terjadi selisihpaham Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga selingkuh dan Tergugattidak memberi nafkah kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidakhadir dipersidangan;Menimbang, bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat antara isisurat gugatan Penggugat dan isi dalam surat kuasa kusus saling bertentangandengan dengan demikian mengakibatkan surat kuasa kusus tidak sah;Menimbang, memperhatikan surat gugatan Penggugat angka Nomor 6dan 7 adalah kabur dan terjadi pertentangan

Penggugat angka nomor 6dan 7 terjadi antara posita dengan petitum maka yang mengakibatkan gugatanPenggugat kabur (obscour libel), karena antara posita dengan petitum tidaksingkron dan saling bertentangan, sehingga tidak memenuhi syarat formil suratgugatan, dan berdasarkan Putusan MARI No. 1075.K/Sip/1980, yang kaidahhukumnya menyatakan ..karena petitum bertentangan dengan posita gugatan,gugatan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan isi Surat gugatanPenggugat terjadi pertentangan

Nomor 788 K/Pdt.Sus/2012Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana UndangUndang No. 2 Tahun 2004tentang Peradilan Hubungan Industrial.Kontraversi Atau Saling Bertentangan Dalam Pertimbangan Hukum Antara PutusanSela Dengan Putusan Akhir.Bahwa sebaliknya bila diperhatikan pertimbangan Judex Facti dalam Putusan Akhir,maka akan terlihat jelas kontraversi atau pertentangan pertimbangan hukum antaraPutusan Sela dengan Putusan Akhir.Bahwa dalam putusan Sela secara jelas jelas Judex Facti telah menyimpulkan

ada gugatan Penggugat adalah merupakan perselisihanPemutusan Hubungan Kerja sehingga masuk kompetensi UndangUndang PeradilanHubungan Industrial atau UndangUndang No. 2 Tahun 2004 dan juga masuk dalamUndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Bahwa akan tetapi, sebaliknya apabila diperhatikan pertimbangan Putusan Selatersebut diatas dan dihubungkan dengan Pertimbangan Judex Facti dalam putusanAkhir atau pokok perkara, maka sangat jelas sekali adanya kontraversi karena telahmenimbulkan pertentangan

penanganan perkara masukkompetensi UndangUndang Peradilan Hubungan Industrial atau UndangUndangNo. 2 Tahun 2004 dan juga masuk dalam UndangUndang No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, sementara sebaliknya dalam pertimbangan Putusan Akhirjustru telah membuat pertimbangan hukum lain yang bertolak belakang denganPutusan Sela, dengan menyatakan hukum penanganan perkara yang diajukanPenggugat harus tunduk pada Ketentuan yang diatur dalam UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.Bahwa dari pertentangan

pertimbangan tersebut diatas, menjadi timbul pertanyaan,ada apa dengan Hakim yang memutuskan perkara ini, karena kedua pertimbangantersebut jelas jelas telah menimbulkan pertentangan hukum yang justru menimbulkankontraversi dan atau ketidakpastian hukum, oleh karenanya Judex Facti telah salahmenerapkan hukum dalam memutus perkara, sehingga sangat beralasan hukumapabila putusan Judex Facti dalam perkara ini untuk dibatalkan.Berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan diatas, maka adalah sangat beralasanbagi

Hal mana yang malah terkesan bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya, diajukan secara amburadul dan asalasalan olehkarena alasan yang mendasari Gugatan a quo tidak jelas.TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATANPENGGUGAT.Bahwa setelah perubahan gugatan, pada posita kel1 gugatannya, Penggugatmenambahkan dalil bahwa Tergugat menitipkan anak ketiganya, i.e., KASTH SEMESTARAYA kepada orang tua Tergugat, tanpa seizin Penggugat, sehingga mempersulitPenggugat untuk bertemu dengan anak

Hal mana yangmenunjukkan visavis, terdapat pertentangan antara posita dengan petitum pada Gugatana quo, yang mengakibatkan petitum ke3 Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya.Sehingga hal yang demikian, terang juga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.5.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUURLIBEL).Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa alasan yangmendasari Gugatan Penggugat tidak jelas dan terdapat pertentangan antara posita denganpetitumnya, maka secara keseluruhan, Gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang kabur( abscuur libel ) serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.6.

PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.Bahwa berdasarkan argumentasiargumentasi sebagaimana terurai di atas, bahwa alasanyang mendasari Gugatan a quo tidak jelas, dan terdapat pertentangan antara posita denganpetitum Gugatan Penggugat serta Gugatannya yang kabur, maka, mengakibatkan seluruhpetitum Gugatan Penggugat turut menjadi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratanformil serta TIDAK DAPAT DITERIMA Niet Ontvankelijke

bahwa dengan uraian dan faktafakta tersebut, makamajelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohonsebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinyaperselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena adanyaTermohon selalu marahmarah tanpa alasan yang jelas serta Termohon tidakmenghargai Pemohon sebagai Suami, pada akhirnya Termohon meninggalkanPemohon' sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang dan sudah tidak salingmemperdulikan, hal mana menunjukkan adanya pertentangan

masingmasing tanggal 15 April 2020 dan tanggal 17April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal iniPengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriNganjuk tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, putusan JudexFacti yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima merupakan putusanyang sesuai dengan hukum acara perdata yang mensyaratkan antara positadan petitum harus konsisten dan tidak boleh ada pertentangan

, jika dalamgugatan antara posita dan petitum terjadi pertentangan, maka gugatantersebut termasuk dalam kategori gugatan yang kabur dan tidak dapatdibenarkan, putusan Judex Facti telah didukung pula oleh cukuppertimbangan;Bahwa dengan dijadikannya Kepala Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sebagai pihak Turut Tergugat I, makadengan sendirinya di dalam hukum kepada Turut Tergugat maupun kepadaKhoiri sebagai Turut Tergugat II tidak dapat dituntut ataupun dihukum untukmelakukan

Namun sebaliknya antara Penggugat dan Tergugat tidakmendapatkan kebahagiaan hidup yang sebenarnya;Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugatmulai sejak awal perkawinan, di mana Tergugat tidak terbuka dan tidak jujurterhadap Penggugat;Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatsering kali terjadi pertentangan faham antara Penggugat dengan Tergugat.Pertentangan faham tersebut sering kali memuncak menjadi perselisihan danpertengkaran yang tajam.

denganalasan sebagai berikut, Bahwa putusan Pengadilan Agama Depok No : 79/Pdt.G/2009/P A.Dpkyang sudah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi AgamaBandung pada bagian pertimbangan hukumnya berbunyi sebagaiberikut;Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadapTergugat dengan alasan pokok yang dapat disimpulkan bahwa sejakawal perkawinan telah terjadi pertengkaran antara Penggugat danTergugat yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan tidak terbukaterhadap Penggugat sering terjadi pertentangan

Terhadap saksisaksi yang demikianseharusnya Judex Facti diminta ataupun tanpa diminta oleh Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi agar tidak melakukan penyumpahan kepada saksisaksi yangdiajukan oleh Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi;Pertimbangan Putusan Mengandung Saling Pertentangan atau kontradiktif;Saling pertentangan tersebut terjadi antara pertimbangan dengan amar putusan dandengan petitum gugatan sebagaimana tertuang pada halaman 37 alinea 5 yang manamenyebutkan Tergugat I terbukti masih

sebanyak Rp525.801.08511(lima ratus duapuluh lima juta delapan ratus satu ribu delapan puluh lima rupiah)secara tunai dan seketika, oleh karena itu petitum angka 5 gugatan Penggugat patutuntuk dikabulkan;Petitum Gugatan Penggugat angka 5: Menghukum Tergugat I dan Tergugat IT untukmembayar sisa tagihan pembayaran/hutang Tergugat I dan II kepada Penggugatsebesar Rp525.801.085 (lima ratus duapuluh lima juta delapan ratus satu ribudelapan puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika;Kontradiktif atau pertentangan

Bahwa adanya pertentangan dalam kewenangan tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo sebagai berikut : a.Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan tergugat padakonsideran menimbang huruf B dan C (objek sengketa) yaknipasal 30 ayat 3 PP No.12 tahun 2018 dihubungkan dengan positake1 diatas, maka seharusnya gubernur wajib memberhentikanpenggugat setelah diambil sumpah dan janji anggota DPRDsesuai frasa dalam pasal 30 ayat 3 ;Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapbkan menjaditerpidana berdasarkan

Bahwa adapun yang dimaksud adanya pertentangan terhadap normadalam aturan perundangundangan sebagai berikut ; a)Bahwa frasa yang ada dalam pasal 405 ayat 2 huruf c UU No.17tahun 2014 Jo.

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima)Frasa tersebut jika dihubungkan dengan kalimat pada Pasal 99ayat 3 huruf c PP No.12 tahun 2018 yang berbuny/i; dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun ataulebih, 22 222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnnHalaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.GTO.Terdapat pertentangan

Selain itu, terdapat pertentangan antara amar putusanpada poin pertama dengan poin kedua, dimana pada poin pertama Majelis HakimPengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli menyatakan bahwa Terdakwa Syaiful BahriSinaga alias Pak Naga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umumdan perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, namun padapoin kedua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli justru hanyamenjatuhkan

apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri TebingTinggi Deli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum, maka cukuplah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing TinggiDeli menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) tanpa perlu lagi mempertimbangkan"unsur menguasai uang milik saksi Suwondo yang dianggap Majelis HakimPengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli termasuk dalam ruang lingkup hukumperdata;Bahwa adanya pertentangan

dalam pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut menunjukkan bahwa MajelisHakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah melakukan kekeliruan yaitutidak menerapkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ataumenerapkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tidaksebagaimana mestinya;Bahwa pertentangan yang terdapat dalam putusan Majelis Hakim PengadilanNegeri Tebing Tinggi Deli Nomor : 297/Pid.B/2014/PN.Tbt tanggal 23 Juli 2014baik

Selain itu, pertentangan yangterdapat baik dalam pertimbangan hukum dan amar putusan Nomor : 297/Pid.B/2014/PN.Tbt tanggal 23 Juli 2014 telah menyebabkan putusan tersebutmenjadi kurang jelas dan sulit dimengerti, yang mana hal tersebut dapat dipandangsebagai kelalaian dalam acara ("vormverzuim") sehingga Putusan tersebut harusdinyatakan dibatalkan (vide SEMA No. 03 Tahun 1974) ;2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak menerapkanPasal 376 KUHP atau menerapkan Pasal 376 KUHP tidak

bahwa oleh karena materi eksepsi yang dikutip dalamputusan hakim tingkat pertama tersebut di atas bukan materi eksepsi paraTergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi, maka materi eksepsi tersebutharus ditiadakan dalam putusan tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi nomor 3 pada putusanaquo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ditiadakan, maka materieksepsi nomor 3 dari para Tergugat Konpensi/para Penggugat Rekonpensi yangbenar perlu dikutip sebagai berikut ;3.Eksepsi terjadinya pertentangan

, sudah berlangsung kurang lebih 41 tahun lamanya terhitung sejaktahun 1972 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sidrap danSCLErUSNYAa,; nono = nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nan ne nee nnn nnn one nee eee neDengan berlindung : Pada Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 56 Tahun 1960 yang menyatakan :Tanah yang digadaikan lebih dari 7 (tujuh) tahun harus dikembalikankepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan; Karena itu : Telah terbukti terjadinya pertentangan

perHariketerlambatan di kali jumlah Angsuran perbulan;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 4 dan 8gugatan Penggugat tersebut maka diketahui bahwa Tergugat sebagai debiturmempunyai kewajiban melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugatsebagai kreditur dan dianggap oleh Penggugat sebagai perbuatan wanprestasinamun sejak kapan Tergugat dapat dianggap tidak melakukan pembayaranangsuran kepada Penggugat tersebut tidak disebutkan Penggugat secara tegasdan konsisten dan dapat menimbulkan pertentangan

Pertentangan tersebutdapat terlihat pada posita angka 4 gugatan Penggugat yang menyebutkanbahwa sejak tanggal 25 Juni 2018 hingga saat gugatan wanprestasi inididaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Kabupaten Grobogan Tergugat tidakpernah sama sekali melakukan kewajibannya kepada Penggugat sesualperjanjian sedangkan pada posita angka 8 gugatan Penggugat menyebutkanbahwa Tergugat menurut data Penggugat hingga pertanggal 25 Juni 2018belum ada pembayaran sampai gugatan ini diajukan oleh Penggugat;Menimbang

KBBI)kata hingga mengandung makna batas penghabisan; batas;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan posita gugatanPenggugat angka 8 yang mencantumkan kata hingga pada kalimat BahwaTERGUGAT menurut data PENGGUGAT hingga pertanggal 25 Juni 2018belum ada pembayaran sampai gugatan ini di ajukan oleh PENGGUGAT danseterusnya dapat dimaknai Tergugat sampai batas per tanggal 25 Juni 2018belum melakukan pembayaran;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengandemikian telah terjadi pertentangan

No. 163PK/Pid/20105.6.dan terlampir dalam Memori Peninjauan Kembali ini ;Bahwa dengan demikian dari kedua Putusan PengadilanNegeri Rantau' Prapat yang locus. delictienya tersebutsama, terjadi pertentangan dalam putusannya,pertentangan tersebut dapat terlihat daria. Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa Il KHAIRUDDINRITONGA) membuat pengaduan terhadap Saksi Korban(JAMALUDDIN RITONGA) atas perbuatannya merusak pagarkawat yang dibuat di tas tanah ~milik = PemohonPeninjauan Kembali;b.

Bahwa akan tetapi malah Terdakwa dan II (PemohonPeninjauan Kembali) yang diadukan melakukan pencurianterhadap satu unit sepeda dayung dan satu janjangkelapa sawit walaupun pada akhimya dakwaanJaksa/Penuntut Umum merubahnya dengan tindak pidanaperbuatan tidak menyenangkan ;Bahwa dengan demikian secara terang dan nyata telahterjadi pertentangan antara 2 (dua) putusan yang dibuatoleh Pengadilan Negeri yang sama atas tindak pidanayang dilakukan di tempat kejadian yang sama pula sertaoleh pihak yang juga

sekarangkedua buku Nikah tesebut dikuasai dirt Termohon..2 Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di tempattinggal orang tua Termohon selama kurang lebih Tahun, telah bercampur(Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: a ANAK, umur 6 Tahun 9 bulan.b ANAK II, umur 2 Tahun 9 bulan.yang sekarang kedua anak tesebut ikut dengan Pemohon di xxxxx KabupatenBrebes.3 Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sejak masuk tahun 2001 sudah seringterjadi perbedaan pendapat dan pertentangan

dan Termohon tidak bisa menghargai jerih payahPemohon sebagai kepala keluarga yang susah payah untuk memenuhi kehidupankeluaga Pemohon dan hal ini terbukti dengan sikap dan perilaku Termohon yangsuka menghambur hamburkan uang hasil kerja Pemohon, bahkan tanpasepengetahuan Pemohon, Termohon ternyata pinjam uang sampai puluhan juta1jumlahnya untuk kepentingan yang Pemohon tidak penah mengerti karena semuakebutuhan keluarga telah dicukupi Pemohon dan apabila Pemohon mencobamenanyakan maka terjadi pertentangan

PUTUSANNomor 0756/Pdt.G/2020/PA.Mt> e Vo agSolurggilod 551 Suis Legio 2219 US cme Ud oars itl ye ow dere ill adel agit Ul bulshai ly asilolall gro 27 5Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu juga akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak anakdan perkembangan mereka.

saksi kenal dekat dengan Pemohon karenateman sekerja dan juga kenal dengan Termohonnamanya TERMOHON Pemohon dan Termohon pasangansuami isteri yang menikah pada sekitar 4 tahun yanglalu dan kumpul dirumah orang tua Termohon ;e Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;e Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudahberpisah kurang lebih 3 bulan lamanya, disebabkankarena orang tua Termohon turut campur dalam urusanrumah tangga Pemohon dengan Termohon ;e Bahwa untuk menghindari pertentangan

keterangan mereka bernilaisebagai alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 308 dan309 R.Bg ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonanPemohon yang dipertegas dengan keterangannya didepanpersidangan, didukung kebenarannya dengan keterangandari dua orang saksi yang diajukan Pemohon, MajelisHakim berpendapat bahwa~ disebabkan oleh orang tuaTermohon yang turut campur dalam urusan rumah tanggaPemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangga Pemohondan Termohon menjadi goyah, walau upaya untukmenghindari pertentangan

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sejak masuk tahun 1979 sudah sering terjadiperbedaan pendapat dan pertentangan, hal ini dikarenakan Termohon selalu sukamenghamburhamburkan uang hasil kerja Pemohon, bahkan tanpa sepengetahuanPemohon sering keluar rumah untuk halhal yang tidak perlu tanpa jin Pemohon sebagaisuami Termohon, Termohon juga ternyata memakai uang untuk usaha sampai puluhanjuta jumlahnya untuk kepentingan yang Pemohon tidak pernah mengerti, karena semuakebutuhan keluarga telah dicukupi

Pemohon, dan apabila Pemohon mencobamenanyakan, maka terjadi pertentangan dan pertengkaran karena nasihat Pemohon tidakdihiraukan Termohon ; 4.

Akan tetapi dalamperkara in casu antara kepastian hukum dan keadilan adalah mustahildiakumulasikan karena akan terjadi pertentangan. Judex Facti (PengadilanTinggi Agama Semarang) hanya mempertimbangkan dari sisi kepastianhukum yaitu masalah bukti, akan tetapi dari sudut keadilan dan manfaat,pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Agama Semarang) keliru dansama sekali tidak diperhatikan.

Bila ada pertentangan antara penegakanhukum dan keadilan, maka keadilan yang harus dimenangkan;Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarangharus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara inidengan pertimbangan berikut ini:Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalamfundamentum menjelaskan adanya perselisihnan dan pertengkaran, terakhirtanggal 6 April 2012 (Putusan PA halaman 2 alinea 5) dan dalampertengkaran itu Penggugat mengaku dipukul dan ditampar

Sumber Abadi Sentratama secara resmi sah menjadi suatu BadanHukum, pada tanggal 24 April 2008, setelah mendapat pengesahan dari MenteriHukum dan HAM RI dengan Surat Keputusan Nomor AHU20729 AH.01.01Tahun 2008;Bahwa mengingat gugatan Penggugat tidak jelas mengenai dasar fakta (fedelijeground) mengakibatkan kerancuan, obscuur, sehingga terjadi pertentangan,yakni antara validitas bukti pada uraian posita dengan petitum gugatan,konsekwensi dari ketidak jelasan dan adanya pertentangan fakta hukum tersebutHal

tanggal12 November 2020, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat tidakhadir dipersidangan;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan secara lisan danjuga menyampaikan surat tertanggal 06 November 2020 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara gugatan Nomor/Pdt.G/2020/PN Skw yang telah didaftarkan di Kepaniteraraan PengadilanNegeri Singkawang tanggal 02 Oktober 2020 tersebut;Halaman 1 Penetapan Nomor /Pdt/G/2020/PN SkwMenimbang, bahwa oleh karena hal tersebut tidak pertentangan

SelanjutnyaTergugat tinggal di rumah kontrakandi daerah Tanggerang sedangkan Penggugat tinggal di rumah Orang tuaPenggugat sampai dengan sekarang.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai, Namun sejakbulan April 2016Penggugat dan Tergugat mulai terjadiperselisihan faham dan pertentangan, yang disebabkan : Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan faham,pertentangan, pertengkaran yang menyebabkan cekcok; Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepercayaan

Antara Penggugatdan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk hidupbersama.Bahwa puncak perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaranantaraPenggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang disebabkanTergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat karena Tergugat yang tidakpercaya kepada Penggugat yang diduga mempunyai hubungan khususHalaman 2 dari 16 HalamanPutusan Nomor 1001/Pdt.G/2018/PA.Tnkdengan lelaki lain.