Penggugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Bank Papua Cabang Teminabuan
Tergugat:
Charles Max Kambu

Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan, beralamat di diJIn. Soekarno Hatta No.1 Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, dalam halini diwakili Kuasanya yang bernama: Ottow G. inabu Malagawak, S.H,Agustinus M. Imbiri, S.H, dan Agustin A. Lopulalan, berdasarkan Surat KuasaKhususNomor: 199/SKBPD/VII/2019 masing selaku Pegawai PT.BankPembangunan bertindak untuk dan atas nama PT. Bank PembangunanDaerah Papua, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MELAWANNama : Charles Max Kambu ( CV.

Fakar Perkasa)TempatTanggalLahir : Isnum, 14 Januari 1957JenisKelamin : LakilakiTempatTinggal : Komplek Satin Kelurahan Kaibus KecamatanTeminabuanKabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua BaratPekerjaan : Karyawan SwastaSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;; n Pengadilan Negeri tersebut ; n Setelah membaca Surat Permohonan Penggugat tentang PencabutanPerkara, tertanggal 19 Agustus 2019 yang pada pokoknya bahwa Penggugatakan mencabut gugatan dengan alasan bahwa Tergugat akan melaksanakankewajibannya

/ prestasi terhadap fasilitas kredit Konstruksi dari PT.BankPembangunan Daerah Papua ; Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang belum diperiksa di sidangpengadilan dilakukan secara tertulis berbentuk Surat atau akta dalam rangkaterciptanya kepastian hukum (legal certainty) sekaligus menjadi bukti tentangkebenaran pencabutan ; 22 22 2222nn Menimbang, bahwa Rv (Reglemen of de Rechtsvordering) yangmeskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentuyang tidak diatur oleh RBG/HIR

Absalom Malaseme Klauw
Terbanding/Penggugat : ALIMUDDIN
Turut Terbanding/Tergugat I : PT PLN Induk Pembangunan Papua Cq PT PLN UIP Papua Unit Papua Barat

Pendidikan KM.8 KelurahanMalaingkedi Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Penggugat ;danPT PLN Induk Pembangunan Papua cq. PT PLN UIP Papua Unit Papua Barat,bertempat tinggal di JI. Anmad Yani Kel. Klaligi, Distrik Sorong Kota, KotaSorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGENG PURNOMO,S.H.

Januari 2002 dan sesuai dengan surat keteranganPengguasaan Tanah Nomor 5038/407/4997 dan Kwitansi PelunasanTanggal 27 Juni 1990 yang dilepaskan dan ditandatangani oleh HerkanusMalaseme Klauw sebagai tanah milik Penggugat namun tidak tau dengandasar dan alasan apa Para Tergugat tanpa Hak dan melawan hukum telahmenguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan penjelasanHalaman 2 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT JAPbatasbatas di atas dan sekarang Tergugat telah membangun Gardu IndukPembangunan Papua

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh ParaTergugat dengan cara menguasai tanah milik Pengugat dan membangunGardu Induk Pembangunan Papua milik Tergugat yang mendapatkan hakdari Tergugat II maka menimbulkan kerugian yang sangat besar karenaPenggugat sampai dengan saat ini tidak bisa memanfaatkan tanah milikPenggugat maka wajar Para Tergugat tanpa perlawanan harus segeramengosongkan serta membongkar Gardu Induk Pembangunan Papua milikTergugat diatas tanah milik Penggugat tanpa Imbalan

berikut :Oo Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sabola ;oO Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Mudasir ;Oo Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ariu ;Oo Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;Oo Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Para Tergugat adalahsuatu perbuatan melawan hukum dan cacat hukum ;1.3 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot, menguasai,1.41.51.61.7memanfaatkan tanah milik Penggugat dengan cara membuat bangunanGardu Induk Pembangunan Papua

Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua

Yani Nomor 14 Kelurahan Kwamki Kabupaten MimikaProvinsi Papua bersamasama dengan Cessar Avianto Tunya,Ailando Tobing, SH, Antonio Kresna Ardhityo, SH, karyawanperusahaan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;Setelah meneliti buktibukti yang diajukan dalam persidangan;Halaman 1 dari 44 halaman Putusan

Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan Bank Papua, yang diberitanda bukti T19;29. Fotokopi sesuai dengan aslinya panggilan mediasi tanggal 28 November2016, yang diberitanda bukti T20;30. Fotokopi sesuai dengan aslinya panggilan mediasi Il tanggal 31 Januari2017, yang diberitanda bukti T21;31. Fotokopi sesuai dengan aslinya panggilan mediasi Ill tanggal 6 Februari2017, yang diberitanda bukti T22;32.

Emy Surya vs Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Papua

PT MASINDO MITRA PAPUA vs. PT RIMBAKAYU ARTHAMAS

Penggugat : Sukatmin, DKKTergugat : Pemerintah Provinsi papua Barat, DKK

PAPUA;

terjadi sengketa kewenangan dalampenyelenggaraan Pemilukada Provinsi Papua, sengketa kewenangantersebut kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi oleh KomisiPemilihan Umum melawan DPRP dan Gubernur Papua.

dan WakilGubernur Papua sesuai denganperaturan perundangundanganyang berlaku.Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 3/SKLNX/2012 tersebut di atas,maka Termohon Peninjauan Kembali adalah lembaga yang berwenangmelaksanakan semua tahapan Pemilukada Papua, termasuk mengajukanBakal Pasangan Calon (BPC) kepada Majelis Rakyat Papua (MRP)untuk verifikasi mengenai Orang Asli Papua (OAP) sebagai salah syaratuntuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Pasal 17 ayat (1) UU No.21/2001 tentang OTSUS PAPUA yang melindungi hkonstitusional Orang Asli Papua, termasuk PEMBANDING Barnabas Suebu, sebagai Gubernur Papua. 33 Bahwa kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskankepada kita bahwa Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggimelalui putusannya juga mengakui sifat khusus dari masa jabatanGubernur dan Wakil Gubernur Papua menurut Pasal 17 ayat (1) UUOTSUS PAPUA, yang tidak dapat ditafsirkan lain, sebagaimana ParaPemohon Peninjauan Kembali bahas

Provinsi IrianJaya tidak sama dengan Provinsi Papua saat ini, dan pada saat itubelum berlaku UU OTSUS PAPUA;Selanjutnya setelah jeda waktu selama 13 tahun, Barnabas Suebu, SH menjadiGubernur Papua yang dipilih secara langsung oleh rakyat Papua di bawahpelaksanaan UU OTSUS PAPUA, yaitu untuk periode 20062011.Adapun pencalonan Pemohon Peninjauan Kembali I Barnabas Suebu, SH saatini adalah untuk masa jabatan Gubernur Papua 5 (Lima) tahun berikutnya,sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) UU OTSUS PAPUA

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengenaikekhususan Provinsi Papua dimana calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang harusHalaman 55 dari 55 halaman.

CITRA PERSADAGUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA, Cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAYAPURA,

PUTUSANNomor: 53/PDT/2018/PT JAP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSIPAPUA Cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA;beralamat di Jalan Kesehatan No. 01 Kelurahan Bhayangkara, DistrikJayapura Utara, Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasakepadaJohn K.H. Roembiak,S.H.

Bahwa semua paketpaket pekerjaan tersebut pada point 2 (dua) telah selesaidikerjakan dan bahkan sudah diresmikan penggunaannya oleh DPR PropinsiPapua dan Gubemur Propinsi Papua yang disaksikan olek Bank Papua padatanggal 12 November 2015 namun hingga saat ini Pihak Tergugat juga belummembayar hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang yangdibuat sendiri oleh Tergugat yang ditandatangani langsung oleh dr. YERIMIAMSEN.

Bahwa segala upaya dan langkahlangkah persuasive telah ditempuh olehPenggugat dengan mendatangi Inspektorat, menghadap Sekretaris DaerahProvinsi Papua dan menemui Gubemur Provinsi Papua guna penyelesaianmasalah tagihan hutang Tahun Anggaran 2016 di Instansi Rumah SakitUmum Daerah (RSUD) Jayapura namun semua tidak membuahkan hasilsesuai yang diharapkan oleh Penggugat, malah disarankan agar Penggugatmenempuh jalur hukum ke Pengadilan agar tagihan pekerjaanpekerjaantersebut bisa di bayarkan berdasarkan

No. 53/PDT/2018/PT JAPPeraturan Presiden No.84 Tahun 2012 dengan memberi pekerjaan dengannilai Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat yangbukan putra asli Papua, karena Pemberian Pekerjaan/Proyek dengandengan nilai paling tinggi Rp.500.000.000,(Lima ratus juta rupiah) melaluipengadaan langsung hanya boleh diberikan kepada Pengusaha putra asliPapua.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa paket pekerjaanyang sudah dikerjakannya telah diresmikan oleh DPR Provinsi danGubemur Papua dengandisaksikan oleh Bank Papua adalah pembohonganpublik karena tidak pernah dilakukan peresmian untuk pekerjaan tersebut;d.

Ambersius Adriher Anderi vs Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Papua

Bank Papua Cabang Sorong, alamat JIn. Pasifik Indah No. 77 Pemda I PasirII Jayapura , Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai PENGGUGAT /PEMBANDING;LawanDIREKSI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 57 Jayapura, Kota Jayapura,Provinsi Papua, dalam hal ini diwakili oleh : Agus Susanto, SH.M.Si,Tejo Hartoko, SH., Budi Waluyo Aji, SH., Haedar Husein, SH. Mkn.,Ottow G.

Bank PembangunanDaerah Papua, berkantor di Jin.

BankPembangunan Daerah Papua (Bank Papua) Kantor Cabang PembantuTeminabuan, sesuai Petikan SK.

Bank Pembangunan Daerah Papua (Bukti T. 13).

Surat Keputusan Direksi Nomor 70/DIRBPD/XII/2004 tanggal 27Desember 2004 tentang kode etik Bank Papua (Bukti T. 14), yaitusetiap insan Bank Papua wajib:i. Insan Bank Papua senantiasa memberikan pelayanan sesuaikualitas yang diharapkan (Butir IV.3)ii. Insan Bank Papua harus tunduk dan patuh terhadap semuaperaturan dan kebijakan yang ditetapkan Bank Papua. (ButirIV.1)iii.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA tersebut;

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA VS TAN SIMON TANASAL

BENHUR YARISETOU (PENGGUGAT)MELAWANKEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA (TERGUGAT)

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ; 2202 2n0 ooTelah Membaca gugatan Penggugat tertanggal 26 Juli 2017 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 27 Juli 2017di bawah register perkara Nomor : 22/G/2017/PTUN.JPR yang diajukan oleh : BENHUR YARISETOU, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di PerumOrganda, RT/RW: O2/IV, Kelurahan Hedam, DistrikHeram, Kota Jayapura, Pekerjaan Mantan AnggotaKEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA

Jabatan Kepala BidangHukum Polda Papua; 2. MADA I. LAKSANTA. S.Ik., M.Si, Jabatan AdvokadMadya Polda Papua; 3. WAHYUDI P, S.H., Jabatan Kaur Banhatkum SubbidBankum Bidkum Polda Papua; 4. DIAS TAMU SATRIA OKTA, Jabatan P.s. PaurRapkum Subbid Bankum Bidkum Polda Papua; 5. MARGARETA PAIMBONAN, S.Sos., Jabatan KaurHalaman 1 5, Penetapan Nomor: 22/G/2017/PTUN.JPR.Rapkum Subbid Bankum Bidkum Polda Papua; 6. H. AMIR, S.H., M.H., Jabatan Paur Banhatkum SubbidBankum Bidkum Polda Papua; 7.

., Jabatan Kaur Luhkum SubbidSunluhkum Bidkum Polda Papua; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAnggota Polri dan PNS pada Kepolisian Daerah Papua,beralamat di Jalan Sam Ratulangi No. 8, Kota Jayapura,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 AgustusMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untukdinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan No. Pol.

H.MUH.SAIDIRSYAD VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA

KiHajar Dewantara nomor 32 Timika Papua ;Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT MELAWAN :PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROPINSI PAPUA beralamatdi Gedung Sentra Pemerintah JI.

Cendrawasih Sp 3 Distrik KualaKencana Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, yang dalam hal inidiwakili oleh kuasanya RUBEN HOHAKAY, SH,Advokaddan KonsultanHukum berkantor di Jalan Cendrawasih No.10Timika berdasarkanSurat Kuasa tanggal 19Oktober 2015;Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;:Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Kota TimikaNomor : 46/Pdt.G/2015/PN.Tim tanggal 28 September 2015 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 60 M x 53 M = 3.180M2,merupakan pemberian dari H.SINGKE (alm) sesuai bukti pelepasan hakatas tanah garapan tanggal 13 September 2005 dihadapan KepalaKampung Kamoro Jaya,terletak dahulu di Jl.lrigasi Sempan Distrik MimikaBaru, sekarang jalan Hasanudin Kelurahan Kamoro Jaya Distrik WaniaKabupaten Mimika, Propinsi Papua, dengan batas batas dahulu : sebelah utara : berbatasan dengan tanah bpk.

Bahwa objek sengketa dahulu merupakan tanah garapan H.SINGKE (alm)yang diperoleh dengan cara membeli dari ISHAK KOTOUKI sesuai SuratPelepasan Hak atas Tanah Garapan tertanggal 15 Oktober 1997 berukuran118 Mx 53 M + 1.000 M = 7.254 M2 terletak dahulu di Jl. lrigasi SempanDistrik Mimika Baru, sekarang jalan Hasanudin Kelurahan Kamoro JayaDistrik Wania,Kabupaten Mimika, Propinsi Papua, dengan batasbatasdahulu : sebelah utara : berbatasan dengan tanah bpk.

Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Papua antara Penggugat melawanOktovianus Kotouki,dkk, tertanggal 19 Desember 2011, telah disesuaikandengan aslinya,dantelah diberi meterai secukupnya, diberi tanda bukti P4;5. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Indonesia antara Nurdin,dkk melawanPenggugat telah disesuaikan dengan aslinya, dan telah diberi meteraisecukupnya, diberi tanda bukti P5 ;6.

GUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA, Cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAYAPURA

., dan kawankawan, Para Advokat, beralamat diJalan Raya AbepuraEntrop SMA 4, Kelurahan Entrop,Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018:Pemohon Kasasi:LawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINASKESEHATAN PROVINSI PAPUA, Cq. DIREKTUR RUMAHSAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAYAPURA,berkedudukan di Jalan Kesehatan Nomor 01, KelurahanBhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, diwakilioleh dr. Alberthzon K.S.

Pembanding/Tergugat : BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG FAKFAK Diwakili Oleh : BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG FAKFAK
Terbanding/Penggugat : BUSTAN

PUTUSANNOMOR 91/PDT/2021/PT JAPDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara perdata padatingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah inidalam perkara antara:BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA berpusat di Jayapura Cq BANKPEMBANGUNAN DAERAH PAPUA Cabang Fakfak,berkedudukan di Jl. Dr. Salasa Namudat, DistrikFakfak,Kabupaten Fakfak, dalam hal ini memberikan kuasakepada 1. Suparno, S.H., 2. Ottow G Malagawak, S.H., 3.Rudy C.1.

BangkitBersama, beralamat di jalan Yos Sudarso,Dulanpokpok,Pariwari, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, dalam halini memberikan kuasa kepada 1. Yunus Bassary, S.H., 2.Junaedi Rano Wiradinata, S.H., 3.

yang memeriksa perkara ini.Dengan demikian sangatlah tidak terbukti bahwa adanya PerbuatanMelawan Hukum yang dilakukan oleh Pembanding semulaTergugat.Dasar Peristiwa atau Fakta Gugatan Tidak Jelas.Judex Factie Pengadilan Negeri Fakfak pada pertimbanganhukumnya menyatakan bahwa Bahwa Tergugat mendalilkanHal.5 Putusan perkara perdata Nomor 91/PDT/2021/PT JAPbahwa Penggugat tidak menguraikan waktu kehilanganinvoice, kerugian karena tidak leluasa menggunakan excavatoryang dijadikan jaminan di Bank Papua

Barat untukdilakukan pencoretan pencatatan terhadap Sertifikat JaminanFidusia Nomor : W31.00005225.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal08 April 2016.Bahwa terhadap Surat Permohonan Pencoretan PencatatanJaminan Fidusia tersebut,Kantor Kementerian Hukum Dan HAMRepublik Indonesia Kantor Wilayah Papua Barat mengeluarkanSurat Keterangan Nomor : W31. 00012835.

Bangkit Bersama belum dikembalikankepada Terbanding semula Penggugat.Pada tanggal 30 November 2020 Terbanding semula Penggugatpernah datang ke Bank Papua Kantor Cabang Fakfak denganmembawa Invoice Nomor : 900603461.1, atas nama CV.

BUNGA PERSADAGUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA, Cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAYAPURA

Bunga$.H. dan kawan diwakili oleh Bagas Mafner, selaku DirekPersada, memberi kuasa kepada Albar Yusuf,kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Raya bepuraEntropSMA 4, Kelurahan Entrop, Distrik JayapuraJayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat20 Oktober 2018: Pemohon Kasasi:Selatan, KotaKuasa KhususLawanGUBERNUR PROVINSI PAPUA c.q. KKESEHATAN PROVINSI PAPUA, c.q.

RAFANI SURYA HARAHAP VS KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT

PUTUSANNomor 547 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:RAFANI SURYA HARAHAP, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Mess Polwan, Jalan Bayangkara,Manokwari, Papua Barat, pekerjaan Mantan AnggotaKepolisian Republik Indonesia;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yuliyanto, S.H., M.H., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokatpada Kantor Hukum Yuliyanto

& Associates, beralamat diKota JayapuraPapua, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 82/SKY & A/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT, tempatkedudukan di Jalan Pahlawan Sanggeng, Provinsi PapuaBarat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs.

Nyoman Sugiarta,dan kawankawan, jabatan Kabidkum Polda Papua Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK/631/X1/2017,tanggal 21 November 2017;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon' kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1.

INDOKAMALA vs GUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA, Cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAYAPURA

Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua

Gubernur Provinsi Papua Cq.

KepalaDinas Perhubungan Provinsi Papua, berkedudukandi Jalan Sam Ratulangi Jayapura, dalam hal inimemberi kuasa kepada: Benyamin Tan Imbiri, SH,Kepala Bidang Perencanaan dan Program pada DinasPerhubungan Provinsi Papua dan MuhammadThamrin, SH, Kabag Umum pada Dinas PerhubunganProvinsi Papua, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 21 Juli 2011;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata

atau pemasangan mesin (bukti P15)telah sesuai dengan Adendum dan Majelis Hakim secara seksamatelah melihat penggunaan wopen roving kedua kapal telah sesuaidengan Adenndum tanggal 5 November 2007 (pertimbangan MajelisHakim tingkat Pertama halaman 31 dan halaman 32).Bahwa Majelis Hakim tingkat Banding tidak mempertimbangkanketerangan saksi Atik Wijaya yang secara tegas menyatakan didepanpersidangan bahwa penggunaan penambahan bahan kimia untukdinding kapal atas permintaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua

INDOKAMALA, GUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA, Cq. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) JAYAPURA,

PUTUSANNomor 56/PDT/2018PT JAP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara:GUBERNUR PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KESEHATANPROVINSI PAPUA Cq.

pada tanggal 02Februari 2016 untuk menambah biaya pekerjaan sebesarRp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan bungapertahun 13,50% agar pekerjaan tersebut mencapai targetuntukmenyukseskan agendaagenda strategis Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) Jayapura tersebut;Bahwa semua paketpaket pekerjaan tersebut pada point 2 (dua) telahselesai dikerjakan dan bahkan sudah diresmikan penggunaannya olehDPR Propinsi Papua dan Gubemur Propinsi Papua yang disaksikan olekBank Papua pada tanggal

Bahwa apa yang didalil Penggugat pada angka ini membuktikankredibilitas Penggugat sebagai Kontraktor/Pengusaha yang selalubergandengan dengan Pemerintah Provinsi Papua mengerjakanproyekproyek Pemerintah namun bertentangan dengan aturan hukumyang mengatumya.

Dalil Penggugat yangmengatakan bahwa untuk menunjang pekerjaan dimaksud telahmengajukan Kredit ke Bank Papua pada tanggal 02 Februari 2016tidaklah masuk akal, karena pekerjaan tersebut telah selesaidikerjakan pada Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dikatakan olehPenggugatdalam gugatan angka 1 dan 2;b.

Bahwa penggugat telan melakukan suatu pembohongan publikdengan mengatakan bahwa pada tanggal 12 November 2015 telahdilakukan peresmian penggunaannya oleh DPR dan Gubemur dengandisaksikan oleh Bank Papua, karena sesungguhnya tidak pemahterjadi peresmian dimaksud karena pekerjaan tersebut bukanpekerjaan urgen yang berkaitan langsumg dengan pelayanankesehatan. Bahwa akan halnya Surat Pengakuan Hutang yang dibuatsendiri oleh dr. Yeremia Msen, M.Kes adalah merupakantanggungjawab dr.

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU