ditalak bada dukhul dengan tanpa ridhonya, makaister diberikan mutah yaitu selama 1 (satu) tahun selesainya iddah maka MajelisHakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayarMutah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;Menimbang, bahwa dengan mengambil nilainilai filosofis perlindunganhukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mutah secara tersurattidak dimuat dalam posita dan

TDNsebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas tidak ridhonya Penggugatdengan perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talaknya danmenyerahkan sepenuhnya uang iwadh tersebut kepada pengadilan untukdipergunakan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang

Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;Kesimpulan PenggugatHal. 7 dari 20 Putusan Nomor 0286/Pdt.G/2016/PA.TDNBahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepadaMajelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatanPenggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatanPenggugat di persidangan dan Penggugat bersedia membayar uang iwadhsebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas tidak ridhonya

perbuatanyang telah terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulanginya lag ; Bahwa Terdakwa sebagai tulangg punggung keluarga ; Bahwa Terdakwa telah pernah di Rehabilitasi di Yayasan Mutiara AbadiBinjai, sebagai pertimbangan bagi Yang Mulia turut Terdakwa lampirkandalam Memori Banding ini ;Demikianlah Memori banding ini Terdakwa buat dengan harapan semogaBapak Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberi keputusan yang seadiladilnya terhadap Terdakwa, semoga apa yang yang telah diputuskanmendapat ridhonya

antarasuami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan asaskeadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo,berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di tas, denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaathukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam KitabAhwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalak badadukhul dengan tanpa ridhonya

Putusan No.380/Pdt.G/2021/PA.Plhmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaathukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam KitabAhwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalakbada dukhul dengan tanpa ridhonya, maka ister!

Kepada Pengadilan tersebut sayamemberi kuasa untuk menerima uang iwadh tersebut dan menyerahkannyakepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial;Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yangmenyatakan Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talaknya angka (2)dan angka (3), tersebut, harus dilandasi pula oleh sikap tidak ridhonya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam shighat taklik talak yang telah diucapkanTergugat setelah akad nikah dilangsungkan,

Rekonpensi sebagai seorangApoteker adalah merupakan profesi yang terhomat dan berdasarkan faktapersidangan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telahberpacaran selama 8 tahun yang kemudian nikah pada tanggal 27 Desember2015 yang berarti sampai dengan perkara ini didaftarkan di Pengadilan AgamaYogyakarta 2 J uli 2017, Penggugat Rekonpensi baru mendampingi TergugatRekonpensi sebagai istri selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya dankemudian diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi tanpa ridhonya

sesuai dengan asas keadilan, kepastianhukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkanpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasakeadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaat hukum, sebagaimanapendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam Kitab Ahwalus Syakhsiyyah DaarulHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 536/Padt.G/2021/PA.PlhFikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakimyang artinya jika seorang ister ditalak bada dukhul dengan tanpa ridhonya

berpendapatsesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkara a quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum danmanfaat hukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalamKitab Anwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 116/Pdt.G/2021/PA.Plhsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalak badadukhul dengan tanpa ridhonya

mengajukan sesuatu apapun lagi, makaselanjutnya Penggugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;Kesimpulan PenggugatBahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepadaMajelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatanPenggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatanPenggugat di persidangan dan Penggugat bersedia membayar uang iwadhsebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas tidak ridhonya

, x 12 = Rp24.000.000, (Dua puluh empat juta rupiah);Total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 48.000.000, (empatpuluh delapan juta rupiah) dan harus dibayarkan secara tunai padasaat Tergugat Rekonvensi membacakan ikrar talak dihadapanMajelis Hakim;Bahwa ketentuan tersebut telah sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam(KHI) serta sumber hukum lain, salah satunya yang disampaikanMuhammad Abu Zahroh, hadis Nabi Muhammad SAW yangmenegaskan :"bahwa sesungguhnya apabila talak terjadi sesudah dukhultanoa ridhonya

Tahun2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;Hal. 17 dari 22 halaman Asli Putusan Nomor 941/Pdt.G/2021/PA.Bjm.Menimbang, bahwa tentang besarnya mutah, Majelis berpendapatbahwa mutah dapat berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lamasatu. tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat SyehMuhammad Abu Zahra dalam kitab Ahwalus syahsyyah Daarul Fikri Al Arabi,Halaman 334, yang diambil alin sebagai pendapat Majelis :Artinya : Jika isteri ditalak bada dukhul dengan tanpa ridhonya

Kesimpulan Penggugat TIDAK BENAR dan tidak beralasan sama sekali,karena selama ini tidak ada masalah yang sangat prinsipil, Tergugat tidakmemahami alasan tidak ridhonya Penggugat, karena tidak pernahdisampaikan sebelumnya kepada Tergugat, hingga tiba2 muncul suratgugatan yang Tergugatpun tidak mengetahui kapan Penggugat memasukkangugatannya.Yang di ketahui Tergugat adalah secara tiba2 pada akhir Juli 2017 Penggugatkeluar dari rumah dengan kemauan sendiri tanpa ijin ke Tergugat, danmemberi informasi

TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;Menimbang, bahwa tentang besarnya mutah, Majelis berpendapatbahwa mutah dapat berupa biaya hidup bekas isteri untuk waktu paling lamasatu. tahun terhitung sejak lepas iddah, sebagaimana pendapat SyehMuhammad Abu Zahra dalam kitab Ahwalus syahsyyah Daarul Fikri Al Arabi,Halaman 334, yang diambil alin sebagai pendapat Majelis :Artinya : Jika isteri ditalak bada dukhul dengan tanpa ridhonya

perdebatan semua ini dangugatan cerainya tidak dilanjut;Tulisan ini saya buat tepat jam 3 dini hari, dengan air mata yang sudahmengering ini, saya bermohon agar majelis dapat mengabulkanpermohonan saya agar membatalkan putusan tingkat pertama dan keduasehingga saya masih punya kesempatan untuk menata kembali semua ini,walaupun kelak jika saya menata ini ternyata kepahitan juga saya jumpai,saya iklas atas semua itu, Insya Allah di yaumil maksar nanti agar tergelarPengadilan yang seadiladilnya. atas tidak ridhonya

antarasuami isteri a quo, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai denganasas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum terhadap perkaraa quo, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, denganmemperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kepastian hukum dan manfaathukum, sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam KitabAhwalus Syakhsiyyah Daarul Fikri Al Arabi, halaman 334 yang diambil alihsebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya jika seorang isteri ditalakbada dukhul dengan tanpa ridhonya

ditalak bada dukhuldengan tanpa ridhonya, maka ister!

Pengadilan Militer Ill16 Makassar dalam menerapkan ketentuanhukum yang berlaku, yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan atasdasar dan alasanalasan tersebut, sehingga pada tanggal September 2016Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum kasasi dengan itupermohonan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia memeriksa danmemutus perkara tersebut dalam tingkat kasasi.Segala puji syukur kita panjatkan atas kebesaran Allah Yang Maha Kuasa,pencipta seluruh sekalian alam, oleh karena atas perkenan, ridhoNya

Agama ini selengkapnyatelah di uraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohontelah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohonmengakui sebagian dalildalil permohonan Pemohon dan Termohon mengakuiantara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri danTermohon melihat tidak ada keterpaksaan pernikahan Pemohon denganTermohon karena Pemohon mengatakan kepada Termohon ingin selamatkarena ridho orang tua adalah ridhonya