air minum dalam kemasan 1500 ml merek Water Lingdicantumkan tulisan bisa membantu menyembuhkan : Panas dalam,Maag, Sesak napas, Reumatik, asam urat, sakit kepala, kesemutan danlainnya dimana air tersebut belum pernah dilakukan pengujian; Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahuinya bahwa airproduksinya belum boleh dipasarkan, tapi setelah dijelaskan olehpenyidik bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOMRl, sudah memperdagangkan air minum dalam kemasan merek WaterLing merupakan pelanggran

Putusan Nomor 249 K/TUN/2014.2222bukan personil di Sat Narkoba Polres Pematangsiantar melainkanbertugas sebagai Ba Polsek Siantar Selatan yang tidak adapenugasannya untuk melakukan penangkapan terhadap tersangkapemakai/pengguna Narkoba sehingga perbuatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi (Terperiksa) berada dalam tempatkejadian apalagi melakukan penyamaran tanpa dilengkapi suratperintah sudah jelas merupakan pelanggran Disiplin Polri sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf (g) PPRI Nomor 2 Tahun

(empat ratus empat puluh delapan meter persegi), atas nama UunSumarni, yang terletak di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan,Kabupaten Bantul, dengan ketentuan apabila Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill dan Turut Tergugat melanggar perintah tersebut secaratanggungrenteng dihukum untuk setiap kali pelanggran dengan uang paksasebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dapat ditagih seketikadan sekaligus;Bahwa untuk Tergugat Ill sebagai kebersamaan harta dan/atau sebagaiisteri dari Tergugat

perjanjian menggaraiskan bahwa apa yang telah disepakatiharus dipenuhi atau promise must be kept.e Dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila debitur : Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau Tidak memenuhi prestasi tepat waktu , atau Tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak> Selanjutnya perbuatan melawan hukum (PMH) menurut pasal 1365 KUH Perdatalahir akibat perbuatan orang :e Yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful)e Bisa dalam bentuk pelanggran

pidana atau factum delictum, ataue Dalam bentuk pelanggran manapun kesalahan perdata (low of tort)e Atau dalm perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidan dan kesalahanperdata.> Dengan perbuatan bertindih secara bebarengan maka pealakunya sekaligus dapatdituntut :e Hukum pidana , atas pertanggung jawaban pidana (crime liability), dane Pertanggungjawaban perdata (civil liability)e Bahwa menurut pendapat M.Yahya Harahap.SH dalam bukunya yang berjudulHukum Acara Perdata , Cetakan Lima Belas ,

memperbaharui PeraturanPerusahaan; 1 Saksi ADDIENUHAQ JATI PANUNTUN, Yangpada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa saksi bekerja di Disnakertrans Bantul ;Bahwa saksi sebagai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;Bahwa saksi dan tim pernah melakukan pembinaan dan pengawasan ketempat Terugat karena PP belum diperbaharui;Bahwa waktu demo para penggugat masih off (tidak bekerja);Bahwa demo dilakukan lebih dari sekali;Bahwa para penggugat ada yang melakukan pelanggaran dan juga belumpernah melakukan pelanggran

SaksiBahwa Dishub melakukan klarifikasi atas pengaduan atau masalahyangterjadi; Bahwa Dishub pernah memberikan teguran dan sanksidenda karenaPT JTT tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standartpelayanan yang telah disepakati;Bahwa pada tahun 2013 pernah melakukan denda + 25 juta kepadaTergugat karena pelanggran/kesalahan;Bahwa uang denda dimasukkan ke kasBahwa Dinas Perhubungan berperan sebagai pengawas pelaksanaanoperasionalBahwa Dinas Perhubungan tahu kalau terjadi permasalahan diPT

DBM Cargo, Tahun 2013 2015, sebagaimanadiatur dalam pasal 37 bab X ayat E no.11 yang isinya adalah(mengambil, atau. menggunakan uang milik Perusahaan untukkepentingan pribadi atau orang lain, berkaiatan pula dengan pasal 37,ayat E no. 4 ditegaskan pula pelanggaran yang dimaksud adalah(melakukan kejahatan, misalnya mencuri, menggelapkan, menipu,memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkunganPerusahaan maupun diluar lingkungan Perusahaan), dan ataumelakukan pelanggran tingkat V yakni 5 hari

Dalam hal iniPemohon tidak dapat membuktikan pelanggran moral sosial (moralitas positif),moralitas kritis ataupun kesusilaan saat Termohon mengunjungi orangtuanyasampai kembali lagi ke rumah bersama, sehingga apabila hal tersebut menurutPemohon memicu pertengkaran maka tidak ditemukan unsurunsur pemicupertengkaran dalam hal tersebut oleh karena itu Majelis Hakim bependapatbahwa dalil Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti.Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalam sidangPemohon dengan

Bahwa di dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 2 halaman 29dalam putusan a quo menyatakan; "... bahwa oleh karena secaranyatanyata Tergugat terbukti tidak membayar komisi Penggugatbulan JanuariFebruari 2014, dengan demikian Tergugat tidak terbuktitelah melakukan pelanggran terhadap ketentuan Pasal 169 ayat (1)huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2008, yaitu tidak membayarupah Penggugat selama 3 (tiga) bulan secara berturutturutsebagaimana pertimbangan hukum diatas maka menurut MajelisHakim gugatan

DALIL PENGGUGAT TENTANG PELANGGARAN13.14.15.16.Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada halaman 4 point 5 yang padaintinya menuding Tergugat telah melakukan pelanggran hukum;Bahwa berlebihan dan tidak berdasar hukum dalil penggugat pada point5 tersebut hal mana tidak terdapat keadaan hukum yang menyebabkanadanya keadaan yang menjadi sebab pemilinan walikota dan wakilwalikota tahun 2018 hanya harus diikuti oleh satu pasangan calon saja,in casu hanya Penggugat sendiri.Bahwa dalil Penggugat tersebut justru

Tidak ada upaya meminta maaf kepada Pemilik kapal ataspemakaian kapal hingga terjadi pelanggran yang mengakibatkan kapalditahan oleh Petugas;Hal hal yang meringankan : Kedua Terdakwa mengakui dan menyesal, berjanji tidak akan mengulang!

pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, dimana dalam uraian tindakpidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, diuraikan bahwa Terdakwa melakukan"beberapa perbuatan yang merupakan kejahatandanpelanggaran", tanpa uraianpenjelasan mengenai jenisjenis kejahatan apa saja yang dilakukan Terdakwa demikianpula tidak dijelaskan tentang pelanggaranpelangaran apa saja yang dilakukan olehTerdakwa, pada hal dalam KUHP dibedakan mengenai mana perbuatan yang disebutkejahatan dan mana perbuatan yang disebut pelanggran

Perusahaan Jawatan Kereta Api (vide BUKTI TI1)sehingga apabila kemudian diterbitkan sertifikat di atas tanah yang sama,merupakan pelanggran hukum.37. Bahwa selain itu, ditolaknya permohonan Penggugat kepada Tergugat Ildapat dipersamakan permohonan sertifikasi objek gugatan oleh Penggugattersebut telah ditolak oleh Tergugat Il.

kecoa dan semut merek bagusmengalami penurunan, kKemudian dari perusahaan mengecek beberapa wilayahpemasaran kemudian pada tanggal 4 opember 2014 di wilayah pemasaran diD Yogyakarta mendapatkan sebuah Gudang Grosir dengan nama Paguyubankeliling Mataran yang beralamat di Kota Gede ( milik Ismunadi) telah menjualKapur Ajaib anti kecoa dan semut yang diguga palsu , Selanjutnya saksi KrisNugraha ST,MM selaku Regional sales manager yang bertugas mengawasi,sebagai perwakilan pusat ke daerah, membina pelanggran

Aspek Subtansi :Menimbang. bahwa yang menjadi dasar penerbitan keputusan objek sengketaadalah perbuatan Penggugat melakukan pelanggran ketentuan Pasal 3 angka 5 dan 9Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2010. Pasal 3 angka 5 menentukan PegawaiNegeri Sipil wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanyadengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

demikianTergugat tidak segera melakukan proses penyelesaian di lembaga penyelesaianperselisinan hubungan industrial, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 161ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, telah cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat danTergugat karena pelanggaran terhitung sejak putusan ini diucapkan,Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan di atas dimanaputusnya hubungan kerja dalam perkara a quo karena terbukti Tergugatmelakukan pelanggran

Bahwaberdasarkan Pasal 33 ayat 4 c peraturan perusahaan PTOriental Electronics Indonesia atas pelanggran yang dilakukkanPenggugat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisahsebesar 10 % dari Pasal 156 ayat 3 Undang undang No. 13tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut : Uang Penggantian hak berupa cuti tahun sebesar 12 X Rp89.739 = Rp 1.076.868, Uang Pisah sebesar 15 % X 4 X Rp 2.716.190, = Rp1.086.476,Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitumgugatan Penggugat dalam point 2 harus

hari untuk menaruhberkas keruangan kerja Terdakwa 1;Bahwa Terdakwa 1 tahu tentang surat edaran yang dikeluarkanmengenai jam kerja kantor, yaitu karyawan diijinkan masuk ke dalamkantor diluar jam kantor atas ijin dari Security;Hal 16 dari 26 Putusan No.123/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr.Bahwa menurut PKB Pasal 60 ayat (3), setiap karyawan yang telahmelakukan pelanggaran harus diberi Surat Peringatan (SP 1) terlebihdahulu;Bahwa sebelum dikeluarkan Surat Peringatan, karyawan dan KetuaSerikat yang melakukan pelanggran

.: Kep/43/IX/2004,tanggal 30 September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian PelanggaranDisiplin, dengan demikian Peraturan tersebut mengatur mekanismepenyelesaian pelanggran Disiplin, bukan pelanggaran Kode Etik Polriyang telah diatur dalam Peraturan Kapolri No. Pol. 8 Tahun 2006 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

Atas perbuatan Tergugatmengakibatkan kedua pekerja/rekan kerja Tergugat yang Sdr AlfonsusSetiawan dan Sdr Leonardo Krar mengalami lukaluka, namun sebaliknyaTergugat hanya melakukan pembelaan diri dan juga tidak mungkin Tergugatdapat melakukan tindakan tersebut karena Tergugat bukan baru bekerjapada Penggugat, mala Tergugat sudah bekerja selama 25 Tahun dan tidakpema membuat pelanggran ketja terdahap Penggugat, sebagaimana jugatelah dijelaskan dalam Pendapat Mediator pada Kantor Dinar Tenaga Kerja

., tanggal 31 Maret 2011, tentang penggunaankawasan hutan untuk kegiatan ekploitasi Sumur minyak ripah #6 danGemah #25, sementara Petrochina (Termohon Kasasi) sudahmelaksanakan kegiatan ekploitasi ditanah objek sengketa sejak tahun2004, jadi dengan demikian Petrochina sudah melakukan pelanggran danmelakukan perbuatan melawan hukum;Maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam PutusanJudex Facti sangatlah tidak fair dan cendrung memihak, sehinggamemberikan penerapan hukum yang salah dan keliru