Kantor Urusan Agama kabupatenTulungagung, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana dalam Penetapan Wali Adhol, nomor: 0242/Pdt.P/2011/ Halaman 1 dari 4PA.TA Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yangberbunyi :Artinya : Apabila terjadi perselisihan (wali enggan), maka pemerintah (pejabat yang berwenang)adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali3 Kitab Mughnil Muhtaj III yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yangberbunyi :Artinya : Apabila terjadi perselisihan (wali enggan), maka pemerintah (pejabat yangberwenang) adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali2 3 Kitab Mughnil Muhtaj IIT yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adlol walaupun dengan paksa,atau enggan mengawinkannya, maka hakimlah yang mengawinkannya5 Kitab Qulyubi juz II halaman 225:Artinya : Untuk menetapkan sikap adlol

Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalah BapakMuhamad Sugandi dan saksi nikahnya bernama :2.1. Bapak Tabrani (Ketua RT Jalan Adhi Karya Pintu Air Nomor: 19, RT.002 RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, KotaJakarta Barat)2.2. Bapak Supendi (Tetangga di Jalan Adhi Karya Pintu Air Nomor: 19, RT.002 RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, KotaJakarta Barat);dengan Mahar berupa cincin emas 1gram.

suaminyabernama Pemohon adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX, Kabupaten Magetan atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

kepada Pengadilan untukmenikah dengan wali hakim telah sesuai Pasal 2 Ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 23 Kompilasi HukumIslam, oleh sebab itu permohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberiwewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggountuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan seorang lakilaki bernamaCALON SUAMI PEMOHON bin SAPII, dengan wali hakim;Menimbang, bahwa kendati demikian, sebelum akad nikah wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan calon mempelaiwanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim tersebut (vide Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim);Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka biaya perkara dibebankan

SUAMI PEMOHON adalah Wali Hakim yaitu Kepala KantorUrusan Agama Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, atau Penghulu /Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugasUrusan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

terpisahkan dan selanjutnyadianggap termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il datang menghadapsendiri ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon Il yang hadir di persidangan telahmemberikan keterangan/pengakuan yang pada pokoknya bahwa wali nikahPemohon Il atas nama Tiala sebenarnya hanya keluarga jauh yang tidakdiketahui secara pasti hubungan nasabnya

Nomor 094/Pdt.P/2019/PA.Dmkagar berusaha mendekati ayah Pemohon sebagai Wali nasabnya, agarayahnya bersedia menjadi Wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil:Menimbang, bahwa oleh karena Wali nikah Pemohon bernama XXXX,tidak hadir di depan persidangan untuk di dengar keterangannya, selanjutnyapemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan penjelasan sebagaiberikut :e Bahwa saya sebagai pemohon tetap pada pendirian saya untuk

Nomor 094/Pdt.P/2019/PA.DmkMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonagar berusaha mendekati ayah pemohon sebagai wali nasabnya untukbersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya bernamaDevanda, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakimtelah memanggil wali nikah Pemohon secara patut untuk didengarketerangannya, tetapi wali pemohon tidak datang menghadap di persidangantanpa alasan yang sah.

Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa setiap orang yang akanmelangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepadaPegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menegaskan bahwa bagicalon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai walinasab yang berhak atau wali nasabnya

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wallnasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, ataumafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkanoleh wali hakim;Menimbang, unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatuberdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan calonsuami Pemohon dipandang telah memenuhi unsurunsur pelaksanaan suatuperkawinan

Juni 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor164/Pdt.P/2020/PA.Plh dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 12 hlm Penetapan Nomor 164/Padt.P/2020/PA.PlIhBahwa pada bulan Desember 1986, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan SarangHalang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali hakim,karena wali nasabnya

Kabupaten Tanah Laut,dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon II karena saksiadalah tetangga Pemohon dan Pemohon II;Bahwa ketika Pemohon dengan Pemohon II menikah Saksi hadir;Bahwa Pemohon dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yangmenikah pada bulan Desember 1986 di Kelurahan Sarang HalangKecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakimkarena wali nasabnya

bernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Magetan, atauPenghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjuk oleh Kepala Seksi yangmembidangi tugas Urusan Agama Islam pada Kantor Kementerian AgamaKabupaten Magetan;Hal. 13Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri AgamaRI nomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah adapenetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikahdilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semuabiaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya padaPemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

dalam wilayah Kantor Urusan AgamaHalaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Ek.Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, maka Pengadilan perlu menunjukKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, menjadiWali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernamaCalon Suami Pemohon;Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 5 Peraturan MenteriAgama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1

calon suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kawedanan, atau Penghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjukHal. 9oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam pada KantorKementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX Kabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX, Kabupaten Magetan, atau Penghulu / Pembantu Penghuluyang ditunjuk oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islampada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkan walihakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkandengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 TahunHlm 10 dari 12 him.

Anak itu tidak jelas nasabnya;2. Pengakuan itu logis. Maksudnya, seseorang yang mengakui ayahdari anak tersebut usianya berbeda jauh dari anak yang diakuisebagai nasabnya;3. Apabila anak itu telah balig dan berakal (menurut jumhur ulama)atau telah mumayiz (menurut ulama Mazhab Hanafi) maka anaktersebut membenarkan pengakuan lakilaki tersebut;4.

Kondisi dan kausa secaralengkap sebagaimana termuat di bagian duduk perkara;Menimbang, bahwa Majelis menurut hukum diperintahkan terlebih dahulumendengar keterangan orang tua atau wali nasabnya sebelum mengabulkanpermohonan penetapan wali adhal;Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil wali Pemohon guna dimintaiketerangan, akan tetapi wali Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan dantidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut, sedang

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005menyatakan sebagai berikut;Hal 11 dari 14 hal Penetapan No. 0318/Pdt.P/2017/PA.LKPasal 1Ayat (2); Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yangditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagicalon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;Pasal 2Ayat (1); Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyaiwali nasab yang berhak atau wali nasabnya

., ternyata tidak mempunyai walinasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mauqudatau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan denganwali hakim; Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 : Wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkinmenghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib adlal atauenggan.

Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapatbertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentangwali tersebut; Doktrin Hukum Islam dalam kitab Mughnil Muhtaj, halaman 3 yangartinya : Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol,walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan11kalau mereka enggan mengawinkan dan tidak boleh sekalikali pindahperwaliannya kepada wali yang jauh (abad); Hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan

Apabilamelahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu.Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkanpadanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwaanak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ita berasal dari zina.

anak yang dilahirkan oleh Pemohon Ilyang bernama Rara Erria adalah anak dari Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa selain itu, pada dasarnya seorang anak dilahirkandalam keadaan suci dan mendapatkan hak secara seimbang baik dimataTuhan maupun dimata hukum dan tujuan utama pentasyriian hukum Islamadalah untuk memelihara lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal,kehormatan dan keturunan;Hal 17 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.BkyMenimbang, bahwa jika anak yang bernama Rara Erria tidakditetaokan nasabnya

Wali nasabnya ada atau tidak ghaib danSalinan Penetapan Perkara 004 7/Pat.P/2016/PA.Lwb Him 7 dari 13 himjuga tidak enggan atau adhal sebagaimana persyaratan untuk menjadi walihakim Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, ia tidakdapat menjadi wali nasab karena ketidakislamannya sesuai Pasal 20Kompilasi Hukum Islam.

Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri AgamaNomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim untukmenikahkan mempelai wanita apabila diantaranya wali nasabnya tidakmemenuhi syarat sebagai wali. Dari keterangan kedua saksi perkara a quopernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakan pada tanggal13 Februari 2010 di Desa Menggatai, Malaysia.