bahwa berdasarkan bukti P.6, yang bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Ayat (1)huruf (b) UndangUndang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, MajelisHakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah secara folmil sebagaialat bukti, memberi bukti bahwa AYAH KANDUNG PENGGUGAT,mendapatkan WA dari TERGUGAT ASLI untuk mengambil anak Tergugat yangbernama Muhammad ANAK TERGUGAT DENGAN AYAH PENGGUGATAbdulloh, bukti tersebut tidak dinilai oleh ahli telematika

Tugas dan tanggung jawab seharihari adalah menyiapkanrancangan peraturan perundangundangan di bidang telematika atauaplikasi informatika, termasuk di dalamnya memberikan penjelasan danketerangan terkait UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik;Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai ahli dari tahun 2009 ditingkat penyidikan sampai di tingkat persidangan dan sampai saat initelah memberikan keterangan ahli di bidang hukum berkaitan UndangUndang RI No. 11 Tahun 2008

ataukepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkanpenilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat manaperbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya;Bahwa terhadap unggahan atau postingan yang dilakukan oleh pemilikakun Facebook Agus Slamet dan Amuk Tegal (sebagaimana yangdiuraikan penyidik dalam pertanyaan nomor 15 dan 17 BAP tanggal 25September 2014) menurut ahli adalah sebagai berikut:Ahli berpendapat menurut pengetahuan dan keahlian ahli di bidangHukum Telematika

Siti Masitha Soeparno selaku Walikota Tegal, maka saya selakuAHLI Hukum Telematika, tinggal mengkonfirmasi atau menguatkan haltersebut sebagai Informasi Elektronik dan/Dokumen Elektronik yangmengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baiksebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidanadiatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undangundang RI No. 11 Tahun 2008tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;Atas keterangan Ahli

persetujuan Terdakwa, dibacakan di persidangan yang padapokoknya adalah sebagai berikut:bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan oleh penyidik dan Penyidik PembantuSat Reskrim Polres Solok Selatan sehubungan saksi diminta sebagai Ahli sesuaipermintaan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat ResorSolok Selatan dan sesuai surat penunjukan saksi yang dikeluarkan olehSekretaris Ditjen Aplikasi Informatika (Surat Terlampir) untuk memberikanketerangan sesuai dengan keahlian saksi dibidang hukum telematika

kemudiandiajukan Tergugat sebagai alat bukti dalam persidangan, demi hukumharus dinyatakan tidak sah, karena Tergugat tidak dapat menunjukanadanya suatu persetujuan dari pihak yang digunakan informasi datapribadinya.Selain tidak adanya persetujuan para pihak yang informasi datapercakapan elektroniknya yang namanya dicatut oleh Tergugat,Penggugat pun meragukan kebenaran datadata elektronik yangTergugat ajukan dalam bentuk dokumen surat, disebabkan Tergugattidak menghadirkan seorang Ahli dibidang Telematika

persetujuan Terdakwa, dibacakan di persidangan yang padapokoknya adalah sebagai berikut:bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan oleh penyidik dan Penyidik PembantuSat Reskrim Polres Solok Selatan sehubungan saksi diminta sebagai Ahli sesuaipermintaan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat ResorSolok Selatan dan sesuai surat penunjukan saksi yang dikeluarkan olehSekretaris Ditjen Aplikasi Informatika (Surat Terlampir) untuk memberikanketerangan sesuai dengan keahlian saksi dibidang hukum telematika

., yang telah memberikan keterangan di bawahSumpah pada persidangan tanggal 10 Mei 2016, dan pada pokoknya menerangkansebagai berikut; 1.THSAN LAISOUW, dibawah sumpah menerangkan halhal sebagai berikut :Bahwa Saksi bertugas di Dinas Informasi dan Informatika Kabupaten BuruSelatan sejak bulan Desember tahun 2014;Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Telematika pada Dinas Informasidan Komunikasi Kabupaten Buru Selatan;Bahwa Saksi menjelaskan Penggugat melaksanakan tugas di Dinas Informasi danKomunikasi

EVODIUS AWANG anak dari ANTONIUS TEKWAN, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Halaman 74 dari 121 Putusan Nomor 54/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungankeluarga ;Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, menjabat sebagai Kabid InfrastrukturTelekomunikasi dan Telematika pada di Diskominfo Pemkab Mahakam Ulu,sejak bulan Juni 2017 s/d sekarang ;Bahwa yang saksi ketahul, saksi Tinus adalah sebagai kontraktor danpengusaha ;Bahwa saksi tidak

Mahakam Ulu) dipinjamkan sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah) melalui Victorius Hendry dengan alasan membutuhkanuang untuk berangkat menuju ke Samarinda, selain itu juga ada yangdiberikan sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) ; Saksi Evodius Awang (PNS menjabat sebagai Kabid InfrastrukturTelekomunikasi dan Telematika pada di Diskominfo Pemkab MahakamUlu/Ketua ULP Kab.

Mahakam Ulu) dipinjamkan sebesar Rp.7.000.000,(tujuh juta rupiah) melalui Victorius Hendry dengan alasan membutuhkanuang untuk berangkat menuju ke Samarinda, selain itu juga ada yangdiberikan sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan juta rupiah) ;1 Saksi Evodius Awang (PNS menjabat sebagai Kabid InfrastrukturTelekomunikasi dan Telematika pada di Diskominfo Pemkab MahakamUlu/Ketua ULP Kab.

Panas Bumi;Jasa Penunjang Kegiatan dalam Bidang Industri Minyak dan Gas Bumi;Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan;Jasa Penunjang Kegiatan dan Lepas Pantai;Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan;Marine Survey Kelautan dan Transportasi;Jasa Pengadaan dan Perbaikan alatalat transportasi di laut;Konsultasi Bidang Teknik dan Engineering;Jasa Perawatan dan Perbaikan Hidraulik;Konsultasi Bidang Sistem Geografis;Jasa Pengolahan Data;Jasa Survey;Jasa Konsultan;Jasa Pembuatan Perangkat Lunak;Jasa Navigasi Telematika

;Jasa Konsultan Navigasi Telematika;Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika;Jasa Penyimpanan Data dan Arsip;Jasa Teknologi Informasi;Konsultan Teknologi Informasi;Hal 21 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg Jasa Pelatihan, Pengolahan Data, Riset dan Konsultan; Jasa Konsultan Manajemen dan Administrasi Kearsipan; Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja; Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan; Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran.b.

Bumi; Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan; Jasa Penunjang Kegiatan dan Lepas Pantai; Jasa Penunjang Perusahaan Pertambangan; Marine Survey Kelautan dan Transportasi; Jasa Pengadaan dan Perbaikan alatalat transportasi di laut;Hal 40 dari 133 halaman perkara No. 16/Tipikor/2012/PT.Bdg Konsultasi Bidang Teknik dan Engineering; Jasa Perawatan dan Perbaikan Hidraulik; Konsultasi Bidang Sistem Geografis; Jasa Pengolahan Data; Jasa Survey; Jasa Konsultan; Jasa Pembuatan Perangkat Lunak; Jasa Navigasi Telematika

; Jasa Konsultan Navigasi Telematika; Konsultasi Bidang Komputer dan Rekayasa Informatika; Jasa Penyimpanan Data dan Arsip; Jasa Teknologi Informasi; Konsultan Teknologi Informasi; Jasa Pelatihan, Pengolahan Data, Riset dan Konsultan; Jasa Konsultan Manajemen dan Administrasi Kearsipan; Jasa Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja; Jasa Studi Kelayakan dan Konsep Rancangan; Jasa Pengelolaan dan Penyewaan Gedung Perkantoran.Menjalankan Usaha dalam Bidang Perdagangan, antara lain : Perdagangan yang

,M.H. yang dibacakan di persidangan yangpada pokoknya adalah sebagai berikut:Bahwa ahli menerangkan bekerja di Kementerian Kominfo sejak tahun2006, tugas dan tanggung jawab seharihari adalah menyiapkanrancangan peraturan perundangundangan di bidang telematika atauaplikasi informatika, termasuk didalamnya memberikan keterangan danpenjelasan terkait UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika;Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa yang telah

Telematika 16 PT. Gagasan Abi Nusa4 CV. Keramat Engineering 17 PT. Kiara Alifiani5 CV. Jayana 18 PT. BERMOSACARO SELASES DIJINAL6 PT. Tunas Anugerah 19 PT. Anugrah Buana Indonesia7 CV. Viefar Mediatama 20 PT. Terala Inter Nusa8 CV. Prisai Alam 21 CV. Artha Graha Perkasa9 CV. Tunas Subur Mandiri 22 CV. Melungun 10CV. Andalas23PT. Alfindo NP 11CV. Empera24PT. Adhi Sarana CC 12PT. Nedia Jaya Utama25PT. Gajah Sakti CP 13 CV. Taman Aksara Jaya 26 PT.

Telematika 16 PT. Gagasan Abi Nusa4 CV. Keramat Engineering 17 PT. Kiara Alifiani5 CV. Jayana 18 PT. BERMOSACARO SELASES DIJINAL6 PT. Tunas Anugerah 19 PT. Anugrah Buana Indonesia7 CV. Viefar Mediatama 20 PT. Terala Inter Nusa8 CV. Prisai Alam 21 CV. Artha Graha Perkasa9 CV. Tunas Subur Mandiri 22 CV. Melungun10 CV. Andalas 23 +PT. Alfindo NP11 CV. Empera 24 PT. Adhi Sarana CC12 PT. Nedia Jaya Utama 25. PT. Gajah Sakti CP13. CV. Taman Aksara Jaya 26 PT.

Auditor Inspektorat II dengan Lingkup tugas Ditjen Aplikasi Telematika;~o9 29 5h.Kepala Seksi Tata Kelola Transaksi Elektronik Direktorat Sistem InformasiPerangkat Lunak dan Konten Ditjen Aplikasi elematika;Plh. Kepala Seksi Penyidikan Direktorat Keamanan Informasi Ditjen AplikasiInformatika;.

meliputi : barang elektronika keperluan rumah tangga, telekomunikasi, daninformatika; barang bahan bangunan; barang keperluan kendaraan bermotor (suku cadang dan lainnya); barang tekstil dan produk tekstil; barang lainnya.Sedangkan barangbarang yang wajib dilengkapi petunjuk penggunaandan kartu jaminan purna jual diatur dalam Peraturan MenteriPerdagangan Nomor 19/MDAG/PER/5/2009 tentang PendaftaranPetunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jualdalam Bahasa Indonesia bagi Produk Telematika

dan Elektronika, yangdiwajibkan terhadap 45 (empat puluh lima) produk telematika danproduk elektronikaBahwa benar Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia pada barangyang diperdagangkan dilakukan pada barang dan/atau kemasan sesuaikarakteristik dan jenis barang itu sendiri, yang dapat dicantumkan secaradicetak, diembos, melekat secara utuh (stiker), dan/atau disertakan ataudimasukkan ke dalam barang atau kemasan barang yang diatur dalamPeraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/MDAG/PER/9/2015 tentangKewajiban

Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapatalat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi buktiyang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)Menimbang, bahwa atas bukti tertulis T.4, s.d T.5 yang diajukanTermohon, yang merupakan photocopy potho dan telah dicocokan dengan asli,bukti tersebut pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) UndangundangNomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, namun oleh karena tidak dikuatkandengan keterangan saksi ahli telematika

16,009,431,478.00 1,601 0.1654 1,60150 Koperasi Karyawan Mitra 10,302,173,476.00 1,030 0.1064 1,030Usaha51 Kreasi Daya Sentosa 388,800,000.00 39 0.0040 3952 Kreasi Online Indonesia 132,000,000.00 13 0.0014 1353 Kreatif Bersama 3,418,525,543.00 342 0.0353 34254 Madison Pacific Trust 524,176,525,966.38 52,418 5.4146 52,41855 Manunggal Indah Abadi 2,502,548,963.00 250 0.0259 25056 Menara Selular Nusantara 2,096,7 13,683.00 210 0.0217 21057 Mitrayasa Sarana 2,434,846,488.00 243 0.0252 243Informasi58 Mora Telematika

Daluvia SejatiMilbank,Tweed,Hadley & Mccloy LlpMips Technologies IncMitra Integrasi InformatikaMitracomm EkasaranaMitrayasa Sarana InformasiMiyowa SaMnc SkyvisionMonstermob IndonesiaMora Advertising ContentsMora Telematika IndonesiaMorgan StanleyMulti Berkat InternusaMulti InterkoneksiMulti Kencana Rona UtamaMulti Kontrol NusantaraMultigraph DigitalMultinational Automated Clearing220221Dod223224225226221228229230231222332342352362a7238239240241242243244245246247248249250aa2522532542S256257258259260261Music

Penyelenggaraan HukumIndonesia (PPHI)1 (satu) eksemplar Proposal Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan IlmuPengetahuan dan Teknologi (Komparitek)1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 560.1 Tahun 2007 tentangPemberian Bantuan Kepada Komite Mahasiswa Peduli Pengembangan IlmuPengetahuan dan Teknologi (Komparitek)1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Komite MahasiswaPeduli Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Komparitek) ...tanpa tanggal1 (satu) eksemplar Proposal Masyarakat Telematika

Kota Pontianak1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 335.2 Tahun 2007 tentangPemberian Bantuan Kepada Masyarakat Telematika Kota Pontianak1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada MasyarakatTelematika Kota Pontianak tgl. 21 Mei 20071 (satu) eksemplar Proposal Forum Analisa Keterwakilan dan TransparansiAnggaran (FAKTA) Indonesia1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 370.3 Tahun 2007 tentangPemberian Bantuan Kepada Forum Analisa Keterwakilan dan TransparansiAnggaran (FAKTA)

Kota Pontianak1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 335.2 Tahun 2007 tentangPemberian Bantuan Kepada Masyarakat Telematika Kota Pontianak1 (satu) eksemplar Kwitansi Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat TelematikaKota Pontianak tgl. 21 Mei 20071 (satu) eksemplar Proposal Forum Analisa Keterwakilan dan TransparansiAnggaran (FAKTA) Indonesia1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak No. 370.3 Tahun 2007 tentangPemberian Bantuan Kepada Forum Analisa Keterwakilan dan TransparansiAnggaran (FAKTA)

:PDS05/B.ACEH/ 09/2012 sebagai berikut :PrimairBahwa terdakwa AFWAN ACHMAD,SH Bin ACHMAD selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasidan Telematika Aceh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasInfokom Nomor : 800/763/2007 tanggal 22 Juni 2007 tentang Penetapan/penunjukanPejabat Pelaksana Teknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan pada DinasInformasi dan komunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai orang yangmelakukan atau

satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) jo Pasal 4 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.Subsidair :Bahwa terdakwa AFWAN ACHMAD,SH Bin ACHMAD selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasidan Telematika

tiga ratus empat puluh tujuh ribu limaratus rupiah)Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalamPasal 3 jo Pasal 4 Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUH Pidana;Lebih Subsidair :Bahwa terdakwa AFWAN ACHMAD,SH Bin ACHMAD selaku PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasidan Telematika

Grand Integra Telematika (copy).

Grand Integra Telematika terkait Surat Pemesanan barang oleh Sdr. ASEP AED SUBADRIWIJAYA (copy).

Nelwan Yus Bin (Alm) Muhammad Yunus HasanACHMAD,SH Bin ACHMAD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Infokom Nomor :800/763/2007 tanggal 22 Juni 2007 tentang Penetapan/penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis kegiatan dan pejabat penata usahaan keuangan pada Dinas Informasi dankomunikasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagai orang yang melakukanatau turut melakukan perbuatan

Nelwan Yus Bin (Alm) Muhammad Yunus HasanACHMAD,SH Bin ACHMAD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh yang diangkat20berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Infokom Nomor : 800/763/2007 tanggal22 Juni 2007 tentang Penetapan/penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan danpejabat penata usahaan keuangan pada Dinas Informasi dan komunikasi ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukanperbuatan

Nelwan Yus Bin (Alm) Muhammad Yunus HasanACHMAD,SH Bin ACHMAD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)pada Dinas Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika Aceh yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Infokom Nomor : 800/763/2007 tanggal22 Juni 2007 tentang Penetapan/penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan danpejabat penata usahaan keuangan pada Dinas Informasi dan komunikasi ProvinsiNanggroe Aceh Darussalam, sebagai orang yang melakukan atau turut melakukanperbuatan

alat bukti foto tersebut seharusnya ditolak demi hukum karenasudah menyimpang dari pokok perkara;e Bahwa dengan foto tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti tanpabukti pendukung lainnya yang menguatkan bahwa telah terjadinyapenyimpangan hukum;Bahwa bukti foto bisa saja diambil beberapa tahun yang lalu baru di uploaddi internet saat ini, dengan demikian foto tidak bisa serta merta dijadikanbukti suatu kejadian yang sedang berjalan karena harus diikuti missalketerangan dari seorang ahli telematika

Selain itutugas pokok Ahli adalah Ahli Hukum Telematika yang akan menjelaskanunsurunsur tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang RI Nomor19 Tahun 2016 atas perubahan UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2008 tentang Informasi dan Transparansi Elektronik (ITE);Bahwa Pendidikan terakhir Ahli adalah S2 jurusan Teknologi Informasi diUniversity Of South Australia (UNISA) Australia, lulus tahun 2004.