Saaman Bin Mardjuk, DKK;Kepala Suku Dinas Penataan Dan Pengawasan Bangunan Pemerintah Kotamadya Jakarta Barat

DKI Blok 151 A /35, Meruya Selatan, Kembangan,Jakarta Barat, 11650, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 25Agustus 2008, untuk selanjutnyadisebut sebagaiHalaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor139/G/2008/PTUN.JKT.8PENGGUGAT ;Lawan:KEPALA SUKU DINAS PENATAAN DAN PENGAWASAN BANGUNANPEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA BARAT, berkedudukan diJalanRaya Kembangan, No. 2, JakartaBarat 11610, dalam hal ini memberikuasa kepada : 1.Nama: MUHAMMADHIDAYAT, SH; 2,.Nama:J UN A E DI, SH ;3.

BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPEBTI), DKK.

BADAN PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKAKOMODITI (BAPEBTI), berkedudukan di Gedung BappebtiLantai 35, Jalan Kramat Jaya Nomor 172, RT 6 RW 2,Kenari, Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus IbukotaJakarta;2. PT BANK BCA CABANG KORPORASI SUDIRMAN, Tbk.,berkedudukan di Gedung Chase Plaza, Lantai 1 & 3, JalanJend. Sudirman, Kav. 21, Jakarta;3. PT BANK BTPN, Tbk., Kantor Cabang Rasuna Said,Menara Cyber Lantai 2425, Jalan HR.

., Ltd Melawan KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS SEMARANG

. ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, masingmasing Advokat pada KantorAdvocat, Mediator & Legal Consultant Djarot Widjayato & Associates,berkantor di Jalan Puspanjolo Tengah VI No.6 Semarang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 678/Suku/Djw/Smg/IX/2011 tertanggal 28 September 2011, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWAN: Nama Jabatan : IKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DANTIPE MADYA PABEAN TANJUNG EMAS SEMARANG ; 'Tempat Kedudukan: Jalan Yos Sudarso No.8 Semarang ; Halaman

;Jabatan:Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan PelayanaBea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas, Kantor Wilayah DirektoreJenderal Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Direktorat Jenderal Bedan Cukai;6. Nama :;AGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H.;Jabatan:Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan PeraturaKepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea da:Cukai;7. Nama :SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H., M.H.

SOMPIE, S.H.; Halaman 5 dari 9 HalamanPutusan Perkara Nomor: 01/G/2012/PTUN.SMG Jabatan:/Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan daCukai, Direktorat Jenderal Bea daCukai;15.J/Nama :;/DIAN FAKHRIZAL H, S.H., M.Hum;Jabatan:/Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipMadya Pabean Tanjung Emas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan CukeJawa Tengah dan DI Yogyakarta, ODirektorat Jenderal Bea daCukai;16.)Nama :;ARIF PURWADI SATRIYONO,

;Jabatan:/Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, KementerianKeuangan; Halaman 7 dari 9 HalamanPutusan Perkara Nomor: 01/G/2012/PTUN.SMG 27.J)Nama ::ASTRID MONIKA, S.H.; Jabatan:/Pelaksana pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan; 28.)Nama :FIRSTDA AYU FIAN NUR AGUSTA, S.H.; Jabatan: Pelaksana pada Bagian Bantuan HukumI, Biro Baw Htuitum, KementerianKeuangan; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum padaKantor Pengawasan dan

Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai

DIREKTUR PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

1.KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN (P2B) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA;2.GEREJA TIBERIAS INDONESIA;DAVID TJANDRAWIDJAJA

KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN(P2B) PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA, yang berkedudukan di Jalan Jati Baru Nomor1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1, AGUSDIN SUSANTO, SiH. ; 2. ENDANG SUMARDI, S.H., MH. ; 3. YAYAN YUHANAH, S.H., MH. ; """"2222222A, MADE SUARJAYA, S.H. =ceecsseeccceseeeeneceeeene5. KAROLIS SIMATUPANG, S.H., MH. ; 6, ISMIYATUN, SiH. 7.

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus' lbukota Jakartaberkedudukan di Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta gedung Balai Kotablok G lantai IX, Jalan Merdeka Selatan Nomor 89 Kota Administratif JakartaPusat bertindak untuk dan atas nama KEPALA DINAS PENGAWASAN DANPENERTIBAN BANGUNAN ( P2B ) PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA ( Tergugat / Pembanding / Terbanding) tertanggal 10 Januari 2012dan Y. FIRMAN RIZKI, S.H.

Jakarta terhadap Pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, setelah mengadakanmusyawarah, baik Hakim Hakim Anggota maupun Hakim Ketua Majelistelah memberikan pendapat / pertimbangan dalam musyawarah tersebutdengan sungguhsungguh telah tercapai mufakat secara bulat tentangputusan sengketa Tata Usaha Negara tersebut dalam tingkat banding,sebagaimana diuraikan dibawah ini ; Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini yang dijadikanobyek sengketa adalah : Keputusan Kepala Dinas Pengawasan

TENGKU AZMUN JAAFAR
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PERWAKILAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI RIAU

sertapertimbangan hukum Judex Factie tidak benar dan menyesatkan,memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:Mengadili: Menerima Memori Banding Pemohon Banding; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekabaruNomor: 19/G/2016/PTUNPbr, 21 September 2016;Mengadili Sendiri:Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan No. 191/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM Mengabulkan gugatan Penggugat 21 April 2016 untukseluruhnya; Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KEPALAPERWAKILAN BADAN PENGAWASAN

Pemohon:
1.MARYAM
2.MURI ANDESTA
Termohon:
BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI MEDAN

- LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAmelawan- KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;- KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR;- TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR

KEPALA BIDANG INVESTIGASI BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN KALIMANTANTIMUR, berkedudukan di Jalan MT.Haryono Nomor 19, SamarindaKalimantan Timur 300002220Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;3. TIM AUDIT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) PERWAKILAN KALIMANTAN TIMUR yang terdiria. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanb. NamaKewarganegaraan :Pekerjaanc.

IRAWAN AMIN NUGROHO, S.HKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) , berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta dan JalanMT.

mengadakanpemeriksaan tahunan secara rutin dan tidak menemukan adanya dugaan terjadinyatindak pidana korupsi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten KutaiKartanegara tahun anggaran 2010, oleh karena itu laporan hasil audit dalamrangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsikegiatan rehab total patung lembuswana pada Dinas Kebudayaan dan PariwisataKabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010 yang diterbitkan olehTergugat I danTergugat II yakni Perwakilan Badan Pengawasan

Suhartono H,BA adalah hubungankeperdataan dan bukan menjadi domain hukum pidana ;Bahwa dalil dan alasan hukum yang diajukan penggugat berdasarkan buktibuktiyang autentik maka dimohon kepada Yang mulai Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan ini ;Bahwa, gugatan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) tentang audit dan perhitungan kerugian keuangan negara telah diajukandalam perkara IndosatIM2 di Pengadilan Tata usaha negara Jakarta, dimana IndarAtmanto

INDOSAT MEGA MEDIA (IM2) Melawan DEPUTI KEPALABADAN PENGAWASAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) BIDANGTONY PSS era eeFoto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduandari DUMOLI SIAHAAN, SH Nomor : 197/K/TX/2013/PMJ/Sek.Dsw tertanggal14 September 2013 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil eksepsinya, Tergugat I, I, danIII melalui kuasa hukumnya telah mengajukan buktibukti tertulis berupa foto copy surathalaman 53 dari 60 halaman, Putusan Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMDsurat yang telah

SCHLUMBIRGER GEODHYSICS NUSANTARA VSKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B PEKANBARU

;Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Firma Hukum Hadiputranto, Hadinoto &Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia,Menara...Menara II Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 2 Agustus 2012;Selanjutnyadisebut PPENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWANKEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAITIPE MADYA PABEAN B~ PEKANBARU,berkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman Nomor: 24Pekanbaru 28152 Dalam hal ini memberikan

Nama : DARMA BAKTI, SH.; Jabatan :Kepala Seksi Perbendaharaan padaKantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai Tipe Madya Pabean BPekan batu; 13. Nama : FARIDA HERTIANA SARAGIH, SH.; Jabatan :Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanandan Cukai IV pada Kantor Pengawasandan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Pabean B Pekanbaru; 14. Nama : SATRIYANTO SADJATI: Jabatan :..Jabatan15. NamaJabatan16. NamaJabatan17. NamaJabatan18.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) qq. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLSOSKAM .

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN(BPKP) qq. DEPUTI PENGAWASAN INSTANSIPEMERINTAH BIDANG POLSOSKAM.Alamat : Jl.

Oleh karena itu, tentunya secara hukum pun,Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi PemerintahBidang Politik, Sosial dan Keamanan BPKP tidak dapat dilibatkandalam permasalahan kontrak tersebut.Bahwa namun demikian, Para Penggugat telah menjadikanDeputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi PemerintahBidang Politik, Sosial dan Keamanan BPKP sebagai Tergugat Ildengan alasan Tergugat Il dinyatakan telah melakukan perbuatanmelawan hukum dalam permasalahan kontrak tersebut (positaangka 7 s.d. 8)

Bukti P.5 : Surat Badan pengawasan Pembangunan (BPKP)Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah BidangPOLSOSKAM Nomor: LAP 12/D2/01/2013 Hal:Laporan Hasil Penilaian Akhir Pengadaan ModulHalaman 44 dari 111 hal. Putusan No.658/Pat. G/2013/PN.Jkt. Sel.Bangunan Rumah Sakit Bergerak dan Rumah SakitPratama Tahun 2012 pada Direktorat Bina UpayaKesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan RlTanggal 14 Juni 2013.6.

Bukti P.Ik5 : Surat Badan Pengawasan dan pembangunan(BPKP) Deputi Pengawasan Instansi Pemerintahbidang POLSUSKAM. No.Lap.12/D2/01/2013.6. Bukti P.I6 : Surat PT.Rema Kasih No.72/RK/II/2013Hal.Pernyataan permasalahan tiap daerah tanggal 15Maret 2013 ;7. Bukti P.I7 : Surat Pemerintah daerah kabupaten Alor DinasKesehatan Kalabahi Nomor: BU/094/559/2013Perihal: Perpanjangan Waktu Pekeijaan Tanggal 19Februari 20138.

Oleh karena itu, tentunya secara hukum pun, Deputi KepalaBPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosialdan Keamanan BPKP tidak dapat dilibatkan dalam permasalahankontrak tersebut;Bahwa namun demikian, Para Penggugat telah menjadikan DeputiKepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah BidangPolitik.

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR,2. TIM PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHPKKPN), PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

Nama JabatanBerkedudukanKEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASANKEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILANPROVINSI JAWA TIMUR ~2222222n2nenen enonJalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo Nomor : 38WaruSidoarjo 222222 no seen nen nnnSelanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; TIM PENERBIT LAPORAN HASIL PENGHITUNGANKERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHPKKPN), PADABADAN PENGAWASAN KEUANGAN DANPEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI JAWAJalan Raya Bandara Juanda Sidoarjo Nomor : 38WarusSidQ aj =s2=22sesesseen ences neeenmeneeneetnineeeneSelanjutnya

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Surat Tugas NomorST438/PW1 3/5/2014 tanggal 12 Maret 2014 yang ditandatangani oleh KepalaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraAtas Dugaan Penyimpangan Dalam Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Alte rnatifKelompok Masyarakat Untuk Berwirausaha/Pelatihan Automotif MekanikSepeda Motor Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Dan

Laporan HasilPenghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tanggal 9 Mei 2014Yang Dibuat Oleh Tim Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Provinsi Jawa Timur ; Dasar pengajuan gugatan tata usaha negara ini yang menjadi dalildalil dariPenggugat adalah : 22 2+ non nnn nnn nnn nnn en nnn nee ren nnn ee cen nee necesMengingat gugatan ini diajukan oleh Penggugat melalui kuasahukumnya dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya pada tanggal 15 Januari 2015 dan Penggugat

Kepala PerwakilanBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur nomor:ST70/PW13/5/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang kemudian diperpanjang olehKepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan ProvinsiJawa Timur dengan Surat Tugas nomor: ST438/PW13/5/2014 tanggal 12 Maret2014 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan penyimpangan dalam kegiatan pelatihanketrampilan alternatif kelompok masyarakat untuk berwirausaha/pelatihanautomotif

David Tjandrawidjaja;1.Kepala Dinas Pengawasan Dan Penertiban Bangunan (P2b) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,2.Gereja Tiberias Indonesia

Warung BuncitRaya Nomor 17, Ragunan, JakartaSelatan 12550, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 164/RW 06/V1/2011,tanggal 24 Juni 2011, Selanjutnyadisebut sebagai ......Melawan :KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBANPROVINS DAERAHJAKARTA, yang berkedJati Baru Nomor 1,PENGGUGAT ;BANGUNAN (P2B)KHUSUS IBUKOTAudukan di JalanJakarta Pusat,dalam hal ini memberi kuasa kepada1. Agusdin Susanto, SH. ;Endang Sumardi, SH., MH. ;Yayan Yuhanah, SH., MH. ;7. Ocky Prasetyo, Y.P., SH.

Persidangan dalam sengketayang bersangkutan ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 28Juni 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Jakarta tanggal 28 Juni 2011 di bawahRegister perkara Nomor : 129/G/2011/PTUNJKT dan telahdiperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan pada tanggal10 Agustus 2011, sebagai berikutOBYEK SENGKETAAdapun yang menjadi obyek sengketa adalah KeputusanKepala Dinas Pengawasan

Gugatan Penggugat untuk ~ seluruhnya ;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala DinasPengawasan Dan Penertiban Bangunan Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 14902/IMB/2010,tanggal 23 Desember 2010 tentang Izin MendirikanBangunan (IMB) Bersyarat Untuk Penggunaan Gerejadan Fasilitasnya di Jalan Kelapa Nias Blok HF60, RTO00/000 Kelurahan Kelapa Gading Barat,Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara yangdikeluarkan Tergugat ; Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KeputusanKepala Dinas Pengawasan

Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka permohonanpenundaan tidak dapat dikabulkan ;40DALAM EKSEPSI :Bahwa Tergugat menolak' seluruh dalil dalil gugatanPenggugat kecuali yang diakui secara tegas danJSlaAS f thes shew ores es BR ER BR BeKompetensi Absolut .Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perwakilankelompok (Class Action) yang tunduk~ padaPeraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompokdengan objek gugatan adalah Keputusan KepalaDinas Pengawasan

Pariadji kepadaGubernur DKI Jaya tanggal 25 Februari 2009tembusan kepada Kepala Dinas P2B (foto kopidari foto kopi) ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalilsangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti Tertulisberupa fotokopi surat surat yang telah dimeteraikandengan cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ataufoto kopinya, bukti tersebut diberi tanda T 1 sampaidengan T 19, sebagai berikut80BuktiBuktiBuktiT 1T=2T3Keputusan Kepala Dinas Pengawasan DanPenertiban Bangunan Provinsi DaerahKhusus

KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROV. RIAU VS ERWINTA MARIUS, Ak.MM DAN RAJA ABDUL HARIS, SE;

Putusan Nomor 465 K/TUN/2012Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), beralamat di JalanPramuka Nomor 33 Jakarta Timur dan Jalan Sudirman Nomor 10 Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU1101/SU04/2/2012, tertanggal21 September 2012;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;melawan:1 ERWINTA MARIUS, Ak.

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan danpembangunan.C. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan BPKP.Halaman 7 dari 73 halaman. Putusan Nomor 465 K/TUN/2012Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadapkegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan..

, baik hasilpengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan PemeriksaKeuangan, dan lembaga Pengawas pengawasan lainnya.Bahwa berdasarkan Kepres No. 103 Tahun 2001 tersebut, BPKP tidak lagibertugas, tidak berfungsi atau tidak berwenang untuk melakukanpemeriksaan (audit) terhadap keuangan Negara/Daerah baik pemeriksaanumum maupun pemeriksaan tertentu atau investigasi terhadap adanya13dugaan penyimpangan terhadap keuangan Negara/Daerah.

Pengawasan atas pelaksanaanurusan pemerintahandi daerah;b.

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah;Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintahsesuai peraturan perundangundangan.Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal217 dan Pasal 218 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya olehPemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh BadanPemeriksa Keuangan;6UndangUndang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan

Bambang Joko Mulyono Bin Kasiman melawan KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN dan PEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah di Semarang

Hamka Km 02 Kampus III NgaliyanSO ITTEIRAN Gj sees rte re eeSelanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT:;wan nan nna 2222222822 2 2n nono nanan nanan nanan MELAWAWheeeeete ee omen neersNama Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN danPEMBANGUNAN (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah diS@MAalrand nnonane nnn nnn nnn nn nnn nnnTempat Kedudukan : JI. SemarangKendal Km 12 Semarang;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SKK16/SU04/2/2013 tertanggal 30 Agustus 2013 memberikan kuasa kepada: nnn nnn nnn nnn nnn nnn1.

OBYEK GUGATAN:Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR.1884/PW/11/5/2013 Tanggal 08 Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganDana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas PendidikanKabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 ;ll.

TENGGANG WAKTUBahwa Gugatan terhadap Objek sengketa berupa Surat Laporan HasilAudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi5Putusan PTUN Semarang Perkara Nomor: 37/G/2013/PTUN.SMG1.Jawa Tengah Nomor: SR.1884/PW/1 1/5/2013 Tanggal 08 Mei 2013, dan barudiketahui Penggugat melalui harian Suara Merdeka pada tanggal 15 Mei 2013,tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pengadaan BukuPerpustakaan pada

DASAR DAN ALASAN GUGATANSurat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR.1884/PW/1 1/5/2013 Tanggal 08Mei 2013, tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Dana Alokasi KhususPengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten RembangTahun Anggaran 2011,hingga pada saat gugatan ini diajukan ke PengadilanTata Usaha Negara Semarang, Penggugat belum bisa mendapat salinannya.Walaupun

.;KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.;PT. SPEKTA PROPERTI INDONESIA.;

KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNANPROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan diJalan Taman Jati Baru No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal inimemberikan kuasa kepada : 2= ===1. Agusdin Susanto, S.H. 5 nmsennee nen seen2. Yayan Yuhanah, S.H.,M.H. ; 3. Endang Sumardi, $.H.,M.H. ; 4. Alam Syah, S.H.,M.H. ; 5. Faruq Ansori, S.H.,M.H. ; 6.

DHARIKSA APROBAJA dalam hal ini diwakili oleh HAMDANI MELAWAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negaralainnya, terlihat dari objek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagaiPejabat Pemerintahanyang bertugas menyelenggarakan urusanpemerintahan dibidang pengawasan keuangan Negara/Daerah danpembangunan nasional (vide Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Presiden No.192 Tahun 2014);Hal. 9 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUNPTKc.

Pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsiinstansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara, dan;b.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP; Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008;Hal. 18 dari 127 halaman Putusan No.45/G/2015/PTUNPTK2008;(1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat(2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah;(2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui;Eis FRG WHI fetes ce eee reece rate HRISos ERNE Jann mmm mm nnn recentGL, PSITAIEAUEI jase enrrnn nts nsenmnnnniaicmismnnnrnisenisnnninnieniininemnmiaeinnne

Kegiatan pengawasan lainnya;. ===Menurut Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008:Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalampasal 48 ayat (1) terdiri atas;@. BPKP3 ne nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne ce ce ce cenceb. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secarafungsionalmelaksanakan pengawasan intern;c. Inspektorat Propinsi;d.

/atau auditor lainnya;Tujuan koordinasi adalah untuk memastikan cakupan yang tepat danmeminimalkan pengulangan kegiatan;Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pengawasantahunan serta hasilhasil pengawasan yang telah dilakukan APIPselama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditoreksternal dan/atau auditor lainnya.

KARYA TAJINAN PRIMA melawan KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA CUKAI MALANG & PT. BINTANG PESONA JAGAT

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAITIPE MADYA CUKAI MALANG tempat kedudukanJl Surabaya No 2Dalam hal ini telah memberikan Surat KuasaKhusus kepada:1. CERAH BANGUN, SH,M.IH. .2. PRIJO ANDONO,SH. ++ 2 ee eee eee ee3. RUDY HERI KURNIAWANSE. 4. SYAMSUL BAHRI.6. SULAIMANaberdasarkan Surat Kuasa Khusus' NomorSKK4314/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tanggal 20Agustus2010; Selanjutnya disebut sebagai s ..a. ee eeeTERGUGAT;PT.

RITAFATMILA,SH .~ Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan KepalaKantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TipeMadya Cukai Malang Nomor KEP3185/WBC.11/KPP.MC.01/2010tertanggal 16 Juni 2010 tentang Pencabutan KeputusanKepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Nomor KEP2991/WBC.11/KPP.MC.01/2010 tertanggal 4 Juni2010; > Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yangtimbul; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik dari 3(tiga) buah Surat Keputusan tersebut di bawah ini yangtelah dikeluarkan oleh Kantor Pengawasan dan PelayananBea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang, sebagaiberikut: 22 rere re eee ee eee eee ee eee= Surat Keputusan Nomor KEP49501760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tertanggal 30 Maret2009 tentang Penetapan Tarif Cukai HasilTembakau untuk merek rokok NEOMILD atas namaPT BINTANG PESONA JAGAT (TERGUGAT IIINTERVENSI); = Surat Keputusan Nomor KEP2991/WBC.11

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat pada suratgugatannya tertanggal 14 Juli 2010, Penggugatmengajukan gugatan a quo karena diterbitkannya SuratKeputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Beadan Cukai Tipe Madya Cukai Malang Nomor: KEP3185/WBC/11/KPP.MC.01/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentangPencabutan Keputusan Kepala KPPBC Tipe Madya CukaiMalang Nomor: KEP2991/WBC/11/KPP.MC.01/2010 tanggal 4Juni 2010 ( Surat Keputusan6.

.;PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;

., warga negara Indonesia, pekerjaanAdvokat, beralamat kantor di Jalan Kapi Saraba IX.D.10Nomor 39 Mangliawan, Malang, berdasarkan SuratKuasa Substitusi tertanggal 15 Juni 2016 untukselanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT/PEMBANDINGHIm.1 dari 7 hlm.Putusan No.195/B/2016/PT.TUN.JKT.MELAWANPENGAWAS KETENAGAKERJAAN PADA DIREKTORAT JENDERALPEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAANKEMENTERIAN TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan

M E N G A D I L I :

1. DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

1. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perdagangan Lada (TP4L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor : 01/TP4L/IX/2020 tertanggal 02 September 2020, tentang

Panen Baru yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

PANEN BARU
Tergugat:
Ketua Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan Lada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepadaGubernur.Sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor : 188.44/924/DISPERINDAG/2019 tentangPembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianPerdagangan Lada.Bahwa Objek Gugatan berupa Surat Keputusan Tergugat yangmenyatakan CV.

Melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendaliankepada Gubernur.Bahwa sebagaimana huruf B dan C bagian kedua Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/924/DISPERINDAG/2019tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan, danPengendalian Perdagangan Lada tersebut, Tergugat bertugas untukmengkoordinasikan kegiatan pengawasan pemasaran ladabekerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini BP3L dan KPB, danTergugat juga memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukumterhadap pelanggaran

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaankaidah, ruang lingkup, tata kelola pemasaran lada yang baik dan benar;b. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan pemasaran lada bekerjasamadengan pihak terkait;c. melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturanperundangundangan;d. melakukan koordinasi serta permintaan bantuan teknis dengan penegakanhukum lainnya, dan;Halaman 45 dari 70 halaman Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.PGPe. melaporkan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian

yaknimelakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kaidah,ruang lingkup, tata kelola pemasaran lada yang baik dan benar,mengkoordinasikan kegiatan pengawasan pemasaran lada bekerjasama denganpihak terkait, melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuanperaturan perundangundangan, melakukan koordinasi serta permintaan bantuanteknis dengan penegakan hukum lainnya, dan melaporkan hasil pembinaan,pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur, sehingga dalam hal ini MajelisHakim

,Pengawasan Dan Pengendalian Perdagangan Lada, dapat dimaknai secaraekstensif yaitu melakukan pengawasan dalam bentuk pemberian sanksi terhadappelanggaran peraturan perundangundangan, dimana hal ini sesuai denganprinsip ultimum remedium;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan dikaitkandengan Objek Sengketa berupa pemberian sanksi terhadap Penggugat untuktidak diberikan ijin pengiriman lada putih asal Bangka Belitung merupakan bentukpenegakan hukum dalam rangka pembinaan, pengawasan