KOALISI LSM DANPENGACARAPENEGAK HUKUM DAN KEBENARAN yang berkantor di Jl.Wonodri Kopen Timur III/4 Semarang, berdasarkan Surat Penunjukan PenasehatHukum No.759/Pen.Pid.

prinsipprinsip pengelolaan lingkunganhidup sesuai dengan amanah UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dengan demikiankapasitas hukum dari Penggugat harus dibuktikan lebih dulu sesuaidengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup sebelum diperiksanya pokok perkara terhadap perkaraa quo; Bahwa selain itu, kapasitas dari Penggugat pun masih sangat diragukankarena dari somasi yang diterima oleh Tergugat, somasi diajukan olehTim Koalisi

Tripa (TKPRT) dan Forum TataruangSumatera (For Trust) yang ditujukan kepada Gubernur Aceh pada tanggal24 Oktober 2011 bukan merupakan upaya penyelesaian sengketa di luarPengadilan yang dilakukan oleh Penggugat, karena yang mengajukansomasi bukan Penggugat, namun demikian Tergugat dengan itikad baiktelah menanggapi somasi tersebut dengan suratnya Nomor 522/33369tanggal 2 Nopember 2011 untuk melakukan pengkajian dan evaluasisecara tehnis terhadap objek gugatan yang tembusannya disampaikankepada Tim Koalisi

Aburizal Bakrie untukmengambil kebijakan dan menentukan koalisi dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun2014 guna mendukung pencalonannya sebagai Presiden atau Wakil Presiden.Dengan demikian, oleh karena Ir. H.

penentuankoalisi Partai Golkar dengan partai politik yang mendukung pemenangan pasanganPrabowo SubiantoHatta Rajasa dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014.Bahwa Keputusan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS)VI Partai Golkar Tahun2014, tidak pernah memutuskan/menetapkan mengenai arah kebijakan Partai Golkaruntuk bekerjasama dan berkoalisi dengan partai politik yang mendukung pemenanganpasangan Prabowo SubiantoHatta Rajasa dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun2014.113 Bahwa keputusan mengenai kerjasama dan koalisi

,M.H. dan RIZKI Kurniasari, S.H. keduanya Advokat pada kantor LembagaBantuan Hukum, Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum danKebenaran Beralamat di Jalan Wonodri Kopen Ill/ No.4, Kota Semarang,berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 05 Maret 2019;Halaman 17 dari 12 halaman Putusan Nomor. 225/PID/2019/PT SMG.Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengahtanggal 22 Juli 2019 Nomor 225/PID/2019/PT SMG serta berkas perkaraPengadilan Negeri Semarang Nomor

menetapkanPasangan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebagaiPasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilihan UmumKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sorong tahun2012, yang tertuang dalam SK KPU Kota Sorong Nomr 23 Tahun2012; Pasal 46 ayat (2) yakni: wana nnn nnn nanan nnn nnn nnn n enn ne anne e Pada tanggal 08 Februari 2012 Tergugat (KPU Kota Sorong)memnyampaikan hasil penetapan pasangan calon yang lolosverifikasi berupa SK KPU Kota Sorong Nomor 23 Tahun 2012kepada masingmasing Pasangan Calon,Tim Koalisi

Kota Sorong Tahun 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya); Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota SorongNomor: 23 Tahun 2012 yaitu: Hasil Penelitian dan VerifikasBerkas Pasangan Calon dari Partai/Gabungan Partai PolitiPemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sorong periode20122017, (fotokopi sesuai dengan aslinya);aNv Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong No. 19BA/II/2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya); Tanda Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong kepadKetua Tim Koalisi

Tergugat baru menyampaikan objek sengketa kepadaPara Penggugat pada tanggal 8 Februari 2012 yang seharusnyadiumumkan oleh Tergugat sejak hasil pleno Tergugat pada tangal 4Februari 2012 ; Menimbang, bahwa terhadap dalildalil tersebut Tergugat dalamjawabannya telah membantah dengan menyatakan Tergugat telahmemberikan kepada masingmasing Pasangan Calon hasil penelitiandan verifikasi berkenaan dengan Parpol pengusungnya masingmasingdan pemberitahuan Tergugat kepada masingmasing Pasangan Calon,46Tim Koalisi

PERTAMA : sebelum terjadi peristiwa pidana pencemaran nama baikKapolres Yapen ada peristiwa proses politik pilkada yang terjadi diKabupaten Kepulauan Yapen;Konteks KEDUA: ada juga *temuan peristiwa pidana pemilu dalamproses Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, yakni ditemukannyapengambilan formolir C1 berhologram,oleh salah satu anggota KPU Yapen,dengan tidak sesuai prosedur tahapan suatu proses Pilkada yang benarmenurut peraturan perundangan Pilkada (UU No.10 tahun 2016 dan aturanturunannya) oleh Tim Koalisi

DARIKORBAN;Terdakwa melalui kuasanya dalam persidangan menghadirkan 2 (dua)4.1.Orang saksi meringankan, yaitu saksi OTHER IZAK MAAY alias Oter dansaksi HEROL MANO alias HEROL, kedua saksi tersebut bersamasamapada prinsipnya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut :Bahwa baik saksi Other Maay maupun Herol Mano, telah mengenaldan berteman dengan terdakwa sejak masa Pilkada BupatiWakilBupati Kabupaten Kepulauan Yapen dimulai;Bahwa kedua saksi tersebut samasama dengan terdakwa adalahanggota Koalisi

menyatakanbahwa saksi menggunakan pakaian baju kaos kemeja (berkerah),berwarna orange, bercelana panjang, dan bertopi warna gelap.Bahwa keterangan tersebut salah dan tidak benar sesuai faktanya.Bahwa baik di Anotaurei ataupun selama di Polres, terdakwa tidakpernah mengucapkan katakata atau kalimat penghinaansebagaimana dakwaan Penuntut Umum bahwa Kapolres dan KPUsudah makan uang itu...Dan bahwa tuduhan saksi korban (Kapolres) sangat irasional atautidak masuk akal sehat, karena yang terdakwa dan tim koalisi

., MHum Advokat/Penasehat Hukumpada YAYASAN KOALISI PEREMPUAN RONGGOLAWETUBAN yang berkantor Hukum di JI.

YUSUFBACHTIYAR, SH.I para Advokat/Pengacara KPR Tuban yangberalamatkan Kantor Koalisi Perempuan Ronggolawe Tuban Jl.Delima No. 1926 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban,Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat;MelawanXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang,tempat tinggal di Dusun XXX RT.0O1 RW. 01 Desa XXXKecamatan XXX Kabupaten Tuban, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari suratsurat perkara; Setelah mendengar kedua belah pihak beperkara dan

., Advokat/Pengacara padaLembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum danKebenaran yang beralamat di Jalan Wonodri Kopen Timur Ill No. 04Semarang, berdasarkan Surat Kuasa masingmasing tertanggal 5 April 2018;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:Telah membaca:1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 23Juli 2018 Nomor: 183/Pid.Sus/2018/PT SMG tentang penunjukanMajelis Hakim;2.

Sirait, SH.Andi Asmoroputro, SH.woo fF OP =Arifin Singawijaya, SH.Masingmasing adalah Advokat, Warga NegaraIndonesia, yang tergabung dalam Koalisi PembelaPedagang Pasar Tanah Abang (KP3TA), beralamat diLBH Jakarta, Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta Pusat,untuk bertindak baik sendirisendiri maupun bersamasama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2Januari 2008 ;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaPembanding ;melawan:Hal. 2 dari 13 hal. Put.

dan Ruman Tumbo, dimanapasangan tersebut pada surat pencalonan Nomor 04/DPPP/SP/KRB/KABNNK/X1/2010 tertanggal 7 November 2010 tercantum nama Partai Hanura sebagaipendukung pasangan tersebut namun tidak ditandatangani oleh Ketua danSekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Nunukan sehingga dapat diartikansebagaimana dilihat pada Surat Pencalonan Nomor 04/DPPP/SPKRB/KABNNK/X1/2010, tanggal 7 November 2010 tentang Pengajuan Calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Koalisi

Thomas Alfa Edison, MM. dan RumanTumbo, SH. telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Koalisi RakyatBersatu (KRB) termasuk Partai PAN didalamnya, sebagai calon Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Nunukan Tahun 2011; Bahwa Novum yang diajukan juga tidak menunjukkan bahwa PAN telah menarikdukungannya terhadap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut2627diatas, suratsurat tersebut lebih menunjukkan kepada terjadinya sengketakepengurusan dalam Internal Partai PAN, bukan merupakan

ARIS SOETIONO, SH. dari LembagaBantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jl.Wonodri Kopen Timur Ill No. 4 Semarang;Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca semua surat terkait perkara aquo.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa.Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkaraaquo berjalan.Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada intinyasebagai berikut :PERTAMA :Bahwa terdakwa DITA ARIF PRASTYO Als.

MH,dari Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum danKebenaran, alamat : Jalasn Wonodri Kopen Timur Ill No. 04, Kota Semarang,berdasarkan Penetapan 483/Pen.Pid/Sus/2017/PN Smg.Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakanmengerti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan Surat Tuntutan PenuntutUmum terhadap terdakwa, pada intinya sebagai berikut :MENUNTUT1.

ARIFINSUYANTO , SH.MH ,RIZKY TAMELAH ,SH.MH advokat yang berkantor di Lembaga BantuanHukum Koalisi LSM dan Pengacara , berkantor di JIn.

Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita di kantorsekretariat Koalisi Ormas Dayak, terdakwa . EDITIA membagi uang Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada sdr . ASEP sebesar Rp. 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah), sdr. LIGUN sebesar Rp. 500.000 (lima ratusribu rupiah), sdr . AHUI EFENDI sebesar Rp. 500.000 (lima ratus riburupiah), sdr . RISKI sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah),sdr .

Bahwa Pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 19.00 wita dikantor sekretariat Koalisi Ormas Dayak, terdakwa I. EDITIA membagiuang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada sdr . ASEP sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sdr. LIGUN sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sdr . AHUI EFENDI sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), sdr . RISKI sebesar Rp. 250.000 (duaratus lima puluh ribu rupiah), sdr . PEN sebesar Rp. 250.000 (dua ratuslima puluh ribu rupiah), sdr.

La Hamsidi; Surat Pernyataan Penarikan Dukungan Politik Nomor : 01/GAB.DPD/II/2011 tanggal 23 Februari 2011; Berita Acara Penetapan pasangan calon Walikota Ambon Tahun 2011; Berita Acara Hasil Verifikasi Pencalonan dan Persyaratan Calon walikotadan Wakil Walikota Ambon tahun 2011; Kwitansi Tanda Terima uang dari Korban sebesar Rp 52.500.000, tanggal02 November 2010; Kwitansi Tanda Terima Uang dari Sdr Tan Ronaldo sebesarRp10.000.000,00 tanggal 04 Januari 2011; Daftar tanda Tangan Biaya Transport Koalisi

;Kesemuanya Advokat, beralamat di Jalan Sidomulyo NomorNO A PF WON >=26, Kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Cibeunying Kaler, KotaBandung, Jawa Barat, 40123, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 14 Juni 2016;KOALISI RAKYAT UNTUK HAK ATAS AIR, tempatkedudukan di Jalan Saleh Abud Nomor 18 19, Otista,Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh:1).

Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, dengan akta pendirian yangdisahkan oleh Notaris Arman Lany, S.H. (Bukti P12) denganpengesahan oleh Menteri Hukum ~ dan HAM Nomor:AHU3117.AH.01.02 Tahun 2008. Koalisi Rakyat Untuk Hak Atas Airberalamat di Jalan Saleh Abud Nomor 1819, Otista, Jakarta Timur;6. Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia(Indonesian Center for Environmental Law) dengan Akta PendirianYayasan yang disahkan oleh Notaris H.

Yayasan Kruha (Koalisi Hak Rakyat Atas Air);17.23. Bahwa Yayasan Kruha adalah organisasi nirlaba yangdidirkan berdasarkan Akta Notaris Nomor 05 tertanggal 26Juni 2008 oleh Notaris Arman Lany, berbentuk badan hukumYayasan (Bukti P12).;17.24. Yayasan Kruha telah didaftarkan dan disahkan sebagaiorganisasi berbentuk Yayasan ke Kementerian Hukum danHAM DirektoratJenderal Administrasi Hukum umumberdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU3117.AH.01.02Tahun 2008 tertanggal 15 Juli 2008.

Rakyat atas Hak atas Air(KRUHA) yang disahkan oleh Notaris Arman Lany, S.H. pada tanggal 26Juni 2008 dan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Koalisi Rakyat atasHak atas Air (KRUHA) oleh Menteri Hukum dan HAM Nomor: AHU3117.AH.01.02 Tahun 2008 (Bukti P13);Foto copy UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaandan Perlindungan Lingkungan Hidup Pasal 31, Pasal 36 ayat (1), 37 ayat(1), 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 109, Pasal 111 ayat (1) dan (2),Pasal 1 angka 11, Pasal 26 ayat (1) dan

hidup yang tinggi dalamkehidupan yang selaras dengan alam, bidang kegiatan perkumpulampembangunan berkelanjutan (lingkungan hidup), dan Pasal 5 menyatakan :untuk mencapai maksud dan tujuan perkumpulan ini akan melakukanberbagai usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum, maksuddan tujuan perkumpulan, yaitu dengan membantu dan mendukungmasyarakat dalam memahami menerapkan sesuatu gaya hidup organisdan mencapai kwalitas hidup yang tinggi melalui gaya hidup ramahlingkungan;Yayasan Kruha (Koalisi

REZKY TAMELAH, SH.MH , Advokat dan Penasehat Hukum padaLembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara, berkantor di JI.Wonod riKopen Timur no.54 Semarang , berdasarkan surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2018 ;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah memperhatikan :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9052018,Nomor 283/Pid.Sus/2018/PN.Smg.tentang penunjukkan Majelis Hakim yangmengadili perkara iniHalaman 1 dari 12 Putusan nomer 203/Pid/Sus/2018/PN.Smg.2.

Pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Direktur(Bagian Pengurus Harian) Lembaga Riset PATTIRO (Pusat Telaah danInformasi Regional) Provinsi Banten, yang bergerak di bidang riset danadvokasi massa, merupakan lembaga NGO (Non Government Organization);Di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:worees= Bahwa Saksi saat ini bekerja di lembaga NGO Pattiro, dan Pattiroberdiri sejak tahun 1999, tapi untuk Pattiro Banten berdiri sejak tahun 2005;Bahwa Saksi dari Pattiro Banten yang bergabung dari koalisi

FOINI(Freedom Of Information Network Indonesia), yaitu koalisi NGO seluruhIndonesia yang bertugas mengawal seluruh keterbukaan informasi publikdan koalisi ini pula yang mengusung UndangUndang KeterbukaanInformasi Publik.

,M.Hum.Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor hukum padaYAYASAN KOALISI PEREMPUAN RONGGOLAWE TUBANBerkedudukan di JL.KH.Wahab Khasbullah No.79 Dsn.

Penggugat telah mendaftar sebagai Calon Walikota di Koalisi GerindraPAN dan Koalisi Tugu Muda (DemokratPKSGolkar) sehinggaberlawanan sikap dengan kebijakan Partai NasDem serta tidak terlibataktif dalam rangka pelaksanaan kampanye Pilkada Kota Semarang;6.