor 003/A/PUKSPAI/FSPMICRB/XII/2013tertanggal 9 Desember 2013, Surat Nomor 004/A/PUKSPAI/FSPMICRB/XII/2013 tertanggal 16 Desember 2013 dan Surat Nomor005/A/PUKSPAI/FSPMICRB/XII/2013 tertanggal 23 Desember 2013dimana ketiga surat yang dikirimkan tersebut agendanya adalah untukperkenalan dan pemberitahuan keberadaan Serikat Pekerja/Serikat Buruhdi perusahaan dan dialog membangun hubungan industrial yangharmonis dan konausif,Bahwa ketiga surat permohonan audiensi

Trijaya Tbk. sebagaimana tersebut diatastelah sesuai dengan amanat Pasal 23 UndangUndang Nomor 21 Tahun2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan "PengurusSerikat Pekerja/Serikat Buruh, federasi dan konfederasi SerikatPekerja/Serikat Buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatanharus memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada mitrasesuai dengan tingkatannya";Bahwa atas ketiga surat yang telah dikirimkan kepada Tergugat tersebut,Tergugat tidak pernah menaggapinya, sehingga audiensi

Kabag Perlengkapan danUmum kepada Bupati / Wabup / Sekda melalui Asisten HI tanggal 08 April2008 tentang permintaan biaya audiensi dalam rangka kegiatan audiensi BupatiOKU dengan organisasi Karang Taruna se Kabupaten OKU senilaiRp56.065.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) yang telahdisetujui Terdakwa tanggal 16 April 2008, dengan cara menuliskan kata ACCpada surat permohonan.

Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati / Wabup / Sekda melaluiAsisten III tanggal 08 April 2008 tentang permintaan biaya audiensi dalamrangka kegiatan audiensi Bupati OKU dengan organisasi Karang Taruna seKabupaten OKU senilai Rp56.065.000,00 (lima puluh enam juta enam puluhlima ribu rupiah) diterbitkan SPD No. 878 / 1.20.03 / SPD / IX / 2008 tanggal 21April 2008 dan SP2D No. 245 / SP2D / LS / TX / 300.001 tanggal 22 April 2008,senilai Rp56.065.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh lima ribu

Kabag Perlengkapan danUmum kepada Bupati / Wabup / Sekda melalui Asisten HI tanggal 08 April2008 tentang permintaan biaya audiensi dalam rangka kegiatan audiensi BupatiOKU dengan organisasi Karang Taruna seKabupaten OKU senilaiRp56.065.000,00 (lima puluh enam juta enam puluh lima ribu rupiah) yang telahdisetujui Terdakwa tanggal 16 April 2008, dengan cara menuliskan kata ACCpada surat permohonan.

Kabag Perlengkapan dan Umum kepada Bupati / Wabup / Sekda melaluiAsisten III tanggal 08 April 2008 tentang permintaan biaya audiensi dalamrangka kegiatan audiensi Bupati OKU dengan organisasi Karang Taruna seKabupaten OKU senilai Rp56.065.000,00 (lima puluh enam juta enam puluhHal. 33 dari 384 hal. Put.

sistemtanggal 24 April 2008 atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biayasewa taman atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 24 April 2008 untuk pembayaran biayasewa tenda dan kursi atau fotokopinya yang telah dilegalisir ;1 (satu) lembar nota tagihan dari Nabilah penyewaan tenda kursi tanggal 24 April 2008dengan sewa 15 unit tenda lengkung, 1000 buah kursi ; 14 Bantuan biaya Audiensi

persediaan padanya,atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikamatau senjata penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Pada waktu dan di tempat tersebut di atas, pada saat Terdakwa sebagai anggotaYayasan Sapujagat ikut bersama rombongan Yayasan Sapujagat berangkat dari Masjid AlQobal Kecamatan Cibeureum Kota Taskmalaya menuju Polres Tasikmalaya Kota dalamwangka audiensi

Bahwa oleh karena objek sengketa baru diketahui sejak tanggal 13 Juli2016 melalui audiensi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan, maka sesuai Pasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, masih dalam waktu 90 (Sembilan Puluh)hari, maka gugatan ini masih dapat di ajukan ke persidangan untuk disengketakan;2.

Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yangdiperkenankan oleh undangundang karena keputusan obyek sengketabaru diketahui oleh Para Penggugat setelah melakukan audiensi yangmenanyakan mengenai penerbitan sertipikat obyek sengketa denganKepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tertanggal13 Juli 2016, dan sesuai dengan Pasal 50 mengenai jangka waktupengajuan gugatan, pada tanggal 21 Juli 2016 diajukan kepadaHalaman 5 dari 155 halaman Putusan Nomor 176/G/2016/PTUN Jkt.Pengadilan

diKelurahan Gunung Kecamatan Kebayoran Baru, Kota AdminsitrasiJakarta Selatan atas nama pemegang Hak Perusahaan Daerah AirMinum Daerah Khusus lbukota Jakarta (PD PAM JAYA), dan dihadirioleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;Bahwa dalam audiensi dengan Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan telah diketahui bahwa Sertifikat Hak GunaBangunan (HGB) Nomor 1621 tertanggal 24Agustus 2012 dengan suratukur Nomor 00031/Gunung/2011 tanggal 12 Agustus 2011, Luas 2.084m

Fidiyah Rokhim M.Si sebagai Camat KebayoranBaru tentang kepemilikan lahan dengan Hak Guna Bangunan telahditerbitkan atas nama Tergugat Il Intervensi;Bahwa dalildalil Para Penggugat yang menyatakan Para Penggugat barumengetahui perihal Sertifikat HGB No. 1621 pada tanggal 13 Juli 2016melalui audiensi dengan Tergugat adalah dalildalil yang tidak benar danterbukti menyesatkan.

Olehkarena itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk menolak Gugatan Tata Usaha NegaraPara Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Tata UsahaNegara Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard) dengan seluruh akibat hukumnya;Alasan Keempat:Para Penggugat Telah Mengetahui Perihal Obyek Sengketa Tata UsahaNegara Sejak Tanggal 04 Mei 2016 Berdasarkan Audiensi Para PenggugatHalaman 52 dari 155 halaman Putusan Nomor 176/

yang dialami oleh PERUMDA Benuo Taka yangharus diselesaikan2)Notulen Rapat Dewan Pengawas Dengan Direksi PerusdaBenuo Taka Pada Hari Jumat Tanggal 13 September 2020,di Hotel Ambara Jakarta, menyatakan:Adanya permasalahan terkait dengan tenaga kerja danfee migas PERUMDA Benuo Taka yang akan diambil aliholeh Dewan Pengawas PERUMDA3)Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo TakaKepada Direksi Perusda Benuo Taka, Nomor : 539/005/DEWAS PERUSDA/XI/2020 Tanggal 6 November 2020,Perihal Inspeksi dan Audiensi

Kabupaten PenajamPaser Utara Periode Tahun 20172021 ;Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat KoordinasiPembahasan Permasalahan Umum Perumda BenuoTaka, tanggal 25 Juli 2019 ;Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat DewanPengawas dengan Direksi Perusda Benuo Taka PadaHari Jumat, 13 September 2019, di Hotel AmbaraJakarta ;Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan PengawasPerusahaan Daerah Benuo Taka Kabupaten PenajamPaser Utara, Nomor : 539/005/DEWAS PERUSDA/XI/2019 tanggal 6 November 2019, Perihal : Inspeksidan Audiensi

100 HalamanPutusan Nomor : 20/G/2020/PTUN.SMD2.Notulen Rapat Dewan Pengawas Dengan Direksi Perusda Benuo TakaPada Hari Jumat Tanggal 13 September 2020, di Hotel AmbaraJakarta, menyatakan : Adanya permasalahan terkait dengan tenagakerja dan fee migas PERUMDA Benuo Taka yang akan diambil aliholeh Dewan Pengawas PERUMDA (bukti T9) ;3.Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Benuo Taka Kepada DireksiPerusda Benuo Taka, Nomor : 539/005/DEWAS PERUSDA/XI/ 2020Tanggal 6 November 2020, Perihal Inspeksi dan Audiensi

Benuo Taka Wilawi, menyatakan : Adanyapermasalahan terkait insfeksi dan audiensi permasalah teknis dan nonteknis pada PT.

melakukan penekanan (intimidasi) secara exofficio (jabatan)melalui stafnya untuk membuktikan dan mengumpulkan bukti lain gunamemperkuat argumennya, dan di samping itu Tergugat secara tidak langsungdalam jabatannya juga telah mencoba mempengaruhi pemegang saham (BupatiAceh Utara) untuk mendesak agar segera melakukan pengesahan hasil NotulenRapat RUPS;Bahwa akibat dari kesewenangan tersebut Penggugat melalui kuasahukumnya telah melakukan upayaupaya baik menjumpai Tergugat secaralangsung, melakukan audiensi

Tergugat sudah mengklarifikasiPenggugat dan keluarga/saudara Tergugat bahwa tidak adaada hubungan khusus/perselingkuhan, apalagi hubunganbadan/zina.6) XXXXXXXX, penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Timur.Bertemu 22 Oktober 2009, setelah audiensi Tergugatbersama tim peneliti XXXXXXXXX Yogyakarta denganBupati dan Sekda Kabupaten Aceh Timur.