Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah padahari Selasa, tanggal 10 Maret 2009 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13Rabiul Awal 1430 Hijrian berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor065/12/III/2009, tertanggal 16 Maret 2009, yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama XXXKabupaten Polewali Mandar;2.

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah padatanggal 10 Maret 2009 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXX,Kabupaten Polewali Mandar ;2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah membina rumah tanggaselama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dan telah dikaruniai seorang anak ;3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun,namun sekarang sudah berpisah tempat kediaman ;4.

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Agustus 2018 Miladiah, bertepatandengan tanggal 25 Dzulgaidah 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Abd, Jabbar, M.H.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding ysang diajukan oleh para Pelawan/para Pembanding dapat diterima;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 609/Pdt.G/ 2019/PA Mks tanggal 22 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1440 Hijriah;

- Menghukum kepada para Pelawan/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00

., maka permohonan bandingtersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima untuk diperiksa diTingkat Banding;Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalamputusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 609/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggalHal 5 dari 10 hal Put No.85/Pdt.G/2019/PTA.Mks22 April 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 16 Syaban 1440 Hijriah,Berita Acara Persidangan dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwaputusan

putusan seperti tersebut diatas dengan melampirkan putusan PengadilanAgama Nomor 2155/Pdt.G/2016/PA Mks., putusan Pengadilan Tinggi AgamaNomor 101/ Pdt.G/2017/PTA Mks dan putusan Mahkamah Agung Nomor 327K/AG/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengandemikian permohonan banding para Pelawan/para Pembanding harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaPutusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 609/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal22 April 2019 Miladiah

Hijriahharuslah dikuatkan;Hal 8 dari 10 hal Put No.85/Pdt.G/2019/PTA.MksMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, makadihukum kepada para Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding;Mengingat ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan banding ysang diajukan oleh para Pelawan/paraPembanding dapat diterima; Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 609/Pdt.G/2019/PA Mks tanggal 22 April 2019 Miladiah

Bahwa, pada tanggal 07 September 2006 Miladiah, Pemohon denganTermohon melangsungkan pernikahan di Kelurahan Sampoddo,Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayahkandung Termohon bernama Burhan, dikawinkan oleh Imam setempatbernama Wahir, saksi nikahnya masingmasing bernama Gusran danHal. 1 dari 14 Hal.

Putusan No. 288/Pdt/G/2020/PA.PA PipMenimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya disampingmengajukan permohonan cerai, juga mengajukan isbat nikah dalamrangka perceraian, dimana Pemohon dengan Termohon telah menikahpada 07 September 2006 Miladiah, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan WaraSelatan, Kota Palopo, pernikahan tersebut dilaksanakan secara hukumIslam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga memohonkepada Majelis Hakim agar pernikahan

Putusan No. 288/Pdt/G/2020/PA.PA Pipyang lainnya yaitu bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada halanganuntuk malangsungkan pernikahan baik dari hubungan nasab, semendaataupun sesusuan dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidakada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon sertaketerangan saksi pertama yang melihat langsung pernikahan Pemohondan Termohon yang mana pernikahan Pemohon dan Termohondilangsungkan pada tanggal 07 September 2006 Miladiah, di KelurahanSampoddo, Kecamatan

dan Termohon, olehkarena keterangan saksisaksi tersebut didasarkan pada pengetahuanlangsung dan saling bersesuaian, maka pengadilan berpendapatketerangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telahdikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakimtelah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai syariat Islamyang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2006 Miladiah

Bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah menikah ulang pada hariMinggu, 23 Februari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29 JumadilAkhir 1439 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu , dengan wali nikah hakimPemohon II yang bernama M. Rida Hasyim, S.Ag dikawinkan oleh KepalaKantor Urusan Agama setempat yang bernama M. Rida Hasyim, S.Ag dandihadiri saksi nikah masingmasing bernama Kasnar dan M.

Penetapan No.52/Pdt.P/2020/PA.Bipbernama Muhammad Wahid Syawal bin Amiruddin, Jenis kelamin laki laki, lahir di Bua, pada tanggal 28 Juli 2014 umur 6 tahun. danNurAisyah binti Amiruddin, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palopo,Pada tanggal 16 Juli 2018, umur 1 tahun 8 bulan.= Bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah menikah ulang pada hariMinggu, 23 Februari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 29Jumadil Akhir 1439 Hijriah, dinadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, Kabupaten

dengan perempuan lain sehingga tidaksempat mengurusnya;= Setelah menikah Pemohon dan Pemohon Il hidup rukunsebagaimana layaknya suamiistri, dan dikarunia 2 orang anak yangbernama Muhammad Wahid Syawal bin Amiruddin, Jenis kelamin laki laki, lahir di Bua, pada tanggal 28 Juli 2014 umur 6 tahun. danNurAisyah binti Amiruddin, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Palopo,Pada tanggal 16 Juli 2018, umur 1 tahun 8 bulan.= Bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah menikah ulang pada hariMinggu, 23 Februari 2020 Miladiah

mengurus AktaKelahiran bagi kedua anak para Pemohon, akan tetapi pihak yangberwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi kedua anakpara Pemohon tersebut, karena Pemohon dan Pemohon II tidak dapatmenunjukkan bukti pernikahan secara resmi; Bahwa atas dasar itulah Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan asalusul anak untuk melengkapi persyaratan membuat AktaKelahiran bagi kedua anak para Pemohon tersebut, Bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah menikah ulang pada hariMinggu, 23 Februari 2020 Miladiah

Mks.DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan PengadilanAgama Polewali Nomor 198/Pdt.G/2020/PA.Plw. tanggal 14 April 2020.Miladiah, bertepatan dengan tanggal 20 Syaban 1441 Hijriah yang amarnyasebagai berikut:1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;2.

Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biayaperkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhnkan dalam rapat musyawara MajelisHakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Juni2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaiddah 1441 Hyriah olehDra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Wirhanuddin,M.H. dan Drs. H. Usman S, S.H,.

., masingmasing sebagai HakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggiAgama Makassar tanggal 16 Juni 2020 , putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 25 Juni 2020 Miladiah. bertepatan dengan tanggal 3Zulkaiddah 1441 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh KetuaMajelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu olehAmiruddin,S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihakpihak yang berperkara.Hakim Anggota Ketua Majelisttd. ttd.Dr.

- Menyatakan Permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 917/ Pdt.G/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Miladiah bertepatan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriah yang dimohonkan banding .MENGADILI SENDIRI.Dalam Konvensi.1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;2.

banding yang diajukanoleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukandalam tenggat waktu dan dengan cara serta syaratsyarat sebagaimanaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka permohonanbanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkatbanding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelahmemperhatikan dan memeriksa dengan saksama salinan resmi putusanPengadilan Agama Makassar Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 13Agustus 2018 Miladiah

areArtinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraianadalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketikateryadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasabenci antara suami tstri yang mengakibatkan tidak adanyakesanggupan untuk menjalankan hukum Allah ,karenanya gugatan Pemohon/Terbanding dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Mks.tanggal 13 Agustus 2018 Miladiah

Putusan Nomor 0115/Pdt.G/2018/PTA MksMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebutdi atas, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 917/Pdt.G/2018/PA.Mks. tanggal 13 Agustus 2018 Miladiah bertepatan tanggal 1 Dzulhijjah1439 Hijriah, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarselengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat

Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankankepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada TingkatBanding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;Mengingat semua peraturan perundangundangan serta hukum syariyang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI Menyatakan Permohonan banding Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi/Pembanding dapat diterima; Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 917/Pdt.G/2018 tanggal 13 Agustus 2018 Miladiah

diterima (Niet on vantkelijkeverklaard );Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbandinguntuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlahRp341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah); Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 1November 2018 Miladiah

No.30/Pdt,G/2019/PTA MksPengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan meneliti semua surat yang berhubungan denganperkara ini.DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Maros, Nomor 447/Pdt.G/2018/PA Mrs .tanggal 17Desember 2018 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1440Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.Mengabulkan gugatan Penggugat;2.Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, (Muslimin bin Darang)terhadap

Desember 2018, dikirim kePengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20A5/107/Hk.05/I/2019, tanggal 30 Januari 2019, diterima tanggal 4 Februari2019, dan telah terdaftar dalam register perkara banding pada KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA Mks. tanggal 7Februari 2019;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksamaBerita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor447/Pdt.G/2018/PA.Mrs tanggal 17 Desember 2018 Miladiah

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 447/Pdt.G/2018/PA Mrs tanggal 17 Desember 2018 Miladiah bertepatan dengantanggal 10 Rabiulakhir 1440 Hijriah;3.

Menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1456/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 19 Agustus 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah, dan Putusan Verstek Nomor 1456/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;IV. Membebankan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

No. 448/Pdt.G/2021/PTA.SbyPengadilan Tinggi Agama tersebut:Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan VerzetPengadilan Agama Bangkalan Nomor 1456/Padt.G/2020/PA.Bkl tanggal 19 Agustus2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah, yangamarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Tidak menerima eksepsi Terlawan;Dalam Pokok Perkara1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dapat diterima;2.

Bktanggal 19 Agustus 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443Hijnyah, yang mempertahankan putusan Verstek Pengadilan Agama BangkalanNomor 1456/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatandengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijnyah yang dimohonkan banding harusdipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar dalam eksepsi sebagaimanadalam Putusan Sela Nomor 1456/Pdt.G/2020/PA.BkI tanggal 29 April 2021 Masehi,bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijnyah;Menimbang

Menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Bangkalan Nomor1456/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 19 Agustus 2021 Miladiah, bertepatandengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah, dan Putusan Verstek Nomor1456/Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengantanggal 26 Rabiul Awal 1442 Hijnyah;IV.

/Terbanding VPengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berkaitan denganperkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip segala uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Sidrap Nomor 63/Pdt.G/2019/PA Sidrap,tanggal 23September 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 23 Muharram1441 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:MENGADILIA. Dalam KonvensiDalam EksepsiMenolak eksepsi PenggugatHalaman 2 dari 6 hal. Put.

,maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepadaPenggugat/Pembanding;Mengingat segala peraturan perundangundangan dan hukum Syarl yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima; Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim TingkatBanding pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 Miladiah

No.523/Pdt.G/2019/PA.Pwldidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan registerperkara Nomor 523/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 4 September 2019dengan dalildalil sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah,menikah pada hari Rabu tanggal 28 juli 1999 Miladiah bertepatandengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1420 Hijriah berdasarkan KutipanAkta Nikah Nomor 430/ 25/VIII/1999, tertanggal 7 Agustus 1999, yangditerbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, KabupatenPolewali

hukum (/egal standing) mewakili pemberi kuasa untukmelakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan in casu PengadilanAgama Polewali, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannyamemohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talaksatu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)dengan dalildalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah padatanggal 28 Juli 1999 Miladiah

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah Rabu, tanggal 26 Juli1999 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 RabiulAkhir 1420 Hijriahdan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, KabupatenPolewali Mandar;Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.Pwl2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membinarumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan di rumah bersamaselama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak ;3.

Putusan No.523/Pdt.G/2019/PA.PwlDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 24 September2019 Miladiah bertepatan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah yangdiucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum olehkami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebagai Ketua Majelis, Noor AhmadRosyidah, S.H.I., dan Achmad Sarkowi, S.H.I., masingmasing sebagaiHakim Anggota, dibantu. oleh Dra. Hj. St.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah padahari Ahad tanggal 30 Oktober 2015 Miladiah bertepatan dengan tanggal 17Muharram 1437 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor134/24/X/2015, tertanggal 30 Oktober 2015, yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar;2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon tinggaldi rumah orang tua Termohon di , Kabupaten Polewali Mandar selama 6bulan;Halaman 1 dari 13 hal.

Putusan No. 370/Pdt.G/2019/PA.Pwlmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON), dengan dalildalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 30 Oktober2015 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersamamembina rumah tangga selama 6 (enam) bulan dan belum dikaruniai anak.Pada bulan Januari 2016 di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohonterjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkan masalah tempat

;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2,terbukti faktafakta sebagai berikut :1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah padatanggal 30 Oktober 2015 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan AgamaKecamatan XXX, Kabupaten Polewali Mandar ;Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membinarumah tangga selama 6 (enam) bulan, dan belum dikaruniai anak ;Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukunharmonis, namun sekarang sudah berpisah

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Julii 2019 Miladiah, bertepatandengan tanggal 20 Dzulgadah 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Abd, Jabbar, M.H.