Demikian pula dalam proses penangananpemeriksaan, Pemohon Banding juga mendapatkan penjelasan yang tidak pastiantara mau dikenakan dan tidak dikenakan PPN atas transaksi jasaperdagangan dan pada akhirnya Tim Pemeriksa mengusulkan untukmengenakan PPN atas jasa perdagangan tersebut;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalam pelaporanpendapatan/revenue di Buku Besar maupun SPM PPN untuk Masa PajakJanuari 2011, dimana Pemohon Banding sudah menerapkan SE145/PJ/2010,jumlah handling commission

yang dilaporkan adalah sebesar 100/110 dari totalhandling commission, dimana apabila jika jumlah handling commission sebesarRp3.870.009.894,00 (apabila diterapkan dalam kasus Agustus 2010), makajumlah pokok revenuenya adalah 100/110 x Rp3.518.190.813,00 atauHalaman 16 dari 34 halaman.

Handling Commission (Jasa Perdagangan), yaitu jenis transaksi dimana Pemohon Banding tidak terlibat secara langsung di dalamtransaksi perdagangan.b.3. Bahwa atas aktivitas yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Ssemula Pemohon Banding) berupa Jasa Handling,dimanaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)bertindak sebagai perantara, yaitu mencarikan penjual atau pembelidan juga memberikan jasa informasi perdagangan.

Expenses Rp 681.618.409,00Biaya COGMKTG Transport/Handling Rp 768.483.324,00Biaya CSROthers Rp 2.463.633.364,00Jumlah Rp76.859.863.1 10,00Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketaa quo adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (fact question) yaituapakah atas biayabiaya sebesar Rp76.859.846.090,00 dapat dikurangkandari penghasilan bruto Tahun Pajak 2014 ?

Kembali/PemohonBanding;Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, mengacu pada P3B Indonesia Australia, Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding telah membuktikan bahwa kegiatan yangdilakukan kantor perwakilan adalah sangat terbatas, yaitu terbatas padakegiatan penunjang dan mengurus kepentingan administrasi dari perusahaanangkutan udara asing yang diwakili, berupa antara lain mengurus perizinanyang berkaitan dengan kegiatannya, mengurus teknis pesawat, danpenanganan (handling

Menyatakan dengan Penetapan menghentikan semua kegiatanconveyor, jetty, crusher handling coal facility dan sarana penunjang PT.MNC Infratama milik Tergugat di Site Bantuas, Kecamatan Palaran,Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya;4.

Kemudian pelayanan yang dilakukan oleh Tergugat jugasudah sangat maksimal sehingga bisa dikatakan ALL IN pada seluruhkegiatan Flight Ticket mulai dari biaya Basic fare, Airport Tax, City Tax,dan Issued Fee serta proses CheckIn, Handling, bahkan saat tiba diParis yang notabenenya semua serba dikerjakan secara mandiri (selfservice).

Proses handling di Bandara Soekarno Hatta pada saatkeberangkatan sudah dipenuhi oleh Tergugat. Bahkan Tergugatsendirilan yang langsung mengangkat dan memindahkan koper pesertayang jumlahnya lebih kurang 200 koper besar dengan ukuran diatas 24inchi.

Padahal sebelumnya pada Group Whatsapp antara Penggugatdan Tergugat, Wakil Direktur Penggugat (dalam hal ini Istri Penggugat)yang menyatakan bahwa proses handling juga akan dibantu dan dibiayaioleh Penggugat untuk memudahkan Tergugat mengingat informasi akhirbahwasannya koper yang dibawa peserta sangat banyak.Dapat dikatakan handling sudah dilakukan dengan sangat maksimalbahkan sampai terjadi lukaluka pada diri Tergugat dan kucuran keringatyang luar biasa.

Hal tersebut terbuktidengan tidak adanya tenaga handling pada saat tiba di bandara Parissehingga para peserta sendiri yang dengan terpaksa menghandlebarang bawaannya masingmasing.d. Bahwa terbukti fasilitas hotel yang disediakan sejak hari pertamakedatangan para peserta di Paris adalah hotel di bawah standartbintang 4, yaitu hanya berbintang 2 dan bintang 3.

Hal tersebut tentu berakibat padalambatnya proses handling barang di bandara maupun proseskeberangkatan ke lokasi Penginapan dan juga setiap harinya padaagenda ke beberapa lokasi tujuan wisata yang berakibat mengalamiOver Time Bus pada beberapa kesempatan. Oleh karena kurangnyafasilitas handling yang tidak memadai tersebut tentunya sangatberpengaruh pada kejadian Overtime Bus pada setiap tour ke lokasiwisata.

. , , 488,000,1 Pengadaan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm M 00 00.00 0.00(k.450, B.13 mm = 4 Btg)5 Pemancangan Tiang Pancang Uk. 25 x 25 cm Ma 13,592. 20, 271.840.00(Drop Hammer) 00 000.00 0.00 termasuk biaya handling dan penyambungantiang3 Pekerjaan Bobokan Tiang Pancang Ttk 436. 93, 40,766,00 Halaman 5 dari 74 halaman perkara nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PT PTK 00 500.00JUMLAH 1ll PEKERJAAN STANDARDPEKERJAAN PERSIAPAN253. 30< ,1 Pengukuran dan Pemasangan Bowplank M 18 791.20JUMLAH Illl PEKERJAAN STRUKTUR

CAS yang bergerak dibidang Ground Handling /jasapenyedia layanan disekitar pesawat), kKemudian 2 (dua) koper koli yang berisiHalaman 6 dari 93 Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Tngbenih lobster yang dibawa masuk pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019sekitar pukul 03. 30 wib ditukar oleh terdakwa II DHONNY NUFTIAR DWIPUTRA dengan cara 2 (dua) koli yang berisi garmen dikeluarkan dari gerobaksedangkan 2 (dua) koper berisi lobster dinaikan ke atas Grobak milik PT.JAS, namun Cargo Manifest yang berisi

CAS yang bergerak dibidang Ground Handling /jasapenyedia layanan disekitar pesawat), kKemudian 2 (dua) koper koli yang berisibenih lobster yang dibawa masuk pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019sekitar pukul 03. 30 wib ditukar oleh terdakwa Il DHONNY NUFTIAR DWIPUTRA dengan cara 2 (dua) koli yang berisi garmen dikeluarkan dari gerobaksedangkan 2 (dua) koper berisi lobster dinaikan ke atas Grobak milik PT.JAS, namun Cargo Manifest yang berisi tentang jumlah barang dan jenisbarang yang dibuat tetap

CAS yang bergerak dibidang Ground Handling /jasapenyedia layanan disekitar pesawat), kemudian 2 (dua) koper koli yang berisibenih lobster yang dibawa masuk pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019sekitar pukul 03. 30 wib ditukar oleh terdkwa Il DHONNY NUFTIAR DWIPUTRA dengan cara 2 (dua) koli yang berisi garmen dikeluarkan dari gerobaksedangkan 2 (dua) koper berisi lobster dinaikan ke atas Grobak milik PT.JAS, namun Cargo Manifest yang berisi tentang jumlah barang dan jenisbarang yang dibuat tetap

CAS yang bergerak dibidang Ground Handling /jasapenyedia layanan disekitar pesawat), kemudian 2 (dua) koper koli yang berisibenih lobster yang dibawa masuk pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019sekitar pukul 03. 30 wib ditukar oleh terdakwa II DHONNY NUFTIAR DWIPUTRA dengan cara 2 (dua) koli yang berisi garmen dikeluarkan dari gerobaksedangkan 2 (dua) koper berisi lobster dinaikan ke atas Grobak milik PT.JAS, namun Cargo Manifest yang berisi tentang jumlah barang dan jenisbarang yang dibuat tetap

Terdakwa menggunakan uangtersebut untuk pembayaran upah handling/ bongkar muat sebesar Rp 5.000.000Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 950/Pid.Sus/2017/PN Bks(lima juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada saksi Mauli Tua Purba dan saksiIsto Bangun masingmasing sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan sebesarRp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk terdakwa sendiri.Bahwa setelah 5 (lima) unit mobil boks yang memuat barang stock garmentersebut keluar dari gudang PT.

Multi Bina Pura adalah perusahaan yangbergerak di bidang jasa pergudangan, trucking, handling barang dan depokontainer, sekaligus sebagai konsilidator barang ekspor dan sebagai stafoperasional dokumen pada departemen CBS (Customs Broker Station);Bahwa tugas saksi adalah merekam dokumen stufing plan dariPerusahaan Bongkar Muat untuk dikonsilidasi dalam PKBE dan membuatSPKBE guna pengurusan customs clearance dan pengeluaran barangbatal ekspor Perusahaan Bongkar Muat;Bahwa saksi tidak tahu kapan pemasukan

Khendi, dimana uang tersebutdipergunakan untuk pembayaran upah handling/oongkar muat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada saksi Mauli TuaPurba dan saksi Isto Bangun masingmasing sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) dan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk saksi;Bahwa keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain telah mengahdirkan saksi jugatelah mengajukan barang bukti berupa :1.= ON FF11.12.13.14.15.16.17

Khendi, dimana uang tersebutdipergunakan untuk pembayaran upah handling/oongkar muat sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), dan sisanya diberikan kepada saksi Mauli TuaPurba dan saksi Isto Bangun masingmasing sebesar Rp 1.000.000 (satujuta rupiah) dan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk saksi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 102 A huruf d UndangundangNomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun1995

Atas kegiatan tersebut Penggugatmemperoleh imbalan jasa saja yaitu jasa pengepakan dan jasa pengirimanbarang ke luar negeri (ekspor);Bahwa kegiatan usaha Penggugat tersebut lebih sering disebut sebagai"handling exporter, dengan demikian walaupun dalam dokumen ekspor(PEB dan lainlain) tercantum nama perusahaan Penggugat, namunPenggugat hanyalah menerima fee atas jasa pengepakan serta jasapelaksanaan pengiriman barang ke luar negeri (ekspor);Bahwa Penggugat memang tidak mencantumkan "QQ" pada setiapdokumen

Atas kegiatan tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) memperoleh imbalan jasa saja yaitu jasa pengepakan danjasa pengiriman barang ke luar negeri (ekspor); Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) tersebut lebih sering disebut sebagai "handling exporter,dengan demikian walaupun dalam dokumen ekspor (PEB dan lainlain)tercantum nama perusahaan Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat), namun Termohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) hanyalah menerima

dihubungkan dengan Konira Memori PK tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangHalaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 469/B/PK/PJK/2016terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo bahwa Penggugat sekarangTermohon Peninjauan Kembali adalah bukan eksportir dibidangperdagangan seperti yang didalilkan oleh Tergugat, yang kegiatannyasematamata melakukan pengiriman barang ke luar negeri atas dasarpesanan pemilik barang (handling

bahwa harga barangyang diimpor sudah CIF;bahwa atas datadata yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan,Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan Pembukuan,Rekening Koran (walaupun melampirkan bukti transfer), Purchase Order;bahwa Terbanding menjelaskan bahwa dalam Perjanjian "Product and ServiceDealership Agreement harga yang dibayarkan oleh Pemohon Banding belumtermasuk biayabiaya yang harus ditanggung oleh Pemohon Banding termasuk didalamnya freight, taxes, and other handling

All prices are ExWorks OE Schwaikheim officefreight, duties, taxes, and other handling charges regarding warranty returns are tobe borne by Dealer;bahwa dalam Purchase Order dan Invoice tidak menyebutkan terminologypenyerahan (term of delivery sesuai Incoterm), sehingga dari dokumendokumentersebut tidak dapat diketahui term of delivery dari transaksi;bahwa tidak ada dokumen atau keterangan yang menyatakan term of delivery daritransaksi berbeda dari yang tercantum dalam Product an Service DealershipAgreement

Demikian pula dalam proses penangananpemeriksaan, Pemohon Banding juga mendapatkan penjelasan yang tidak pastiantara mau dikenakan dan tidak dikenakan PPN atas transaksi jasaperdagangan dan pada akhirnya Tim Pemeriksa mengusulkan untukmengenakan PPN atas jasa perdagangan tersebut;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan bahwa dalampelaporanpendapatan/revenue di Buku Besar maupun SPM PPN untuk Masa PajakJanuari 2011, dimana Pemohon Banding sudah menerapkan SE145/PJ/2010,jumlah handling commission

yang dilaporkan adalah sebesar 100/110 dari totalhandling commission, dimana apabila jika jumlah handling commission sebesarRp3.235.357.504,00 (apabila diterapbkan dalam kasus Agustus 2010), makajumlah pokok revenuenya adalah 100/110 x Rp3.235.357.504,00 ataurevenue/DPP PPN sejumlah Rp2.941.234.096,00 dan PPN (10%) sebesarRp294.123.409,00.

Handling Commission (Jasa Perdagangan), yaitu jenis transaksi dimana Pemohon Banding tidak terlibat secara langsung di dalamtransaksi perdagangan;5.3. Bahwa atas aktivitas yang dilakukan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) berupa Jasa Handling,dimanaTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)bertindak sebagai perantara, yaitu mencarikan penjual atau pembelidan juga memberikan jasa informasi perdagangan.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi DPP PPh Final Pasal 26 atas pembayaranjasa Local Handling dan Loading kepada VIM OCEAN Ltd melaluiAccount bank Niaga USD Masa Pajak April 2011 sebesarRp132.754.833,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori

2.917.775.165,00 tidak dapat Pemohon Bandingsetujui karena:Bahwa pembayaran yang Pemohon Banding lakukan kepada pihak luarnegeri adalan merupakan penggantian maupun merupakan sebagai biayatalangan atas Biaya Pelabuhan di Luar Negeri seperti: THC yang berlakusecara Internasional dan juga seperti biayabiaya:Bunker Adjustment Factor (BAF);Peak Season Surcharge (PSS);Fuel Adjustment Factor (FAF);Destination Delevery Charge (DDC);Currebcy Adjustment Factor (CAF);Yen Appreciation Surcharge (YAS);Terminal Handling

Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PajakPertambahan Nilai menetapkan jenisjenis jasa yang tidakdikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun jasa freightforwarding dan jasa terminal handling tidak termasuk jenis jasayang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai dengan petunjuk padabutir 2 di atas, maka:1) apabila negara tempat kedudukan perusahaan asing tersebut jugamemberikan pembebasan kepada perusahaan penerbanganIndonesia, maka atas penyerahan jasa ground handling olehkontraktor kepada perusahaan asing dimaksud, tidak terutang PajakPertambahan Nilai;2) sebaliknya apabila negara tempat kedudukan perusahaan asingtersebut mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap perusahaanpenerbangan Indonesia, maka atas penyerahan jasa ground handlingdimaksud

Walaupun UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai tidak menyebutkanjasa ground handling, jasa pendaratan, penempatan dan penyimpananpesawat udara penerbangan internasional serta jasa pelayananpenerbangan lintas udara (Over Flying) untuk penerbangan internasionalyang diserahkan kepada Perusahaan Penerbangan Asing tidak terkenaPajak Pertambahan Nilai akan tetapi dari 4 (empat) surat tersebut di atasdinyatakan jasa ground handling tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaikarena alasan pemberlakuan azas timbal

Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/20143) Azas timbal balik terhadap perusahan pelayaran Indonesia olehnegara yang mempunyai perjanjian bilateral;Bahwa dari beberapa penjelasan di atas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti jasa ground handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.

Pengadilan Pajak dalam membuat kesimpulan hanyamendasarkan karena pemohon banding menerbitkan faktur atas namaPemohon Banding sendiri, maka tagihnan atas biaya yang sudahdikeluarkan Pemohon Banding sebelumnya (/nward & outward) yangditagihkan pada customer Pemohon Banding adalah merupakan objekPajak Pertambahan Nilai, Majelis Hakim tidak mempertimbangkansubtansinya bahwa faktur yang dimaksud hanya tagihan kami ke customeratas biaya yang kami bayar terlebin dahulu dan disertai perjanjian(quotation for handling

Bahwa Pemohon peninjauan kembali telah menyerahkan QuatitaionFor Handling Charge yang telah disetujui oleh pihak supplier;7.

Pembanding Il ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalildalil :Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerakdalam bidang usaha jasa pelayanan kegiatan penerbangan di Bandar Udaradan bertindak selaku Handling

Company termasuk Freight Forwarder /Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Perdagangan Umumyang memiliki Kemampuan, keahlian dan pengalaman dalam jasa bidangGround Handling dan telah mendapat ijin beroperasi di Bandar Udara PoloniaMedan ;Bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut Penggugatmemerlukan peralatan tambahan dan untuk itu Penggugat telah mengadakanperikatan hukum dengan Tergugat dalam hal pengadaan peralatan berupaHal. 1 dari 17 hal.

MHL-07969-12-16 as Tuna Handling for; Our Lady Of Light;

MHL079691216 as Tuna Handling for; Our Lady Of Light;Commercial Fishing Vessel Licensi (new) an. Efren G.Cuaresma;Tonnage Meassurement Certificate, F/BCA. Our Lady Of Light;Certificate Of Philipines registry for. F/BCA. Al Rafi 02;Tonnage Meassurement Certificate an F/BCA. Al Rafi 02Maret 2017;Certificate of Philipina registry an F/BCA. A; Rafi 02. Marc2017;Certificate of Change of Nme of vesel.

MHL079691216as Tuna Handling for; Our Lady Of Light;Commercial Fishing Vessel Licensi (new) an. Efren G. Cuaresma;Tonnage Meassurement Certificate, F/BCA. Our Lady Of Light;Certificate Of Philipines registry for. F/BCA. Al Rafi 02;Tonnage Meassurement Certificate an F/BCA. Al Rafi 02 Maret2017;Certificate of Philipina registry an F/BCA. A; Rafi 02. Marc 2017;Put. No: 31/Pid.Sus.PRK/2018 PN Bit hal 11 dari 26 Certificate of Change of Nme of vesel.

MHL079691216 as Tuna Handling for; Our Lady Of Light;Commercial Fishing Vessel Licensi (new) an. Efren G. Cuaresma;Tonnage Meassurement Certificate, F/BCA. Our Lady Of Light;Certificate Of Philipines registry for. F/BCA. Al Rafi 02;Tonnage Meassurement Certificate an F/BCA. Al Rafi 02 Maret2017;Certificate of Philipina registry an F/BCA. A; Rafi 02. Marc 2017;Certificate of Change of Nme of vesel.

Pengetahuan Sosial, Tahun2010, atas nama Ansyar Sule, tanggal 13 Desember 2010, diberi tanda P9;10.Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Program Studi :IImu Pengetahuan Sosial Tahun 2010, tanggal 13 Desember 2010, diberitanda P10Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor233/ Pdt.P/ 2018/ PN Sgm11.Fotocopy ljazah dan Daftar Transkrip Akademik Sarjana Ilmu Politik (S.IP)Universitas Muhammadiyah Makassar atas nama Ansyar Sule, diberi tandaP1112.Fotocopy Certificate Pendidikan Ground Handling

Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau NilaiPabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP670/BC.06/2016, tanggal 25November 2016 sesuai Laporan Hasil Audit Nomor: LHA380/BC.092/IU/2016, tanggal 24 November 2016, yang menetapkanterhadap 157 (seratus lima puluh tujuh) Pemberitahuan Impor Barang(PIB) terdapat adanya kekurangan pembayaran atas biaya royalty,freight, dan handling charges barang impor yang belum ditambahkan keHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 474/B/PK/PJK/2015dipenuhi guna menguatkan banding, sesuai permintaan Majelis Hakim;Kami dapat menunjukan buktibukti dokumen yang kami serahkan saatpersidangan antara lain: Akta Pendirian yang telah dilegalisir; Quotation For Handling Charge (Translate bahasa Indonesia) yangtelah dilegalisir; Laporan Auditor Independen tahun 2009 yang telah dilegalisir; Contoh proses penagihan dan pembayaran serta rekening koran Bank; Buktibukti lain telah kami siapkan namun tidak diminta oleh MajelisHakim

Bahwa Pemohon peninjauan kembali telah menyerahkan QuatitaionFor Handling Charge yang telah disetujui oleh pihak supplier;.