telah dibuatpengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka perihalmaksud permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II selama 14Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Lrt(empat belas) hari mulai dari tanggal 22 Maret 2021, dan terhadappengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan ataspermohonan itsbat nikah tersebut;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II hadir di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan

Pengadilan Agama Larantuka untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Il,telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak adaHalaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2021/PA.Lrtpihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut,sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan

saja seperti anak yangBahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terusSaja seperti itu hingga akhirnya pada hari Jumat , 17 Agustus 2018, ParaPemohon mengikuti Saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yangternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohontersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohonmendapat nama baru untuk anak pertama Para Pemohon tersebut yaitu PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA, yang artinya anak pertama yangmemiliki wawasan

sehatsehat saja seperti anak yanglain, namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus sajaseperti itu hingga akhirnya pada hari Jumat, 17 Agustus 2018, ParaPemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar,yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak ParaPemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga ParaPemohon mendapat nama baru untuk anak pertama Para Pemohontersebut yaitu PUTU JAYENDRA SATRIYA DANISWARA, yang artinyaanak pertama yang memiliki wawasan

Bahwa Penggugat membuka usaha pengisian air galon WAWASAN sejaktahun 2008 hingga saat ini, kurang lebih 5 (lima) tahun ;3. Bahwa usaha pengisian air galon WAWASAN merupakan usaha yangdilaksanakan untuk membiayai kulian Penggugat ;Halaman2dari37 halaman Putusan No17/Pdt/2015/PT.SMR4. Bahwa usaha Penggugat a quo sangat bergantung pada jasa listrik yangdisediakan oleh Tergugat ;5.

Pada point 3 tertulis : Bahwa usaha pengisian air galon WAWASAN merupakan tulang punggung penghasilan untuk pembiayaan kuliahPenggugat; Seharusnya tertulis : Bahwa usaha pengisian air galon WAWASAN merupakan usaha yang dibangun Penggugat untukmembiayai kuliah ;Halamandari37 halaman Putusan No17/Pdt/2015/PT.SMR2.

Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon;SUBSIDER:Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, ParaPemohon hadir di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentangAsal Usul Anak dalam Islam maupun Peraturan Perundangundangan yangberlaku kepada Para Pemohon;Bahwa Para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatatdalam

Beliaubellau TERGUGAT ATAS NAMA DPR RI yang mempunyaikejujuran,tanggung jawab dan wawasan yang luas yang sudah mau menjadiwakil rakyat mau bertanggung jawab atas keputusan dan perbuatannya secarabertanggung jawab.Dan bila Beliaubellau TERGUGAT ATAS NAMA DPR RIdianggap bersalah,Beliaubellau TERGUGAT ATAS NAMA DPR RI dapatbertanggung jawab dan memperbaiki,Beliaubellau TERGUGAT ATAS NAMADPR RI agar dapat meneruskan tugas Beliau TERGUGAT ATAS NAMA DPRRI sebagai wakil rakyat kareena TERGUGAT ATAS NAMA

DPR RI mempunyai keluarga,bilaBeliaubeliau TERGUGAT ATAS NAMA~ DPR ARI dianggapHal.3 dari 29 hal Putusan No.102/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.bersalah, TERGUGAT ATAS NAMA DPR RI supaya tidak mendapat hukumanyang berat dan dapat berkumpul dengan keluarga dan dapat bertanggungjawab terhadap keluarga dan juga Beliaubeliau TERGUGAT ATAS NAMADPR RI di mata keluarga,Beliaubellau TERGUGAT ATAS NAMA DPR RI tetapdianggap sebagai anggota keluarga yang dihormati karena masih mempunyaikejujuran,tanggung jawab dan wawasan

Shock disini karena PEMBANDING/ PENGGUGAT darikecil sampai besar diberi wawasan dan wejangan apa itu hukumyang harus dipatuhi yang diajarkan oleh PARA Wakil Rakyat yaituPara Anggota DPR Rl, bila tidak mematuhi hukum, PEMBANDING/PENGGUGAT kena hukuman Juga karena PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukummengakibatkan PEMBANDING/PENGGUGAT terhambatmenyelesaikan kasus PEMBANDING/PENGGUGAT.2.

PEMBANDING/PENGGUGAT shock dan secarapsikologisterguncang Shock disini karena PEMBANDING/PENGGUGAT darikecil sampai besar diberi wawasan dan wejangan apa itu hukumyang harus dipatuhi yang diajarkan oleh PARA Wakil Rakyat yaituPara Anggota DPR Rl, bila tidak mematuhi hukum, PEMBANDING/PENGGUGAT kena hukuman Juga karena PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukummengakibatkan PEMBANDING/PENGGUGAT terhambatmenyelesaikan kasus PEMBANDING/PENGGUGAT.2.

Sriwijaya No. 1 Kota Pekalongan)guna mengikuti Penjualan Dimuka Umum/Lelang Eksekusi berdasarkaniklan pada Harian/Koran Wawasan yang terbit pada hari Senin Tanggal 14Desember 2015 dengan judul Pengumuman Lelang Ulang EksekusiHak Tanggungan (bukti2).Adapun rincian terhadap barang yang akan dilelang adalah sebagaiberikut: Termohon Lelang Walidi Limit Lelang :Rp.385.000.000, (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)Halaman 53 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 37/Pat.G/2016/PN. kal.

Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi pada hari dan tanggal sesuaidengan pengumuman koran Wawasan tersebut TIDAK ADA PEMINATLAIN selain Saya sendiri, yang artinya adalah tidak ada PIHAK LAIN yangmelakukan penawaran melebihi penawaran Saya sesuai dengan LimitLelang yang ditetapbkan Tergugatill (PT.

BPR Pasar Boja)Halaman 59 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 37/Pat.G/2016/PN. kal.melalul Koran Wawasan (14 Desember 2015) menyebutkanberdasarkan Pasal 6 Undangundang Hak Tanggungan Tahun 1996,maka sudah sepatutnya dan sepantasnya Hak dan Kepentingan Sayasebagai Pemenang Lelang dilindungi oleh Undangundang dan Hukumyang berlaku di Indonesia.Berdasarkan pada alasanalasan tersebut di atas, TergugatIV mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimenjatuhkan putusan

Bahwa Tergugat Ill sebagai penjual telah melakukan PengumumanLelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek sengketamelalui surat kabar harian Wawasan yang terbit pada tanggal 14Halaman 64 dari 94 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 37/Pat.G/2016/PN. kal.Desember 2015 dengan menunjuk pengumuman lelang sebelumnyayang terbit melalui surat kabar harian yang sama tanggal 24 November2015.5.

BPR PASAR BOJA,diberi tanda T.II26;27.Fotocopy Permohonan Para T Eksekusi/Lelang Hak Tanggungan danPermohonan Pengantar Pengurusan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah(SKPT), diberi tanda T.III27;28.Fotocopy penetapan hari dan tanggal lelang, diberi tanda T.IlI28;29.Fotocopy penetapan hari dan tanggal lelang, diberi tanda T.III29;30.Fotocopy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diberitanda T.Il30;31.Fotocopy koran Wawasan tanggal 24 November 2015, diberi tanda T.Ill31;32.Fotocopy Salinan

organizer padaKegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan KemasyarakatanKelurahan Kayuputih dan lampirannya;Asli Laporan Pelaksana Kegiatan Peningkatan Pembinaan SDMLembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kayuputih, KecamatanPulogadung Jakarta Timur Tahun 2012;Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintan Kerja (SPK) Nomor19/SPK/SOB/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesarRp14.850.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima puluh riburupiah) untuk belanja barang pakai habis (seragam training lengkap)pada Kegiatan Pengembangan Wawasan

Staf Kelurahan Kayuputihdan lampirannya;Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Perintan Kerja (SPK) Nomor20/SPK/SW/2012 tanggal 24 Agustus 2012 sebesar Rp16.720.000,00(enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) untuk belanja sewatempat pada Kegiatan Pengembangan Wawasan Staf KelurahanKayuputih dan lampirannya;Hal. 5 dari 16 hal.

seadiladilnya;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Il, telah dibuatpengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka perihalmaksud permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II selama 14(empat belas) hari mulai dari tanggal 22 Maret 2021, dan terhadappengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan ataspermohonan itsbat nikah tersebut;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II hadir di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan

Agama, maka perkaratersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Il,telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak adapihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut,sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan

JasaMaritim Wawasan Nusantara untuk pengurusan segala dokumen dari kapallaut MV.SenihaS IMO 8701519 berbendera Panama tersebut. Kemudianseiring berjalannya waktu saat kapal MV.SenihaS berbendera Panamayang masih dalam tahap perbaikan dan perawatan tersebut, saksi BowaleRoy Novan selaku Direktur PT.

Dicki, Ira, Raef Sharaf El Din (DaftarPencarian Orang) dan dari pihak penjual diwakili oleh saksi Ronald Julianusdan hadir dari pengacara Frans Tiwow, saksi Suryadi Kesuma (Agen PT.Jasa Maritim Wawasan Nusantara), Andi Baktiar (Komisaris PT.

Wawasan Kebun Nusantara (PT. WKN) melalui Saksi Mulyadi Anak Solo (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

membayar, maka seharusnya TergugatIll memberikan surat pemberitahuan kepada Para Penggugat sebagaipenjamin, dengan tidak memberitahu dan obyek jaminan telah dilelangjelas lelang yang dilakukan Tergugat Ill tanpa prosedur yang benaradalah tidak sah dan tidak bermuatan hukum;Bahwa benar juga pelaksanaan lelang yang tidak memberitahu ParaPenggugat sebagai penjamin terdapat permainan harga yang merugikanPenjamin, fakta terbukti obyek jaminan (obyek sengketa I) dalamPengumuman Lelang di Surat Kabar Wawasan

Pengumuman Lelang ke 2 (kedua) terhadap Objek Sengketa melalui surat kabar harian Wawasan yang terbit di Semarang padatanggal 9 Maret 2017.b. Pengumuman Lelang ke 3 (ketiga) terhadap Objek Sengketa melalui surat kabar harian Wawasan yang terbit di Semarang padatanggal 19 Mei 2017.Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan lelangsebagaimana diamanatkan oleh Pasal 51 Jo.

Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGATpada angka 11 dan 14 Posita yang pada intinya menyatakan bahwapelaksanaan lelang yang tidak memberitahu PARA PENGGUGATsebagai penjamin terdapat permainan harga yang merugikan penjamin,fakta terbukti Objek Jaminan (Objek Sengketa ) dalam PengumumanLelang di Surat Kabar Wawasan tanggal 02 Februari 2016 dalampengumuman dilelang dengan harga limitnya ditetapkan Rp.1.912.750.000, akan tetapi kenyataannya dalam pelaksanaan lelangselanjutnya dijual

olehPenilai; ataub. menunjukkan hasil penaksiran yang masih berlaku, dalam hal NilaiLimit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penaksiran olehPenaksir.Pasal 49Dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang EksekusiFiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai Limit ditetapkan palingsedikit sama dengan Nilai Likuidasi.Adapun pelaksanaan lelang ketiga pada tanggal 02 Juni 2017 dengannilai limit sebesar Rp. 1.148.000.000, tersebut telah diumumkan pulaoleh TERGUGAT Ill melalui surat kabar Wawasan

pranata sosialmasyarakat sehingga menimbulkan gejala keapatisan terhadap penegakanhukum utamanya terhadap pemberantasan Narkoba;Bahkan Terdakwa telah menyediakan Narkotika dengan cara membelikanNarkotika untuk Terdakwa dan Terdakwa II dengan uang yangdikumpulkan bersamasama;Bahwa penilaian oleh yang menjustifikasi seorang penyalahguna Narkotikaataupun Pecandu hanya bisa dilakukan oleh seorang ahli dalam hal iniadalah Dokter yang berkompeten yang mempunyai kewenangan ilmiahberdasarkan pengetahuan, wawasan

dan keilmuan yang dimilikinya bukanberdasarkan asumsi atau pendekatan apapun;Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ahli dalam hal ini adalahDokter yang berkompeten yang mempunyai kewenangan ilmiahberdasarkan pengetahuan, wawasan dan keilmuan yang dimilikinya gunamembuktikan apakah Para Terdakwa memang penyalahguna Narkotikayang merupakan unsur esensial dalam pembuktian Pasal 127 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Narkotika tidak pernahdapat dibuktikan;Bahkan Salinan

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Il, telah dibuatpengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka perihalmaksud permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II selama 14(empat belas) hari mulai dari tanggal 25 Januari 2021, dan terhadappengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan ataspermohonan itsbat nikah tersebut;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II hadir di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan

Agama, maka perkaratersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Il,telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak adapihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut,sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan

seadiladilnya;Bahwa, terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Il, telah dibuatpengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka perihalmaksud permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II selama 14(empat belas) hari mulai dari tanggal 22 Maret 2021, dan terhadappengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan ataspermohonan itsbat nikah tersebut;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II hadir di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan

Agama, maka perkaratersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Il,telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak adapihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut,sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan

TergugatRekonpensi telah dilahirkan 2 orang anak masingmasing : Akar ( umur 10tahun) dan Rahel ( umur 7 tahun), yang terhitung masih di bawah umurserta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohonkepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untukmemberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibukandung dari kedua anak tersebut, sebagaimana di atur dalam Pasal 156 ayat 1Kompilasi Hukum Islam;Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah wartawan pada Surat KabarHarian Sore WAWASAN

nuzyus terhadap TergugatRekonpensi maka terhadap gugatan Rekonpensi mohon untuk tidakdikabulkan atau ditolak yang antara lain biaya hadhanah untuk kedua anaksebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah), terhadap tuntutan dalam Rekonpensitidak jelas per bulan atau per tahun mohon majelis Hakim untukmengesampingkannya karena tidak jelas atau kabur;Bahwa Tergugat Rekonpensi juga menolak terhadap tuntutan dalamRekonpensi Penggugat Rekonpensi di antaranya pemotongan gaji sebagaikaryawan Surat Kabar Harian Wawasan

Dengan demikian majelis Hakim sudahpatutmengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi tersebut;Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkahselama masa iddah dan mutah, serta gugatan tentang perintah kepada bagianpembayaran gaji surat kabar harian sore WAWASAN, sudah dicabut oleh Penggugatrekonvensi, dan Tergugat rekonvensi tidak keberatan dengan pencabutan tersebut,maka gugatan a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sudah sepatutnyadikesampingkan;Il Dalam Konvensi dan RekonvensiMenimbang

dalamkeikutsertaanya sebagai Nasabah Asuransi Prudential dengannomor Polis: 1031 2419, yang apabila telah menerima PencairanManfaat untuk segera diserahkan kepada seorang anak bernama :XXX ;Membebankan biaya atas permohonan ini menurut hukumAtauDalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohonkanPenetapan yang seadiladilnya (oro aequo et bono)Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa HukumPemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telahberusaha menasehati Pemohon dan memberikan wawasan

Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda pada Deputi BidangPemberdayaan Pemuda atas nama Panca Putra Hamzah, S.MI, M.Si,NIP: 19560406 198103 1 018:2. Asisten Deputi Kepanduan pada Deputi Bidang PengembanganPemuda atas nama Drs. Zulkifli Akbar, P.SI, M.Si, NIP: 19551206198403 1 001;3. Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaanpada Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, atas nama Drs.Abdul Hafied, M.M., NIP: 19560604 198903 1 001;5.

Halaman 19 s/d 16110.11.12.13.14.15.16.17.18.19.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan PelayananJasa Bandara dan Pengembangan Wawasan Aparatur pada DinasPehubungan Kab Tanah Bumbu,Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TanahBumbu Nomor 820 / Kep 12 / Dishub / / 2007 tentang PenunjukanPanitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pningkatan PelayananJasa Bandara dan Pengembangan wawasan aparatur pada DinasPerhubungan kab Tanah BumbuDokumen isian kualifikasi.Dokumen Penawaran.Fakta

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten TanahBumbu Nomor 820 / Kep 11 / Dishub / / 2007 tentang PenunjukanPanitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan PelayananJasa Bandara dan Pengembangan Wawasan Aparatur pada DinasPehubungan Kab Tanah Bumbu,2.

Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah BumbuNomor 820 / Kep 11 / Dishub / / 2007 tentang Penunjukan PanitiaPengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Pelayanan JasaBandara dan Pengembangan Wawasan Aparatur pada DinasPehubungan Kab Tanah Bumbu,2.

Halaman 125 s/d 161Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 820 / Kep 11 / Dishub / /2007 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa KegiatanPeningkatan Pelayanan Jasa Bandara dan Pengembangan Wawasan Aparaturpada Dinas Pehubungan Kab Tanah Bumbu dan Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 820 / Kep 12 / Dishub / / 2007tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan PeningkatanPelayanan Jasa Bandara dan Pengembangan wawasan aparatur pada DinasPerhubungan

Halaman 133 s/d 161Nomor 820 / Kep 12 / Dishub / / 2007 tentang Penunjukan PanitiaPemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Pelayanan JasaBandara dan Pengembangan wawasan aparatur pada Dinas Perhubungankab Tanah Bumbu.

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Il, telah dibuatpengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka perihalmaksud permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II selama 14(empat belas) hari mulai dari tanggal 25 Januari 2021, dan terhadappengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan ataspermohonan itsbat nikah tersebut;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Pemohon II hadir di persidangan;Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan

Agama, maka perkaratersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dan Pemohon Il,telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak adapihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut,sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan

Wawasan Kebun Nusantara(selanjutnya disebut sebagai Tertanggung Asuransi II) dalam PerjanjianPolis Asuransi Nomor: 00269462 MCX00001 dan Polis Asuransi Nomor :Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 160/Pdt.G/2019/PN. Jkt. Utr 00269469 MCX00001 dimana Tertanggung Asuransi dan TertanggungAsuransi Il samasama bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit danmerupakan Nasabah/Tertanggung dari PENGGUGAT..

Wawasan KebunNusantara.Sehingga Tergugat II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknyagugatan tidak dapat diterima.3.

Wawasan Kebun Nusantara.. Bahwa perjanjian Tertanggung Asuransi dan Tertanggung Asuransi II,memiliki hubungan hukum dengan Tergugat , karena jelas dalamPosita Penggugat huruf angka 8 ( Vide Bukti P.3 ) Bahwa Tergugat mengakui sebagai pemilik kapal KM.

Wawasan KebunNusantara.Bahwa dalam posita angka 11, Penggugat menyatakan bahwa KapalMT.

Wawasan Kebun Nusantara.Ill.