oleh Turut Tergugat II berdasarkanSertifikat HGB Nomor 1148 dengan luas 13.310 M2, (tiga belas ribu tiga ratussepuluh meter persegi) sebagaimana dicantumkan dalam surat IMB dan IzinLayak Huni atau IPB yang diterbitkan pada tanggal 17 Mei 1996, baru kemudiansetelah itu Satuan Rumah Susun/Apartemen berikut hak bersamanya atas bagian,benda dan tanahnya dapat dijual atau dialihkan hak miliknya dari atas namaTergugat I kepada atas nama Pembeli, namun secara de facto Tergugat I bukanlangsung membuat pertelaan

Nomor :1148 dengan luas 13.310 M2 (tiga belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi)telah dipisah menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Sertifikat HGB 1270/Palmerahdengan luas 4.840 M2 (empat ribu delapan ratus empat puluh meter persegi ),Sertifikat HGB 1271/ Palmerah dengan luas 8.105 M2 (delapan ribu seratus limameter persegi ) dan Sertifikat HGB 1272/ Palmerah dengan luas 365 M2 (tigaratus enam puluh lima meter persegi ), dimana ironinya setelah pemisahanSertifikat HGB 1148 itu, baru Tergugat I membuat Pertelaan

Surat-surat :- 1 (satu) bendel kwitansi, nota dan pertelaan pertanggungjawaban keuangan untuk mendukung kegiatan non program.- 11 (sebelas) lembar foto renovasi di lingkungan Makodim 0808/Blitar dan pengerjaan jembatan ds. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Daftar Pertelaan yang ditanda tangani oleh Dandim0808/Blitar;bahwa setelah WABKU selesai dibuat kemudian Saksi klipmenjadi satu bendel kemudian Saksi ajukan ke Pasi inteldim0808 untuk dikoreksi, kKemudian ke Kasdim 0808 setelah tidakada koreksi selanjutnya Saksi ajukan ke Dandim 0808, setelah10.55Dandim 0808 tandatangan kemudian Saksi jilid menjadi bukudan selanjutnya Saksi serahkan ke Staf Log Kodim 0808(Batilog Dim 0808 Pelda Edi Susanta);bahwa dana Si inteldim 0808 yang Saksi ajukan sesuaiWABKU

Daftar Pertelaan yang ditandatangani oleh Dandim0808;e. Surat Perintah Penugasan dari Dandim 0808;f. Daftar Pertanggungjawaban Anggaran yangditandatangani oleh Dandim 0808;g.

(seribu delapan ratus sembilan puluh meterpersegi) atas nama Penggugat dan suami Penggugat II, dan tanah inidiuraikan dalam pertelaan perihal penunjukan batas dan riwayat tanahHalaman 10 dari 30 hal. Put.

(seribudelapan ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Penggugat dansuami Penggugat Il, dan tanah ini diuraikan dalam pertelaan perihalpenunjukan batas dan riwayat tanah tanggal 19 Maret 1965 Nomor 1990,dengan ukuran lebar sebelah Barat 30 m (tiga puluh meter) berbatasandahulu tanah Pansuri (SHM Nomor 758 dengan Gambar Tanah Nomor202/1975) sekarang dengan PT Pelindo Ill (Persero) Cabang Banjarmasin,lebar sebelah Timur 23,80 m (dua puluh tiga koma delapan puluh meter)berbatasan dahulu tanah

Duta Pertiwi Tbk;Bahwa Pemohon dan II yang berdasarkan Pasal 46 ayat 2 UndangUndang Nomor 20/2011 dan Kep Gub DKI Jakarta Nomor 1204 Tahun1997 tentang Pertelaan Rusun GCM adalah Pemilik yang sah atassemua Asset milik bersama Pemilik Sarusun GCM lainnya sesuai NPPmasingmasing, maka Pelapor yang mengaku sebagai Pengelola RusunGCM seharusnya sesaat setelah mengetahui ada kaca pecahsebagaimana yang dituduhkan dalam LP sebagaimana yang dimaksuddalam butir 1 diatas, segera melaporkan kejadian tersebut

Sebagai pemilik atas TKP juga sudahdibuktikan bahwa Pemohon dan II adalah Pembayar Pajak Bumi danBangunan atas TKP tersebut;Dalam hal GCM bukti kepemilikan sudah komplit (bukti terlampir),yaitu:SHM SRS atas nama segenap Pemilik Sarusun termasukPemohon dan Il;AJB yang didalamnya tercantum "jual beli juga meliputi lahanbersama, bagian bersama, benda bersama";Bukti kepemilikan tersebut didasarkan dan diperkuat dengan:Keputusan Gubemur 1204 Tahun 1997 tentang Pertelaan KawasanHunian dan Non Hunian Graha

KelurahanSumurbatu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;Dokumen Serah Terima Daftar Pertelaan dari Ex pengembang (PT.Duta Pertiwi, Tok) kepada Warga atas nama P3SRS. Tanggal 22Desember 1999;Bahwa betul TKP pada Tahun 1997 disertifikatkan menjadi atas namaPT.

Duta Pertiwi,Tbk yaitu SHM 175N/C Kelurahan Sumurbatu itu adalah buktiPengembang yang tidak punya ihtikad baik karena Pertelaan sudahada SK Gubemur dan serah terima sudah dilakukan seharusnyadiikuti dengan baliknama. Kalau tidak dilakukan, itu masuk dalampenipuan dan penggelapan hak karena PT. Duta Pertiwi, Tok adalahperusahaan terbuka yang appraisal (valuation) atas perusahaanterbuka berdasar bukti formil, termasuk assetasset milik warga yangbelum dibaliknamakan kepada pemilik yang berhak.

Sedangkan biaya lain yang kami keluarkan berupa : biayaClearance in/out, biaya Dispensasi Perwira, biaya Cek Fisik, Ijin Shfting,SBNP, Labuh/Tambat, PUP (Pertelaan), biaya ijin gandeng, biaya TambatTongkang Sungai Lombok dan Sungai Lerong, Sing On, PKL, Sijil a/n.Yosep (Mualim II), sedangkan kebutuhan yang sudah kami sediakan untukKapal Tug Boat (TB.SPAJ0O25) / Barge Zulkifli 016 untuk wilayah Bontangberupa : Lumpsum Operational sebagai berikut : Clearance Out to Palutanggal 07 April 2016, Safe Manining

Sedangkan biaya lain yang kami keluarkan berupa : biayaClearance in/out, biaya Dispensasi Perwira, biaya Cek Fisik, Ijin Shfting,SBNP, Labuh/Tambat, PUP (Pertelaan), biaya ijin gandeng, biaya TambatTongkang Sungai Lombok dan Sungai Lerong, Sing On, PKL, Sijil a/n.Yosep (Mualim II), sedangkan kebutuhan yang sudah kami sediakan untukKapal Tug Boat (TB.SPAJO25) / Barge Zulkifli O06 untuk wilayah Bontangberupa : Lumpsum Operational sebagai berikut : Clearance Out to PaluHalaman 10 dari 26 Putusan Nomor

No. 1760 K/PDT/2009salinan dari Kantor Pertanahan (sebab seharusnya salinan harus samadengan yang aslinya) ;Bahwa, ini jelas adalah perbuatan dari Tergugat Rekonvensi, sebab bukanhanya sertifikat yang Penggugat Rekonvensi miliki yang palsu, akan tetapisertifikat yang Penggugat miliki juga tidak lengkap di mana tidak ada.Pertelaan dalam sertifikat a quo, di mana menurut undangundang yangberlaku bahwa sertifikat yang Penggugat Rekonvensi miliki harus memuatBuku Tanah, Pertelaan dan Denah, sebagaimana

Dalam hal terjadi pewarisan atau pemindahanhak; sertifikat yang bersangkutan diberikan kepada pemiliknya yang baru,setelah dilakukan pendaftaran peralihan haknya di Kantor Agraria Kabupatenatau Kotamadya ;Bahwa, dengan tidak lengkapnya sertifikat yang Penggugat Rekonvensimiliki di mana tidak memiliki Pertelaan, jelas ini merupakan tindakan dariTergugat Rekonvensi yang bekerjasama dengan Kantor Pertanahan ;Bahwa, akibat tindakan Tergugat Rekonvensi a quo jelas PenggugatRekonvensi merasa sangat dirugikan

Sedangkan biaya lain yang kami keluarkan berupa : biayaClearance in/out, biaya Dispensasi Perwira, biaya Cek Fisik, ljin Shfting,SBNP, Labuh/Tambat, PUP (Pertelaan), biaya ijin gandeng, biaya TambatTongkang Sungai Lombok dan Sungai Lerong, Sing On, PKL, Sijil a/n.Yosep (Mualim II), sedangkan kebutuhan yang sudah kami sediakan untukKapal Tug Boat (TB.SPAJ0O25) / Barge Zulkifli 016 untuk wilayah Bontangberupa : Lumpsum Operational sebagai berikut : Clearance Out to Palutanggal 07 April 2016, Safe Manining

Sedangkan biaya lain yang kami keluarkan berupa : biayaClearance in/out, biaya Dispensasi Perwira, biaya Cek Fisik, ljin Shfting,SBNP, Labuh/Tambat, PUP (Pertelaan), biaya ijin gandeng, biaya TambatTongkang Sungai Lombok dan Sungai Lerong, Sing On, PKL, Sijil a/n.Yosep (Mualim II), sedangkan kebutuhan yang sudah kami sediakan untukKapal Tug Boat (TB.SPAJO25) / Barge Zulkifli 06 untuk wilayah Bontangberupa : Lumpsum Operational sebagai berikut : Clearance Out to PaluHalaman 10 dari 26 Putusan Nomor

Bor neo MitraSejahtera, telah didahului dengan pertelaan stafyang dibuat oleh saksi Thomas Uma Rantesalu,ST.MM, selaku Plh.

Kasi Pertambangan Umum dansaksi Samuel Robert Djukuw, SE.MM selaku KadisPertambangan sebagai prasyarat untuk dapatditerbitkannya SK pembatalan dan menurutketerangan saksi Encek Rony Soetedja, S.Sos.bahwanomor pertelaan staf dibuat tidak sesuai denganurutan hari dan tanggal pertela haan staf dibuatdimana untuk pertela haan staf dari Plh. = KasiPertambangan umum mengambil nomor pada Registersurat surat keluar dari Kasi Pertambangan Umum keKadis Pertambangan tanggal 16 Desember 2008dimana surat terakhir

oleh Bank Mandiri tanggal18/07/01.Aplikasi Transfer Valuta Asing melalui SWIFTnama pengirim M.Ali Hanafiah/Martian Sutni,Bank Penerima BIl Commonwealth Jakarta,Penerima Martian Sutni UmarNo.Rek.890.310.3901, jumlah 10.465,00yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri (Persero)Cabang Puncak Mas tanggal 18/07/01.Transaksi keluar validasi nama pengirimM.Ali Hanafiah, Bank = Pengirim BilCommonwealth Jakarta, Penerima Martian S.Umar jumlah AUD ~ 10.465,00 yangdikeluarkan oleh Bank Mandiri tanggal18/07/01.Daftar Pertelaan

No.Rekening1020204035403. jumlah USD 100.000, tanggal19 September 2003;Daftar Pertelaan Penilaian Arsip Usul Musnah(DPPU) dikeluarkan oleh Bank Mandiri Per 31Desember 2008;Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telahdiberi kesempatan untuk menggunakan haknya mengajukan saksinya, tetapiPara Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksinya;Hal. 57 dari 72.

yang berisiketerangan, serta pemusnahan data pendukung yang dilakukan olehTergugat terhadap dokumendokumen yang sudah tidak digunakan karenatransaksi atas rekeningrekening tersebut telah sesuai, termasuk datadatabilyet Deposito No.Resi.0318152 dan No.Rek.054.0297006202 tersebutsudah tidak tercatat lagi di Bank Mandiri karena sudah dicairkan, makasecara system telah dilakukan pemusnahan terhadap dokumendokumenyang telah di cairkan, hal ini dihubungkan dengan dengan bukti T. & T.II 10 berupa daftar Pertelaan

K. 0318152,No.Rek.054.0297006202 sudah tidak tercatat lagi di Bank Mandiri karenamemang telah dicairkan, dimana secara system telah dilakukanpemusnahan terhadap dokumendokumen yang telah di cairkan, hal initercatat dalam daftar Pertelaan Penilaian Arsip Usul Musnah (DPPU)periode 3 Nopember 1997 sampai dengan 30 Nopember 1997, termasukHal. 67 dari 72.

06S8 Desember 20141373/PPJB The Intercon BAST No. 1636/ BASTAMR/03/2011 tanggal KVR6" Floor APT/12/2014 tanggal 11 Halaman 16 dari 52 : Putusan Nomor 19/Padt.SusPailiv/2019/PN NIAGA JKT PST 22 Maret 2011 06S9 Desember 2014 1362/PPJB The Intercon BAST No. 1625/ BASTAMR/03/2011 tanggal KVR6" Floor APT/12/2014 tanggal 1122 Maret 2011 O6N1 Desember 2014 32.Bahwa terkait dengan proses sertifikasi, Termohon telah menerima SuratKeputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1935 Tahun 2018 tentangPengesahan Pertelaan

Rumah Susun Komersial Campuran Kemang Villageyang Terletak di Jalan Kemang Village Nomor 99, Kelurahan Bangka,Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal18 Desember 2018, yang mana Pengesahan pertelaan ini diberikan sebagaibagian proses penerbitan SHMSRS pada kawasan Kemang Village.

Advokat Harris Arthur Hedar &Rekan kepada Direksi PT Almaron Perkasa Perihal Teguran/Somasi yang dilampiri Surat Kuasa tanggal 26 Desember2018 (copy dari copy) ;Surat No. 048/SK/KHHAH/XII/2018 tanggal 14 Januari2019dari Helen melalui Kantor Advokat Harris Arthur Hedar &Rekan kepada Direksi PT Almaron Perkasa Perihal Teguran/Somasi ke 2 yang dilampiri Surat Kuasa tanggal 26 Desember2018 (Ssesuai dengan aslinya) ;Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1935Tahun 2018 tentang Pengesahan Pertelaan

Akan tetapi, Penggugat lagilagi menolak usulan yangdisampaikan oleh Tergugat tersebut.15.Bahwa terkait dengan perbedaan luas karena adanya strukturbangunan yang menonjol yang didalilkan oleh Penggugatsebagaimana tersebut di atas Tergugat juga telah mengusulkanuntuk menunggu hasil pengukuran dari proses pertelaan. Akantetapi Penggugat tetap menolak usulan tersebut dan tetapmeminta kompensasi dengan nilai yang tidak berdasar.

Selain itu, sebagaimana telah Tergugat sampaikandalam bagian di atas, Penggugat pada faktanya menolak untukmenunggu pengukuran dari proses pertelaan.

Pertelaan dan akta pemisahan ;c. Seritipikat hak milik atas satuansatuan rumah susun atas nama PT.Putramas Simpati ;Bahwa, secara de Jure kepemilikan tanah dan bangunan gedungApartemen Robinson hingga saat ini masih dimiliki olen Penggugat II yaituterdiri dari :a. Satuansatuan rumah susun/unit hunian ;b. Bagian bersama berupa ruangruang fasilitas penunjang satuan rumahsusun (fasum) antara lain ruangruang di lantai dasar, lantai atappenempatan antena, lahan perparkiran di basement ;c.

Pertelaan dan akta pemisahan ;c. Seritipikat hak milik atas satuansatuan rumah susun atas nama PT.Putramas Simpati ;Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 115 K/TUN/201612.

Bahwa Saksi tahu kalau penyerahan unit itu harus melunasi pembayaransesuai bukti T3 berupa fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli pada Pasal15 (1.a) disebutkan bahwa pihak pertama akan melaksanakan penyerahanserah terima unit/pinjam pakai unit pada tanggal 30 Desember 2013 kepadapihak kedua dengan syarat pihak kedua melunasi seluruh nilai unit danpenggantian biaya pertelaan kepada developer, pajakpajak diantaranya beaperolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak lainnya yangditentukan oleh

Tergugat pernah berkalikalimengadakan pertemuan tetapi pihak developer (Tergugat) hanyamenjanjikan akan menyelesaikan; Bahwa Saksi mengetahui sesuai Bukti T3 berupa fotokopi PerjanjianPengikatan Jual Beli pada Pasal 15 (1.a) disebutkan bahwa pihak pertamaakan melaksanan penyerahan serah terima unit/pinjam pakai unit padaHal.17 dari 34 hal.Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.tanggal 30 Desember 2013 kepada pihak kedua dengan syarat pihak keduamelunasi seluruh nilai unit dan penggantian biaya pertelaan

Ayat (2) Pembentukan perhimpunan penghuni dilakukan denganpembuatanakta yang disahkan' oleh Bupati atauWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan untuk DaerahKhusus lbukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat1.Bahwa Panitia Rapat telah mengajukan Surat No. 005/PPPSRSCSSB/VII/18 tanggal 30 Juli 2018, Perihal: Permohonan PengesahanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)Condotel Sakala Suites Bali kepada Bupati Badung, dengan lampiran:e Fotokopi Akta Pemisahan, Uraian Pertelaan

Ayat (2) Pembentukan perhimpunan penghuni dilakukan denganpembuatan akta yang disahkan' oleh Bupati atauWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il, dan untuk DaerahKhusus lbukota Jakarta oleh Gubernur Kepala DaerahTingkat1.Bahwa Panitia Rapat telah mengajukan Surat No. 005/PPPSRSCSSB/VII/18 tanggal 30 Juli 2018, Perihal: Permohonan PengesahanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)Condotel Sakala Suites Bali kepada Bupati Badung, dengan lampiran:e Fotokopi Akta Pemisahan, Uraian Pertelaan

(2) Pembentukan perhimpunan penghuni dilakukan denganpembuatan akta yang disahkan' oleh Bupati atauWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il, dan untuk DaerahKhusus lIbukota Jakarta oleh Gubernur Kepala DaerahTingkat1.23.Bahwa Panitia Rapat telah mengajukan Surat No. 005/PPPSRSCSSB/VII/18 tanggal 30 Juli 2018, Perihal: Permohonan PengesahanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)Condotel Sakala Suites Bali kepada Bupati Badung, dengan lampiran:e Fotokopi Akta Pemisahan, Uraian Pertelaan

akta yang disahkan' oleh Bupati atauWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dan untuk DaerahHalaman 234 dari 1.612 Putusan Perdata Nomor 158/PDT/2020/PT.DPSKhusus lbukota Jakarta oleh Gubernur Kepala DaerahTingkat1.23.Bahwa Panitia Rapat telah mengajukan Surat No. 005/PPPSRSCSSB/VII/18 tanggal 30 Juli 2018, Perihal: Permohonan PengesahanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)Condotel Sakala Suites Bali kepada Bupati Badung, dengan lampiran:e Fotokopi Akta Pemisahan, Uraian Pertelaan

(2) Pembentukan perhimpunan penghuni dilakukan denganpembuatan akta yang disahkan' oleh Bupati atauWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il, dan untuk DaerahKhusus lbukota Jakarta oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat1.23.Bahwa Panitia Rapat telah mengajukan Surat No. 005/PPPSRSCSSB/VII/18 tanggal 30 Juli 2018, Perihal: Permohonan PengesahanPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS)Condotel Sakala Suites Bali kepada Bupati Badung, dengan lampiran:e Fotokopi Akta Pemisahan, Uraian Pertelaan

Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pat.G/2019/PN JKT.SELAdapun bunyi ketentuan pasal 39 ayat (1) PP No. 4 Tahun 1988sebagai berikut"Penyelenggara pembangunan wajid memisahkan rumah susun satuansatuan rumah susun meliputi bagian bersama, benda bersama dan tanahbersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian danbatasbatasnya dalam arah vertical dan horizontal sebagaimana dimaksuddalam pasal 1, dengan penyesuaian seperlunya sesuai dengan kenyataanyang dilakukan dengan akta pemisahan"Adapun

bunyi ketentuan pasal 39 ayat (2) PP No. 4 Tahun 1988 sebagaiberikut :"Pertelaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang berkaitan denggansatuansatuan yang terjadi karena pemisahan rumah susun menjadi hakmilik atas satuan rumah susun, mempunyai nilai perbandingan proporsionalyang sama kecuali, ditentukan lain yang dipakai sebagai dasar untukmengadakan pemisahan dan penerbitan sertifikat hak atas satuan rumahsusun"Adapun bunyi ketentuan pasal 39 ayat (8) PP.

Putusan Perdata Gugatan Nomor 160/Pat.G/2019/PN JKT.SEL Bahwa setelah penandatanganan PPUJB tersebut seharusnya adaProses Sertifikasi untuk Akta Jual Beli dan harus dilakukan Pertelaan; Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwaPerjanjian Kompensasi 15 Agustus 2017 dan PPUJB tertanggal 28November 2017 tidak dapat dilaksanakan untuk Proses Akta JualBeli hanya dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan, namun perjanjiantersebut tetap disepakati; Bahwa benar untuk melakukan sertifikasi atlas

Pertelan, dimana harus disahkan oleh PemerintahDaerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta; Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat mengetahui bahwaSHM Sarusun tersebut tidak dapat dilakukannya Pertelaan karenasalah satu syarat pertelaan yaitu AS BUILT DRAWING sampai saatini ada Pihak Tergugat; Bahwa menurut Saksi sampai saat ini AS BUILT DRAWING belumdiserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana Penggugatsudah meminta melalui lisan dan surat tertulis kepada Tergugat; Bahwa benar Tergugat mengalami

Penggugat tidak menyerahkan As Built Drawing kepada Tergugat yangberakibat Tergugat tidak dapat melakukan Pemecahan atasSertifikat/Pertelaan ;2. Gugatan Penggugat sudah tidak dapat diperkarakan (exceptioperemptoria) ;3.

(delapan ratus meter persegi), tertanggal 22Nopember 1973, yang diberi tanda P17;Foto copy Daftar Pertelaan Kaveling Tanah Blok Gugur IV, atas nama PT.Perkebunan Sawangan, SK Gub. Prop. Jabar, tanggal 9 Mei 1973, No. SK 471/PS/PHT/HM/73, milik PENGGUGAT terdaftar dalam Kaveling Nomor 7dengan luas 799 m/? (tujuh ratus sembilan puluh sembilan meter persegi). DanKaveling Nomor 8 dengan luas 800 m?

Hak Milik Nomor 1232/Gambut yang menjadi Obyek Sengketa dalamSengketa inlitis, oleh karenanya Majelis Hakim memandang sengketa tersebutmemiliki relevansi dan dapat memberikan pengetahuan bagi Hakim guna memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara Nomor: 38/G/2013/PTUN.BJM. ini;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P 1, Bukti T 1, dan BuktiT.ILIntv. 4 serta bukti yang diserahkan oleh Tergugat I dalam Perkara Nomor: 6/G.TUN/2002/PTUN.BJM. yang diberi tanda Bukti T.1 15 berupa Pertelaan

1982) maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jikaSertipikat Hak Milik Nomor 1234/Gambut, GU No. 1206/1982 Luas 20.000 m2,terbit tanggal 6 Oktober 1982, yang semula tercatat atas nama HAJI NURSIAHBINTI LAZIUN dan telah beralih haknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 186/III/KG/1983 tanggal 10 Nopember 1983 kepada WAHYU WIJAYA, penerbitannyadidasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Kalimantan Selatan,No.SK.395/1615/PHT/I1/BR yang berisi pemberian Hak Milik atas tanah Negaradan Pertelaan

September 1982, yangsemula tercatat atas nama HAJI YUSUF BIN HAJI ADAN beralih haknyaberdasarkan Akta Jual Beli No. 169/III/KG/1982 tanggal 27 Nopember 1982 kepadaALIANSYAH ALIE dan selanjutnya terjadi peralihan hak karena waris berdasarkanKeterangan Hak Waris Nomor: 3/1989 tanggal 14 Februari 1989 kepada LO TJIOEING, FADJAR ALIE, SRI SUTJIATI ALIE, SRI LIENRATI ALIE; vide Bukti P Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor : 38/G/2013/1, Bukti T 1 dan Bukti T.1lIntv. 4 serta Bukti T.1 15 berupa Pertelaan

lembar surat kunjungan kepada penunggak, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Ujungjaya tanggal 30 Januari 2024;

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1988tentang Rumah Susun (PP Rusun);Pengembang (Developer), sebagai penyelenggara pembangunanrumah susun wajidb meminta pengesahan atas pertelaan yangmenunjukkan batas yang jelas dari masingmasing satuan rumahsusun. Pengertian Pertelaan di sini adalah rincian mengenaibatasbatas yang jelas dari setiap unit satuan rumah susun, yangmerupakan bagian tertentu dari gedung, termasuk:1.

Adanya Tanah Bersama yang digunakan dan dimiliki secarabersama;Pertelaan yang dibuat oleh Developer ini menjadi dasarperhitungan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dan salahsatu syarat untuk pengesahan akta pemisahan rumah susunberdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata CaraPengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;Pembuatan pertelaan rumah susun harus memenuhi syaratadministratif berupa gambaran dan uraian pertelaan yang

Pengertian Pertelaan di sini adalahrincian mengenai batasbatas yang jelas dari setiap unit satuanrumah susun, yang merupakan bagian tertentu dari gedung,termasuk:1. Bagian bersama yaitu bagian yang tidak terpisahkan secarastruktural pada suatu kompleks bangunan yang dimilikiHal. 48 dari 379 hal. Put. Nomor 2301 K/Pid.Sus/2016secara bersama, contohnya: fondasi, kolom, balok, dinding,atap, koridor, pintu dan tangga darurat, serta tempat parkirdalam gedung;2.

Adanya Tanah Bersama yang digunakan dan dimiliki secarabersama;Pertelaan yang dibuat oleh Developer ini menjadi dasarperhitungan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dan salahsatu syarat untuk pengesahan akta pemisahan rumah susunberdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 2 tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata CaraPengisian serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun;Pembuatan pertelaan rumah susun harus memenuhi syaratadministratif berupa gambaran dan uraian pertelaan yang

Pasalayat (2)Pertelaan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) Pasalini ditetapkan oleh penyelenggarapembangunan rumah susun Pasalayat (1)Akta pemisahan dibuat dan dlisisendiri oleh penyelenggarapembangunan rumah susun. Pasalayat (2)Tata cara pengisian aktapemisahan sesual denganpedoman terlampir.

karena setiap penerbitan Sertifikat Hak Milik atastanah maka dasar kepemilikan asal akan menjadi warkah/milik KantorPertanahan dan selanjutnya menjadi warkah pertelaan ;Bahwa menurut pendapat Kami seharusnya majelis hakim Judex facti jugadengan adil mempertimbangkan bukti bertanda T3 sebagai bukti adanyapengakuan dari H. Ach. Gazali bin H.M. Makki tertanggal 5121988 ataskepemilikan dan jual beli tanah antara Rusli dengan orang tua Pemohon Kasasiyaitu alm. H.