17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 1angka 23, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk)adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melaluiSIPUHH.Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untukmenyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu (PeraturanHalaman 9 dari 25 Putusan Nomor 402/Pid.Sus LH/2020/PN JmbMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober

Dengan demikian jenis kayu tersebut merupakan hasil hutan.Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17Oktober 2019 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal darihutan alam, Pasal 11 ayat 2 poin b, pengangkutan kayu olahan berupakayu gergajian, veneer dan serpih dari dan atau ke industri primer harusdisertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHKk).SKSHHK diterbitkan secara online melalui aplikasi

P71/MenLHK / setjen / HPL.3 / 8/2016 tanggal 12 Agustus 2016yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaanpemungutan dan penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, DanaReboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasihutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan PenggantianNilai Tegakan. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl 26 Mei2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai DasarPengenaan luran Kehutanan.Ahli menjelaskan Kayu Gergajian sebanyak 76 (tujun puluh enam)keping = 9,2164 M?

P. 48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017Tentang Perubahan atas Permen LHK Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016Menimbang, bahwa menurut Ahli bahwa Terdakwa yang telahmengangkut hasil hutan kayu, dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil TruckMitsubishi Colt Diesel FE 74 warna kuning dengan No. Pol. BG 8420 UB, dariDesa Bukit 3 Kec. Singkut Kab. Sarolangun menuju ke Kota Pemalang Kab.Tegal Prov.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaM. YUSUF Alias USUP BinMUHARAM dengan pidana penjara selama3 (tiga) Tahundan dendasebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) Bulankurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahsupaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;3.

bagian tubuh dan kepala(crania) sudah bisa dibedakan, sudah terbentuknya extremitas (alat gerak) sertasudah terjadi pemisahan tubuh dari selaput extra embrional (plasenta, amnion,khorion dsb);Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor: 7 Tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana yangtelah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNo. : 106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P 20/MENLHK

Ali Usman;Bahwa Harimau Sumatra masuk dalam satwa yang dilindungi, karenatermasuk satwa yang susah bereproduksi dan kawasannya juga terbatashal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan LAMPIRAN PERATURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999TANGGAL 27 JANUARI 1999, sebagaimana telah diubah berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P. 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018Halaman

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis TumbuhanHalaman 25 dari 36 Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Plwdan Satwa Yang Dilindungi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Barangsiapa;2.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi dan Undangundang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa M.

P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan bahwa hargapatokan untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) yang berasal dari wilayahSumatera Kel. Meranti adalah Rp. 670.000/m* dan KelompokRimba Campuran adalah Rp. 370.000/m*, dan harga patokanuntuk Kayu Bulat Kecil (KBK) adalah Rp. 310.000/m?

/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan HasilHutan yang Berasal dari Hutan Alam, Pengangkutan kayu bulat yangberasal dari hutan negara dapat dikenakan sanksi menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan : Pasal 83 ayat (1) huruf b Orang perseorangan yang dengansengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutankayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangansahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara

/Setjen/ Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak diatur sebagai berikut Perlu dilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usulhasil hutan hak kayu bulat yang diangkut.

P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk PerhitunganProvisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan bahwa hargapatokan untuk Kayu Bulat Sedang (KBS) yang berasal dari wilayahSumatera Kel. Meranti adalah Rp. 670.000/m* dan Kelompok RimbaCampuran adalah Rp. 370.000/m, dan harga patokan untuk KayuBulat Kecil (KBK) adalah Rp. 310.000/m*.

/Setjen/Kum.1/8/2017tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak).Bahwa Benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar jam 10.00Wib bertempat di halaman parkiran Kantor Komisi Pemilihan UmumProvinsi Riua Jalan Gajah Mada Pekanbaru ahli telah melakukanpengukuran terhadap kayu bulat yang telah disita dari terdakwadengan hasil, sebanyak 47 (empat puluh tujuh

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.43 / Menlhk Setjen / 2015 tanggal 12 Agustus2015 Tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal DariHutan Alam;C.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.85 / MENLHK Setjen / Kum.1/ 11 / 2016tanggal 04 November 2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya yang bersal daru Hutan Hak;Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 461/Pid.Sus/2020/PN BIsBahwa benar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/ Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 jo.

P.48/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 8/ 2017, tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak Pasal 4 Ayat (1) bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan, dan berdasarkan Pasal 4 Ayat (4)bahwa Pengangkutan kayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuhsecara alami, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri yangmengatur tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari HutanNegara.

/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penata Usahaan HasilHutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutan jika kayubulat kecil tersebut berasal dari hutan hak sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Penata Usahaan Hasil Hutanyang Berasal dari Hutan Hak; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Tangkapan/Sitaandi Wilayahn Hukum Kepolisian Daerah Riau DITPOLAIRUD

/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayuyang Berasal dari Hutan Alam atau Nota Angkutan jika kayu bulat kecil tersebutberasal dari hutan hak sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum. 1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017tentang Penata Usahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukanpengangkutan kayu bakau dengan ukuran campuran ke

/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal1 angka 23, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK)adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melaluiSIPUHH, Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakanuntuk menyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan

SuratKeterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen tentang hasil hutankayu yang merupakan bukti legalitas hasil hutan yang diterbitkanmelalui Aplikasi SIPUHH (berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan AlamPasal 1 Angka 23).

P.71 / MenLHK / setjen / HPL.3 / 8 / 2016 tanggal 12Agustus 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober 2016 tentang tataCara pengenaan pemungutan dan penyetoran Provisi SumberDaya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, DendaPelanggaran Eksploitasi hutan dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan.Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 360/Pid.Sus.LH/2021/PN JmbCc.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan ProvisiSumber Daya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian NilaiTegakan.d. SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.163/KptsII/2003, tgl26 Mei 2003, tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai DasarPengenaan luran Kehutanan. Kerugian Negara dari kegiatan pengangkutan kayubulat sebanyak 28 (dua puluh delapan) batang = 8,14 (delapan komasatu empat) M?

Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam, SuratKeterangan sahnya hasil hutan (GSKSHHK) adalah dokumen tentang hasilhutan kayu yang merupakan bukti legalitas hasil hutan yang diterbitkanmelalui Aplikasi SIPOUHH10.

Perhutani KPH Jombang yang sedang melakukan patrol rutinyakni Saksi Bowo Suryono dan Saksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasiuntuk mempertanyakan administrasi kelengkapan membawahasil hutanselanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebutmemang diambil dari dalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan,Surat Angkutan Lelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK

Perhutani KPH Jombang yang sedang melakukan patrol rutinyakni Saksi Bowo Suryono dan Saksi Kartono, Petugas lalu melakukan interogasiuntuk mempertanyakan administrasi kelengkapan membawa hasil hutanselanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kayukayu yang diangkutnya tersebutmemang diambil dari dalam kawasan hutan dan tidak dilengkapi dengan SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan, Nota Perusahaan,Surat Angkutan Lelang (SAL) sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK

sedang mengangkut kayukayudengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitamtanpa No.Pol dengan nomor rangka: MH1HB31176K394898, nomor mesin:HB31E1391958.Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa kayukayu yangdiangkutnya tersebut memang diambil dari dalam kawasan hutan dan tidakdilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Nota Angkutan,Nota Perusahaan, Surat Angkutan Lelang (SAL) sesuai Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/ MENLHK

huruf h.Menimbang, bahwa adapun dokumen yang diperlukan berdasarkan PermenLHK No: P.43/menlthksetjen/2015 adalah :Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK).Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 146/Pid.B.LH/2021/PN NikPEN.2.4Nota Angkutan.Nota Perusahaan.Surat angkut lelang (SAL) .Berdasarkan Permen LHK No: P.42 / MenihkSetjen / 2015 adalah :Surat keterangan Sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK).Nota Angkutan.Nota Perusahaan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK

/ SETJEN/ KUM.1/ 11/ 2016 sebagaimana telah diubah denganP.48/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/8/2017 adalah :Nota Angkutan.Nota Angkutan Lanjutan.Nota Perusahaan.Sedangkan yang berhak mengeluarkan dokumen yang menyertai hasil hutan adalah:SKSHHK adalah Tenaga Teknis PHPL dari Perum Perhutani/ Perusahaan.Nota Perusahaan adalah Perusahaan Industri Pengolahan Kayu.Nota Angkutan adalah pemilik hutan hak.Nota Angkutan Lanjutan adalah Perusahaan/ Penampung kayu bulat.Surat Angkutan Lelang adalah Pengawas Tenaga Teknis

tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi.

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalahsuatu jenis satwa yang diduga populasinya di alam melimpah dandaerah sebarannya masih luas, serta belum diatur dalam peraturanperundangundangan;Bahwa Ahli menjelaskan, jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesiasampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan RI Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1I/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

(Bukti P 21 dan Bukti P22);Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutanseluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima ) hektar diProvinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar0816, terlihat bahwa status OBJEK

(Bukti P23 dan BuktiP24);Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau,yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0816, terlihatbahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masihtetap sebagai Kawasan Hutan.

/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan MenjadiBukan Kawasan Hutan seluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratusdua puluh lima) hektar di Provinsi Riau ;Bukti P24 Fotocopy Peta Lampiran Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentangHalaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 05/Pat.G/LH/2018/PN.

PlwPerubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutanseluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima ) hektar diProvinsi Riau, Lembar 0816;25.Bukti P25 Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang KawasanHutan Provinsi Riau;26.Bukti P26 Fotocopy Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12

di Provinsi Riau, Lembar 0816, Bukti P25Fotocopy Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : 903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Bukti P26 Fotocopy PetaLampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : 903/MENLHK /SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0816, Bukti P27 FotocopySurat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan

Bahwa dari 12 (dua) belas batang kayu jati tersebut 6 (enam) batang adalahkayu jati milik terdakwa sendiri yang ditanam dan ditebang ditanahpemajakan rumah terdakwa sendiri dan telah dilakukan lacak balak olehpetugas Perhutani benar bahwa dibelakang rumah terdakwa di DusunSidomulyo Desa Klepek Kecamatan Sukosewu Bojonegoro terdapat 2 (dua)buah tunggak jati bekas tebangan terdakwa dan sesuai dengan PeraturanMentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.48/MENLHK/SETJEN /KUM.1/8

/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 194/Pid.B/LH/2019/PN Bjn.Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat(2) dan (3) yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana danhanya melanggar sangsi administratif.

/SETJEN /KUM.1/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat(2) dan (3) yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana danhanya melanggar sangsi administratif.Bahwa 6 (enam) batang kayu jati yang juga diangkut oleh terdakwa dalambentuk perseg!

/SETJEN /KUM.1/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat(2) dan (3) yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana danhanya melanggar sangsi administratif.Bahwa 6 (enam) batang kayu jati yang juga diangkut oleh terdakwa dalambentuk persegi berasal dibeli oleh terdakwa dari orang yang tidak dikenalnya

8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sesuai Pasal 10 ayat (2) dan (3)yang berasal dari tanah pemajakan bukan merupakan pidana dan hanyamelanggar sangsi administratif.

dahulu melaporkan kepada Dinas Kehutananagar dilakukan terlebih dahulu pengecekan oleh Dinas Kehutananapakah pohon tersebut tumbuh dikawasan hutan atau tidak selanjutnyadibuatkan berita acara;Bahwa meskipun kayu berjenis meranti dan timbalun (yang juga masukkelompok jenis meranti) dibudidayakan di hutan hak, jika dilakukanpengangkutan, tetap harus disertai dengan nota angkutan maupun notaangkutan lanjutan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan RlNomor: P.48/Menlhk

/Setjen/Kum.1/8/2017 Tahun 2017 ~~ TentangPerubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RINomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tahun 2016 TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.Bahwa untuk pengangkutan kayu jenis meranti dan timbalun (yang jugamasuk kelompok jenis meranti) yang berasal dari hutan alam,berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RINomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tahun 2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan

/Setjen/Kum.1/8/2017 Tahun 2017Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan RI Nomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tahun 2016Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN MrjTentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak; Bahwa menurut pengetahuan ahli untuk pengangkutan kayu jenis merantidan timbalun yang berasal dari hutan alam, berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan RlNomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum. 1/10/2019 Tahun

harus disertai dengan Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan yang merupakan dokumen dokumen bukti legalitas hasilhutan pada setiap segmen dalam penatausahaan hasil hutan sebagaimanadiatur dalam Undang undang Nomor 18 Tahun 2013;Menimbang, bahwa kayu berjenis meranti dan timbalun dibudidayakandi hutan hak apabila akan dilakukan pengangkutan, tetap harus disertai dengannota angkutan maupun nota angkutan lanjutan berdasarkan ketentuan dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RlNomor: P.48/Menlhk

/Setjen/Kum. 1/8/2017 Tahun 2017 Tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RlNomor: P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tahun 2016 Tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganjelas terlinat pada waktu ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukan dokumententang keabsahan apa yang ia angkut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar jam 08.00 wibsaksi HARIYANTO bersama satu team dari Ditreskrimsus melakukanpenyelidikan dan profilling terhadap akun medsos facebook ARUF DANI yangdiperoleh postingan jenis burungburung yang dilindungi, Kemudian saksiHARIYANTO berkoordinasi dengan ADNAN ARIBOWO, S.SOS, M.SI (han)sebagai ahli BKSDA ;Bahwa daftar jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi olehUndangundang diatur sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan nomer P.106 / MENLHK

/ SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomer P.20 / MENLHK / SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi sebgaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yangmenerangkan bahwa kegiatan pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhandan satwa dilindungi dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Menteri ;Bahwa saksi HARIYANTO bersama team pada hari Rabu tanggal 29Juli 2020 memperoleh faktafakta dengan mendatangi TKP di Jalan

/SETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer P.20 / MENLHK /SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi sebgaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yangmenerangkan bahwa kegiatan pengawetan dan pemanfaatan jenisHalaman 5 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Gsktumbuhan dan satwa dilindungi dilakukan pengawasan dan pembinaanoleh Menteri; Bahwa saksi HARIYANTO bersama Team pada hari Rabutanggal 29 Juli 2020

/Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN GskSETJEN / KUM.1 / 12 / 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer P.20 / MENLHK /SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi sebgaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 yangmenerangkan bahwa kegiatan pengawetan dan pemanfaatan jenistumbuhan dan satwa dilindungi dilakukan pengawasan dan pembinaanoleh Menteri; Bahwa saksi bersama dengan saksi HARIYANTO beserta Teampada hari Rabu

/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, selain daripadaitu ahli berpendapat bahwa diperlukan jjin untuk memperjualbelikan satwatersebut, sedangkan berdasarkan materi keterangan saksi HARIYANTO, SHdan saksi M.

., M.Sc Nip.197309121998021001, menyimpulkan akhir identifikasi terhadap Sapleyang dikirimkan penyidik 99,2% (Sembilan puluh Sembilan koma duapersen) merupakan Panthera tigris (Spesies harimau) Bahwa berdasarkan table lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, Harimau

Yasman, S.Si., M.Sc Nip.197309121998021001, menyimpulkan akhir identifikasi terhadap Sapleyang dikirimkan penyidik 99,2% (Sembilan puluh Sembilan koma duapersen) merupakan Panthera tigris (Spesies harimau)Bahwa berdasarkan tabel lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaHalaman 7 dari

RITONGA yang dihadirkanoleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya telah memberikanketerangan bahwa dari Identifikasi yang Ahli lakukan terhadap barang bukti yangdiperlihatkan, berdasarkan ciriciri bentuk fisik, Identifikasi visual dapatdisimpulkan itu adalah tulang Harimau Sumatera;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, dan dengan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018Tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, di mana ternyata Harimau Sumateraadalah termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana terdapat pada tabellampiran Nomor 56 dengan nama Ilmiah Phantera Tigris Sumaterae atau dikenaldengan nama Harimau Sumatera, untuk itu mMenurut pendapat Majelis Hakimterhadap unsur kedua pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;Ad.3.

/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangHalaman 26 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/LH/2021/PN Psb.Dilindungi, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.

,M.Si. selaku Ahli pada Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau, berdasarkan LampiranPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tanggal27 Januari 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan nomor P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan

nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, bahwaHalaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/Pid.SusLH/2019/PN Dumsatwasatwa yang dibawa oleh terdakwa dan menjadi barang buktitermasuk Satwa yang dilindungi oleh Undangundang yaitu : Orangutan Sumatera (Pongo abelli) (Nomor 61) tergolong dalamFamili Homeinidae.

KPPBC) Dumai tersebut jugaada ditemukan pasport atas nama Terdakwa;Bahwa barang bukti satwasatwa yang dibawa oleh Terdakwa adalahtermasuk Satwa yang dilindungi oleh Undangundang sebagaimanaditerangkan oleh AGunawan, S.Hut.M.Si. selaku Ahli pada Balai BesarKonservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau, dimana berdasarkanLampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999tanggal 27 Januari 1999 sebagaimana telah diubah berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP20/MENLHK

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanannomor P106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 yaitu bahwa:Orangutan Sumatera (Pongo abelli) (Nomor 61) tergolong dalam FamiliHomeinidae.Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 328/Pid.SusLH/2019/PN Dum Owa Siamang (Symphalangus Syndactylus) (Nomor 70) tergolong dalamFamili Hylobatidae

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018, bahwa: Orangutan Sumatera (Pongo abelli) (Nomor 61) adalah tergolong dalamFamili Homeinidae; QOwa Siamang (Symphalangus Syndactylus) (Nomor 70) adalah tergolongdalam Famili Hylobatidae; Binturong (Arcticts binturong) (Nomor 131) adalah

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengah berdasarkan Surat KeputusanKementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan NomorSK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentangPenetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman HutanRaya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep. BangkaBelitung.Bahwa setelah diinterogasi kayu yang terdakwa potong akanterdakwa jual kepada sdr. UYUP di Desa Terak Kec. Simpang KatisKab.

SqlKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27Juli 2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan HutanTaman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah ProvinsiKep. Bangka Belitung dikuatkan dengan Peta hasil penangkapanpelanggaran kehutanan an. Masri Bin mahmud yang berada dikawasan hutan Tahura Bukit Mangkol Desa Terak KecamatanSimpang Katis Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengah berdasarkanSurat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang PenetapanFungsi dan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan PelestarianAlam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kab.Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung dikuatkan dengan Peta hasilpenangkapan pelanggaran kehutanan an.

kunjungan kerja Komisi IV DPR R.1; Bahwa selanjutnya dilakukan pengambilan titik kKoordinat dilokasi TerdakwaZAZLI bin KAMEL melakukan kegiatan pembukaan lahan di Kawasan HutanLindung Sei Hulu Lanjai Kelurahan Batu Besar, Provinsi Kepulauan Riau dansesuai Ssesuai hasil ploting ke dalam Peta Kawasan Hutan Provinsi KepuluanRiau (lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorSurat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.272 /MENLHK / SETJEN / PLA.O / 6 / 2018 tanggal

PRIMA MAKMUR BATAM menjadi Komisaris; Bahwa selain di kawasan hutan Sei Hulu Lanjai, Terdakwa juga membukalahan seluas 20 (dua puluh) hektar lebih di kawasan hutan Tanjung Kasam(Duriangkang II); Bahwa untuk menentukan lokasi tersebut masuk ke dalam kawasan hutanlindung Saksi menggunakan GPS (Global Positioning Systim) mengambil titikkoordinat lokasi tersebut lalu dicocokkan dengan Peta Kawasan Hutan danberdasarkan SK.272/MENLHK/SETJEN/PLA.O/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 lokasitersebut merupakan kawasan

SARANA USAHA BATAM masuk kawasan hutan lindung setelah diberitahu olehOperator Exavator yang bernama Kolbert Napitupulu pada saat diamankan olehPetugas Kementian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan bukti Surat berupa : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : S.452/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016 Tentang Penetapan Wilayah KesatuanPengelolaan Hutan Lindung (KPHL

PRIMA MAKMUR BATAM menjadi Komisaris; Bahwa Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Unit II Batam danPemangku Wilayah Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai menyatakan lokasiHalaman 28 dari 41 Putusan Nomor 485/Pid.Sus/2020/PN Btmtersebut adalah kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/ SETJEN/PLA.0O/6/2018tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung diPulau Batam; Bahwa selain di Kawasan Hutan Lindung

Bahwalokasi tersebut adalah kawasan hutan lindung berdasarkan Surat Keputusan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.272/MENLHK/ SETJEN/PLA.0/6/2018tanggal 6 Juni 2018 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung di PulauBatam. Bahwa selain di Kawasan Hutan Lindung Sei Hulu Lanjai, Terdakwa jugamelakukan pematangan lahan di kawasan Hutan Lindung Tanjung Kasam seluas 15(lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Hektar.

PP Nomor : 7 Tahun 1999 Jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 106 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8 / 2018.Bahwa berdasarkan pemeriksaan Labolatorium laporan hasilidentifikasi Trenggiling Sitaan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaPusat Penelitian Biologi Kepala Pusat Penelitian Biologi LIPI Dr. AtitKanti S. Si. M. Sc dan Kordinator Porgram Penelitian Zoologi, PusatPenelitian LIP!

Berdasarkan Pasal 20Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1990Jo Pasal 4 Ayat (1) dan (3) PP Nomor : 7 Tahun 1999 Jo Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106 /MENLHK / SETJEN /KUM.1/ 12 / 2018; Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan hidupdan Kehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 /2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.20 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 6 /2018 tentang Jenis Tumbuhan dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 /2018; Bahwa barang bukti berupa sisik yang ditemukan di rumahTerdakwa Herik bin. Muhammad merupakan sisik dari jenissatwa trenggiling; Bahwa Terdakwa Herik bin. Muhammad melanggar Pasal 21Ayat (2) huruf D Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 5Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya; Bahwa akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh TerdakwaHerik bin.

PP Nomor : 7 Tahun 1999 Jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 106 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8 / 2018; Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan Labolatorium laporanhasil identifikasi Trenggiling Sitaan dari Lembaga IIlmu PengetahuanIndonesia Pusat Penelitian Biologi Kepala Pusat Penelitian Biolog!LIP! Dr. Atit Kanti S. Si. M. Sc dan Kordinator Porgram PenelitianZoologi, Pusat Penelitian LIP! Dr.Cahya Rahmadi dan PelaksanaIr. Wirdateti, M.

PP Nomor : 7 Tahun 1999 Jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 106 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8 / 2018. Berdasarkan pemeriksaanlabolatorium laporan hasil identifikasi Trenggiling Sitaan dari LembagaIImu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Biologi Kepala PusatPenelitian Biologi LIPI Dr. Atit Kanti S. Si. M. Sc dan Kordinator PorgramPenelitian Zoologi, Pusat Penelitian LIP! Drcahya Rahmadi danPelaksana Ir.Wirdateti, M.

Bahwa Penata Usahaan Hasil Hutan untuk Kayu GergajianKelompok Meranti : 20 Keping = 2.4332 M3 dengan rincian Jenis Pulai6 Keping = 0,8260 M3 dan jenis Meranti 14 Keping = 1.6072 M3 danKelompok rimba Campuran : 65 keping =7,4284 dengan rincian JenisJangkang 4 Keping = 0,4340 M3 serta Jenis Rengas 61 Keping =7,8624 M3 tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan No. : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari hutan alam.

Bahwa Berdasarkan pengetahuan yang Ahli miliki bahwa jenisjeniskayu tersebut belum ada yang dibudidayakan sebagaimana di aturdalam Peraturan Menteri LHK No : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

Terkait pengangkutankayu telah diatur dalam Peraturan Menteri LHK NoP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutanyang Berasal dari Hutan Alam pada Pasal 11 ayat 1 menjelaskan Bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan,atau pemilikan hasilhutan kayu dilengkapi bersamasama dengan SKSHHK. Bahwa Perbuatan sdr SUPRIYANTO dapat dikenakan sanksi Pidanasesuai Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UU RI Nomor 18 Tahun2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Untuk PSDH dan DR dasarnya Peraturan Pemerintah No 12 Tahun2014 tentang jenis dan tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajakyang berlaku pada Kementerian Kehutanan dan Peraturan menteriKehutanan Nomor: P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017, tanggal 22Desember 2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untukperhitungan provisi Sumber daya hutan, ganti rugi tegakan danpenggantian nilai tegakan serta Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016

Terkait pengangkutan kayu telah diatur dalamPeraturan Menteri LHK No: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Alam pada Pasal 11 ayat 1menjelaskan Bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan,atau pemilikan hasil hutankayu dilengkapi bersamasama dengan SKSHHK,Perbuatan sdr SUPRIYANTOdapat dikenakan sanksi Pidana sesuai Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 UUHal. 18.

Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengah berdasarkan Surat KeputusanKementerian Lingkuan Hidup dan Kehutanan NomorSK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentangPenetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman HutanRaya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep. BangkaBelitung.Bahwa setelah diinterogasi kayu yang terdakwa potong akanterdakwa jual kepada sdr. UYUP di Desa Terak Kec. Simpang KatisKab.

SqlKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27Juli 2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok KawasanSuaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan HutanTaman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah ProvinsiKep. Bangka Belitung dikuatkan dengan Peta hasil penangkapanpelanggaran kehutanan an. Masri Bin mahmud yang berada dikawasan hutan Tahura Bukit Mangkol Desa Terak KecamatanSimpang Katis Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.

Bangka Tengah berdasarkanSurat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang PenetapanFungsi dan Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam dan Kawasan PelestarianAlam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan Raya Bukit Mangkol di Kab.Bangka Tengah Provinsi Kep. Bangka Belitung dikuatkan dengan Peta hasilpenangkapan pelanggaran kehutanan an.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan untuk jenis satwa dantumbuhan yang dilindungi diatur dalam Peraturan menteri lingkungan hidupdan kehutanan RI Nomor P.92 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1 / 8 / 2018tentang perubahan atas Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutananRI Nomor P.20 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi bahwa Kukang jawa (NycticebusJavanicus) tersebut termasuk kedalam daftar

/SEKJEN / KUM.1 / 8 / 2018 tentang perubahan atas Peraturan menteriHalaman 12 dari 28 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2019/PN.Mjllingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P.20 / MENLHK / SEKJEN /KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.

Untukmenangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, dan mengangkutdan meniagakan satwa yang dilindungi Bahwa 79 (tuujun puluh sembilan) ekor tersebut adalah satwa Jjenistermasuk jenis kukang Jawa (Nycticebus javanicus) diatur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P.92 / MENLHK /SEKJEN / KUM.1 / 8 / 2018 tentang perubahan atas Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan RI Nomor P.20 / MENLHK / SEKJEN /KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi

/ SEKJEN / KUM.1 / 8 / 2018 tentangperubahan atas Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan RI NomorP.20 / MENLHK / SEKJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi.

ditunjukkan oleh Penyidik kepada ahli adalah burung jenisTrichoglossus ortanus yang bahasa indonesianya adalah perkici doraatau biasa disebut burung nuri;Bahwa ciri dari burung tersebut adalah besar tubuh sekitar 2325cm, mahkota dan bercak telinga warna biru lembayun, pipi dantenggorokan hingga dada warna merah, bercak leher kuning, akor agakpanjang dan runcing;Bahwa burung tersebut masuk dalam klasifikasi burung yangdilindungi sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRI Nomor P.92/menlhk

/setjen/kum.1/8/2018 Tentang perubahan atasperaturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi, dan burung nuri tersebut termasuk dalam jenis satwayang dilindungi pada nomor urut 595;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B.LH/2019/PN MarBahwa kategori jenis satwa yang dilindungi yakni pertamapopulasinya sedikit (kecil), yang kedua populasi di alam cenderungmenurun dan yang ketiga persebarannya terbatas (endemik);Bahwa

sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.92/menlhk/setjen/kum.1/8/2018 Tentang perubahan atas peraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi, dan burung nuri tersebut termasuk dalam jenis satwayang dilindungi pada nomor urut 595;Bahwa terhadap burung nuri tersebut dapat dimanfaatkan baiksecara komersil yakni penangkaran, perdagangan, budidaya tanamanobat dan peragaan komersial (koteks),

/setjen/kum.1/8/2018 Tentang perubahanatas peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/menlhk/setjen/kum.1/6/2018 Tentang jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi, dan burung nuri tersebut termasuk dalam jenis satwa yang dilindungipada nomor urut 595;Menimbang, bahwa oleh karena burung nuri tersebut merupakan jenissatwa yang dilindungi, maka penangkapan dan perniagaan terhadap satwatersebut adalah dilarang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Ayat (2) hurufa UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang

penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang dijatuhkanHalaman 18 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B.LH/2019/PN Marlebin lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perluditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 23 (dua puluh tiga) ekor burung jenis Trichoglossus ornatus yangbahasa indonesianya adalah burung perkici dora (nuri),berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.26/Menlhk