Ditemukan 523 data
Urut Berdasarkan
Register : 25-12-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 24-08-2016
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0144/Pdt.G/2016/PA.Pwt Tanggal 17 Februari 2016 — PEMOHON
TERMOHON
9 — 1
9 — 1
Bahwa dengan demikian apa yang telah Pemohon uraikan diatas telahmemenuhi alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak di PengadilanAgama Purwokerto sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.PP Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo.
Register : 23-01-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 18-04-2019
Putusan MS JANTHO Nomor 20/Pdt.G/2017/MS.Jth Tanggal 15 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 5
19 — 5
seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yangsah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 31 Januari 2017 dan tanggal 03Maret 2017 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil yang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP
Register : 10-02-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 11-01-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 255/Pdt.G/2012/PA Mdn Tanggal 18 Oktober 2012 — PENGGUGAT VSTERGUGAT I&TERGUGAT; II
31 — 3
31 — 3
I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.PP RI No.9 Thn 1975Putusan No. 255/ Pdt. G/2012/ PA MdnHalaman 3 dari 15 halamanjo.
Putus : 11-07-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN DENPASAR Nomor 150/ Pdt.G / 2013 / PN.Dps Tanggal 11 Juli 2013 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
12 — 5
12 — 5
PPNo. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS jo.PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, jo.SE Ka BAKN No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagiPNS, jo. SE Ka BAKN No. 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P7 yang merupakanSurat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Mengwill (dr.
Putus : 08-04-2015 — Upload : 12-05-2015
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 2081/Pdt.G/2014/PA.Tsm Tanggal 8 April 2015 — P - T
6 — 0
6 — 0
, oleh karena itu maka buktitersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut serta perkara yang diajukanPenggugat adalah gugatan perceraian, dengan demikian maka perkara ini adalahmerupakan kompentensi absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telahmendapatkan Surat Izin Perceraian dari atasan yang berwenang dan Majelis hakimmenyatakan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan PP nomor :10 tahun 1983 jo.PP
Register : 05-02-2016 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 13-04-2016
Putusan PA BAUBAU Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.Bb Tanggal 2 Maret 2016 — -
17 — 10
17 — 10
dilanjutkan;Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas hukum yangberbunyi, "lex specialis derogate lex generalis" Majelis Hakim menilai ketentuanPasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 hanya mengatur secaraumum tentang prosedur administrasi perceraian bagi seorang Pegawai NegeriSipil yaitu izin perceraian dari atasan, bukan aturan khusus tentang sah atautidaknya perceraian itu sendiri, dengan demikian PP Nomor 45 Tahun 1990 jo.PP
Putus : 18-09-2017 — Upload : 11-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 313/Pdt.G/2017/PN Smg Tanggal 18 September 2017 — BOEDIJONO WIBAWA SANTOSO
ELIZABETH JUHANA
19 — 8
19 — 8
No.1/1974 Jo.PP No.9/1975,dan Stbld. 1917130 Jo.S.191981 di Semarang;Bahwaperkawinantersebut telah terdaftar dan tercatat pada registerperkawinan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaSemarang dengan Kutipan Akta Nikah No.285/1992 tertanggal 18 Juli 1992 ;Bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Keabsahan Kutipan AktaNikah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Nomor :474.2/972/20 17, tertanggal 16 Juni 2017;Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat
Register : 07-01-2015 — Putus : 23-07-2015 — Upload : 18-04-2016
Putusan PA PEMALANG Nomor 0106/Pdt.G/2015/PA. Pml Tanggal 23 Juli 2015 — penggugat tergugat
9 — 2
9 — 2
telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 April 1999 dinyatakanterbukti sehingga Peggugat dengan Tergugat secara hukum masih terikat perkawinan yangsah;Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka Penggugat telah mempunyaikedudukan hukum (legal standing) sebagai alas hak untuk mengajukan gugatannya,sehingga gugatannya diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperolehsurat izin melakukan Perceraian dari atasannya sebagaimana diatur PP 10 Tahun 1983 jo.PP
Register : 25-09-2013 — Putus : 21-10-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PA PEKALONGAN Nomor 26/Pdt.P/2013/PA.Pkl Tanggal 21 Oktober 2013 — PEMOHON
11 — 1
11 — 1
tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada Pemohon untukmenikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG PEMOHON denganseorang perempuan nama CALON ISTRI ANAK PEMOHON,;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yangtelah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP
Putus : 07-02-2012 — Upload : 20-03-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 64/PDT.G/2011/PN.TPI Tanggal 7 Februari 2012 — A TIE (Penggugat) vs YULIANA (Tergugat)
34 — 5
34 — 5
register yang disediakan untukitu dan memerintahkan pula Kepala Kantor Dinas Kependudukan Kota TanjungPinang untuk menerbitkan Akta perceraiannya sehingga Petitum ke 4 dalam Petitumke5 sekaligus dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasterbukti bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugatdibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat dan memperhatikan 1 UU No.1 Tahun 1974 jo.PP
Register : 04-02-2016 — Putus : 20-06-2016 — Upload : 13-08-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 0290/Pdt.G/2016/PA.PLG Tanggal 20 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
10 — 1
10 — 1
AgamaPalembang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat,jawaban Tergugat, bukti P.2. terbukti antara Penggugat dan Tergugatmasih terikat pernikahan sah, menikah tanggal 20 April Tahun 1997,terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan lIlir Barat PalembangNO......eeee tanggal 09 Mei 1997, dengan demikian gugatan Penggugattidak melawan hak;Menimbang, sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil.Penggugattelah memperoleh Izin dari Pejabat yang berwenang, dengan demikiantelah sesual PP.No.10 Tahun 1983, Jo.PP
Register : 27-01-2016 — Putus : 28-03-2016 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA MARABAHAN Nomor 0044/Pdt.G/2016/PA.Mrb Tanggal 28 Maret 2016 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 11
37 — 11
Jo. pasal 2 ayat 3 Undangundang Nomor 13 tahun 1985 Jo.PP.
Register : 11-01-2007 — Putus : 12-03-2007 — Upload : 24-09-2011
Putusan PA BANDUNG Nomor 98/Pdt.G/2007/PA.Bdg. Tanggal 12 Maret 2007 — Penggugat dan Tergugat
8 — 2
8 — 2
Bahwa dalam UndangUndang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo.PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 f, disebut sebagai berikutPerceraian dapat terjadi karena antara suami danistri terus menerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup = rukunlagi dalam rumah tangga15.Bahwa karena sudah sangat menderita kehidupan yangdirasakan oleh Penggugat, dengan ini Penggugat mohonkepada Ketua Majlis Hakim berkenan kiranya menyatakanbahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat PutusKarena Perceraian.Berdasarkan
Register : 30-10-2017 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2403/Pdt.G/2017/PA.Pwt Tanggal 30 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 0
13 — 0
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan inimaka ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarasidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan danmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai NegeriSipil, Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo.PP
Register : 10-01-2020 — Putus : 20-01-2020 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN LANGSA Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Lgs Tanggal 20 Januari 2020 — Pemohon:
Wan Nila Murni
31 — 6
Wan Nila Murni
31 — 6
ee ene cece eee eee eee aee cesses test eae tee eee ees PeQH10.1 (satu) lembar Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Geuchik GampongKarang Anyar (ASLI) Nomor 470/866/2019 tertanggal 18 November 2019,yang diberi tanda GEnQan......... 02... ccc cee cee eee eee eee eee eeeeeeeeeeeeeee eee see P2105Menimbang, bahwa suratsurat bukti dari P1 sampai dengan P4 , P6sampai dengan P8 tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,sehingga memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo.PP
Register : 14-11-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 09-04-2020
Putusan PA TUBAN Nomor 2525/Pdt.G/2019/PA.Tbn Tanggal 9 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
31 — 6
31 — 6
Akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya danTergugat tidak pernah hadir, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatTergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan hakhaknya danselanjutnya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan, adapun sanksi disiplinterhadap Tergugat sebagai anggota Polri yang timbul dari perceraian inimenjadi resiko dan tanggungan Tergugat sendiri sesuai PP 10 tahun 1983 jo.PP 45 tahun 1990 jo.
Register : 02-02-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 21-03-2019
Putusan PA RANTAU PRAPAT Nomor 0189/Pdt.G/2018/PA.RAP Tanggal 15 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
41 — 1
41 — 1
Jo.PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugattidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah in casu adalah Penggugatmengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan dalil bahwa sejak awal tahun 2011,kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadiperselisinan
Register : 09-11-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PA SRAGEN Nomor 2036/Pdt.G/2020/PA.Sr Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 1
8 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Hal.2 dari 13 hal. Put.no.2036/Padt.G/2020/PA.SrBahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.
Putus : 07-03-2012 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN BIAK Nomor 2/Pdt.G/2012/PN.Bik Tanggal 7 Maret 2012 — - LAMRIA TANJUNG
lawan
- JAHOT TINGKOS PURBA
64 — 33
64 — 33
Sipil Kabupaten Biak Numfor untukdilakukan pencatatan seperlunya dalam buku daftar yang disediakan untuk keperluan itu ;wn Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatanpenggugat pada point 3 tersebut cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnyadanTergugat dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 (1) Rbg Tergugat harusdihukum membayar biaya perkara ini; wn Mengingat UU No.1 tahun 1974 Jo.PP
Register : 30-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA WONOSOBO Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Wsb Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 3
13 — 3
(Ex Aequo et Bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohonhadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon danTermohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang masih aktif, maka dengan adanya permohonan cerai dari Pemohonuntuk itu Termohon terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.PP.
UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Wonosobo berwenanguntuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;Menimbang, bahwa Termohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) yang masih aktif, maka dengan adanya permohonan cerai dari Pemohonuntuk itu Termohon terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo.PP