• Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5.

  Penunjuk yakni : D.I 301/99/2007berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTANHalaman 7 dari 98 Putusan Nomor.1/Pdt.G/2016/PNKsn.TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42 PerihalPemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT. BUMIHUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMI HUTANILESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret1991, Nomor 5.

  Penunjuk yakni : D.1301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSIKALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor :942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotimatas nama PT. BUMI HUTANILESTARI. Dimana Nama PemegangHak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, AktaPendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5.

  Penunjuk yakni : D.I301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSIKALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor : 942.600.42Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atas nama PT.BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang Hak PT. BUMIHUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, Akta Pendirian: tanggal 01Maret 1991, Nomor 5.

  Penunjuk yakni :D. 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPN PROVINSIKALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007 Nomor942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor : 08/Kotim atasnama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana Nama Pemegang HakPT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan di Jakarta, AktaPendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5.

  Penunjukyakni : D. 301/99/2007 berdasarkan Surat KAKANWIL BPNPROVINSI KALIMANTAN TENGAH tanggal 28 Agustus 2007Nomor : 942.600.42 Perihal Pemecahan Sertifikat HGU Nomor :08/Kotim atas nama PT. BUMI HUTANI LESTARI. Dimana NamaPemegang Hak PT. BUMI HUTANI LESTARI berkedudukan diJakarta, Akta Pendirian: tanggal 01 Maret 1991, Nomor 5.

• ,M.H.;66) Fotokopi dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Propinsi BaliNomor: 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatanganioleh KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H. tentang Pembatalan PendaftaranPeralinan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan (sekarang HGBNomor: 61/ Kutuh) atas nama PT. MUTIARA SULAWESI luas 71.700M2 dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan berturutturut atas nama KARNABRATA LESMANA dan PT.

  ,M.H., kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perinal Penerusan BerkasPermohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atasPelaksanaan Putusan Pengadilan;57) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor 1810/SP/ 1351,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ditandatanganioleh JAYA, S.H.,M.M. kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RIUp.

  MUTIARA SULAWESI;65) Fotokopi yang dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang PengkajianPenanangan Sengketa dan Konflik Pertanahan Nomor: 1800/1851.600/X/ 2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatangani KETUTSURYARTHA, S.H., M.H.;66) Fotokopi dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi BaliNomor: 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatanganioleh KETUT SURYARTHA, S.H.

  ,M.H., kepada Kakanwil BPN Propinsi Bali perinal Penerusan BerkasPermohonan Keadilan Kepastian dan Perlindungan Hukum atasPelaksanaan Putusan Pengadilan;57) Fotokopi dilegalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor 1810/SP/ 1351 ,03/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 ditandatanganioleh JAYA, S.H.,M.M. kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RIHalaman 59 dari 74 halaman Putusan Nomor 103 K/PID/2019Up.

  ,M.H.;66) Fotokopi dilegalisir salinan Keputusan Kakanwil BPN Provinsi BaliNomor: 0196/Pdt/BPN. 51/2013 tanggal 29 Oktober 2013 ditandatanganioleh KETUT SURYARTHA, S.H.,M.H., tentang PembatalanPendaftaran Peralihnan Hak terhadap SHGB Nomor: 72/Ungasan(sekarang HGB Nomor: 61/ Kutuh) atas nama PT. MUTIARASULAWESI luas 71.700 M2 dan SHGB Nomor: 1678/Ungasan berturutturut atas nama KARNA BRATA LESMANA dan PT.

• SPUH Nomor S705/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012tersebut di atas, Pemohon Banding memberikan tanggapan yang menyetujuiseluruh hasil penelitian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Nomor 00114/207/09/641/11 tanggal 4 Januari 2011yang diterima oleh Kanwil DJP Jawa Timur II;Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012, Pemohon Banding menghadiri rapatpembahasan akhir hasil penelitian keberatan sesuai SPUH tersebut;Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah(Kakanwil

  Namun di tengahtengah prosespembahasan, Kakanwil juga mengundang Kepala KPP Madya Sidoarjo (BapakRudi Gunawan Bastari) beserta Pemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yangmerupakan pihak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadisengketa.

  Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil RapatPembahasan Akhir atas Penelitian Keberatan yang melibatkan pihak KPPMadya Sidoarjo;Bahwa pihak Kakanwil tidak dapat menjaga profesionalisme danindependensinya serta telah bertindak di luar dari yang semestinya denganmengijinkan adanya intervensi dari pihak KPP Madya Sidoarjo tersebut yangtentunya membela dirinya atas SKPKB PPN yang telah diterbitkannya yangmana telah menyebabkan pihak Kanwil DJP Jawa Timur II menjadi tidak objektifdan hanya

  Hal ini terbukti dengan permohonan PemohonBanding yang telah dikabulkan sebelumnya melalui SPUH dan ditandatanganioleh Kakanwil, Kepala Bidang PKB dan seluruh tim PKB, namun kemudian tibatiba mengubah keputusannya menjadi menolak seluruh permohonan keberatanPemohon Banding;Bahwa Kakanwil menganggap remeh arti penting dari surat resmi yangtelah ditandatanganinya dan bahkan telah disampaikan kepada PemohonBanding dengan nomor surat resmi, sehingga Pemohon Banding merasadipermainkan dan dilecehkan oleh

  Kakanwil karena tindakan sewenangwenangnya sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Pemohon Banding menerima SuratNomor S962/WPJ.24/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Revisi atas S705/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang SPUH dengan lampiranPemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00114/207/09/641/11 tanggal 4Januari 2011 Masa Pajak November 2009 dari Kanwil DJP Jawa Timur

• KAKANWIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN SULAWESI UTARA DI MANADO cq. KEPALA BANDARA MELONGUANE DI MELONGUANE, DK

  KAKANWIL DEPARTEMENPERHUBUNGAN SULAWESI UTARA DI MANADO cq. KEPALABANDARA MELONGUANE DI MELONGUANE;PEMERINTAH RI cq. PRESIDEN RI DI JAKARTA cq. MENDAGRIDI JAKARTA cq. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSISULAWESI UTARA DI MANADO cq. GUBERNUR PROPINSISULAWESI UTARA DI MANADO cq. BUPATI KEPULAUANTALAUT DI MELONGUANE;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat /Para Pembanding;danHal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1981 K/Pdt/20121. PEMERINTAH RI, cq.

  KAKANWIL BADAN PERTANAHAN PROPINSISULAWESI UTARA DI MANADO, cq.

  Kakanwil Badan Pertanahan PropinsiSulawesi Utara Di Manado cq. Bupati Kepulauan Talaud Di Melonguaneselanjutnya disebut Turut Tergugat . Majelis Hakim yang muliaterhormat setelah membaca dan mempertimbangkan uraian Penggugattersebut, adalah tegas dan nyata tidak menunjukan hubungan susunantingkatan pemerintahan, dimana hal tersebut nampak jelas dari uraiankedudukan Turut Tergugat dalam surat gugatan Penggugat yaitu:setelah Mendagri Di Jakarta, diikuti selanjutnya dengan cq.

  Sekali lagi denganmendudukan Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Sulawesi Utara DiManado benarbenar tidak terdapat hubungan susunan tingkatanpemerintahan yang lazimnya dalam praktek ketatanegaraan adalah:PresidenMendagriGubernurBupati/Walikota. Majelis hakim yang muliaterhormat hal tersebut sangat substansial Turut Tergugat bantah dalamperkara ini, demi kepentingan kejelasan para pihak dalam perkara.

• 2 (dua) buah sekop terbuat dari besi bergagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• 1 (satu) bundel foto copy surat sertifikat hak guna bangunan dengan nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997 ;
• 2 (dua) buah CD Rekapitulasi Nilai Suplai Bahan Baku dari Yusnaniar Group;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan

   Terbanggi subing kec.Gunung Sugih Kab.Lampung tengah dan tanah tersebut terdaftar di BPNPropinsi lampung dengan dasar Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)nomor nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan SuratKeputusan Kakanwil BPN Propinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97tanggal 20 agustus 1997, dan gambar situasi tanggal 25 agustus 1997nomor 4329/1997 luas 49,8 Ha.sesuai dengan peta asli BPN LampungTengah.

   Gunung SugihKab.Lampung tengah dan tanah tersebut terdaftar di BPN Propinsi lampungdengan dasar Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor nomor B.01Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPNPropinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997,dan gambar situasi tanggal 25 agustus 1997 nomor 4329/1997 luas 49,8Ha.sesuai dengan peta asli BPN Lampung Tengah. ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOPAN PUTRA Bin Hi.M.

   Gunung SugihKab.Lampung tengah dan tanah tersebut terdaftar di BPN Propinsi lampungdengan dasar Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor nomor B.01Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPNPropinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997,dan gambar situasi tanggal 25 agustus 1997 nomor 4329/1997 luas 49,8Ha.sesuai dengan peta asli BPN Lampung Tengah. ;Halaman 9 dari 25 Halaman Putusan Nomor 17/Pid/2019/PT.

   Gunung SugihKab.Lampung tengah dan tanah tersebut terdaftar di BPN Propinsi lampungdengan dasar Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor nomor B.01Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 dan Surat Keputusan Kakanwil BPNPropinsi Lampung No.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997,dan gambar situasi tanggal 25 agustus 1997 nomor 4329/1997 luas 49,8Ha.sesuai dengan peta asli BPN Lampung Tengah.

   TIK 2 (dua) cetok semen. 2 (dua) buah sekop terbuat dari besi bergagang kayu;Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) bundel foto copy surat sertifikat hak guna bangunandengan nomor B.01 Tanggal di terbitkan 25 Agustus 1997 danSurat Keputusan Kakanwil BPN Propinsi LampungNo.BPN.IV/KW/38/SK/HGB/97 tanggal 20 agustus 1997 ; 2 (dua) buah CD Rekapitulasi Nilai Suplai Bahan Baku dariYusnaniar Group;Tetap terlampir dalam berkas perkara;6.

• Di tengahtengah proses pembahasan, Kakanwil jugamengundang Kepala KPP Madya Sidoarjo (Bapak Rudi Gunawan Bastari)beserta Pemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yang merupakan pihak yangmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadi sengketa.

  Hal ini dapatdibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Rapat Pembahasan Akhir atasPenelitian Keberatan yang melibatkan pihak KPP Madya Sidoarjo;Bahwa Pemohon Banding berpendapat pihak Kakanwil tidak dapat menjagaprofesionalisme dan independensinya serta telah bertindak di luar dari yangsemestinya dengan mengijinkan adanya intervensi dari pihak KPP MadyaSidoarjo tersebut yang tentunya membela diri atas SKPKB PPN yang telahditerbitkannya yang telah menyebabkan pihak Kanwil DJP Jawa Timur Ilmenjadi tidak

  Putusan Nomor 12/B/PK/PJK/2016 dengan permohonan Pemohon Banding yang telah dikabulkan sebelumnyamelalui SPUH sebagaimana telah Pemohon Banding sebutkan di atas danditandatangani oleh Kakanwil, Kepala Bidang PKB dan seluruh tim PKB, namunkemudian tibatiba mengubah keputusannya menjadi menolak seluruhpermohonan keberatan Pemohon Banding;Bahwa Pemohon Banding menilai bahwa Kakanwil menganggap remeh artipenting dari surat resmi yang telah ditandatanganinya dan bahkan telahdisampaikan kepada Pemohon

  Banding dengan nomor surat resmi, sehinggaPemohon Banding merasa dipermainkan dan dilecehkan oleh Kakanwil karenatindakan sewenangwenangnya sangat tidak sesuai dengan aturan yangberlaku;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Pemohon Banding menerima surat NomorS963/WPJ.24/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Revisi atas S701/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang SPUH dengan lampiranPemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor

  Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh KepalaKantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jawa Timur Il (Bapak Erwin Silitonga),Kepala Bidang PKB (Bapak Sujana) dan Tim Penelaah Keberatan.Namun di tengah tengah proses pembahasan, Kakanwil jugamengundang Kepala KPP Madya Sidoarjo (Bapak Rudi GunawanBastari) beserta Pemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yang notabenemerupakan pihak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yangmenjadi sengketa sesuai dengan permohonan keberatan yang telahkami ajukan.

• Suryaprima Pratama(Penggugat) (P.No.11,12,13 dan 14).Bahwa Penggugat kemudian memperoleh surat kakanwilBPN DKI Jakarta yakni : Surat Kakanwil BPN DKI Jakarta tanggal 1 Juni 1994 No.1.771.52/1131/31/PPT/1994 (P.No.15). Surat Rekonmendasi Kakanwil BPN DKI Jakarta tanggal 16 Juni1995 No.1.771. 52/1074/31/PPT/1994 (P.No.16.)

  Surat Kakanwil BPN DKI Jakarta tanggal 1 Juli 1996 No.1.771.52/1018/31/PPT/1996 (P.No.17).Dimana ketiga surat Kakanwil BPN DKI Jakarta tersebut di atasmerekomendasikan kepada Gubernur KDKI Jakarta agar Kav.68Jl.Jend.

• Namun di tengahtengah prosespembahasan, Kakanwil juga mengundang Kepala KPP Madya Sidoarjo (BapakRudi Gunawan Bastari) beserta Pemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yangmerupakan pihak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadisengketa.

  Hal ini terbukti dengan permohonan PemohonBanding yang telah dikabulkan sebelumnya melalui SPUH dan ditandatanganioleh Kakanwil, Kepala Bidang PKB dan seluruh tim PKB, namun kemudian tibatiba mengubah keputusannya menjadi menolak seluruh permohonan keberatanPemohon Banding;Bahwa Kakanwil menganggap remeh arti penting dari surat resmi yangtelah ditandatanganinya dan bahkan telah disampaikan kepada PemohonBanding dengan nomor surat resmi, sehingga Pemohon Banding merasadipermainkan dan dilecehkan oleh

  Kakanwil karena tindakan sewenangwenangnya sangat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Pemohon Banding menerima suratNomor S965/WPUJ.24/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal Revisi atas S698/WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang SPUH dengan lampiranPemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00110/207/09/641/11 tanggal 4Januari 2011 Masa Pajak Maret 2009 dari Kanwil DJP Jawa Timur Il

  Adapun pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala KantorWilayah (Kakanwil) DJP Jawa Timur II (Bapak Erwin Silitonga), KepalaBidang PKB (Bapak Sujana) dan Tim Penelaah Keberatan.

  Namun ditengah tengah proses pembahasan, Kakanwil juga mengundangHalaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 13/B/PK/PJK/2016Kepala KPP Madya Sidoarjo (Bapak Rudi Gunawan Bastari) besertaPemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yang notabene merupakan pihakyang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadi sengketasesuai dengan permohonan keberatan yang telah kami ajukan.

• Surat Jenis Bantuan JJumlah Besarnya Jumlah (Rp)Keputusan Kakanwil Paket Bantuan (Rp)167/11 Mei 2007 Multimedia 5 100.000.000 = 500.000.000168/11 Mei 2007 Laboratorium 17 100.000.000 1.700.000.000computer169/11 Mei 2007 Laboratorium 23 97.500.000 2.242.500.000IPA170/11 Mei 2007 Laboratorium 8 130.000.000 1.040.000.000BahasaJumlah ao 5.482.500.000 Bahwa....Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2007, Kantor Wilayah Departemen Agama ProvinsiSulawesi Selatan mengadakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dana bantuan

  /MTsdan Direktur dari Rekanan;e Surat ..Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah MI/MTs selaku penerima bantuan yang berisipernyataan telah menerima bantuan;Surat Ikatan Kerja (SIK) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang MAPENDA denganmasingmasing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan tersebut;Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatantentang Penetapan sekolah MI/MTs penerima bantuan Block Grant;Fotofoto hasil kegiatan.Dan sesuai ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil

  Menggunakan Kop Surat PerusahaanRekanan;e Isi perjanjian dan nilai kontrak telahditentukan;e Tidak memuat jangka waktu pelaksanaan;e Tidak mencantumkan ketentuan :1) Bilamana terjadi mark up, dalam penyediaan laboratorium ini maka pihak penyediaharus mempertanggungjawabkannya kepada negara,2) Bilamana terjadi kerusakan SELAMA MASA GARANSI maka merupakan tanggungjawab dan beban pihak penyedia. dan3) Garansi (jaminan) penyedia selama dua tahunSebagaimana diatur dalam ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil

  Surat Jenis Bantuan JJumlah Besarnya Jumlah (Rp)Keputusan Kakanwil Paket Bantuan (Rp)167/11 Mei 2007 Multimedia 5 100.000.000 = 500.000.000168/11 Mei 2007 Laboratorium 17 100.000.000 1.700.000.000computer169/11 Mei 2007 Laboratorium 23 97.500.000 2.242.500.000IPA170/11 Mei 2007 Laboratorium 8 130.000.000 1.040.000.000BahasaJumlah 53 5.482.500.000 Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2007, Kantor Wilayah Departemen Agama ProvinsiSulawesi Selatan mengadakan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dana bantuan BlockGrant

  MTsdan Direktur dari Rekanan ;e Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah MI/MTs selaku penerima bantuan yang berisipernyataan telah menerima bantuan ;e Surat Ikatan Kerja (SIK) yang ditandatangani oleh Kepala Bidang MAPENDA denganmasingmasing Kepala Sekolah MI/MTs penerima bantuan tersebut;15e Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatantentang Penetapan sekolah MI/MTs penerima bantuan Block Grant;e Fotofoto hasil kegiatan.Dan sesuai ketentuan poin 2 huruf d Surat Kakanwil

• Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan surat yangdikeluarkan oleh Tergugat IT selaku Kakanwil VII DJKN Jakarta Nomor S1423/WKN.07/2009 tanggal 16 November 2009 perihal Pemberitahuan PelaksanaanLelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang, atas sebidang tanah denganSHM Nomor 186 dan Nomor 187/Mampang Prapatan seluas 467 M?

  Bahwa Surat Tergugat II (Kakanwil VII DJKN Jakarta) bukan merupakan suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam lingkup UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) sebagaimana ketentuanPasal 1 angka 3 yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan

  Bahwa surat Tergugat II (Kakanwil VII DJKN Jakarta) yang menjadi objekgugatan a quo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersitatfinal, karena surat tersebut dikeluarkan dalam proses untuk melaksanakan lelangdan setelah itu masih diperlukan tindakan selanjutnya yaitu pelaksanaan lelang ;4.

  Bahwa surat Tergugat II (Kakanwil VII DJKN Jakarta) yang menjadi objekgugatan a quo belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sehingga objeksengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara ;5.

• KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALI sebagai TURUT TERBANDING I ; 2. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI AGRARIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG,TURUT TERBANDING II ---

  KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL BALI; yang berkedudukan di Jalan Cok Agung Tresna No. 7RenonDenpasar, dalam hal ini diwakili oleh : Ketut Suyartha,SH.,MH..,IWayan Miartha, A.Ptnh., Ketut Jiwa Sucahyana,SH., Anak Agung Istri DiahMahadewi,SH., Eka Arya Wirata,SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.0857/1951/V1/2014 tanggal 18 Juni 2014, yang semula sebagai Tergugat IIselanjutnya disebut sebagai : TURUT TERBANDING32. PEMERINTAH R.L . MENTERI AGRARIA . KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq.

• KEPALA KANTOR WILAYAH (KAKANWIL) BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA Dl MANADO cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE Dl TAHUNA

  KEPALA KANTOR WILAYAH (KAKANWIL) BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARADI MANADO cq.

  Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta cq.Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional PropinsiSulawesi Utara di Manado cq.

• Kakanwil Kementrian KeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal KekayaanNegara Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah Cq. KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Semarang Jl.

• Nomor : 6/HGB/BPN/2004 tentang Pemberian Hak GunaBangunan atas nama PT.GMTD.Tbk. tertanggal 20 Januari 2004(sesuai dengan asli ) ;: Foto Copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalRI Kepala Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :24/Pbt/BPN73/2013 Tentang Pembatalan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 21264/Tanjung Merdeka, Surat Ukur Nomor00673 tanggal 04 Desember 2001 seluas 17.074 M2 dari luas605.803 M2 atas nama PT.GMTD.Tbk. tertanggal 31 Mei 2013(foto copy dari foto copy); : Foto

  . 9 == = 2= = 22222 = 2= ===(3) Prosedur dan tata cara pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Deputiditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI.(4) Pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Kakanwil sebagaimana dimaksuddalam Pasal 74.Pasal 74Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan:a. keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kakan yang terdapat cacathukum administrasi dalam penerbitannya;b. keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkankepada

  berupa:1) Surat Keputusan pembatalan cacat hak atas tanah;2) Surat Perintah kepada Kantor Pertanahan untuk melakukan pencatatan dalamBuku Tanah dan Daftar Umum lainnya;3) Surat Pemberitahuan kepada Kantor Pertanahan bahwa permohonan/ usulantidak dapat dikabulkan.dalam hal Kakanwil belum dapat mengambil keputusan karena sesuatu hal, dapatmeminta pertimbangan kepada Deputi yang dilampiri berkas penanganan kasusdan Risalah Pengolahan Data, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanyausulan dari

  hukum pertanahan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) mi kepada Kepala BPN RI.55 Pasal Pasal 69Proses penanganan permohonan pembatalan/pembetulan sertipikat hak atas tanah yangditerbitkan oleh Kepala BPN RI atau Kakanwil yang terdapat cacat hukum administrasimelalui tata cara sebagai berikut:a. dilakukan penelitian oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional melalui tahapansebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai tahap pembuatan Risalah PengolahanData; n 2 = nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn

  nin nnn nnn nnn nnn cn ne cen nn nee nee eneb. pengiriman usulan perbuatan hukum pertanahan dari Kakanwil kepada BPN RIdengan dilampiri berkas penanganan kasus dan Risalah Pengolahan Data, palinglambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan pembatalan dari pemohon;c. pengolahan berkas usulan dan Risalah Pengolahan Data di BPN RI untuk memutuskandapat tidaknya dilakukan perbuatan hukum pertanahan dalam waktu paling lama 3(tiga) bulan setelah diterimanya surat usulan dari Kakanwil melalui tahapansebagaimana

• Syofriadi; Bahwa pada waktu itu ada SK Kakanwil BPN ada tapi saksi lupa ; Bahwa Direktur PT. Taruma Brastamala diberikan salinan SK saksi tidak tahukarena itu kewenangan BPN 5 Bahwa saksi pernah melihat SK dari BPN yang diberikan oleh pemberi kuasa bukanoleh Direktur PT.

  TARUMA BRASTAMALA terahir tercatatatas nama PHILIP PRIASMORO dan SHM No. 1179/ Ungasan atas namaSAIFUDIN terakhir atas nama PHILIP PRIASMORO, bahwa yang diundangadalak Kakanwil BPN Propinsi Bali, Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganansengketa dan konplik pertanahan Propinsi Bali (DODO SUPARJO,SH) KepalaKantor pertanahan Kabupaten Badung (ANDRY NOVIJANDRY,SH) Kasisengketa konflik Pertanahan Kabupaten Badung ( I KETUT SUBORJO,SH) namunsaksi saat itu sebagai Kakanwil Propinsi Bali tidak bisa hadir

  karena ada acara yangtidak bisa saksi wakilkan ;e Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kakanwil BPN Propinsi Bali saksi tidakbanyak tahu tentang proses peralihan hak atau pemindahan hak baik HGB ataupunhak milik atas tanah HGB No. 653/ ungasan atas nama PT.

  (mantan Kakanwil BPN Propinsi Bali) tentang pemberian Hak Guna Bangunan atasnama PT. TARUMA BRATAMALA berkedudukan di Jakarta atas tanah di KabupatenBadung, Propinsi Bali, luas 30.310 M?. Selanjutnya penerbitan Sertifikat HGB No. 653/Unggasan terbit tanggal 11 April 2002 atas PT.

  TARUMA BRASTAMALA selaku yang diberikan ijin sesuai dengan SK KanwilBPN Propinsi Bali tanggal 5 Apil 2002 No. 13.550.2.612002, jika diketahui adanyapengalihan hak atas HGB dimaksud harus seijin dari Kakanwil BPN Propinsi Bali pdawaktu itu dan pada SHM HGB No. 653/Unggasan ditulis dengan kata harus seijindari pada Kakanwil BPN PropinsiBahwa dapat saksi jelaskan sesuai dengan lembaran Disposisi tanggal 19 September2010 saksi selaku Kakanwil BPN Propinsi Bali sesuai dengan Disposisi saksi telahmeminta

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. MenetapkanbahwaPemohon yang bernama Misni lahir di Ponorogo 30 Juni 1958sebagaimana tertulis dalam KTP Nomor 3502213006580010, KK Nomor 3502212101020224, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Pudak Wetan Sooko berdasarkan SK Kakanwil Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Jawa Timur nomor 36603/IO4/PP/2000 tanggal 11 April 2000 atas nama Wartini, Duplikat Kutipan

• Bahwa permasalahan manipulasi status Penggugat hal itu telah diambiltindakan oleh Kakanwil Departemen Perdagangan waktu itu, berupapenonaktifan Penggugat dari tugastugas Kemetrologian (Surat KakanwilDepartemen Perdagangan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 179/Kwdp11/1.2/XI/95/Rhs tanggal 14 Nopember 1995 terlampir).

  Namun kemudiansudah diklarifikasi oleh Kakanwil Departemen Perindustrian danPerdagangan Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Pernyataan PelantikanNomor : 1218/Kwdp11/1.2/IX/96 tanggal 19 September 1996 (terlampir). Halini secara tersirat sudah merupakan pencabutan/pengklarifikasian masalahmanipulasi status Penggugat sewaktu melamar pekerjaan sudah dianggapselesai ;3.

• Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian DanPenanganan Kasus Pertanahan menyatakan sebagai berikut1 Proses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untukmelaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/permohonan pihak yangberkepentingan; 2 Surat permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hakatas tanah guna melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap, diajukan kepada Kakan atau Kakanwil

  dalamsengketa in litis Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempedomani ketentuanPasal 73, 74, dan 75 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 3Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan,yang mengatur :Pasal 73 $$ 9 nnn nnn nnn(1) Pemutusan hubungan hukum atau pembatalan hak atas tanah atau pembatalandata pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala BPN(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkankepada Deputi dan Kakanwil

  .(3) Prosedur dan tata cara pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Deputiditetapkan dengan Keputusan Kepala BPN RI.(4) Pelimpahan kewenangan Kepala BPN RI kepada Kakanwil sebagaimanadimaksud dalam Pasal 74.Pasal 74: 22222222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn eneKakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan:a.

  Keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannyadilimpahkan kepada Kakan dan Kakanwil, untuk melaksanakan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;c. Hak milik atas satuan rumah susun untuk melaksanakan putusan pengadilanyang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; dand.

  BadanPertanahan Provinsi Sulawesi Selatan berkoordinasi dengan Badan PertanahanNasional Republik Indonesia oleh karena penerbitan obyek sengketa in Litis,Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan bertindak atas namahal.39 dari 51 hal.

• Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian Agama Provinsi JawaBarat Nomor : Kw.

  Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian Agama Provinsi JawaBarat Nomor: Kw.

  Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil Kementrian Agama Provinsi JawaBarat Nomor :Kw.

  SMP SF At Taqwa mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 16.726.500, (enambelas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk siswasebanyak 189 (seratus delapan puluh Sembilan) orang.= berdasarkan Surat Keputusan KaKanwil Kementrian Agama Provinsi JawaBarat Nomor : Kw.

• WPJ.24/2012 tanggal 24 Februari 2012tersebut di atas, Pemohon Banding telah memberikan tanggapan yangmenyetujui seluruh hasil penelitian keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00113/207/09/641/11 tanggal4 Januari 2011 yang diterima oleh Kanwil DJP Jawa Timur II;Bahwa pada tanggal 8 Maret 2012, Pemohon Banding telah menghadiri rapatpembahasan akhir hasil penelitian keberatan sesuai SPUH tersebut;Bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil

  Namun di tengahtengah proses pembahasan,Kakanwil juga mengundang Kepala KPP Madya Sidoarjo (Bapak Rudi GunawanBastari) beserta Pemeriksa Pajak (lbu Naily Sukda) yang notabene merupakanpihak yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menjadi sengketa.Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Rapat Pembahasan Akhiratas Penelitian Keberatan yang melibatkan pihak KPP Madya Sidoarjo;Bahwa Kakanwil tidak dapat menjaga profesionalisme dan independensinyaHalaman 3 dari 31 halaman Putusan

  Nomor 10/B/PK/PJK/2016serta telah bertindak di luar yang semestinya dengan mengijinkan intervensi daripihak KPP Madya Sidoarjo yang tentunya membela dirinya yang mana telahmenyebabkan Kanwil DJP Jawa Timur Il menjadi tidak objektif dan hanyamemihak pendapat KPP Madya Sidoarjo (Pihak Pemeriksa) dalam mengambilkeputusan;Bahwa hal ini terbukti dengan permohonan Pemohon Banding yang telahdikabulkan sebelumnya melalui SPUH dan ditandatangani oleh Kakanwil,Kepala Bidang PKB dan seluruh tim PKB, namun

  kemudian tibatiba mengubahkeputusannya menjadi menolak seluruh permohonan keberatan PemohonBanding;Bahwa Kakanwil menganggap remeh arti penting dari surat resmi yang telahditandatanganinya dan telah disampaikan kepada Pemohon Banding dengannomor surat resmi, sehingga Pemohon Banding merasa dipermainkan dandilecehkan oleh Kakanwil karena tindakan sewenangwenangnya sangat tidaksesuai dengan aturan yang berlaku;Bahwa pada tanggal 15 Maret 2012, Pemohon Banding kemudian menerimaSurat Nomor S968/WPJ.24