Ditemukan 2277 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-06-2008 — Upload : 30-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 216B/PK/PJK/2007
Tanggal 4 Juni 2008 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. ARUTMIN INDONESIA
14271 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengurang Penghasilan Bruto (56,212,781 .00) (25,577.63) (30,635,142.00)5. Total Penghasilan Bruto (34) (590,185),00 5,233,395.00 (35,823,580.00)6. Penghasilan lainlain 3.982,875,00 3,982,509.00 0.007. Penghasilan neto dalam negeri (56) 3,392,690.00 39,216,270.00 (35,823,580.00)8. Kompensasi kerugian 0.00 0.00 0.009. Penghsilan Kena Pajak (78) 3,392,690.00 39.216.270.00 (35,823,580.00)10. Pajak Penghasilan terutang 1,526,711.00 17,647,310.00 (16,120,611.00)11.
    Kep84/WPJ.19/BD.05/2006 tanggal 15 Mei 2006 tersebut, Pemohon Bandingmengajukan Banding dengan alasan sebagai berikut :Koreksi atas Pengurang Penghasilan Bruto USD 30,635,142.00Bahwa dibawah ini adalah perincian koreksi pemeriksa atas PengurangPenghasilan Bruto sebesar USD 30,635,142.00 sebagai berikut : No. Keterangan Jumlah Cfm SKP(USD)1.1 Biaya Bunga Pinjaman 25,029, 183.001.2 Biaya Akuisi 4,991 ,038.001.3 Biaya lainlain 614,921.00Total 30,635,142.00 A.
    Pengurang Penghasilan Bruto (55,208,962.00)5. Total Penghasilan Bruto (34) 413,634.006. Penghasilan Lainlain 3,982,509.007. Penghasilan neto dalam negeri (56) 4,396,509.008. Kompensasi kerugian 0.009. Penghasilan Kena Pajak (78) 4,396,509.0010. Pajak Penghasilan terutang 1,978,329.0011. Pajak Penghasilan yang dipotong pihak lain (1,523,070.00)12. Jumlah PPh kurang (lebih) bayar (1011) 455,359.0013.
    Arutmin sebagaikontraktor yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan brutotahun 2002, dengan demikian yang tetap dapat dipertahankan koreksinyasebesar USD 356,119.20 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan olehPemohon Peninjauankembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebutadalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauankembali dipihakyang dikalahkan, maka harus dihukum
Putus : 14-10-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3354/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Oktober 2019 — PT JVC ELECTRONICS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengurang Penghasilan/Biaya Usaha USD 11.437.730,895. Penghasilan Neto dalam negeri USD 10.375.460,246. Penghasilan dari luar usaha USD (280.577,93)7. Penyesuaian Fiskal USDa. Penyesuaian Fiskal Positif USD 2.095.989,61b. Penyesuaian Fiskal Negatif USD 1.032.147,48c. Jumlah USD 1.063.842,138. Penghasilan Neto luar negeri USD 150.799,989. Penghasilan Neto USD 11.309.524 4210. Penghasilan Kena Pajak USD 11.309.524,4211. PPh Terutang USD 2.827.381 ,1112.
    Putusan Nomor 3354/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD1.713.827,10, dengan perincian sebagai berikut:1 Peredaran Usaha USD 242.621 .582,332 Harga Pokok Penjualan USD 220.808.391,203 Laba Bruto USD 21.813.191,134 Pengurang Penghasilan/Biaya Usaha USD 11.437.730,895 Penghasilan Neto dalam negeri USD 10.375.460,246 Penghasilan dari luar usaha USD (280.577 ,93)7 Penyesuaian Fiskal USDa. Penyesuaian Fiskal Positif USD 2.095.989,61b.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1281/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PACIFIC PALMINDO INDUSTRI,
4831 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1.504.822.700,00 0,00) 1.504.822.700,00Kredit Pajak 287.151.943,00 0,00 287.151.943,00PPh Kurang (Lebih) Bayar 767.670.757,00 0,00 767.670.757,00Sanksi Administrasi 276.361.473,00 0,00 276.361.473,00Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar 1.044.032.230,00 0,00) 1.044.032.230,00 Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP526/WPJ.07/2010 tersebut di atas, dengan ini Pemohon Banding mengajukanbanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP526/WPJ.07/2010tersebut, knususnya yang berkenaan dengan:Koreksi pengurang
    Penghasilan Bruto sebesar Rp 1.501.449.677,00,Koreksi atas Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp 10.237.602.003,00,Bahwa adapun alasanalasan Pemohon Banding mengajukanpermohonan banding adalah sebagai berikut:Yang berkenaan dengan Koreksi pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp1.501.449.677,00Bahwa Pemeriksa telah melakukan koreksi atas PenguranganPenghasilan Bruto berupa biaya Belawan /ndirect dengan alasan bahwaHalaman 2 dari 35 halaman.
    berdasarkan penghitungan tersebut di atas, sebenarnyaPemohon Banding berhak untuk membebankan biaya tambahan sebesarRp4.179.532.593,00 karena biaya yang berhubungan langsung denganpenghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Final berdasarkan penghitungantersebut di atas hanya sebesar Rp324.284.364,00 tidak sebesarRp4.503.816.957,00;Bahwa dengan merujuk pada alasanalasan sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon Banding memohon agar Pengadilan Pajak membatalkan koreksifiskal Terbanding berkenaan dengan pengurang
    Koreksi PenguranganRp1.501.449.677,00,Halaman 4445:Majelis =melakukan pemeriksaanPenghasilan Bruto sebesarbahwa terhadap LaporanPemeriksaan Pajak diketahui koreksi Pengurang Penghasilan Brutosebesar Rp1.515.830.148,00 merupakan koreksi positif atas biayageneral overhead dan administration didasarkan atas adanyapenghasilan yang dikenakan pajak final serta koreksi positif atasbiaya Belawan Indirect disebabkan Wajib Pajak kurang dalammengkoreksi biayabiaya yang berhubungan dengan penghasilanyang dikenakan
    pajak yang bersifat final;bahwa koreksi Bruto sebesarPengurang PenghasilanRp1.515.830.148,00 terdiri dari koreksi dengan perincian sebagai berikut:No Pengurang Fenghasian eee anding rerbending Roy.
Register : 21-02-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 09-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 25 Juli 2018 — MUHAMMAD SOLIHIN, S.Kom., dkk.; Melawan; PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. CABANG CILEUNGSI;
10222
  • melakukan SO atas barangbarang yangmenjadi tanggung jawabnya dan setelah itu apabila terdapat selisin jumlahbarangbarang di DC maka barulah hal tersebut dijadikan sebagai NBH:10.Bahwa sebelum dikeluarkannya NBH maka seluruh pekerja mempunyai hakuntuk membela dirinya masingmasing yaitu dengan memberikan buktipendukung pada saat prosedur SO dilakukan atas barangbarang yangmenjadi tanggung jawabnya;11.Bahwa atas NBH, Tergugat selain memberikan toleransi dalam bentuk BTK,Tergugat juga memberikan Insentif pengurang
    NBH & Hutang, yaituHalaman 14 dari 36 halaman Putusan No.91/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdgmekansime pengurang NBH yang hanya diberikan kepada pekerja yangmasih memiliki NBH & Hutang;12.Bahwa atas uraian dan penjelasan mengenai NBH diatas, maksud dantujuan Tergugat dalam menerapkan prinsip menjaga dan bertanggung jawabatas aset perusahaan adalah agar seluruh pekerja dapat bertanggung jawabatas apa yang dikerjakannya dan pengenaan kewajiban menjaga danbertanggung jawabatas aset perusahaan ini tidak hanya
    Bahwa dalam pemotongan upah dikarenakan NBH ini, Perusahaanmemberikan kebijakan BIK dan insentif kepada Penggugat sebagaikomponen pengurang NBH & Hutang Penggugat;c. Bahwa Tergugat melakukan pemotongan upah atas NBH & HutangPenggugat sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku di PP No.78/2015 dan Peraturan Perusahaan TERGUGAT.
    kepada pekerja DCtersebut tidak serta merta ditanggung seluruhnya oleh Para Pekerja, karenaterdapat komponen Batas Toleransi Kehilangan (BTK) yaitu nilai toleransimaksimal barang hilang yang menjadi tanggungan perusahaan apabila nilai 29 selisih barang hasil SO masih beradadibawah nilai BTK maka nilaiselisin barangtidak dibebankan kepada pekerja;Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Tergugat selain memberikantoleransi dalam bentuk Batas Toleransi Kehilangan (BIK), Tergugat jugamemberikan insentif pengurang
    NBH & Hutang yaitu mekanisme pengurang NBHyang hanya diberikan kepada pekerja yang masih memiliki NBH & Hutang, hal initelah dilakukan Tergugat dengan memberikan insetif pengurang NBH & Hutangyaitu mekanisme pengurang NBH yang hanya diberikan kepada Para Penggugatyang masih memiliki NBH & Hutang;Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut Majelis Hakim menemukan faktabahwa berdasarkan bukti P1.1 s/d P1.27 yaitu slip upah Para Penggugat bulanOktober 2015 telah dipotong upahnya dengan nama potongan
Putus : 10-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1026/B/PK/PJK/2014
Tanggal 10 Maret 2015 — PT FUCHS INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6232 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namun demikiandalam worksheet Laporan Keuangan Tahun 2008ternyata saldo account 5140100 tersebut adalah Rp0,00 dan tidak ada account 5175000 OtherDeductions;Tanggapan Pemohon Banding:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Fiskus yang menjadikan(dua) account pengurang sales yaitu 5140100 Deduction fromAffiliates Third Party Deduction dan account 5175000 OtherDeductions yang terdapat dalam Chart of Account karena saldonya Rp0,00 sebagai alasan untuk menolak permohonan keberatan yangPemohon Banding
    2 odner, SPTMasa PPh Pasal 4 ayat (2) sebanyak4 map berupa invoice, kontrak, danbukti pembayaran invoice, tidakdapat dipertimbangkan dalamproses keberatan;Bahwa seperti Pemohon Banding uraikan di atas bahwa pada saatpemeriksaan masih berjalan, sebahagian data/dokumen yang dimintapada saat proses keberatan sudah diserahkan kepada pemeriksa padatanggal 13 Januari 2010;2 Objek Pajak Penghasilan yang telahdilaporkan pada SPT Masa PPhtidak seluruhnya merupakan biayabiaya yang dapat dibebankansebagai pengurang
    penghasilanbruto karena objek pajak tersebutdapat merupakan biaya yang tidakberhubungan dengan kegiatanusaha, beban untuk tahun pajaklainnya, dan jumlah yang tidakdibebankan sebagai biaya tetapiberasal dari accountaccountneraca.Sebagai contoh : Sewarumah untuk Direksi yangmerupakan objek PPh Pasal 4 ayat(2) tetapi tidak dapat dibebankansebagai pengurang penghasilanbruto karena merupakan pemberiankenikmatan kepada pegawai, danpembagian dividen yang merupakanobjek PPh Pasal 23 atau PPh Pasal26 tetapi
    benartanpa memberi kesempatan pihak lain untuk menyampaikanpendapatnya;a Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga tidak menerapkan Pasal 78 UUPengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaianpembuktian, dan berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";Menurut kami, Majelis Hakim nampaknya hanya memutus berdasarkeyakinan Hakim yang didasari kebenaran formal (tidak berdasarkanfakta bahwa pengurang
    Pemakaian solar untuk produksi barangmusiman (biaya overhead tidakdiperhitungkan sebagai harga pokokproduksi baranq)6861000 EntertainmentManufacturing 1,575,500 BBM, uang tol, parkir (bukan biayaentertainmentsalah catat di akunentertainment)Others (186,984,824) Pemohon PK tidak mengetahui detilkoreksi iniTOTAL 39234388928 Perlu kami sampaikan bahwa pada saat proses pemeriksaan, awalnyaseluruh biaya dalam Harga Pokok Penjualan dikoreksi oleh Pemeriksa, hanyabiaya gaji yang diperbolehkan menjadi pengurang
Putus : 30-06-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CLAMA INDONESIA
3716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas biaya rental dimana menurutPemeriksa biaya tersebut adalah untuk kepentingan pribadi direksi dan tidakboleh dikurangkan dan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (1) huruf b UU PPh;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa karena didalam biaya rental tersebut terdapat biaya sewa rumah yang dipergunakanuntuk keperluan dinas seperti rapat dengan customer dan supplier yaitusebesar USD 19,350.00 dan didukung dengan buktibukti sehingga dapatdibebankan sebagai pengurang
    Dan atas pencatatan tersebut di atas baik akun611060 maupun akun 611040 dilengkapi dengan buktibukti pendukungsehingga dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuaiketentuan Pasal 6 UU PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubahterakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008;bahwa perincian akun 611060 dapat dilinat pada Lampiran1 SuratPermohonan Banding;bahwa sedangkan akun 610030 terdiri dari biaya keanggotaan API(Asosiasi Pertextilan Indonesia), INA (Indonesia Netherland Association),Europe
    Dengan adanya Credit Note, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalampersidangan mengurangkan / memasukan CN tersebutsebagai pengurang di Form 1195 Ai = Faktur PajakSederhana (FPS). Pengurang sejumlah USD 15,810.88 dariHalaman 15 dari 28 halaman. Putusan Nomor 324/B/PK/PJK/2015sengketa Credit Note lokal USD 20,595.57.
    Dengan adanya Credit Note, TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalampersidangan mengurangkan / memasukan Credit Notetersebut sebagai pengurang di Form 1195 Ai = Faktur PajakSederhana (FPS). Pengurang sejumlah USD 15,810.88 darisengketa Credit Note lokal USD 20,595.57.
Register : 05-04-2013 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53048/PP/M.IIA/16/2014
Pemohon Banding dan Terbanding
12832
  • .: bahwa apabila Majelis yang terhormat memutuskan berbeda dari permohonanPemohon Banding tersebut di atas, mohon agar menerapkan prinsip taxabledeductible secara konsisten dengan mengakui biaya perolehan TBS daripetani plasma sebagai pengurang penghasilan bruto badan tahun pajak 2003.: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak KPP Penanaman ModalAsing Lima nomor LHP338/WPJ.07/KP.0600/2011 tanggal 22 Desember2011 dan Laporan Penelitian Keberatan Nomor : LAP396/WPJ.07/2013tanggal 28 Februari 2013
    diperlihatkan oleh Pemohon Banding yang terdiri dari: copy SPT PPh Tahun 2001, copy SPT PPh Tahun 2002, copy SPT 4 (2) Tahun 2003, copy SPM PPN Masa Agustus Desember 2003, copy SPM PPN Masa Januari Desember 2004, LHP338/WPJ.07/KP.0600/ 2011 tanggal 22 Desember 2011, LHP321/WPJ.07/KP.0600/ 2011 tanggal 1 Desember 2011, LAP447/WPJ.07/2013 tanggal 6 Maret 2013, LAP396/WPJ.07/2013 tanggal 28 Februari 2013, SPT PPh Badan Tahun 2002 2003, Lampiran 1: MATRIKS DPP POTONG PUNGUT 2003 (PPh Pasal21/23/26) DENGAN PENGURANG
Putus : 09-09-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3443/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BALI BANGUN TIRTA
467122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Muwardi No. 7, Kel.Sumerta Klod, Denpasar Timur, Kota Denpasar 80235, sehingga pajaknyadihitung kembali menjadi, sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Laba Bruto 1.715.764.397Penghasilan Dari Luar Usaha (2.998.373.307)Penghasilan Bruto (1.282.608.900)Pengurang Penghasilan Bruto 6.959.154.085Penghasilan Neto (Rugi) (8.241.762.995)Penghasilan Kena Pajak (Rugi) (8.241.762.995)Pajak Penghasilan yang terutang Kredit Pajak Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
    Putusan Nomor 3443/B/PK/Pjk/2020 Uraian Jumlah (Rp)Laba Bruto 1.715.764.397Penghasilan Dari Luar Usaha (2.998.373.307)Penghasilan Bruto (1.282.608.900)Pengurang Penghasilan Bruto 6.959.154.085Penghasilan Neto (Rugi) (8.241.762.995)Penghasilan Kena Pajak (Rugi) (8.241.762.995)Pajak Penghasilan yang terutang Kredit Pajak Jumlah PPh yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah
Putus : 21-01-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884/B/PK/PJK/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — P.T. LANNA HARITA INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
6742 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp220.647.963,00, Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksakarena biayabiaya atas Harga Pokok Penjualan merupakan Deductible Expensesyang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UndangUndang PPh Nomor 17 Tahun2000;bahwa berdasarkan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan atas PermohonanKeberatan dengan Nomor: KEP553/WPJ.07/2010 tanggal 9 Juni 2010, makadengan ini kami mengajukan Banding atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa atasHarga Pokok Penjualan sebesar Rp 220.647.963,00;3 Pengurang
    Penghasilan Brutobahwa Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 133.083.298.490,00 sedangkanmenurut Pemeriksa sebesar Rp 131.967.176.990,00 sehingga terdapat selisih Rp1.116.121.500,00 Pemohon Banding menolak koreksi yang dilakukan olehPemeriksa karena biayabiaya atas Pengurang Penghasilan Bruto merupakanDeductible Expenses yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UndangUndangPPh Nomor 17 Tahun 2000;bahwa berdasarkan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan atas PermohonanKeberatan dengan Nomor
    : KEP553/WPJ.07/2010 tanggal 9 Juni 2010, makadengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding atas koreksi yang dilakukanPemeriksa atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp 1.116.121.500,00;bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka perhitungan Penghasilan Netofiskal menurut Pemohon Banding adalah sesuai dengan SPT yang telah disampaikansebagai berikut: Penyesuaian Fiskal PositifPenyesuaian Fiskal NegatifLaba Neto FiskalKompensasi KerugianPenghasilan Kena PajakPajak TerutangKredit PajakPPh
Putus : 21-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1796/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DWIMAKMUR PRIMATAMAS
5035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengurang Pos Sementara Solar belum dibuat Faktur Pajak, tapisudah menjadi pengurang saat penagihan dalam penyelesaianpekerjaan dan pengurang tersebut tercantum dalam FP;2). Biaya Bahan Bakar yang dibiayakan, tapi dalam penagihan FP, bahanbakar sebagai pengurang FP dan atas pemakaian Bahan Bakar inibelum dibuat PPN;3).
    Solar YMH sebagai pengurang penagihan FP dan merupakan bagiandari Sale atas Solar ini belum dibuat Faktur Pajak;Menurut Pemohon Banding:Bahwa Koreksi Terbanding adalah sehubungan dengan terdapatnyaselisin antara pelaporan pendapatan pada SPT PPh Badan Tahun Pajak2010 dengan pelaporan omzet dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010, yang disebabkan oleh adanya pemakaian BBM/Solaryang berdasarkan kontrak pekerjaan angkutan adalah merupakantanggungan pihak PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PAMAPERSADA NUSANTARA
5620 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi HPPBiaya Gaji/Honor Sokongan RumahSakit/Bersalin Yang Tidak Mendapat Fasilitas Daerah Terpencil sebesarRp2.760.110.845,00; dan Koreksi Pengurang Penghasilan BrutoBiayaPakaian Dinas sebesar Rp/85.357.200,00; yang tidak dipertahankanHalaman 4 dari 9 halaman.
    Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa KoreksiHPPBiaya Gaji/Honor Sokongan Rumah Sakit/Bersalin Yang TidakMendapat Fasilitas Daerah Terpencil sebesar Rp2.760.110.845,00; danKoreksi Pengurang Penghasilan BrutoBiaya Pakaian Dinas sebesarRp/785.357.200,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta danpenerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan danpenenunaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PemohonBanding
Putus : 25-03-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 468/B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Maret 2013 — PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3928 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terbanding bahwa selisih antara saldo debitakun piutang usaha dan akun penjualan ekspor di mana selisih tersebut tidakserta merta dapat dianggap sebagai penjualan yang kurang atau lebihdilaporkan;Bahwa selisih lebih saldo debit akun piutang usaha dibandingkan penjualanyang diidentifikasi oleh Terbanding tidak serta merta merupakan penjualanyang kurang dilaporkan, dengan uraian sebagai berikut :1 Terdapat unsur freight yang tidak Pemohon Banding catat sebagaibagian dari penjualan tetapi merupakan pengurang
    nya terdapat unsurfreight)Debet A/RCredit SalesCredit Accrued Export(untuk mencatat unsur freight pada Invoice)Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 468/B/PK/PJK/2012Pencatatan saat tagihan dari perusahaan freight diterima :Debet Accrued ExportCredit A/P OtherBahwa berdasarkan hal di atas, maka seharusnya tidak terdapat koreksiakibat selisih pencatatan akun piutang usaha dengan penjualan eksporkarena meskipun unsur freight tidak termasuk dalam penjualan tetapisudah dicatat dengan benar sebagai pengurang
    Tidakada penjualan yang Pemohon Banding lakukan atas selisih perbedaantersebut;Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 468/B/PK/PJK/2012Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan juga bahwa secara totaladjustment akibat stock take menghasilkan pengurang biaya persediaansehingga tidak ada alasan bagi Pemeriksa untuk mengoreksi akun inisebagai penjualan;Bahwa terlampir rincian stock adjustment dan print out journal entrystock adjustment serta berita acara stock adjustment/stock take.
    biaya freight.2 Terdapat unsur revaluasi karena perbedaan antara kurs yang digunakan pada saatpencatatan piutang dan pada saat pelunasan, atau pada akhir tahun (bagi piutangyang masih outstanding pada saat itu).Berikut adalah uraian lebih lanjut atas alasanalasan tersebut di atas:1 Terdapat unsur freight pada invoice yang tidak kami catat sebagai bagian daripenjualan tetapi merupakan pengurang biaya freightPemeriksa melakukan koreksi karena berdasarkan rekapitulasi jumlah penjualanberdasarkan dokumen
    Penjualan Lokal sebesar Rp. 336.161.512,Pemeriksa melakukan koreksi dengan alasan terdapat selisih antara saldo awal danakhir piutang dagang pada general ledger dengan laporan auditKami tidak setuju dan keberatan dengan koreksi pemeriksa karena selisih tersebutsama sekali bukan disebabkan oleh adanya penjualan yang belum dilaporkan padapembukuan kami, tetapi sematamata disebabkan adanya reklasifikasi atas transaksipiutang dagang untuk menjadi pengurang pada akun hutang lainlain dari rekananyang sama
Register : 15-07-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 533 B/PK/PJK/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — PT. DONGJIN INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
3818 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namundemikian sebagaimana bukti yang telah Pemohon Banding sampaikan hal initelah dikoreksi;Bahwa didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya, tidak terdapatadanya kesengajaan dalam hal ini, tetapi yang ada hanyalah kekeliruanpencatatan saja;Pengurang Penghasilan Brutto Rp 11.656.810.610,00Bahwa sebagian besar ekspor yang Pemohon Banding lakukan, syaratdan tempat penyerahan yang dipakai adalah C&F (Cost and Freight) sehinggabiaya transportasi termasuk freight merupakan tanggung jawab PemohonBanding
    Koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp.11.595.644.587,00.d. Kompensasi Kerugian sebesar Rp. 20.847.793.384,00.Agar Majelis Hakim yang terhormat dapat memperoleh gambaran yang lebihjelas terhadap permasalahan atas kasus yang kami hadapi, perkenankanlahPemohon untuk menyampaikan Memori Peninjauan Kembali (PK) ini denganurutan sebagai berikut :A. POKOK SENGKETAB. KRONOLOGIS PERMASALAHANC. TANGGAPAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI TERHADAPPUTUSAN JUDEX FACTIED.
    Koreksi Penjualan Ekspor Rp. 19.640.619.838,00.Koreksi Penjualan Ekspor Rp. 10.687.193.427,00.Harga Pokok Penjualan (Rp 8.918.887.886,00).Pengurang Penghasilan Bruto Rp. 11.656.810.610,00Penghasilan Luar Usaha Rp. 5.690.290.962, 00.Kompensasia fF @ bf.
    Koreksi positif Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp.11.595.644.587,00.Halaman 51 alinea 3:*bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Majelismemutuskan atas koreksi Pengurang Penghasilan Bruto sebesarRp. 61.166.073,00 tetap dipertahankan dan sebesarRp. 11.595.644. 587,00 tidak dapat dipertahankand.
    Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp. 11.595.644.537,.
Register : 08-09-2011 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44300/PP/M.I/15/2013
Tanggal 1 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
15064
  • pemeriksaan) tidak dipertimbangkan, sesuai denganketentuan Pasal 26 A Ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan tata cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 tahun2007;Menurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut Majelisbahwa berdasarkan lasanalasan tersebut, Terbanding menyatakan biaya penyusutan danamportisasi sebesar Rp781.946.962,00 merupakan biaya yang tidak didukung dengan buktibukti yang cukup sehingga tidak dapat dibebankan sebagai pengurang
    , tidak ditunjukkannya buktibukti perolehan keseluruhan aktivayang dimiliki Pemohon Banding, tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikanhasilpemeriksaan Terbanding pada tahun 2006 (khususnya yang terkait dengan biaya penyusutandan amortisasi), yang telah dijadikan dasar perhitungan penyusutan dan amortisasi tahun 2007dan 2008 oleh Pemohon Banding;bahwa Majelis berpendapat simpulan Terbanding yang menyatakan biaya penyusutan danamortisasi sebesar Rp781.946.962,00 tidak dapat dibebankan sebagai pengurang
    oleh PemohonBanding sebagai deviden terselubung tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan, danberlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, sebagaimana dinyatakandalam penjelasan Pasal 29 Ayat (2) UU nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007;bahwa Majelis berpendapat, biaya royalty sbesear Rp3.479.544.749,00 telah didukung olehbuktibukti yang memadai sehingga dapat dibebankan sebagai pengurang
    kepada PemohonBanding untuk memberikan dokumen atau bukti lainnya yang dapat membuktikan kebenaranjumlah Penyesiuaian Fiskal Negatif sebesar Rp907.871.632,00 tersebut, namun PemohonBanding tidak dapat memenuhi;bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, koreksi positif atas Penyesuaian FiskalNegatif sebesar Rp907.871.632,00 tetap dipertahankan;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai pengurang
Register : 26-08-2011 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT. 53829/PP/M.XIVB/15/2014
Tanggal 2 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
18279
  • Terbanding tidak dapat memberikan data yang validpenghitungan biaya yang merupakan sumbangan serta biaya promosi yang didasarkan fSE29/PJ.42/1990 ;bahwa atas koreksi biaya yang didasarkan pada SE29/PJ.42/1990, Terbancmengungkapkan bahwa peraturan terhadap pembatasan biaya promosi bagi perusahrokok tersebut masih berlaku hingga tahun 2010;MenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut Majelisbahwa sesuai dengan isi Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh yang menyebutkan biaya ydapat dibebankan sebagai pengurang
    penghasilan ruto adalah adalah biayabiaya ymempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha ;kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, dapat dikurangsebagai pengurang penghasilan bruto;bahwa secara fiskal, langkah Terbanding dengan melakukan pembatasan 2% (SEPJ.42/1990) atas biaya promosi adalah sesuai dengan persetujuamn yang dibuat anprodusenprodusen rokok dalam membatasi besarnya biaya promosi yang dapat dibebansebagai pengurang penghasilan;bahwa ketentuan
    yang berlaku dalam SE29/PJ.42/1990, telah dicabut dendikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK.02/PMK.03/2tanggal 8 Januari 2010, dengan demikian sejak tahun 2010 pembatasan atas biaya prorini tidak berlaku dengan kata lain bahwa SE29/PJ.42/1990 tidak digunakan sebagai dpenentuan biaya promosi yang dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan rokok di Indonesia;bahwa oleh karenanya atas sengketa tahun pajak 2008, Majelis berpendapat bapenerapan SE29/PJ.42
Putus : 02-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91/B/PK/PJK/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DARMA HENWA, Tbk
4126 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Namuntermohon peninjauan kembali (semula pemohon banding) tidakdapat membuktikan bahwa atas Debit Note yang dikeluarkantelah mengurangi pembebanan biaya di General Ledger;Bahwa termohon peninjauan kembali (semula pemohon banding)tidak setuju dengan koreksi tersebut karena penghasilan atasDebit Note merupakan penagihan kembali kepadavendor/subkontraktor dan telah diakui sebagai pengurang biayayang bersangkutan di tahun 2008;Bahwa menurut termohon peninjauan kembali (semula pemohonbanding), transaksi
    Print out ledgerdari Oracle yang disampaikan termohon peninjauan kembalihanya berisi rincian Debit Note yang dibuat oleh termohonpeninjauan kembali, namun tidak dapat menunjukkanpengaruhnya terhadap saldo biaya yang dilaporkan olehtermohon peninjauan kembali ;* Bahwa dengan demikian maka secara substansi tidakdiperoleh keyakinan bahwa atas Debit Note tersebut telahdiperlakukan sebagai pengurang biaya yang dapat ditelusurisampai kepada pembebanan biaya dalam SPT Tahunan yangtelah disampaikan oleh
    biaya dan secara substansi tidak diperolehkeyakinan bahwa atas Debit Note tersebut telah diperlakukansebagai pengurang biaya yang dapat ditelusuri sampai kepadapembebanan biaya dalam SPT Tahunan termohon peninjauankembali sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga ataskoreksi tersebut diusulkan untuk dilakukan upaya hukum luarbiasa berupa peninjauan kembali ke Mahakamah Agung;3.2.Koreksi atas reclass Progress Claim No. 32 yang dinyatakan telahdiakui di tahun 2007.
    biaya dansecara substansi tidak diperoleh keyakinan bahwa atas DebitNote tersebut telah diperlakukan sebagai pengurang biayayang dapat ditelusuri sampai kepada pembebanan biayadalam SPT Tahunan termohon' peninjauan kembalisebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga atas koreksitersebut diusulkan untuk dilakukan upaya hukum luar biasaberupa peninjauan kembali ke Mahakamah Agung;b. putusan Majelis yang berkesimpulan atas koreksi pemohonpeninjauan kembali (Semula terbanding) terhadap ProgressClaim
    yang harus diuji dalam sengketa iniadalah apakah pengeluaranpengeluaran tersebut dapatdikurangkan sebagai pengurang penghasilan brutosebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh, yakni harusHalaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2017dapat dibuktikan terlebin dahulu apakah pengeluarantersebut mempunyai hubungan langsung dengan usaha ataukegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memeliharapenghasilan yang merupakan Objek Pajak;e Bahwa dalam pelaksanaan uji bukti (terakhir dilakukantanggal
Register : 11-01-2012 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 18-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/PID.B/2012/PN.BDG
Tanggal 6 Maret 2012 — Wanda Bin sarip
182
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 2 buah alat suntik pengurang GAS LPG- plastik seal cap dan kwitansi penjualan (dirampas untuk dimusnahkan).- 1 unit kendaraan PICK UP No.POL D 8254 BZ STNK atas nama KUSDIANTO KUSWARA.- 10 buah tabung GAS LPG 12 kg yang telah dikurangi isinya.dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui terdakwa.6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
    Menetapkan barang bukti berupa : 2 buah alat suntik pengurang GAS LPG plastik seal cap dan kwitansi penjualan (dirampasuntuk dimusnahkan). unit kendaraan PICK UP No.POL D 8254 BZ STNKatas nama KUSDIANTO KUSWARA. 10 buah tabung GAS LPG 12 kg yang telah dikurangiisinya.dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melaluiterdakwa.6. Membebankan terdakwa untuk membayar biayaperkara sebesar Rp.2000, (dua ribu rupiah).
Register : 08-10-2013 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 06-11-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-56040/PP/M.XVIB/15/2014
Tanggal 9 Oktober 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
2431506
  • seperti biaya konsumsi, pengiriman barang, transport, pembeliangorden, dan perlengkapan lainnya termasuk biaya perjalanan dinas jikaperusahaan memberikan jasa checkup kesehatan di luar kota;bahwa esensi dari PMK02 tersebut bukan lagi mengatur besarnya biaya promosisebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf aUndangUndang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya, melainkan mengaturpengadministrasian biaya promosi dan mencabut hak dari Wajib Pajak untukmengakui biaya promosi sebagai pengurang
    penghasilan bruto apabila tidakmembuat daftar nominatif biaya promosi, padahal Pasal 6 ayat (1) huruf aUndangUndang Pajak Penghasilan beserta penjelasannya dengan tegasmengatur bahwa biaya yang benarbenar dikeluarkan untuk promosi dapatdikurangkan dari penghasilan bruto;bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa walaupunPemohon Banding tidak melampirkan daftar nominatif biayapromosi saat menyampaikan SPT 1771, biaya promosi yangdikeluarkan tetap dapat diakui sebagai pengurang penghasilanbruto karena
Register : 23-03-2009 — Putus : 02-11-2010 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 B/PK/PJK/2009
Tanggal 2 Nopember 2010 — PT. MODERN SEMESTANIAGA VS DIRJEN PAJAK;
18222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali dahulu sebagai Terbanding denganposita perkara pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa menunjuk Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP512/PJ.07/2007tanggal 16 Juli 2007 tentang Penolakan Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPhBadan Tahun Pajak 2004 atas nama Pemohon Banding (NPWP: 01.147.795.7.941.000)dan mempertahankan SKPKB PPh Badan Nomor: 00002/206/04/941/06 tanggal 13 Juli2006 Tahun Pajak 2004 sebesar Rp.190.505.906,00 Pemohon Banding mengajukanbanding dengan alasan sebagai berikut :Koreksi Pengurang
    Penghasilan BrutoBahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas pengurang penghasilan bruto sebesarRp. 19.547.711, dengan alasan kurang pencatatan dalam buku besar, yaitu sebagaiberikut :Ledger SPT KoreksiCabang Ambon :By.Penjualan 48.328.986,00 51.328.986,00 (3.000.000,00)By.
Register : 30-11-2012 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50091/PP/M.XIII/15/2014
Tanggal 23 Januari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
20286
  • Sengketa atas koreksi Pengurang Penghasilan Bruto Rp18.220.305.639,00a.
    Nama JumlahoO Tanggal Invoice Penjual (Rp) KeterangeKWITANSI PT Bio .1 coe (190109) Farma 23.789.099 RegattaPT Admin Fe:2 23/10/20 arto oo Expeditors 1.873.470 clearence09 (Oli. 82) Ind clearence, deliPT Admin Fe:3 23/10/20 re og, oo Expeditors 4.097.961 clearence,09 (ete 8) Ind clearence, deliPT Admin Fe:4 23/10/20 ene on Expeditors 1.763266 clearence,09 Ind clearence, deliTunak 29.760.530 bahwa Terbanding telah melakukan permintaan data terkait koreksi Pengurang PenghasilanBruto berupa General
    Ledger Tahun 2009 terkait dengan koreksi Pemeriksa, bukti pendukungatas koreksi pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam surat keberatan,perhitungan dan bukti pendukung atas koreksi PPVLC Commercial Stock, perincian/rekapitulasi dan bukti pendukung atas koreksi PPVLC Commercial Stock sebesarRp531.268.511,00 melalui surat Nomor S9648/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 08 November 2011(permintaan ke1), S10905/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011 (permintaan ke2),dan S2754/WPJ.07/BD.05/2012
    PenghasilanBruto berupa General Ledger Tahun 2009 terkait dengan koreksi Pemeriksa, bukti pendukungatas koreksi pengurang penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam surat keberatan,perhitungan dan bukti pendukung atas koreksi write off discards, perincian/ rekapitulasi danbukti pendukung atas koreksi write off discards sebesar Rp99.059.869,00 melalui surat Nomor:S9648/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 08 November 2011 (permintaan ke1),S10905/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 9 Desember 2011 (permintaan ke2),
    Gross up pembelian 19.775 .295.999,00 7.981.563.611,00 11.793 .732.388,00Harga Pokok Penjualan (16.143.099.933,00) (11.977.553.653,00) (4.165.546 .280,00)Pengurang Penghasilan Bruto 18.220.306.639,00 944.735.544,00 17.275.571.085,00a. Biaya PP VLocal Cost. 531.268.511,00 531.268.511,00 0Commercial Stockb. Biaya Write OffDiscards 99.059.869,00 99.059 .869,00 0c. Biaya Nono Capital Office: 314.407.174,00 314.407.174,00 0Equipmentd. Local Travel 1.016.140.054,00 0 1.016.140.054,00e.