13/G/2021/PTUN.ABN

PENETAPANNOMOR : 13/PEN.DIS/2021/PTUN.ABNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon,setelahmembacaSuratGugatan Para Penggugattertanggal 22 April 2021 yangtelahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melaluiAplikasiE Court padatanggal 23 April2021, danselanjutnyatercatatkedalam RegisterPerkaraNomor 13/G/2021/PTUN.ABN., dalamperkaraantara :KewarganegaraanTempattinggal di PT.

Penggugatmerasa dizalimi dan dirampas Hak Asasi yang dilindungi UndangUndang Dasar1945 Pasal 28A, Pasal 28C ayat 2 dan Pasal 28 D ayat 1,2 ;Bahwa untuk memulihkan nama baik dan membuktikan, pemberhentianPenggugat dari jabatan Sekda Maluku Tenggara adalah bertentangan denganhukum maka Penggugat mengajukan gugatan melawan Tergugat ke PengadilanTata Usaha Negara di Ambon, setelah melalui proses persidangan maka padatanggal 17 Juni 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menjatuhkanPutusan Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.Abn

Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak merasa puas dengan putusantersebut, maka Tergugat mengajukan upaya Banding pada Pengadilan TinggiTata Usaha Negara di Makassar, akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2009Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan Putusan Nomor77/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS., amarnya berbunyi menguatkan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.Abn ;Bahwa setelah putusan tersebut disampaikan kepada Tergugat

Memerintahkan Tergugat untuk menjalankan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.Abn, 17 Juni 2009 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 77/B.TUN/2009/PT.TUN.MKS, tanggal 30 Oktober 2009, secara aman dan lestari ;6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugatsebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) setiap hari setiap Tergugatlalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapbkan sampaidilaksanakan ;7.

pertimbanganputusan Pengadilan Negeri Tual disebutkan bahwa karena beberaparangkaian tahapan Eksekusi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon,yakni Penetapan uang paksa dan pengumuman di media masa belumdilaksanakan sebagaimana mestinya, maka gugatan Penggugat ditolak (videhalaman 2122 putusan Pengadilan Negeri Tual) ;Bahwa memang benar, pada saat pemeriksaan perkara a quo di PengadilanNegeri Tual beberapa rangkaian tahapan Eksekusi oleh Pengadilan TataUsaha Negara Ambon atas putusan perkara Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.ABN

(bukti P.5) belum dilaksanakan, akan tetapi sepatutnya hal itudijadikan dasar untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterimakarena bersifat prematur, bukan merupakan alasan untuk menolak gugatan ;Bahwa menurut hukum positif, Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negarahanya terbatas pada pernyataan batal atau membatalkan Keputusan TUNdan kerugian riil saja, dan faktanya amar putusan perkara Nomor 21/G.TUN/2008/PTUN.ABN (bukti P.5) sama sekali belum menentukan besarankerugian, bahkan kerugian riil

Gugatan tidak jelas (obscuur libel);Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak olen Pengadilan TataUsaha Negara Ambon, dengan Putusan Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN.,tanggal 29 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebutHalaman 2 dari 11 halaman.

perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,Majelis Hakim memutus dengan suara terbanyak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor 216/B/2020/PT.TUNMks., tanggal 3Februari 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 11/G/2020/PTUN.ABN

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 216/B/2020/PT.TUNMks., tanggal 3 Februari 2021, yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor11/G/2020/PTUN.ABN., tanggal 29 September 2020MENGADILI SENDIRI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.

2/G/2016/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 02/PEN/2016/PTUN.ABN Tanggal 06 Januari 2016Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; 2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PENPP/2016/PTUN.ABN Tanggal 06 Januari 2016 Tentang PemeriksaanPersiapan ; 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 02/PENHS/2016/PTUN.ABN Tanggal 27 Januari 2016 Tentang Hari Sidang ;4. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkanketerangan para pihak ; Hal. 3 dari 65 Hal.

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Ambon tidak bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor02/G/2016/PTUN.ABN, karena Surat Tergugat masih memerlukanpersetujuan Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara, selainitu SuratHal. 21 dari 65 Hal.

yang mencantumkan 2 (dua) Tergugat dan 6(enam) Obyek Gugatan sehingga Surat Kuasa Para Tergugat telahterdaftar di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Ambon masingmasingNomor 09/SK.G.02/2016/I/PTUN.ABN Tanggal 13 Januari 2016 (KepalaDinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Maluku Tenggarasebagai Tergugat ) dan Nomor 08/SK.G.02/2016/PTUN.ABN Tanggal13 Januari 2016 (Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara sebagaiTergugat Il) oleh karena itu) seharusnya Gugatan Penggugatdibatalkan barulah kemudian mengajukan

Kompetensi Absolut, bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Ambontidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan PerkaraNomor: 02/G/2016/PTUN.ABN, dikarenakan surat yang dikeluarkanHal. 39 dari 65 Hal. Putusan No. 02/G/2016/PTUN.ABN40Tergugat masih memerlukan persetujuan Pokja ULP KabupatenMaluku Tenggara;2.

Putusan No. 02/G/2016/PTUN.ABN

DinasKelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Utara;Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.2.Tentang kewenangan mengadili;Tentang legal standing Penggugat dan kepentingan Penggugat yangdirugikan;Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;Tentang dasar dan alasan gugatan;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 27/G/2019/PTUN.ABN

Paulus Noya); Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar111/B/2019/PTTUN.MKs. tanggal 7 Juli 2020 juncto Nomor27/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 27 Februari 2020;Mengadili Sendiri:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

No. 314 K/TUN/2005Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/G.TUN/2003/PTUN.ABN. tanggal 2 September 2004 yang amarnya sebagai berikut :1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NietOnvankelijverklaard);2.

Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.3.900.000, (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPenggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telahdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganputusan No. 61/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS tanggal 25 Januari 2005yang amarnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding Penggugat / Pembanding tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNo.01/GTUN/2003/PTUN.ABN

No. 314 K/TUN/2005sebagai Pihak Ke Ill yang membela haknya / Penggugat Intervensi atausebagai peserta yang bergabung dengan salah satu pihak dalamperkara ini;Masuknya Pihak ke II Oktavia Yauw dengan gugatannya yang didaftarpada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 12 Mei2003 dan melalui Penetapan Ketua Majelis No.01/G.TUN/2003/PTUN.Abn tanggal 19 Mei 2003 yang menggabungkan permohonanOktavia Yauw maka ia sebagai Pihak ke III yang berkedudukan sebagaiPihak yang membela haknya atau Pihak

OKTAVIA YAUW dan Il.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALUKU TENGAH danmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.61/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS., tanggal 25 Januari 2005 yangmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.01/G.TUN/2003/PTUN.ABN. tanggal 2 September 2004 serta MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimanayang akan disebutkan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihakyang kalah, maka harus

No. 314 K/TUN/2005Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar No. 61/BDG.TUN/2004/PT.TUN.MKS., tanggal 25 Januari 2005yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.01/G.TUN/2003/PTUN.ABN. tanggal 2 September 2004MENGADILI SENDIRI :Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkansebesar Rp. 500.000.

01/G/2016/PTUN.ABN

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :13/PENMH/2016/PTUN.ABN Tanggal 17 Mei 2016 Tentang Penunjukan2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PENPP/2016/PTUN.ABNTanggal 19 Mei 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/PEN.HS/2016/PTUN.ABNTanggal 15 Juni 2016 Tentang Hari Sidang ;4.

Telah memeriksa berkas perkara, buktibukti surat dan mendengarkanketerangan saksi para pihak ; 2n one non eo nne mere nenMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16Mei 2016 yang telah diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal itu. juga dengan Register Perkara Nomor13/G/2016/PTUN.ABN, yang selanjutnya gugatan Penggugat a quo telahdiperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim padatanggal 15 Juni 2016, yang pada pokoknya

anak cucu keturunan dariAinua Tanasale)merasa dirugikan karena sesuai hukum adat dan asal usulserta adat istiadat berdasarkan garis lurus maka keturunan matarumahparentah adalah Keturunan dari Ainusa Tanasale yang didalamnya terdapatPenggugat, tetapi bukan dari Keturunan Leonad Tanasale ;Bahwa sesuai dengan Perarturan Negeri (PERNIK) Nomor 01 Tahun 2010tentang Mata Rumah Parentah, pada Bab Il Pasal 2 :Ayat (1) menegaskan bahwa . 22202 222e ooHal. 8 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABN

Syarat tersebut adalah :Hal. 19 dari 75 Halaman Putusan Perkara Nomor: 13/G/2016/PTUN.ABN. Adanya Peraturan Negeri yang menetapkan Matarumah/Keturunan yangberhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri ;. Keputusan Saniri Negeri yang menetapkan Calon Kepala Pemerintah6 a. Rekomendasi dari Matarumah / Keturunan yang berhak menjadi KepalaPemerintah Negeri ; +72

23/G/2012/PTUN.ABN

Nama : ROY HUWAE,S.H.5Jabatan : Staf Biro Hukumdan HAM padaKantor GubernurMaluku ; Hal. 5 dari 119 halaman Putusan Perkara No.23/G/2012/PTUN.ABN NamaMAGDALENA. A.TRONA, S.H.; JabatanStaf Biro Hukumdan HAM padaKantor Gubernur NamaDAVID JabatanStaf Biro Hukumdan HAM padaKantor GubernurMaluku ; NamaJERROLD.1.D.LEASA, S.H.; JabatanStaf Biro Hukumdan HAM padaKantor Gubernur 10.NamaELY MARTHENLUTHER.A.S FAIFAR, JabatanStaf BiroHukumdan HAM padaKantor Gubernur 11.NamaREYVOLDS.

Putuhena Poka,Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor: 23/PEN/2012/PTUN.ABN tertanggal 29 Agustus2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara ini ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor: 23/PENHS/2012/PTUN.ABNtertanggal 29 Agustus 2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor

: 23/PENHS/2012/PTUN.ABNtertanggal 19 September 2012 tentang Hari Sidang ;Telah membaca Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 15Agustus 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon pada tanggal 15 Agustus 2012 denganregister perkara Nomor : 23/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaikipada tanggal 19 September 2012 ;Telah membaca Surat Permohonan Intervensi tertanggal 21September 2012 yang diajukan oleh Para Pemohon Intervensi, untukturut serta menjadi pihak Intervensi dalam

perkara Nomor : 23/G/2012/PTUN.ABN ;Telah membaca Putusan Sela Nomor : 23/G/2012/PTUN.

ABN/INTVtanggal 2 Oktober 2012 ;Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 23/G/2012/PTUN.ABN ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAHal. 25 dari 119 halaman Putusan Perkara No.23/G/2012/PTUN.ABNMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannyatertanggal 15 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Ambon pada tanggal 15 Agustus 2012 dengan registerperkara Nomor : 23/G/2012/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 19September 2012 yang isi gugatannya adalah

Oktober 2008, sedangkan penetapansidang pada tanggal 22 Desember 2008 dan perubahangugatan baru diterima pada tanggal 24 Desember2008, hal ini jelas jelas bertentangan denganbatasan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59ayat (8) jo Pasal 63 ayat (38) UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon No. 21/G.TUN/2008/PTUN.ABN

Menghukum Bupati Maluku Tenggara (Tergugat) untukmembayar biaya perkara sebesar Rp. 458.000, (empatratus lima puluh delapan ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar No. 77/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks.tanggal 30 Oktober 2009 adalah sebagai berikut Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambontanggal 17 Juni 2009 No. 21/ G.TUN/2008/PTUN.Abn. yangdimohonkan banding; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk

Tata Usaha Negara Makassar No.77/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks. tanggal 30 Oktober 2009diberitahukan kepada Tergugat dahulu)~ Pembanding' padatanggal 18 November 2009 kemudian terhadapnya olehTergugat dahulu Pembanding dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal O07 Januari 2010diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 11 Februari 2010 sebagaimana ternyata dari AktePermohonan Peninjauan Kembali No.21/G.TUN/2008/PTUN.ABN

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNo. 21/G.TUN/ 2008/PTUN.ABN tertanggal 17 Juni 2009yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar No. 77/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks. tertanggal 30 Oktober 2009 adalah tidakadil dan bertentangan dengan lampiran dan merupakanketentuan hukum yang berlaku sebagaimanadiamanatkan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang TataUsaha Negara dalam suratnya No. 223/td.TUN/X/1993tertanggal 14 Oktober 1993 perihal Juklak yangdirumuskan dalam pelatihan

09/G/2011/PTUN.ABN.

red0;P U TUS ANNomor : 09/G/2011/PTUN.ABN.

tertanggal 13 Juli 2011 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaratersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 14 Juli2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan : Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 03Agustus 2011 tentang Hari Sidang ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon

Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 12September 2011 tentang Penundaan Hari Sidang =; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 09/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28September 2011 tentang Hari Sidang ; Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 01Juli 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 07 Juli 2011 dengan register perkara Nomor : 09/G/2011/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 03 Agustus

Bukti P6 :Surat keterangan MHasil Penelitian Personel Nomor : SKHP/2619/XI/2010/ Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Perkara No.09/G/2011/PTUN.ABN PAMINAL, tanggal 23 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kasubbid Paminal Propam Polda Maluku; Bukti P7!

Pol.:7 Tahun 2006 TentangKode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Peraturan Kepala Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Perkara No.09/G/2011/PTUN.ABN KKepolisian Negara Republik Indonesia No.

20/G/2018/PTUN.ABN

;Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 20/G/2018/PTUN.ABNKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl.Jenderal SudirmanTantui, Ambon, Provinsi Maluku;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/PENDIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 28 November 2018 Tentang Lolos Dismissal;.

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 20/PENMH/2018/PTUN.ABN, tanggal 28 November 2018 Tentang PenetapanMajelis Hakim;Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 20/G/2018/PTUN.ABN tanggal28 November 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Surat Penunjukan Juru Sita Pengganti Nomor: 20/G/2018/PTUN.ABN,tanggal 28 November 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbonPenetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor: 20/PENPP/2018/PTUN.ABN,

29 November 2018 Tentang Hari danTanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Anggota Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor20/PENHS/2018/PTUN.ABN, tanggal 12 Desember 2018 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yangbersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal28 November 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas maka gugatan penggugatharuslah ditolak (Ontzeg) atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard);Berdasarkan dalildalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara AmbonNomor 20/G/2018/PTUN.ABN, untuk menjatuhkan putusan dengan amarputusan sebagai berikut:Primair:.Dalam Eksepsi:Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

Sos., S.H.Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 20/G/2018/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 20/G/2018/PTUN.ABN:1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,2. BiayaATK : Rp. 205.000,3. BiayaPanggilan : Rp. 95.000,4. Meterai : Rp. 6.000,5. Redaksi : Rp. 5.000.JUMLAH : Rp. 341.000.(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)Halaman 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 20/G/2018/PTUN.ABN

47/G/2019/PTUN.ABN

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor47/PENDIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 2 Desember 2019 Tentang LolosDismissal;2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor47/PENMH/2019/PTUN.ABN, tanggal 2 Desember 2019 Tentang PenetapanMajelis Hakim;3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 2 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;4.

Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor: 47/G/2019/PTUN.ABN,tanggal 2 Desember 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 47/PENPP/2019/PTUN.ABN, tanggal 2 Desember 2019 TentangPemeriksaan Persiapan;6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 47/PENHS/2019/PTUN.ABN, tanggal 9 Januari 2020 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;7.

Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keteranganpara pihak yang bersengketa di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatantanggal 15 November 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor:47/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 29 November 2019 dan telah diperbaiki padaPemeriksaaan Persiapan pada tanggal 9 Januari 2020, dengan mengemukakanhalhal sebagai berikut:l.

dalam Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN danmendudukan Pemohon Intervensi atas nama JANNES TANISIWA sebagaisebagai Tergugat II Intervensi;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IIIntervensi telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 13 Februari2020 yang pada pokoknya menyampaikan halhal sebagai berikut:.

GOHA, S.H., M.H.Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor 47/G/2019/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN:1. Biaya Pendaftaran > Rp. 30.000,2. ATK : Rp. 205.000,3. Panggilan : Rp. 238.000,4. Meterai : Rp. 12.000,5. Redaksi : Rp. 10.000,6. Pemeriksaan Setempat : Rp. 2.500.000.JUMLAH : Rp. 2.995.000,(dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)Halaman 57 dari 57 Halaman Putusan Nomor 47/G/2019/PTUN.ABN

12/G/2015/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor:12/PEN.MH/2015/PTUN.ABN Tanggal 1 Juli 2015 Tentang PenunjukanMajelis Hakim 5n nn nnn none nnn nnn nne cnn nen cnn nnn nee nen nnnnne2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PENPP/2015/PTUN.ABN Tanggal1 Juli 2015 Tentang Pemeriksaan Persiapan 53. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PEN.HS/2015/PTUN.ABN Tanggal27 Juli 2015 Tentang Hari Sidang ; === 222222 one nnn4. Putusan Sela Nomor: 12/G/2015/PTUN.ABN Tanggal 05 Agustus 2015 ;5.

Telah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak dalam perkara ini ;sonnnenenennenee nen nnncene TENTANG DUDUK PERKARA q2==""2"=Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23Juni 2015 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada tanggal 29 Juni 2015, yang telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2015dengan Register Perkara Nomor: 12/G/2015/PTUN.ABN $Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Bupati Maluku Tengah

30/G/2019/PTUN.ABN

Hendrik Samalelewai, S.H. masingmasing berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat, beralamat pada KantorAdvokat/Pengacara dan Konsultan HukumJonathan Kainama Law FirmAdvocate & LegalConsultant beralamat di jalan Said Perintah, KotaAmbon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :022/SK/JKLF/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI; Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor30/PENDIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 12 September 2019 Tentang LolosDismissal

; Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor30/PENMH/2019/PTUN.ABN, Tanggal 12 September 2019 TentangPenunjukkan Majelis Hakim; Surat Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor30/G/2019/PTUN.ABN tanggal 13 September 2019 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon; Surat Penunjukan = Juru Sita Pengganti Perkara Nomor:30/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 13 September 2019 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor

: 30/PENPP/2019/PTUN.ABN., Tanggal 13 September 2019,Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 30/PENHS/2019/PTUN.ABN., Tanggal 02 Oktober 2019, TentangPenetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;Putusan Sela Nomor : 30/G/2019/PTUN.ABN tanggal 5 November 2019;Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang bersengketa dipersidangan; Halaman 2 dari 50 Halaman PUTUSAN Nomor : 30/G/2019/PTUNABNTENTANG

DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tanggal10 September 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor30/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 12 September 2019 dan telah diperbaiki padasidang pemeriksaaan persiapan pada tanggal 02 Oktober 2019, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:l.

10/G/2013/PTUN.ABN

JabatanKepala BagianHukum dan HAMSetda Halmahere AlamatJalan Trikora BukLoiteglas, DesaWere, KecamataWeda, Kabupate:Halmahera Nama Jabatan Kepala BidangPertambanganKabupatenHalmahera Alamat : Jalan Trikora BukLoiteglas, DesaWere, KecamataWeda, Kabupate:Halmahera Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor =: 180/HK/82/201 3tertanggal 3 Juli 2013 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 10/PEN/2013/PTUN.ABN

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor: 10/PENHS/2013/PTUN.ABNtertanggal 17 Juni 2013 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 10/PENHS/2013/PTUN.ABNtertanggal 09 Juli 2013 tentang Hari Sidang ;Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 07 Juni 2013yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 10 Juni 2013 dengan register perkara Nomor :10/G/2013/PTUN.ABN

dan telah diperbaiki pada tanggal 08 Juli2013;Hal. 3 dari 54 halaman Putusan Perkara No. 10/G/2013/PTUN.ABNe Telah mempelajari berkas perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN.ABN,BuktiBukti Suratserta telah pula mendengarkan keterangan SaksiPenggugat dan Saksi Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 07Juni 2013yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon pada tanggal 10 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : 10/G/2013/PTUN.ABN dan telah diperbaiki

17/G/2020/PTUN.ABN

Tata Usaha Negara Ambon Nomor 17/PENMH/2020/PTUN.ABN, tanggal 3 September 2020, Tentang PenunjukanMajelis Hakim;Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 3 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 3 September 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;Halaman 2 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN5.

Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 17/PENPP/2020/PTUN.ABN, tanggal 3 September2020, Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor 17/PENHS/2020/PTUN.ABN, tanggal 1 Oktober 2020,Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (CourtCalendar) Secara Elektronik;7.

Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor: 17/G/2020/PTUN.ABN,tanggal 1 Oktober 2020 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon;8.

Bahwa dalil Posita Para Penggugat angka 4 s/d angka 9 ditanggapisebagai berikut: seharusnya dengan telah diputuskannya permasalahanyang pernah disengketakan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon sebagaimana register Perkara Nomor: 16/G/TUN/2009/PTUN.ABN. maka adalah patut Para Penggugat mengetahui tentang permasalahan sebagaimana dalildalil Gugatan a quo bukanlah ranah Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan kewenangan absolut PengadilanNegeri Masohi;3.

Goha, S.H., M.H.Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000ATK : Rp. 205.000Panggilan : Rp. 144.000Meterai :Rp. 15.000Redaksi :Rp. 10.000PNBP :Rp. 20.000Jumlah : Rp. 424.000(Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)Halaman 66 dari 69 halaman Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.ABN+

11/G/2012/PTUN.ABN.

red0;P U TUS ANNomor : 11/G/2012/PTUN.ABN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : Nama : Drs.

Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon.Pekerjaan AAdvokad/PengacaraSelanjutnya disebut sebagai; PENGGUGATIlUntuk selanjutnya keduanya disebut sebagai; PARAPENGGUGATMELAWAN Hal. 1 dari 46 halaman Putusan No.11/G/2012/PTUN.ABN Na ; JKOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) KABUPATEN MALUKUma TENGAH,Jabata atKedudukan Te : Wl. R.A.

Kartini No. 21 Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Malukump Tengah SelanjutnyaTERGUGATdisebut sebagai; Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor : 11/PEN/2012/PTUN.ABN, tanggal 28 Maret 2012,Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara =; .

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 11/PENHS/2012/PTUN.ABN,tanggal 29 Maret 2012, Tentang Penetapan Hari PemeriksaanPersiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 11/PENHS/2012/PTUN.ABN,tanggal 12 April 2012, Tentang Penetapan Hari Sidang ; 4.

Telah membaca Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 26Maret 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon pada tanggal 26 Maret 2012 denganregister perkara Nomor : 11/G/2012/PTUN.ABN dan telahdiperbaiki pada tanggal 12 April 2012 ; 5. Telah membaca dan mempelajari suratsurat yang bersangkut pautdengan sengketa ini ; 6.

10/G/2017/PTUN.ABN

;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di KantorBupati Halmahera Selatan di Jalan Karet PutihNomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, KabupatenHalmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;Membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor10/PENDIS/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 Maret 2017 Tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor10/PENMH/2017

/PTUN.ABN, tanggal 27 Maret 2017Tentang Penetapan MajelisHakim;Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 27 Maret 2017 oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor10/PENPP/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 Maret 2017 Tentang Haridan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor 10/PENHS/2017/PTUN.ABN, tanggal 27 April 2017 Tentang HariSidang Terbuka Untuk Umum;Berkas perkara, mendengar

keterangan saksisertamendengar keteranganpara pihak yang bersengketa dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatantertanggal 22 Maret 2017 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN,tanggal 24 Maret 2017 dan telah diperbaiki pada pemeriksaaan persiapan padatanggal 27 April 2017, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.ABNOBJEK

;Menimbang bahwa dari surat keterangan yang diajukan oleh PihakKetiga atas nama 1) Rahman Lahati, 2) Maryani Sandrang dan 3) TasminAbdullahtersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pihak Ketiga atas nama1) Rahman Lahati, 2) Maryani Sandrang dan 3) Tasmin Abdullah telahmelepaskan haknya untuk ikut serta sebagai pihak Intervenient dalam perkaraNomor 10/G/2017/PTUN.ABN sedangkan Pihak Ketiga atas nama 1) DarwinMuhammad, dan 2) Juldin Hi.

RISAKOTTA, S.H., M.H.Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.ABNPerincian Biaya Perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN:1. PNBP : Rp. 35.000,2. BiayaATK : Rp. 120.000,3. Biaya Panggilan Plhak : Rp. 707.000,4. Meterai : Rp. 6.000.JUMLAH : Rp. 868.000, .(delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Nomor 10/G/2017/PTUN.ABN

13/G/2011/PTUN.ABN.

PUTUSANNomor : 13/G/2011/PTUN.ABN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasatelah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :Drs.

;NURNITA TEHUAY(O,S.H. ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa PengacaraNegara, Tempat kedudukan di Jalan Sultan Hairun No. 6 Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK85/S.1/Gtn.2/08/2011Hal. 1 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABNtertanggal 24 Agustus 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai ;TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; 1 Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 13/PEN/2011/PTUN.ABN tertanggal 22 Agustus 2011 tentangPenunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaratersebut ; 2 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 23Agustus 2011 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; 3 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 10Oktober 2011 tentang Hari Sidang ; 4 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN

tertanggal 12September 2011 tentang $Penundaan Hari Sidang ; 5 Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 13/PEN.HS/2011/PTUN.ABN tertanggal 28September 2011 tentang Hari Sidang ; 6 Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Agustus 2011 yangdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 19 Agustus 2011 dengan register perkara Nomor : 13/G/2011/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Oktober 2011; 7 Telah membaca

Perincian Biaya Sengketa: Biaye Pan GO att se ccccsunccsscesssenccmmnecommnonememmmnccmvaeemen Rp. 250.000, PNBP oicicescssccsesssesecssecsesceseseeseeesesssecascseseesesesssessaeceseaaeees Rp. 35.000, MOGEE) PUTISED, sasimas s concen mcasmmsarseniansvremansonems a snnewmansenwecess Rp 6.000,+JU AD wesc ceseceeeceeeeeceeecaeeeeeeeeaeeeneeceaeeeseeeeneees Rp. 291.000,(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)Hal. 39 dari 39 halaman Putusan No.13/G/2011/PTUN.ABN

01/G/2014/PTUN.ABN

pada KantorGubernur Maluku; ELYY MARTHEN LUTHER A.S.FARFAR, SH, Jabatan Staf Biro Hukum dan HAMpada Kantor Gubernur Maluku; ARON FRIDOLINPALIJAMA, SH, Jabatan Staf Biro Hukum dan HAMpada Kantor Gubernur Maluku; Kesemuanyaadalah Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum danHAM Setda Maluku, beralamat pada Jalan RayaPattimura Nomor 1 Ambon;Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraAmbon Nomor: 01/PEN/2014/PTUN.ABN

tertanggal 07 Januari 2014tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusPOrKara INI j~= nonsense nnn monn nen nennnnnnnnnnanenennnnenensTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 01/PENHS/2014/PTUN.ABN tertanggal 08Januari 2014 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor: 01/G/2014/PTUN.ABN tertanggal 20 Januari 2014tentang Penundaan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor :

298TaN 2019 jensnnessesseneesre snes esteeeeemeer rene eeeeseneieseemreeecieTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 01/PENHS/2014/PTUN.ABN tertanggal 20Januari 2014 tentang Hari Sidang ;Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 02 Januari 2014yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambonpada tanggal 03 Januari 2014 dengan register perkara Nomor : 01/Hal. 3 dari 42 hal.

Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNG/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 20 JanuariTENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal02 Januari 2014 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 03 Januari 2014dengan register perkara Nomor : 01/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaikipada tanggal 20 Januari 2014, yang isinya menerangkan sebagai berikut ;I.

Dan adalah patut dan berharga untukPermohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketayang telah dikabulkan MajelisHakim dalam bentuk penetapan tidakditerima dan dicabut Penetapan 01/G/2014/PTUN.ABN;222ne enoneBerdasarkan alasanalasan yang dikemukakan diatas maka kamiharapkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yangmemeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :I.