ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonantersebut adalah agar ditetapbkan perubahan nama Pemohon yang dalam AktaNikahnya nama Pemohon tertulis PEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinyadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yangtelah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan MenteriAgama Repulik

penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON menjadi NAMA ASLI PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

Pemerintah Repulik Indonesia Cq Menteri Keuangan RepublikIndonesia Cq Kepala Badan UrusanPiutang Negara Cq Kepala KantorWilayah I Badan Urusan PiutangNegara Medan Cq Kepala KantorPelayanan Pengurusan Piutang NegaraPekanbaru Cq Kepala Kantor LelangNegara Pekanbaru, berkantor di Jl.Jend. Sudirman No. 24 Simpang TigaPekanbaru, semula Turut Terbantah II,sekarang Turut Terbanding II ;5.

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

, bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tanggaPemohon dan Termohon karena kedua saksi tersebut adalah sebagai keluargadekat Pemohon, dan kedua saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahumasalah pertengkaran, namun sejak tahun 2011 kedua saklsi tersebutmengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal danyang meninggalkan rumah adalah Termohon, dan sampai sekarang sudah tidaksaling memperdulikan lagi, bahkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnyadalam wilayah negara kesatuan Repulik

tanggaPemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu kKembali ke rumahorang tuanya sehingga tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dalammengurus rumah tangga; Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalsampai sekarang sudah lebih 7 tahun lamanya, dan yang meninggalkanrumah kediaman bersama adalah Termohon ; Bahwa selama meninggalkan rumah kediaman bersama,Termohon tidakpernah kembali lagi sampai sekarang, dan tidak diketahui lagi alamatnyadalam wilayah negara kesatuan Repulik

Nomor. 0590/Pdt.G/2017/PA.Rgt Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dansekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Repulik Indonesia; Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberinafkah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikanoleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;2.

Nomor. 0590/Pdt.G/2017/PA.Rgte Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dansekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Repulik Indonesia;e Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberinafkah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikanoleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi, Penggugat membenarkandan dapat menerima keterangan saksisaksi tersebut

Pen. 176/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan

Pen. 145/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakharmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggalbersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan April 2016, sudah 3tahun lebin sampai sekarang dan saat ini Tergugat tidak diketahui lagialamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).4.

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, saat ini Tergugat tidak diketahullagi alamatnya di wilayah Negara Repulik Indonesia (ghaib).

Fotocopy Passport a/n Pemohon II Nomor , tanggal 12 May 2009 dikeluarkanoleh Repulik Singapore, Surat Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telahdinazagelen serta telah dicocokan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyatacocok dengan aslinya telah diberi kode P 2.3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili a/n Pemohon II (Pemohon II) Nomor ,tanggal 22 Januari 2013 dikeluarkan oleh Kantor Desa PasanggrahanKecamatan Solear Kabupaten Tangerang.

karena pernikahanpara Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama tempat pernikahankeduanya dilaksanakan dan tidak di catat di dalam buku Register KantorUrusan Agama tersebut, oleh karena itu untuk alas hukum dalam mengurusKutipan Akta Nikah diperlukan Pengesahan Nikah.Menimbang, bahwa Bukti P. berupa Fotokopy Kartu Tanda PendudukPemohon I, dan walaupun Pemohon IJ masih warga Singapura namun berdasarkanBukti P2 berupa Fotocopy Passport a/n Pemohon II Nomor , tanggal 12 May 2009dikeluarkan oleh Repulik

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanharmonis, dan bahkan telah dikaruniai seorang anak, namunkemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyahsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTergugat meninggalkan Penggugat 2 tahun 5 bulan berturutturutdan sekarang Tergugat tidak ada kabarnya dan tidak diketahuialamatnya dengan jelas dan tepat di wilayah Repulik Indonesia.

sudah punya anak 1 orang, bernama anakPenggugat dan Tergugat, umur 5 tahun.Putusan Cerai Gugat, nomor: 1198/Pdt.G/2014/PA.TA Halaman 8 dari 13 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis,namun kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyahsering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugatmeninggalkan Penggugat 2 tahun 1 bulan berturutturut dan sekarangTergugat tidak ada kabarnya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelasdan tepat di wilayah Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/Hal3 dari 5 hal.

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

No.xx/Pdt.P/2021/PA.BtmPemohon dan Pemohon Il tidak bersungguhsungguh dalam mengajukanpermohonannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku Il pedoman teknispelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohontersebut sudah sepatutnya digugurkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang

dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datangmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danHal3 dari 4 hal.

Ptsn No.1659/Pdt.G/2014/PA.BTMmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor:KMA/032/

jolloro, yang secara administratif tidak termasuk kapal ikan karena kapalikan diwajibkan mempunyai SIUP;e Bahwa Jolloro atau perahu lepalepa sebagaimana barang bukti dalam perkara inimempunyai ukuran antara 2 sampat 3 Gross Ton (GT), dan kapal perikanan yangdiwajibkan memiliki SIUP adalah kapal yang mempunyai ukuran diatas 5 GT,namun pun demikian Jolloro atau lepalepa tetap harus didaftar;e Bahwa Pantai Lemolemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumbamerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Repulik

jolloro, yang secara administratif tidak termasuk kapal ikan karena kapalikan diwajibkan mempunyai SIUP;Bahwa Jolloro atau perahu lepalepa sebagaimana barang bukti dalam perkara inimempunyai ukuran antara 2 sampai 3 Gross Ton (GT), dan kapal perikanan yangdiwajibkan memiliki SIUP adalah kapal yang mempunyai ukuran diatas 5 GT,namun pun demikian Jolloro atau lepalepa tetap harus didaftar;Bahwa Pantai Lemolemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumbamerupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Repulik

Lemolemo Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, danberdasarkan keterangan ahli Syamsuddin Nur S,SPi., Pantai Lemolemo KecamatanBontobahari Kabupaten Bulukumba masuk dalam perairan kepulauan yang terletak diSelat Makassar, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri KelautanDan Perikanan Republik Indonesia Nomor : PER.OI/MEN/2009 Tentang WilayahPengelolaan Perikanan Republik Indonesia, ditemukan fakta bahwa perairan SelatMakassar termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Repulik

Indonesia 713bersama dengan Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali, sehingga dapat disimpulkanbahwa tempat terdakwa ditangkap yaitu Pantai Lemolemo Kecamatan BontobahariKabupaten Bulukumba yang termasuk dalam perairan kepulauan yang terletak di SelatMakassar, merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Repulik Indonesia;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan materil yangdidakwakan kepada terdakwa yaitu Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa danatau menggunakan alat penangkapan