., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara &Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 192/PDT/2020/PT MTRKonsultan Hukum KOMNAS HAM SUDIRMAN, SH. MH. & Partneryang beralamat di JI.

,M.H. selaku Kepala Unit V PPA dengan mencantumkan pula No.contactyang dapat dihubungi: 081381883339, Brigadir XXXXXX selaku PenyidikPembantu.Atas kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut Penggugat jugamelaporkan kepada Komnas Perempuan dan laporan tertulis saya di terimaoleh Komnas Perempuan pada tanggal 26 September 2012 hal iniPenggugat lakukan agar terjadi proses yang sungguhsungguh demitegaknya hukum berdasar nilainilai keadillan;5) cara kehidupan Penggugat yang semakin kacau kehidupan

bertanggung jawab dalammenafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terjadilahpertengkaran, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugathamil 6 bulan, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersamalagi;5 Bahwa dari perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab menafkahi kebutuhananak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengadukan Tergugat ke KomisiPerlindungan anak dengan nomor 042/PFP/KPAIDSU/IV/2013 pada tanggal 4April 2013, setelah Tergugat dipanggil Komnas

Adrari, umur 48 tahun, agama islam, pekerjaanAnggota Komnas BKPU, tempat kediaman Desa PasongsonganKecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dibawah sumpahnyamemberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalahTetangga Pemohon ; Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sahmenikah pada tanggal 25 Desember 1996, Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersamadi rumah orang tua Termohon kurang lebih selama 23 tahun dan dandikaruniai

Karena sejak kejdian tersebut Penggugatharus mengeluarkan biaya untuk memperjuangkan hak Penggugat baikdengan melaporkan kejadian tersebut ke pihakpihak terkait seperti PropamMabes Polri, Ombudsman, KOMNAS Perempuan dan lembaga lainnya. Yangmana perlu biaya atas emua tindakan tersebut.

Laporan Polisi terlampir (bukti No: 13);MELAPOR KE KOMNAS HAMKarena Penggugat/Pemohon Kasasi sering mengalami perlakuan yang tidakmenyenangkan maka menjaga kemungkinan yang lebih buruk Penggugat/Pemohon Kasasi melapor kepada Komnas HAM Provinsi Sumbar diPadang;Komnas HAM telah menyurati Tergugat , Polisi setempat dan lainnya, telahmemberikan klarifikasi: Bahwa apabila tanah obyek perkara dapat dibuktikansebagai milik yang sah Penggugat/Pemohon Kasasi maka tindakanpelarangan penjualan ini merupakan

No.337/PDT/2016/PT.DKI26.2/.Transmigrasi, Gubernur Bank Indonesia dan beberapa pimpinan RedaksiMedia Cetak dan Elektronik sebagai usaha untuk mencari keadilan;Bahwa dari sekian banyak surat pengaduan yang telah dikirimkan, hanyabeberapa yang mendapat tanggapan, namun itupun belum membuahkanhasil seperti yang diharapkan, diantaranya KOMNAS HAM melalui suratNomor: 2.269/K/PMT/IX/2013, tanggal 3 September 2013, perihal:Permintaan Penjelasan Tentang Hak Pensiun Sdr.

Sehingga kehilanganhakhak pensiunnya.Berdasarkan keempat fakta tersebut diatas, KOMNAS HAM RImempertanyakan dan meminta penjelaan secara tertuls kepada GubernurBank Indonesia, mengenai:1. Foto copy putusan pengadilan yang menyatakan pengadu (RAMLAN)melakukan kesalah yang merugikan Bank Indonesia.2. Tanggapan Gubernur Indonesia atas kesaksian sahabat pengadubahwa telah dianiaya dalam penyelesaian dengan Bank Indonesia.3.

Apakah benar surat permohonan pemberhentian dengan hormatditandatangani oleh RAMLAN dibaweh tekananBahwa namun demikian sampai saat ini, sepanjang pengetahuan dari ParaPENGGUGAT, TERGUGAT belum pernah memberikan jawaban secaratertulis atau klarifikasi atas Surat KOMNAS HAM RI dimaksud.Bahwa selanjutnya tanggapan juga diberikan oleh Mahkamah Konstitusi(MK) RI melalui Surat Nomor: 2425/HP.00.000/07/2012, tanggal 24 Juli2012, yang ditandatangani oleh Budi A. Djohari selaku Plt.

Namunsebagaimana surat KOMNAS HAM RI dimaksud diatas, Bank Indonesia (incasu Para TERGUGAT) tetap tidak memberikan tanggapan positif.

. : 05/kbj/III/2013 perihal kronologis duduk persoalan pengembaliansiswa mengirimkan ke Komnas Perlindungan Anak di Jakarta, GubernurNTT dan berbagai pihak untuk dapat mendukung Penggugat dan anak JeniKristiani Sereh, tanggal 5 April 2013 Komnas Perlindungan Anak Indonesia(KPAI) bersurat kepada Tergugat dengan surat No.136/Komnaspa/IV/2013 perihal mohon untuk menerima kembali anakPenggugat, tanggal 8 April 2013 Tergugat menanggapi surat dari KPAIdengan No. : 422/90/SMA.2/IV/2013 perihal menanggapi

Komisi Nasional HakAsasi Nasional (KomnasHAM)/ = UndangundangNomor 39 Tahun 1999tentang Hak AsasiManusia (Bukti P7)Pasal 85(1)Pemberhentian Komnas HAM. dilakukanberdasarkan keputusan Sidang Paripurnadan diberitahukan kepada DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia sertaditetapkan dengan Keputusan Presiden.Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu. sebagai anggota karena:a. meninggal dunia;b. atas permintaan sendiri;c. sakit jasmani ataumengakibatkan anggotamenjalankan tugas selama 1secara terus menerus.rohani

yangtidak dapattahund. dipidana karena bersalah melakukantindak pidana kejahatan; ataue. melakukan perbuatan tercela atau halhal lain yang terputus oleh sidangParipurna karena mencemarkanmartabat dan reputasi; dan ataumengurangi kemandirian dan kredibilitasdalam Komnas HAM.

2002 hanya berlaku bagi Pimpinan KPK, yakniketika orangorang yang menjabat Pimpinan KPK itu dinyatakan statusnyasebagai terdakwa akan berhenti atau diberhentikan.Sebaliknya prinsip pra duga tidak bersalah justru dianut olehberbagai undangundang yang mengatur lembaga atau badanbadan negaralainnya, yakni UU Nomor 24 Tahun 20023 tentang Mahkamah Konstitusi,30UndangUndang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan, UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, yakni Pemberhentian Komnas

diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlakusurut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaanapa pun dan oleh siapa pun.Asas pra duga bersalah yang dianut oleh Pasal 32 ayat (1) huruf cUU 30/2002 sesungguhnya mengandung sebuah keniscayaan menujukeadaan diskriminatif dan kesewenangwenangan dimana orangorang darikategori yang sama, yakni para pejabat negara seperti, antara lain paraHakim Konstitusi, para anggota Komnas

Pasal 85 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak AsasiManusia, Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karenadipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan. Pasal 10 ayat (4)dari UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Anggota KomisiPenyiaran Indonesia berhenti karena dipidana penjara berdasarkan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pamada Jaya/Turut Tergugatyang diketahui/disetujui oleh Pihak Tergugat sendiri ;14.Bahwa atas dasar point 10 tersebut diatas, maka Para Penggugat mencobameminta perlindungan dan bantuan kepada pihak Komisi Nasional HakAsasi Manusia (KOMNAS HAM) Indonesia yang berkedudukan di JalanLatuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat untuk memfasilitasi pertemuanantara Para Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat Il (Bukti P14) ;15.Bahwa kemudian usaha Para Penggugat untuk bertemu (musyawarah)dengan Para Tergugat

dan Tergugat Il terwujud dimana pada Tanggal 15April 2009 dilakukan pertemuan antara Perwakilan Para Penggugat denganPerwakilan Pihak Tergugat , Pihak Tergugat Il dan Pihak KOMNAS HAM diKantor Tergugat , dimana di dalam pertemuan tersebut dituangkan dalambentuk Notulensi Pertemuan Antara Paguyuban Pedagang Pasar Ciampea,PD Pasar Tohaga, PEMDA Kabupaten Bogor dan KOMNAS HAM yangsalah satu butir isinya adalah Para Pihak (Pedagang dan PD Pasar Tohaga)akan menjadikan Pasar lama Ciampea dalam status

BuktiP : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilu) PILKADAINDEPENDEN' No. 016/KNPI/Int/IX/2009 perihal pengantarditujukan kepada Sdr.ALPIUS PAKAGE, BA Ketua Komnas PemiluPilkada Independen Provinsi dan Ketua Komnas Pemilu PilkadaIndependen Provinsi Papua tertanggal 16 September 2009.(Fotocopy sesuai dengan fotocopynya); 15.

BuktiP : Pimpinan Pusat Komisi Nasional Pemilu) PILKADAINDEPENDEN No. 015/KNPI/Int/IX/2009 perihal Instruksi ditujukankepada Ketua Komnas Pemilu Pilkada Independen Provinsi danKetua Komnas Pemilu Pilkada Independen Kabupaten/Kota diseluruh indonesia tertanggal 17 September 2009. (Fotocopysesuai dengan fotocopynya);16. BuktiP : Komisi Nasional Pemilihan Umum Kepala DaerahINDEPENDEN No. 0105/eks.

sebagai ras keturunan Cina atau non pribumi, padahal PemohonKeberatan adalah Warga Negara Indonesia sejak lahir, merupakan bagianbangsa dan rakyat Indonesia, bahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diYogyakarta yang merupakan bagian dari Indonesia (bukti P3);Bahwa tidak hanya Pemohon Keberatan yang dirugikan dengan adanyaInstruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975, bahkan sudahada orang lain yang melaporkannya ke Presiden Republik Indonesia dan keKomisi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas

HAM) agarInstruksi Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975 dicabut,sebagaimana dalam Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatertanggal 16 November 2011 Nomor 4325/016300/XI/2011 (bukti P4) danSurat Komnas HAM tertanggal 11 Agustus 2014 Nomor037/R/Mediasi/VIII/2014 (bukti P5), namun nyatanya rekomendasipencabutan dari Komnas HAM tidak digubris oleh Termohon dan herannyaHalaman 2 dari 29 halaman.

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya(bukti T1);Asli Surat No.KK.11.34.01/PW.00/141/7982/TP/ 2010 tanggal 18 Oktober 2010, dariKepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pekalongan Barat, diperiksa oleh majelishakim (bukti T2);Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol : STPL/106/XII/SPK, dari Ka SPKPolresta Pekalongan, tanggal 22 Desember 2009, tidak dinazegelen serta tidakdicocokkan dengan aslinya (bukti T3);Fotokopi Surat yang telah dibuat tanggal 27 Februari 2010 oleh Termohon, danditujukan kepada Komnas

Fotokopi Surat yang telah dibuat tanggal 27 Februari 2010 oleh Terrmohon, danditujukan kepada Komnas Perlindungan Anak Indonesia di Jakarta, tidak dinazegelenserta tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T5);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, termohon telah menghadirkansaksisaksinya di depan persidangan, yaitu :leSAKSI T1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha pengeringan ikan asin,tempat tinggal di Bina Griya, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, KotaPekalongan, dan

Sehubungan dengan halin) Penggugat telah berkonsultasi dengan bagian Pengaduanmasyarakat di Komisi Perlindungan Anak di Jakarta, Komisi NasionalAnti Kekerasan Terhadap Perempuan ( Komnas Perempuan ) di Jakarta,Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan AnakRepublik Indonesia di Jakarta yang mengemukakan alasan Pengaduansebagai berikut :e Sdr Robian Romer sebagai suami yang sah/ anggota Polri telahmelanggar Hak Azazi Manusia ( HAM ) serta Hukum Perkawinandengan menelantarkan isterinya Selvia

Hal ini perlu diberi sangsi yang tegas dantindakan nyata dari Kepolisian.11.Bahwa Adapun maksud dan tujuan utama dari laporan ini sekaliguspermohonan Perlindungan Hukum ke Komisi Perlindungan AnakIndonesia ( K PAI), Komnas Perempuan , Kementerian PemberdayaanPerempuan dan Anak Indonesia tersebut adalah sebagai berikut:Mohon Bantuan dan Perlindungan Hukum, Tuntutan Hak ,Kewajiban, Pengawasan dan menindak lanjuti proses permohonancerai sdr .Robian Romer sebagai anggota Polri dengan suratpermohonan

Almarhum baby AHTAR PUTRA MILANO, Penggugatmendapat kabar yang mana Tergugat telah menikah dengan perempuanLIZA YOLANDA di Kelurahan Pengambiran Kecamatan Lubuk BegalungKota Padang, yang mana pernikahan tersebut dilakukan secara dibawahtangan/ Nikah Siri salah satu saksi pernikahannya adalah mamak dari LIZAYOLANDA tersebut;Bahwa dengan adanya perbuatan dari Wanita ............ tersebut menganggurumah tangga Penggugat, maka Penggugat membuat laporan dan pergi KeKENTON ats casas as arms / Kantor KOMNAS

SIk14.15.16.Bahwa Tanggal 31 Maret 2019 Tergugat telahmenjatuhkan/mengingkrarkan TALAK 1 terhadap Penggugat dan Haltersebut diperkuat oleh Tergugat dengan membuat dan menandatanganiSurat Pernyataan TALAK dengan bermaterai cukup tertanggal O02 April2019, sedangkan posisi Penggugat tanggal tersebut berada di JakartaTimur dalam hal pengaduan ke kantor Komnas HAM RI ;Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Tergugattelah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugatsebanyak 5

Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi Nikah Nomor02/KOMNAS PA.

langsung diserahkan kepada saksi MasudHalaman8s dari 30Halaman Putusan Nomor 112/PID/2018/PTKDI.di dalam kamar dan selanjutnya saksi ma,sud membawa uang sebesarRp 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah) ke ruangan tengah dan saksiMasud menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ARI BIN HASIMdan pada saat itu terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan kepada saksiMasuddengan berkata :jangan bilangbilang, kita saling menjaga,kemudian terdakwa II ARI BIN HASIM menyodorkan blangko laporankhusus APBN Dana Desa Komnas

langsung pergi dan kembali denganmembawa uang tersebut dan langsung diserahkan kepada saksi Masuddi dalam kamar dan selanjutnya saksi ma,sud membawa uang sebesarRp 20.000.000; (Dua puluh juta rupiah) ke ruangan tengah dan saksiMasud menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa II ARI BIN HASIMdan pada saat itu terdakwa II ARI BIN HASIM mengatakan kepada saksiMasuddengan berkata :jangan bilangbilang, kita saling menjaga,kemudian terdakwa II ARI BIN HASIM menyodorkan blangko laporankhusus APBN Dana Desa Komnas

Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017 kuasapara Pekerja mengirimkan surat kepada Ketua Komnas Ham RepublikIndonesia perihal laporan dan pengaduan, akan halnya surat laporan danpengaduan itu sendiri telah mendapat tanggapan dimana SubkomisiPenegakkan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 Januari 2018 telahmengirimkan surat kepada Direktur Utama PT. Asuransi Jiwa Kresnaperihal permintaan penjelasan atas pengaduan dugaan pemberhentiansepihak Sdr.

Keinginan untuk melunasi hutangnya tersebut di tunjukan pada Tanggal 21 November2015 dirinya telah meminta tolong pada KOMNAS PKPU MALANG JAWA TIMURmelalui POS PENGADUAN yang ada di Tegal untuk dimediasikan Kepadapihak PT.BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk KCPUMK Slawiyang beralamat di JI. Mayjen Sutoyo No. 35A Slawi dengan maksud untuk memintaPengurangan dalam Pelunasan / Penyelesaian Hutangnya.Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.G/2016/PN.Slw5.

dan adalah tanah darat/pekarangan,karena itu harus dibayar sesuai surat Bukti P.19, P.20 dan sesuaipetunjuk Komnas HAM surat Bukti P.15, yaitu sebesar Rop1.000.000,00(satu juga rupiah) per m2;Tergugat berpendapat bahwa tanah Penggugat adalah tanah sawah,sebenarnya pendapat Tergugat dilatarbelakangi oleh adanyapermintaan fee dari oknum Tim Verifikasi Badan Pelaksana BPLS.Mohon dibaca surat Bukti P.21 butir Nomor 1 huruf ad dan surat buktiP.23 pada huruf C halaman 4;Pada waktu penyerahan berkas (September

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor230/209B/1989;Bukti P10 yaitu Pengumuman Nomor 549/179/KPSM tanggal 1131989;Bukti P13 yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor128/Pdt.P/2010/PN.Sdo tanggal 12 Agustus 2010;Bukti P14 yaitu Kesepakatan Bersama tanggal 22 Februari 2011;Bukti P15 yaitu Rekomendasi Komnas HAM Nomor 024/R/Mediasi/V/2011 tanggal 5 Mei 2011;Bukti P16 yaitu Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007;Bukti P17 yaitu Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008;Bukti P18 yaitu Kep.

No. 3162 K/Pdt/2014 Bukti P23 yaitu Surat Nomor 157/P/KHAA/XI/201 1; Bukti P24 yaitu Surat Nomor 097/P/KHAA/I/201 1; Bukti P25 yaitu Surat Nomor 015/P/KHAA/I/201 2; Bukti P26 yaitu tanda terima berkas tertulis; Bukti P27 yaitu Surat Komnas HAM Nomor 199/K/Mediasi/VIII/201 1tanggal 9 Agustus 2011; Bukti P28 yaitu Surat Komnas HAM Nomor 237/K/Mediasi/X/201 1tanggal 7 Oktober 2011;Kekuatan pembuktian suatu bukti tertulis terletak pada akta aslinya,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata