Tanggal 05 Pebruari 1912 memberikan abstraksibahwa Persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuan yangbiasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalam alatkelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesia yang termaktub dalamKitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalah berasal dari warisan hukum kolonial Belandayakni berasal dari Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie

yang berlaku sejak Tanggal 1Januari 1918 dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 26 Februari 1946hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif di Indonesia yang manaditegaskan didalam UU Nomor I Tahun 1946 yang menyatakan perubahan Wetboek Van Strafrechtvoor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian kita kenal hinga saat inimenjadi Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak pada uzurnya

Terperkara tersebut dalam bentukdan aktivitas apapun;Dalam POKOK PERKARA:1.2.Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atasTanah Terperkara tersebut;Menyatakan Tanah Terperkara seluas 11.021 M2 (Sebelas ribu dua puluhsatu meter persegi), yang berasal dari sebagian Rest/Sisa tanah Acte VanEIGENDOM VERPONDING, Nomor: 5729 atas nama TJIO KIM TEE NIO,tanggal 23 November 1895, terdaftar dan/atau tercatat GOUVERNEMENTVAN NEDERLANDSCH INDIE

dilakukannya secara hukumHalaman 9 dari 16 Putusan Nomor 23/Pid.B/LH/2018/PN Tassebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan denganHalaman 11 dari 19Putusan Nomor 501/Pid B/2018/PN Mresubyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) yang hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie

Riki Edi Saputra sebelum tahun2015, Terdakwa mengenalnya karena kami komunitas music Indie di DepokJawa Barat dan hubungan dengan Terdakwa hanya sebatas teman; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. Riki EdiSaputra mengambil barang tersebut awalnya Terdakwa tidak tahu bahwabarang tersebut yang berisikan sabu karena Terdakwa mengetahuinya padawaktu Terdakwa diberitahu oleh Sdr.

Riki Edi Saputrasebelum tahun 2015, Terdakwa Rio Caesar Benget Maruli Tua Sianturi AliasBoy Anak Dari Hamonangan Binsar Sianturi mengenalnya karena kamikomunitas music Indie di Depok Jawa Barat dan hubungan denganTerdakwa Rio Caesar Benget Maruli Tua Sianturi Alias Boy Anak DariHamonangan Binsar Sianturi hanya sebatas teman; Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mau disuruh oleh Sadr.

Riki EdiSaputra sebelum tahun 2015, Terdakwa Rio Caesar Benget Maruli Tua SianturiAlias Boy Anak Dari Hamonangan Binsar Sianturi mengenalnya karena kamikomunitas music Indie di Depok Jawa Barat dan hubungan dengan TerdakwaRio Caesar Benget Maruli Tua Sianturi Alias Boy Anak Dari Hamonangan BinsarSianturi hanya sebatas teman;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mau disuruholeh Sdr.

26,45 x 21,00 meter diperuntukansebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat ini dikenal dengannama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895 dimulailahpembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan dtresmikan pada tanggal 19Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada selurun masyarakat NegeriPasso untuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan sama sekali tidak diberikankepada Gereja Protestan Indonesia (GPil Indische Krek atau nama singkat dariHet Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie

), yang dahulu juga termasuk didalamnya adalah Jemaat Gereja Protestas (GPM) dan kemudian Jemaat Kristianidibawah Gereja Kristen Indonesia (GPI/ Indische Krek atau nama singkat dari HetProtestanche Kerk In Nederlandsch Indie) sebagian telah keluar dan memekarkandiri di antaranya dalam Gereja Protestan Maluku (GPM) tersebut.

26,45 x 21,00 meterdiperuntukan sebagai lokasi pembangunan sebuah gedung gereja yang saat indikenal dengan nama (Gedung Gereja Menara Iman), sekitar tahun 1895dimulailah pembangunan (Gedung Gereja Menara Iman) dan diresmikan padatanggal 19 Mei 1904 yang dihibahkan dan diperuntukan kepada seluruhmasyarakat Negeri Passo untuk melaksanakan Ibadah Kristiani dan samasekali tidak diberikan kepada Gereja Protestan Indonesia (GPI/ Indische Krekatau nama singkat dari Met Protestanche Kerk In Nederlandsch Indie

), yangdahulu juga termasuk di dalamnya adalah Jemaat Gereja Protestas (GPM) dankemudian Jemaat Kristiani dibawah Gereja Kristen Indonesia (GPI/ IndischeKrek atau nama singkat dari Het Protestanche Kerk In Nederiandsch Indie)sebagian telah keluar dan memekarkan diri di antaranya Gereja ProtestanMaluku (GPM) tersebut.

Put Perkara No : 169/Pid.B/2014/PN.TGhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakanbahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahanINdividual; 2222222 222 none nnn nnn nn nen nn nnn nn nen en nen ne ce neMenimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmenghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaituTerdakwa

sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Halaman11 dari 18halamanPutusan Nomor 168/Pid.B/2017/PN MreMenimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkandalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Error in Personaatau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie

Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untukSampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;Dan Oo wwAd.1 Unsur Barang siapaBahwa Barangsiapa disini adalah subyek hukum pidana yangmenurut sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) dimana hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie dalam arrest tanggal 05Agustus 1925 yang menyatakan

dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie

secara hukumsebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengan subyek hukumpidana dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie

Tanggal 05Pebruari 1912 memberikan abstraksi bahwa Persetubuhan adalah peraduanantara kemaluan lakilaki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untukmendapatkan anak, jadi alat kelamin lakilaki harus masuk ke dalam alatkelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;Menimbang, Bahwa sebagaimana diketahui hukum pidana Indonesiayang termaktub dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) adalahberasal dari warisan hukum kolonial Belanda yakni berasal dari Wetboek VanStrafrecht voor Netherlands Indie

yang berlaku sejak Tanggal 1 Januari 1918dan kemudian pascakemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 26 Februari1946 hukum Kolonial Belanda ini masih digunakan sebagai hukum positif diIndonesia yang mana ditegaskan didalam UU Nomor 1 Tahun 1946 yangmenyatakan perubahan Wetboek Van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadiWetboek van Strafrecht (WvS) yang kemudian kita kenal hingga saat ini menjadiKitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, Bahwa usia yang renta dari KUHP itu berdampak padauzurnya

Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi sesuai aslinya olehArsip Nasional Republi Indonesia (ANRI) berupa Regeerings AlmanakVoor Nederlandsch Indie 1928, diberi tanda bukti T43;67.67.Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi sesuai aslinya olehArsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) berupa Regeerings AlmanakVoor Nederlandsch Indie 1916, diberi tanda bukti T44;68.Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi sesuai aslinya oleh ArsipNasional Republi Indonesia (ANRI) berupa Staatsblad

Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan tanggal 20 Pebruari 2018 yang ditujukan kepada Ir.Bayudono, M.Sc, diberi tanda T57.a;86.Foto copy dari asli tembusan berupa Surat Pemberitahuan dimualainyaPenyidikan Nomor : SPDP / 74 / Il / 2018 / Direskrimum pada tanggalpada tanggal 20 Februari 2018 yang ditujukan kepada Kepala KejaksaanTinggi DI Yogyakarta, diberi tanda T57.b;87.Foto copy dari foto copy yang telah dilegalisasi oleh Arsip NasionalRepublik Indonesia (ANRI) berupa Sttablad Van Nederalansch Indie

Putusan No. 102/Padt.G/2017/PN YykRaja , pada hari ini Selasa tanggal satu April Seribu SembilanRatus Dua Puluh Delapan .Bahwa setelah di cek di bukti Surat bertanda T43 RegeeringsAlmanak voor Nederlandsch Indie 1928, tanggal 1 April SeribuSembilan Ratus Dua Puluh Delapan bukan hari Selasa tetapiyang benar Hari Minggu ;Bahwa bukti Surat bertanda T44 Regeerings Alamanak voorNederlandsch Indie 1916 tentang Rad Van Justititie ada databahwa keberadaan Rad Van Justititie op Java pada tahun itu diJawa

Mie tee py oi ahd fed oof indie gem l ors. all om agchod Rae esmoni Qeibems ei wotsicibiniet sosthingerto teqmed neh ublove sbacenuirtssisels Teo? PERN ste here nee ed Chol etecy leg ewoitrsTA eeu) oy Fi tHe OtteaTT aMvieneM syisoew? ast oN Rl6e ide aisiomeaganizise shor 7 silts svisamd npcoN ies qd BRAS disloons nmlid wah pabed ast Ibi sestent soma! T stitsor.M sylenetD Ado seth?yer a LBS?

dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Tinpersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie

Jajang ketika bekerja sebagai karyawansadap di Perkebunan milik PTPN VIII Miramare;12Terdakwa IIT AMIN KUSWARA bin (alm) INDIe Bahwa terdakwa Popy dan Terdakwa Amin diamankan oleh dua orangAnggota Brimob dan Satpan PTPN VIII pada hari Jumat tanggal 25April 2014 sekitar pukul 15.30 Wib di Jalan Raya Miramare tepatnyadi wilayah Perkebunan PTPN VIII Miramare Blok Hantap AfdelingRancawaru Desa Sancang Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut;e Bahwa pada saat itu Terdakwa Popy sedang membonceng terdakwaAmin