Ditemukan 262 data
294 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi berkerasmenyatakan bahwa Sirkuler yang dihasilkan dan/atau dibuatnya itu meskidiketahui telah melanggara ketentuan tetap hendak mempertahankannya,maka, melalui Tergugat II berkirim surat kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menyatakan menarik sirkuler a quo danmenayatakan tidak berlaku;10.
135 — 56
Sebab perbuatan Penggugat sudah sesuai dengan asasYuridis, asas kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas KepatuhanHukum; Asas kepentingan umum mengandung hajat hidup orangbanyak serta melaksanakan isi Pasal 39 ayat (1) UUD.1945 yangmenyebutkan bahwa: Bumi air dan kekayaan di kuasai oleh Negara dandi Pergunakan untukan sebesarbesarnya kemakmuran Rakyat.Mengandung cacat Yuridis karena empat (4) unsur utama dalam Pasal13865 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :Tiap tiap perbuatan yang melanggara hukum dan
1.Mangara Frenky Pasaribu ST diwakili oleh Ir.Bilmar Situmorang,BA,MM
2.Mangara Frengky Pasaribu
Tergugat:
1.KEPALA DESA PAGAR MERBAU III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
2.Kepala Desa Pagar Merbau III
Intervensi:
1.PRITHIPAL SINGH
2.DUMOLI NAINGGOLAN
3.GANDI SIBARANI
309 — 153
Pemerintahan sebagaiberikut :ayat (1) Syarat Sahnya Keputusan meliputi :a.ditetapkan oleh Pejabat yang berwenangb. sesuai prosedurc. substansi yang sesuai dengan obyek Keputusanayat (2 ) .Sahnya Keputusan sebagaimanan dimaksud padaayat (1) harus' didasarkan pada ketentuan peraturanHalaman 20PutusanPerkara Nomor : 56/G/2020/PTUNMDN.33.34.35.perundngundangan dan Azas Azas Pemerintahan yang Baik(AUPB).Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Keputusan Tata UsahaNegara berupa Surat Keterangan Tanah, jelas telah melanggara
69 — 35
ElektrikalElektrikalPlumbing500,847, 160.00)318.397,688.58 Jumlah TV819,244,828.58 Jumlah I s/d TV5,424,281,124.57 PPN 10%542,428, 112.46 Jumlah5,966,709,237.02 82,500 VBiaya Penyambungan Biaya Penyambungan Daya Listrik PLNAe Biaya Penyambungan Saluran Telpon80,275,000.00 Jumlah Pelaksaan Fisik6.046,984,237.02 Dibulatkan 6,046,984,000.00 Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan HPS tanpa dilakukannyasurvey pasar terlebih dahulu dan tidak memperhitungkan keuntungandan biaya overhead yang dianggap wajar, melanggara
90 — 38
Menyatakan tindakan Tergugat mengakui tanah sengketa sebagai miliknyalalu memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi SulawesiTenggara merusak dengan cara membongkar bangunan milik Penggugatadalah perbuatan melanggara hukum;4. Menyatakan tindakan Tergugat merusak bangunan Penggugat telahmenimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 900.000.000, (Sembilan ratusjuta rupiah) dan kerugian inmateril sebesar Rp. 10. 000. 000.000, (sepuluh milyar rupiah);5.
14 — 0
Dampak dari hal tersebut pihak ke3 dikhawatirkan akan memiliki pertimbangan yang berat sebelah/keberpihakan,hal ini dapat melanggara UURI No.16 tahun 2011 tentang Bantuan HukumPasal 2 berdasarkan asas bantuan hukum (a. keadilan b.persamaankedudukan~ didalam =hukum c.keterbukaan d.effisiensi e.efektivitasf.akuntabilitas) Di dukung pula kurang objektifnya pihak ke 3 melihatpermasalahan yang ada, dan melihat permasalahan dari sisi termohon saja.Dasar Pertimbangan Permasalahan ini sebenarnya keinginan
70 — 35
SusTPK/019/PN.Bna tanggal 11 November2019 TIDAK JELAS, dikarenakan pemidanaan atau tindakan yangdijatuhkan yaitu pidana penjara hany menyebutkan 1 (satu) tahun 4(empat) seingga Putusan tersebut telah melanggara ketentuan Pasal 197ayat (1) huruf H KUHAP yang mengatakan Setiap putusa pemidanaanmemuat pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhisemua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengankualisifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkanDisini dapat Termohon Banding
BPH RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA
Tergugat:
IDRUS IDHAM
55 — 14
15.16.Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugatadalah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);Bahwa kaburnya gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo, dapat dilihat dari perbedaan alasan PHK terhadap Tergugat yangtertera dalam surat gugatan penggugat dengan alasan PHK terhadapTergugat yang tertera dalam Surat Keputusan PHK beserta NotaAnjuran Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur.e Alasan PHK yang diajukan oleh Penggugat dalam Surat PHKatas nama Idham Idris adalah:Karena melanggara
49 — 19
yang di maksud dengan hal jika pemakaian suratmenimbulkan kerugian yaitu apabila surat palsu yang di buat oleh saksi DormintaSinaga dan di gunakannya sebagai syarat tenaga honorer kategori 2 untukpemberkasan mengikuti CPNS Terdakwa Agus Martua Maju Barimbing Als AgusM.M Barimbing dapat menimbulkan kerugian bagi orang banyak atau bagi pesertaCPNS lainnya yang di lakukan dengan cara prosedur yang sebenarnya makasudah dapat di arti kan dan di pastikan bahwa perbuatan Terdakwa dan saksiDorminta Sinaga melanggara
90 — 18
Tentang Perubahan Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2013 yangdiserahkan dan diterima pada persidangan perkara aquo tanggal 29Januari 2014 ditolak karena melanggara Hukum Acara Perdata ;6. Tentang Gugatan Para kurang Para Pihak ;7.
97 — 83
Bahwa penilain KPPU bahwa Para Pemohon Keberatan Terbukti Melanggara.96Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, yakni telah melakukan persekongkolan tenderdapat dibenarkan, yaitu :Persekongkolan Horisontal antara Para Pemohon, yaitu1). Adanya Kesamaan format dan kesamaan kesalahan pengetikan padaDokumen Surat Penawaran Harga dari Pemohon dan Dokumen SuratPenawaran Harga dari Pemohon Il.2).
54 — 13
DADI WARTOYO;Bahwa akta Jual Beli sebagaimana tersebut dalam posita 3.6. diatas,jelas melanggara hukum, karena secara material dan factual, obyeksengketa tersebut sebelumnya telah dibeli oleh Bapak SUTOMO(almarhum) dari Sdr.
SUGIYANTO, SH
Terdakwa:
RANDIS LOKBERE Alias DIS
388 — 397
Karenaperbuatan nya telah melanggara ketentuan yang diatur didalamketentuan pidana dalam UU ITE tersebut, sehingga merupakanperbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana(.Wederrechtelijk). Hukum pidana dapat digunakan dalamperkara ini karena hukum pidana merupakan (AlgemeneBepalingen) sebagai instrument hukum dalam menjaga tertibhukum.
165 — 71
Sehingga dari ketentuan tersebut, maka jelas bahwa apabilaterdapat perbuatan melanggara hukum atas penggunaan benda yang jadi obyekjaminan fidusia, maka penerima fidusia tidak menerima tanggung jawab ataskewajiban yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum tersebut;Menimbang, bahwa terkait dalil Terobantah yang menyatakan bahwakepentingan umum harus diutamakan dari pada hak milik perorangan, dapatdibenarkan selama dalam konteks hukum secara umum, namun dengan tetapmemperhatikan sejauh mana kepentingan
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
Tri Sutrisno
103 — 18
rupiah), namun karenaTerdakwa tidak mempunya cukup uang lagi untuk mencicil mobilPickup itu maka Terdakwa tidak membayar lagi cicilan mobiltersebut, atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi1 melaporkanTerdakwa ke Pomau Lanud Atang Sandjaja agar Terdakwa diprosesmenurut hukum yang berlaku.Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi1 bahwa mobil ToyotaAvanza warna putih Nopol F 1375 AW yang digadaikan kepadaSaksi1 adalah milik Terdakwa, padahal mobil tersebut milik Saksi2,sehingga perbuatan Terdakwa telah melanggara
1.Sondang Patar Manurung
2.Lili
3.Amislan Surbakti
4.Sukiyati
5.Albert Sagala
6.Tongozatulo Giawa
7.Jaswadi
8.Junis Aritonang
9.Mieke Dumasary Harahap
10.Duma Raya Pakpahan
11.Bori Buhori
12.Adrianus Musila
13.Hj Sahati
14.Sapran Adi
15.Sonang Harahap
16.Subur
Tergugat:
1.Direktur Utama Perusahaan Umum Jasa Tirta II
2.Walikota Bekasi
3.Kepala Dinas Tata Kota Bekasi
4.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5.Kepala Kepolisian Resort Metro Kota Bekasi
6.Kepala Kepolisian Sektor Metro Bekasi Selatan
7.Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Bekasi
Turut Tergugat:
22.Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23.Kepala Badan Pertanahan Kota Bekasi
314 — 134
2021/PN Bkspermanen dan semi permanen tanpa izin mendirikan bangunan diataslahan .Pendirian bangunan permanen dan semi permanen oleh PARAPENGGUGAT telah menyalahi peruntukan, dikarenakan pada ketentuanSIPLS pemanfaatan lahan yang diizinkan adalah untuktanaman/pertanian, sedangkan PARA PENGGUGAT telah melakukanalih fungsi terhadap peruntukan objek dengan dibangunnya rumahtinggal dan tempat usaha;Bahwa pendirian bangunan oleh PARA PENGGUGAT dilakukan tanpaizin dan menyalahi peruntukan sehingga telah melanggara
Terbanding/Tergugat : Saryono Yohanes
67 — 42
menunggukesimpulan, baru) memutus perkara dengan arif; dan melanggar asasobyektivitas dan memihak pada tergugat; Melanggar Yuriprudensi MahkamahAgung No. 813K/Sip/1973 tanggal 17 Februari 1976, yang menyatakan: Hukumacara perdata tidak mengenal pemeriksaan kilat (kort giledeng); MelanggarPasal 5 ayat (2), dan ayat (3), jo Pasal 17 ayat ( (5), ayat (6), dan ayat (7) UUNO. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Obyek sengketa yangdigugat Penggugat yang dalam perkara Aquo sebagai Pembanding adalahperbuatan melanggara
JOKO RISKIYONO, SH.,MH
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA KPU RI
249 — 159
Calon Anggota KomisiPemilihan Umum Kabupaten/Kota Sepanjang Unit Kerja Kota SemarangProvinsi Jawa Tengah Periode 20182023 (objek sengketa) selainbertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan diatas, tidakan Tergugat menerbitkan objek perkara a quo jugadapat dikualifikasikan sebagai tindakan sSewenangwenang yangmerupakan bentuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukanHalaman 26 dari 100 halaman Putusan Nomor: 268/G/2018/PTUNJKT.penguasa (onregmatige overheidsdaad zaken) dan melanggara
Pembanding/Penggugat II : KORNELES RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat III : NIKODEMUS RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat IV : SAMUEL RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat V : DANIEL RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat VI : ALI RENFAAN Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Pembanding/Penggugat VII : AHMAD RENFAAN,S.Sos Diwakili Oleh : AYUB NOTANUBUN,SH.M.Si
Terbanding/Tergugat I : NY.ROSDIANA RENWARIN Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat II : ISMAIL ABUUR Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat III : NURDIYANSYAH RENWARIN Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat IV : EMILUIS OHOILULIN Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat V : NY.SITI BADMAS Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat VI : DOMINIKUS TOKER Diwakili Oleh : S. THEDEUS A. WELERUBUN, SH.
Terbanding/Tergugat VII : IMANUEL YAMLAAY Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat VIII : YUNUS ABUUR Diwakili Oleh : MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH, MH
Terbanding/Tergugat IX : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual Diwakili Oleh : RINI ATBAR, S.H.
Terbanding/Intervensi I : ABDUL HALIQ RENNGUR
125 — 309
Bahwa apabila Penggugat menganggap ada perbuatan melanggara hukum,seharusnya Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan menggugat putusan pejabat TUN;10. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuri Libelr)karena tidak menyebutkan/menjelaskan peran dan kedudukan Tergugatdalam perkara a quo, karena sebagai Tergugat II perlu untuk dijelaskan legalstandingnya, bagaimana peran dan posisi hukumnya harus juga disebutkandalam gugatan;11.
Terbanding/Penggugat I : Hj. DARMAWATI
Terbanding/Penggugat II : AZDARIT AMURA AZIS
Terbanding/Penggugat III : ADWAN FRIJALFAT, ST
Terbanding/Penggugat IV : AZDAROBAHIDERLA
Terbanding/Penggugat V : AZTRIMAISEM
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat III : Kementriaan Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Turut Terbanding/Tergugat V : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari
108 — 50
kebun danditanami tanaman jangka panjang antara lain : Jati, Durian, Langsat,Mangga, Kelapa, Rambutan, Sukun dan lainlain, serta tanaman jangkapendek antara lain Pisang, Kacang Panjang, Ubi dan lainlain;Tanggapan atas Gugatan :Bahwa apabila lokasi sengketa tersebut berada di dalam kawasan hutanmaka tidak boleh diperjualbelikan oleh masyarakat, dan tidakdiperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin dari pejabatHalaman 37 dari 84 halaman Putusan NOMOR 4/PDT/2021/PT KDIyang berwenang karena melanggara