H.MUHAMMAD BASRI, MM, Msi selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKMPropinsi Banten, baru mengesahkan Akta Pendirian Koperasil Serba Usaha (KSU)Langit Biru sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM PropinsiBanten No.: 81/ BH / XI / KUMKM / VII / 2011 tertanggal 20 Juli 2011), sesuaiLampiran persyaratan pengesahan Koperasi Serba Usaha (KSU) Langit Biru,dengan susunan kepengurusan sebagaiKetua Pengawas : INO.Ketua : AYA KOMARA.Wakil Ketua :R. PATRIOT A.

MUHAMMAD BASRI, MM, Msi selaku Kepala DinasKoperasi dan UMKM Propinsi Banten, baru mengesahkan Akta PendirianKoperasil Serba Usaha (KSU) Langit Biru sesuai Surat Keputusan KepalaDinas Koperasi dan UMKM Propinsi Banten No.: 81 / BH / XI I KUMKM /VII/ 2011 tertanggal 20 Juli 2011), sesuai Lampiran persyaratan pengesahanKoperasi Serba Usaha (KSU) Langit Biru, dengan susunan kepengurusansebagaiKetua Pengawas : INO.Ketua : JAYA KOMARA.Wakil Ketua :R. PATRIOT A.

MUHAMMAD BASRI, MM, Msi, melalui Surat Keputusan No. : 81 /BH / XI / KUMKM / VII/ 2011 tanggal 20 Juli 2011. jumlah konsumenatau investor KOPERASI LANGIT BIRU ada sekitar 125.000 (seratus duapuluh lima ribu) orang dengan jumlah investasi masuk antaraRp.800.000.000.000, (delapan ratus milyar rupiah) sampai denganRp6.000.000.000.000.

MUHAMMAD BASRI, MM, Msi, melalui Surat Keputusan No.: 81 /BH / XI / KUMKM / VII/ 2011 tanggal 20 Juli 2011. jumlah konsumenatau investor KOPERASI LANGIT BIRU ada sekitar 125.000 (seratus duapuluh lima ribu) orang dengan jumlah investasi masuk antaraRp.800.000.000.000, (delapan ratus milyar rupiah) sampai denganRp6.000.000.000.000.

2.Direktur Pembiayaan Syariah Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM)
3.Direktur Utama PT. Permodalan BMT Ventura Syari'ah
Turut Tergugat:
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur
5.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pringsewu
6.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang

tunggakan pokokKSP Sulahan tertanggal 08 Agustus 2012;Surat Permohonan dari KUD Sulahan kpd Direktur LPDB KUMKMsehubungan dengan angsuran tertanggal 14 Juni 2012;Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP Sulahan tertanggal31 Desember 2009 dari Dinas Koperasi dan UMKM PemkabBangli.Sertifikat Hasil Penilaian Kesehatan KSP/USP tertanggal 31 Maret2010 dari Dinas Koperasi UMKM Pemkab Bangli;NPWP KUD Sulahan dengan Nomor 01.111.969.0907.000tertanggal 05 November 1982;Surat Keterangan Nomor 518.01/385/KUMKM

Suparno, MS, (Bukti P17)Fotokopi : Surat Perintah TugasKepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecildan Menengah Nomor090/27/KUMKM/2010 tanggal20 Juli 2010, ( Bukti P18);4119. Fotokopi : Surat mohon izinbepergian atas nama Penggugat , (BuktiP19); dal an?20. Fotokopi i Peraturan MenteriPendidikan Nasional Nomor: 13. Tahun2007 tentang Standar KepalaSekolah/Madrasah , ( Bukti P 20);21. Fotokopi i Surat Pernyataan Rudi,aes23%24.25.26.

LD1830400032 tanggal 7 Oktober 2019,selanjutnya di beri tanda bukti T.5;Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Padt.G/2021/PN Son surat hasil kunjungan Monitoring dan Evaluasi dari LPD KUMKM,kemnetrian Koperasi dan selanjutnya di beri tanda bukti T.9;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut merupakan bukti Surattanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan sehingga sesuai Pasal 1888 BW tidakmemiliki kekeuatan pembuktian terhadap bukti surat tersebut haruslahdikesampingkan;Menimbang

Asli Neraca konsolidasi dan Laporan Laba Rugi tanggal 30 Juni 2011;

Oktober 2015, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut :A OBJEK SENGKETASurat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I.No.14/KEP/M.KUKM/VIII/2015 tentang Pemberhentian dan PengangkatanKetua dan Anggota Dewan Pengawas Pada Lembaga Pengelola Dana BergulirKoperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tanggal 25 Agustus 2015;B TENGGANG WAKTUBahwa Penggugat menerima Surat Keputusan Objek Sengketa melaluiLembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (LPDB KUMKM

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar KSP Berkah Bahari mengesahkan perubahan anggaran dasar Koperasi Simpan Pinjam Berkah Bahari Badan Hukum Nomor : 376/BH/KDK.2022/VIII/2001 tanggal 13-08-2001;

BERKAH BAHARI tanggal 31 Mei 2012;

Berkah Bahari Nomor : 029/A/KSP.BB/XI/2012 tanggal 05 November 2012;

: Permohonan TU, yangisinya : bahwa dalam rangka pencapaian target belanja program damkegiatan dalam DPA Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual sebagaimanaHalaman 59 dari 77 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT AMBtertuang dalam Anggaran Kas bulan Pebruari yang sudah harusdilaksanakan, namun tidak dapat dibelanjakan dengan UangPersediaan, mengingat Uang Persediaan tersebut digunakan untukmembiayai kegiatan operasional dinas dan kegiatan Peningkatan DayaSaing dan Akses Sumber Daya Produktif bagi KUMKM

: 900/47 tanggal 27 Februari 2014 kepada Kepala BPKADKota Tual, Perihal : Permohonan TU, yang isinya : dalam rangkapencapaian target belanja program dam kegiatan dalam DPA DinasKoperasi dan UKM Kota Tual sebagaimana tertuang dalam AnggaranKas bulan Pebruari yang sudah harus dilaksanakan, namun tidak dapatdibelanjakan dengan UANG PERSEDIAAN mengingat Uang Persediaantersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dinas dankegiatan Peningkatan Daya Saing dan Akses Sumber Daya Produktifbagi KUMKM

Asli Neraca konsolidasi dan Laporan Laba Rugi tanggal 30 Juni 2011;

Asli Neraca konsolidasi dan Laporan Laba Rugi tanggal 30 Juni 2011;

kesalahanTerbanding dan Turut Terbanding karena seharusnya TurutTerbandinglah yang melaporkan Perjanjian Kerja Sama antaraPembanding dengan Terbanding kepada Pamdam /BB, Kepala StafAD ataupun Menteri Keungan sebagaimana Peraturan MenteriPertahanan RI Nomor 45 Tahun 2014 angka 12, 13, 14, 15, 16, dan 17karena seharus Pimpinan Pomdam tahu mengenai persyaratan untukpemakaian aset sebagaimana keterangan saksi Jones manurung yangdiajukan oleh Terbanding;Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 dan 2 Permen KUMKM

maupun Pasal 8 huruf e, tidak memerlukan jjindari pihak manapun, (2) Untuk usaha yang dibiayai modal penyertaantetap memerlukan Ijin usaha dari instansi yang berwenang;Bahwa oleh karena perjanjian kerjasama antara Pembanding danTerbanding sebagaimana di maksud pada poin 1 dibuat dandilaksanakan berdasarkan persetujuan Komandam Pomdam 1/BB (TurutTerbanding) yang dahulu dijabat Kolonel Com Hadi Santoso S.H. makaperjanjian tersebut sah secara hukum karena telah sesuai dengan Pasal11 ayat 1 dan 2 Permen KUMKM

Perihal : Mohon Pencairan DanaTahap Ill, Periode September s/d Oktober 2015, diberi tanda bukti P21;22.Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tandabukti P21;23.Fotokopi Buku Panen Kopsen, diberi tanda bukti P23;24.Fotokopi Buku Belanja Kopsen, diberi tanda bukti P24;25.Fotokopi Penyampaian BAP Pengawas dan Tanggapan Badan PengurusTerhadap Lpaoran Pertanggungjawaban Manager KOPSEN, diberi tanda buktiP25;26.Fotokopi Tanggapan Hasil Pembinaan Dinas KUMKM Prop.

Tim Pembinaan/Pengawasan dari Dinas Koperasi Provinsi NTT padatanggal 1 Oktober 2015 sesuai Surat Pengantar Nomor : KUMKM/999/67/2015, tanggal 25 Nopember 2015, dengan temuan bahwa yang menjaditanggungjawab manager dan karyawannya adalah:e Simpanan di Bank NTT ou... eee eee RP. 7.553.000,e Daftar Inventaris.......... cece cee eee eee entree teeter AD. 6.216.000,e Piutang KNUSUS.....0. 0 tetteee AP. 424.864.045,e Sisa Kredit dari PT.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 15 ayat (8)Permenkop KUMKM RI tersebut maka pengelola koperasibertanggung jawab kepada pengurus koperasi;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 6 Permenkop danUMKM RI tersebut bahwa hubungan kerja antara pengelolakoperasi dengan pengurus adalah hubungan kerja atas dasarperikatan yang memuat paling sedikit 3 (tiga) hal yakni: (a) jangkawaktu perjanjian kerja, (0) wewenang, tanggung jawab, hak dankewajiban masingmasing pihak, dan (c) penyelesaianperselisihan;Menimbang

Analisa Yuridis (bukti P9)dan Opini Resiko (bukti P10) dan dengan memperhatikan MemorandumKomite Pinjaman/ Pembiayaan (bukti P11), Surat Pemberitahuan PersetujuanPrinsip / SP3 (bukti P12), Surat Pernyataan dari Para Tergugat (bukti P13),Surat Keputusan Direksi LPDB KUMKM (bukti P14), Surat KeteranganNotaris (P15), Surat Permohonan Pencairan (bukti P16);Menimbang, bahwa setelah adanya permohonan pencairan tersebutselanjutnya Penggugat telah mengabulkan permohonan Tergugat sesuaidengan bukti Memorandum