Adanyakeraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan; d. adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyahalangan perkawnan menurut halangan perkawnan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbath nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat

tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon harus dinyatakan sahmenurut hukum Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku,karena pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan selainitu juga Para Pemohon selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3)Kompilasi Hukum Islam disebutkan : /tsbath nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama terbatas mengenai halhal yang berkenaan dengan :a. adanya perkawnan

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syaratperkawnan; d. adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawnan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunya halangan perkawnan menurut halangan perkawnanUndangUndang Nomor1 Tahun 1974.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutipdi atas, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon telahbersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7ayat

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya diizinkan jikaHal. 8 dari 12 hal. Pen.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kewajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu) dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3.

Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan

memberitahukan kehendaknya itu kepada PegawaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3. Qaidah fighiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:Aalioally Legis Aye jl) Gle Ley!

No. 0112/Pdt.P/2018/PA.MEPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan

belah pihak sudah tidak bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaanSuami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah tangganya, sudahdapat dibuktikan menurut hukum ;Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18Juni 1996 menyatakan Bahue dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau karena salah satu pihak telah meningggalkan pihak lain, tetapi yangperlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri, apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah makaperkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi,meskipun salah satu. pihak menginginkan perkawnan supaya tetap untukdipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuatyang tidak baik agar perkawnan itu tetap pecah*;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah

Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28011982);Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RINo: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya Bahvue dalamperceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau karena salah satupihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawnan itusendiri, apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hatikedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin

akan dipersatukan lagi, meskipun salahsatu pihak tetap menginginkan perkawnan supaya tetap utuh; apabila perkawinan itutetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawnan pecah, tetap akanberbuat yang tidak baik agar perkawnan itu tetap pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dariketerangan saksi Edy Susanto dan saksi Sofian, menerangkan pada pokoknya yaitu : Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harmonis, namunsetelah kelahiran anak pertama terlihat

Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang bernama : Jovita Chen, (pr) lahir pada tanggal 03112007; Jovikent Chen, (lk) lahir pada tanggal 26042010;selanjutnya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopyKutipan Akta Kelahiran No. 724/2007 atas nama Jovita Chen, (bukti P3) dan fotocopyKutipan Akta Kelahiran No. 2.800/U/Mdn/2010 atas nama Jovikent Chen( bukti P4),hal ini telah diperkuat pula oleh keterangan saksi Edy Susanto dan saksi Sofian yangmenerangkan bahwa dari perkawnan

Chen;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Susanto dan saksiSofian bahwa anakanak Penggugat tinggal di Tanjung Balai bersama orangtuaPenggugat karena Penggugat bekerja di Kisaran, namun Penggugat juga seringberkunjung ke Tanjung Balai untuk melihat dan menafkahi anakanak Penggugat dansejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anakanak Penggugat tersebut,Tergugat tidak pernah kembali lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkahkepada Penggugat maupun anakanak yang lahir dari perkawnan

dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa mengenai Harta Bersama, sebagai gambaran bagipara pihak, Majelis Hakim memandang perlu mengutip redaksi pasalpasaldalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan bagi Pengadilan Agama,yaitu:Age aga y Ala ely Sl 6 AS Al gel agey Ol icy pibellls GuuclSl) LuaillAa gS sh es 5ll ApesPasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawnan

itu tidak menutupkemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau istri.Cy gilellll 4 Cyus Lull uaalllg 5M crys Aas SM gel 5 5 Sse Gn eeall Ou due YI Gy 1Algal GgSt AMS y Lele Ca paca Cal cay Ug tle dary jl Shel Ui gSiy YLgl a petty (gill phy Al She gy SlPasal 86(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istrikarena perkawnan.(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya,demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuholehnya.cy

gsLull acaiCry gl Ags Loray Cll Shep Geass Ge AS ely sll DH lsgeily 1Chg H age cd SA) aed Logi OS al Le Logie USI 4 rail Gat 9 Si Him 13 of 20 him.Pts.No.4345/Pdt.G/2015/PA.Bwi16 Jumadil Akhir 1437/24.03.2016SALINANArgll Cuils Le Logie SS lye gd a pull Gd ali Ga Jay ills cy ill YPasal 87(1) Harta bawaan dari masingmasing suami dan istri dan harta yang diperolehmasingmasing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaanmasingmasing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalamperjanjian perkawnan

seorang suami yang mempunyai istri lebihdari seorang, masingmasing terpisah dan berdiri sendiri.(2) Pemilikan harta bersama dari perkawnan seorang suami yang mempunyaiistri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dihitung padasaat berlangsungnya akad perkawnan yang kedua, ketiga, atau yangkeempat.Cy gralll 9 Cpuol ll uenillSAY Ge Slall Ga yw cast (VY) aby YI (YE) aad (8 83 Ly Lelia!

tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawnan.Menimbang, bahwa harta bersama suamiistri itu tidak terikat atas namasiapapun dari yang bersangkutan maupun masih atas nama orang lain, hal inisesuai dengan maksud Pasal 1 ayat 6 Kompilasi Hukum Islam:st Sueaall ala) Cay pail CJ gS) Galill c1Sill alsai UY) Gtislday 5M gh es 5l Agle Gaeesy cdl Shall gs AS pill gi ely jl dae G4 Shall 4AS pil) SLs (pana: SLall Ida g, Legals Bre (4 AS ities Atay ao oly ils Apeddresi 8 ype ol) sail) 95Harta Kekayaan dalam perkawnan

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan jalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:(1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu,(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 bahwa pada tanggal 15Pebruari 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjukberkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeteraikepada Pegavai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan PegavaiPencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu;(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengandaerah hukum Pegavai Pencatat di mana perkawnan

dilangsungkan,maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpabermeterai dikirimkan pula kepada Pegavai Pencatat tempat perkawnandilangsungkan dan oleh Pegauai Pencatat tersebut dicatat pada bagianpinggir dari daftar catatan perkawnan, dan bagi perkawnan yangdilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada PegavaiPencatat di Jakarta;Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinanPenggugat dan Tergugat sama

pokok gugatan yaitu agar perkawinan Penggugat denganTergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan

ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa,Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan berbunyi sebagai berikut:(1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu,(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan

Halaman 15 dari 20Akibat putusnya perkawnan karena perceraian talah baik ibu atau bapak tetapberkevajiban memelihara) dan mendidik anakanaknya, sematamataberdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenaipenguasaan anakanak, Pengadilan memben keputusannya,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dari hasil perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu : 1.

Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajibanmengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksudPasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yangtelah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegavwai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraiandalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengandaerah hukum Peganai Pencatat di mana perkawnan

dilangsungkan, makasatu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkanpula kepada Pegauai Pencatat tempat perkawnan dilangsungkan dan olehPegavai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatanperkawnan, dan bagi perkawnan yang dilangsungkan di luar negeri, salinanitu disampaikan kepada Pegavai Pencatat di Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah

Kabupaten Majalengka, karena belumdicatatkan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa sebelum mempetimbangan pokok permohonan parapemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai legalstanding para pemohon dalam mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) KompilasiHukum Islam telah menentukan yang berhak mengajukan permohonan itsbatnikah talah suami atau Isteri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yangberkepentingan dengan perkawnan

(e) perkawnan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnan menurutUndangundang Nomor 1 Tahun 1974;penetapan nomor 0028/pdt.p/2015/pa. mji.Menimbang, bahwa walaupun perkawinan atau pernikahan antarapemohon dan pemohon Il ini terjadi setelah berlakunya UndangundangNomor 1 Tahun 1974, namun para pemohon di depan persidangan telahmenyadari akan kekeliruannya, sedangkan menurut faktafaka hukum dipersidangan antara pemohon dan pemohon Il tidak terhalang untukmelaksanakan

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevaejiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamukawn. Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3.

No. 0134/Pdt.P/2018/PA.MEPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan

pertengkaran antara Penggugatdengan Termohon dan menjadikan pisah rumah, akan tetapi fakta yang perludiungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugatitu sendiri sebagaimana kaedah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi,Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996yang mengandung kaidah hukum : Bahwa dalam hal perceraian, tidak perludilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telahmeninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawnan

Sebab jika hati kKedua belah pihaktelah pecah, maka perkawnan tersebut sudah pecah dan tidak mungkindapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkanperkawnannya tetap utuh.

Bila perkawnan dipertahankan, maka pihak yangmenginginkan perkawnan pecah, akan berbuat apa saja agarperkawnannya pecah;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atasdihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad untukbercerai dan sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2012, maka telahmemberikan persangkaan kepada Majelis apa yang didalilkan Penggugattelah terbukti dan rumah tangga yang demikian sudah retak (Marriage BreakDown) sehingga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi tersebutmaka telah terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 08 April 1985 dengan wali SUWARI, mas kawin berupa uangsebesar Rp. 500, (lima ratus rupiah) dibayar tunai dan pernikahannyadisaksikan oleh SAKSII dan SAKSI Il;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk darikitad lanatut Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut :Artinya: Pengakuan perkawnan

dengan perempuan harus dapatmenyebut shahnya perkawnan dan syarat perkawnan contohnyawali dan dua orang saksi yang adil;Menimbang, bahwa para Pemohon selama ini telah hidup dalamrumah tangga sebagai suami istri merasa telah menikah akan tetapi tidakmempunyai bukti surat nikah dan setelah pemeriksaan di persidangan secarasyar'i pernikahan Para Pemohon sah, saat ini Para Pemohon sangatmembutuhkan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan

XXXX, Kota Surabaya, maka Pengadilan Agama Surabayaberwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam persidangan telahmengajukan saksi saksi bernama XXXX dan XXXX, menerangkan dibawahsumpahnya bahwa XXXX bintu XXXX, umur 2 tahun adalah benar benaranak dari hasil perkawinan XXXX dengan XXXX, sebelum perkawinanPemohon dan Pemohon Il dicatatkan di KUA setempat ;Menimbang, bahwa pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974, menentukan bahwa Perkawnan

adalah sah, apabila dilakukanmenurut Hukum masingmasing Agamanya dan kepercayaannya itu , dandemikian pula pasal 4 KHI berbunyi Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawnan ;Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan atautidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN akibathukumnya bukan perkawinan itu tidak sah, akan tetapi perkawinan tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum ex pasal

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3. Qaidah fighiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:Asked bogie Ae jl gle LY!

Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernama Calon Suami dengan calon istrinya yang bernamaCalon Isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan

memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kabupaten Muara Enim;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang

Penetapan no. 0490/Pdt.P/2017/PA.Sbysumpahnya bahwa anak bernama Akbar Maulana Wahyudhi, Febrian DwikyWahyudha dan Citra Wulan Syci Ramadhani adalah benarbenar anak darihasil perkawinan siri Para Pemohon dan Pemohon Il tanggal 30 Juni 2013sebelum perkawinan secara resmi Para Pemohon di KUA Wonokromo KotaSurabaya tanggal 22 September 2016;Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, menentukan bahwa Perkawnan adalah sah, apabila dilakukanmenurut Hukum masingmasing Agamanya

dan kepercayaannya itu , dandemikian pula Pasal 4 KHI berbunyi Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawnan;Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan atautidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN akibathukumnya bukan perkawinan itu tidak sah, akan tetapi perkawinan tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum ex Pasal 56 KHI;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakanketentuan

Pasal 42 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanmenyebutkan: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atausebagai akibat perkawnan yang sah,2. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawnan yang sah;b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan olehistri tersebut;3. Pasal 55 Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 KompilasiHukum Islam disebutkan:(1).

untuk mengurus Sertifikat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohondan bukti suratsurat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yangmemberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaiansatu sama lain, maka Majelis berpendapat telah terbukti bahwa pernikahanPEMOHON dan Suami Pemohon yang bernama (A YAH TERMOHON / Ayah ParaTermohon) yang dilaksanakan pada tahun 1962 memenuhi ketentuan Pasal 14Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi untuk melaksanakan perkawnan

Kitab fanatut Thalibin juz NM halaman 254 berbunyi :Hal. 11 dari 14 HalamanSg gtplag oly gad Cpe Alay pig Adana 8 4 5l pal cole USE: oo se all AgArtinya: "Pengakuan perkawnan dengan seorang perempuan harus dapatmenyebutkan sahnya perkawnan dahulu dan umpamanya wali dandua orang saksi yang adil "2.

yang sesuai dengan pemohonannya itu, maka tetaplahpermikahannya itu "Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalildalil tersebut sebagaibahan pertimbangan dalam penetapan ini;Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan perkara Itsbat Nikahbagi Pengadilan Agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi merekayang melakukan perkawinan sebelum berlakunya UU No 1 1974 th jo PeraturanPemerintah no.9 th 1975, hal ini dapat dilihat dari pasal 64 undangundang no 1tahun 1974 yang berbunyi : untuk perkawnan

dan segala sesuatu yangberhubungan dengan perkawnan yang terjadi sebelum undangundang ini berakuyang dijalankan menurut peraturanperaturan lama, adalah sah dan dipertegaspelaksanaannya dalam aturan organik, sebagaimana dalam pasal 49 PP no 9tahun 1975, pada ayat (1) menyatakan : Peraturan Pemerintah ini mulai berlakupada tanggal 1 oktober 1975 dan pada ayat (2) berbunyi mulai berlakunyaPeraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari UU no 1tahun 1974 tentang perkawinan.Menimbang

diri Penggugat untuk tetapmempertahankan keutuhan rumah tangga yang mana dalam keadaansedemikian rupa dikhawatirkan ,Tergugat akan selalu berupaya danmengambil tindakantindakan yang menimbulkan percekcokan antaraPenggugat dan Tergugat.sesuai yang di tegaskan dalam yuridisprudensi Mahkamah Agung RINo 534k/PDT/1996 tanggal 18 juni 1996 menyatakan: Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebabpercekcokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapiyang perlu dilihat adalah Perkawnan

Karena hati kedua belah pihak sudah pecah,maka tidak mungkin di persatukan kembali, meskipun salah satu pihakmenginginkan perkawnan supaya tetap dipertahankan. Maka pihakyang menginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuat yang tidakbaik agar perkawnan itu tetap pecah;.

adalah mempersulitterjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihakpihak yangmelangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;Menimbang, bahwa UndangUndang tersebut juga tidak melarangadanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukandalam undangundang dan peraturan pelaksanaan lainnya;Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor: 1 Tahun1974, antara lain menyebutkan: Perkawnan

perkawinanantara Penggugat dan Tergugat telah lahir di Kabapaten Tabanan 2 (dua)Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pat.G/2016/PN Taborang anak semuanya lakilaki yang masingmasing bernama ANAK 1, lakilaki,Lahir di Tabanan tanggal 31 Januari 1999 (vide surat bukti terlanda P3) danANAK 2, LakiLaki, lahir di Tabanan tanggal 18 Maret 2007 (vide surat buktitertanda P4);Menimbang, bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan di atur dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan(1) Perkawnan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masingagamanya dan kepercayaannya itu.(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa di dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan itu mengatur adanya 2 (dua) syarat dalam suatu Perkawinan yaknisecara materiil pada ayat (1) dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu sedangkan syarat formil diatur pada ayat (2)Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan

yangberlaku,Menimbang, bahwa setelah dihubungkan alat alat bukti sah yangdiajukan ke muka persidangan dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perkawinan(vide Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawnan).

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumanyang lebih berat setelah perkawnan berlangsung;d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak yang lain;e.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kevejibannya sebagai suami/steri;f, Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta fakta hukum yangterungkap dipersidangan dengan alasan perceraian (vide Pasal 19 PP No.9tahu 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawnan)maka dapat diketahui bahwa kecurigaan Tergugat