III, lahir 06061991;Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II tidak pernah berceraidan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki surat nikah,namun surat tersebut telah hilang dalam musibah Gempa Bumi dan Tsunamipada tanggal 26 Desember 2004 yang lalu, di , Kabupaten Aceh Jaya.Sedangkan surat nikah tersebut sangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon IImemiliki bukti nikah serta keperluan lainnya;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip

Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, sampaisekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telahdikaruniai 3 ( tiga ) anak bernama :anakAnakanakBahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad ).Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki suratNikah, namun surat tersebut sudah hilang waktu terjadinya Gempa danGelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004,Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip

selamaperkawinannya Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu DimasBagus Balanawa Nugrahadi Wardoyo, Respati Rahnu Yudho Wardoyo,Michelle Aruna Mulyawati Wardoyo;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon danketerangan saksisaksi dihubungkan dengan bukti P2, P3, P4, P5, anakPara Pemohon yang bernama Respati Rahnu Yudho Wardoyo di dalam KKdan Kutipan Akta Kelahiranya tertulis berjenis kelamin perempuan padahalfaktanya anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin lakilaki, untuk ituguna menjaga tertip

Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut denganmenyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal12 Desember 2005 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan PrabumulihTimur, Kota Prabumulih;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan MenteriAgama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 danPasal 35, Pasal 36 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, untuk tertip

Sedangkan Buku Nikah tersebut sangat perlusangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon II sebagai bukti nikah sertauntuk keperluan Akta Kelahiran dan keperluan administrasi lainnya olehsebab itu Pemohon mohon kepada bapak mahkamah Syariyah Calangpernikahan antara Pemohon dan pemohon II untuk diistbatkan;e Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang UndangNomor 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon

Olen karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusHalaman 7 dari 10 halamandidahulukan dari pada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif

Perkawinan Pemohon yang terlambat tersebut diKantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif JakartaPusat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yangberlaku, karena dengan didaftarkannya perkawinan tersebut maka hubungan antaraPemohon dengan Elizabet T Darmasela secara hukum formil adalah suami istri dansetelah Elizabet T Darmasela meninggal dunia, maka status Pemohon adalah dudayang ditinggal mati istrinya, sehingganya adminitrasi kependudukan menjadi tertip

Sedangkan Surat nikahtersebut sangat perlu bagi Pemohon dan Pemohon II sebagai bukti nikahserta untuk keperluan naik haji dan keperluan administrasi lainnya oleh sebabitu pemohon mohon kepada Mahkamah Syariyah Calang pernikahan antarapemohon dan Pemohon II untuk di istobatkan;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohonakan melaporkan Penetapan

orang yang sama dengan nama MIN KARMINI umur 25 tahun seperti yangtertulis pada Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/88/IV/1998, dikeluarkan olehKUA Pagaden tanggal 15 April 1998 (bukti P 3) adalah orang yang sama dengannama KARMINI lahir di Subang tanggl 26 Februari 1969 seperti yang tertulis pada FotoCopy KTP NIK. 3213096602690001 atas nama Karmini (bukti P 1) dan pada Fotocopy Kartu Keluarga No 3213092602090127 atas nama kepala keluarga Muhaemin(bukti P 2);Menimbang, bahwa sebagai bagian dari tertip

Oleh karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal

sekarang, sampaisekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta dandikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. anak, dan 2.anak (alm).Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtaq); Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II dan tercatat diada KantorUrusan Agama Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, tetapi buku nikahtelah hilang dalam musibah gempa bumi / Tsunami 2004;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip

Pemohon ;Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama orang tua padaAkta kelahiran anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan AktaKelahiran anak Pemohon tersebut cukup beralasan dan telah didukungdengan surat bukti P1 s/d P5 serta saksisaksi ;Menimbang, bahwa dari fakta hukum maupun pertimbangan yangtelah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonanPemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka untuk tertip

Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip administrasi kKependudukansebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang UndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka ParaPemohon akan melaporkan Penetapan Mahkamah Syariyah atas perkaraini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Aceh Jaya untukdicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;.

:e Perbuatan Para terdakwa bertentangan dengan programpemerintah dalm rangka memberantas tindak pidanaNarkotika ;Halhal yang meringankan :e Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangane Para Terdakwa mengakui perbuatannnya serta menyesali ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah dan17memperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip

yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa bertentangan dengan programpemerintah dalm rangka memberantas tindak pidanaNarkotika ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa bersikap sopan dalam persidangane Terdakwa mengakui perbuatannnya serta menyesali ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalam31mempertahankan tata tertip

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan programpemerintah yang sedang giatgiatnya memberantasNarkotika ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukume Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannyae Terdakwa berlamu sopan dipersidangan ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip

terdakwa mengakibatkan keduakaki saksi korban Rusman menjadi cacat dan saksikorban tidak dapat bekerja lagi.Halhal yang meringankan : Mereka Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya danmenyesali perbuatannya;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip

Terdakwa masih muda masih bisa memperbaikiperbuatannya ;Menimbang, bahwa falsafa pemidanaan bukan ditujukan sebagaiupaya balas dendam tapi lebih bersifat membina, merobah danmemperbaiki sikap Terdakwa agar lebih baik dikemudian hari danberguna bagi bangsa dan Negara, yang bedampak juga dalammempertahankan tata tertip hokum danm ketenraman didalamkehidupan masyarakat, sehingga dalam penjatuhan pemidanaan beratringan yang akan di jatuhkan Pengadilan Negeri harus menilai secaraobjektif, agar pemidanaan

Oleh karenanya melindungi hak para pihakyang telah menikah sah dan diakui oleh ummat jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada hukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhalyang secara limitatif yang diatur dalam Pasal

Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada tertip administrasi hukum objektif);Menimbang, bahwa terhadap petitum poin dua (2) permohonan paraPemohon, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dandengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukanterbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga pernikahan

Oleh karenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harusdidahulukan dari pada tertid administrasi (hukum subjektif harus lebihdidahulukan dari pada tertip administrasi hukum objektif);Menimbang, bahwa terhadap petitum poin dua (2) permohonan paraPemohon, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas dandengan merujuk pada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukanterbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga pernikahan

Kecamatan Teunom KabupatenAceh Jaya, sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknyasuami istri serta telah dikaruniai 1 ( satu ) anak bernama Anak (Almh);Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahbercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam ( Murtad );Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Pemohon II ada memiliki suratNikah, namun surat tersebut sudah hilang waktu terjadinya Gempa danGelombang Tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertip

Olehkarenanya melindungi hak anak jauh lebih penting dan harus didahulukan daripada tertib administrasi (hukum subjektif harus lebih didahulukan dari padahukum objektif (tertip administratif));Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn di atas terhadap petitumpoin dua (2) permohonan para Pemohon, majelis memandang dengan merujukpada aturan hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai halhal yang secara limitatif yang diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam(KHI) dan juga pernikahan antara

0035/Pdt.G/2016/PAKraArtinya : " Dan jika mereka beraam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya AllahMaha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan PemerintahNomor : 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelistelah patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menimbang bahwa untuk menciptakan tertip