Ditemukan 2636 data
Anak Agung Oka Supiati
Tergugat:
1.I Gusti Made Pudja
2.ANAK AGUNG NGURAH AGUNG REDIOKA, SE., M.SI
3.ANAK AGUNG NGURAH MADE REDIKA, SH
4.Anak Agung Ngurah Rai Riaudi, SS
5.Anak Agung Ngurah Ketut Riyadi
49 — 20
Menyatakan hukum Objek Eksekusi dalam Parkara Putusan Pengadilan TinggiDenpasar Nomor: 37/Pdt/2013/PT.Dps, tanggal 18 Juli 2013, Jo, PutusanMahkamah Agung R.I Nomor: 2861K/Pdt/2013, tanggal 28 Januari 2015, tidakdapat di Eksekusi (NON EKSEKUTABEL) ;4.
41 — 13
AsyikLrg Wakap, Rt.31 Kec.SU Palembang telah menusuk bagianpunggung korban dengan menggunakan sebilah pisau sehinggakorban M.Zawawi mengalami sebanyak 3(tiga) luka tusuk , yangmenyebabkan korban M.Zawawi meninggal, keterangan mana telahsesuai dengan keterangan terdakwa dalam berita acara Penyidikantanggal 16 Nopember 2013 dan rekonstruksi parkara tertanggal 17Desember 2013 yang intinya menerangkan terdakwa mengejar danmendorong korban hingga terjatuh di tanah ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta
82 — 117
Menghukum Para Penggugat untuk membayar biayaperkara.Dalam Pokok Parkara.1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat.2. Menyatakan Turut Tergugat III tidak terbukti telahmeLakukan perbuatan melawan hukum.3. Menyatakan perbuatan turut tergugat III tidak pernahmerugikan penggugat.4. Menghukum Para Penggugat membayar ongkos perkara.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim berpendapat lain tergugat Imohon Putusan yang seadiladilnya (EX AEQUO ETBONO)JAWABAN TERGUGAT IV1.
67 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan TurutTergugat IV untuk tunduk dan patuh pada isi putusan parkara ini;14. Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergagat Ill, Tergugat IV dan TergugatV untuk memBayar biaya perkara secara langsung renteng sampai selesai:Il.
Pembanding/Tergugat II : Eliser Tarigan
Pembanding/Tergugat III : Piherta Tarigan
Terbanding/Penggugat : Hermanus Sembiring
Terbanding/Turut Tergugat I : Vera Wenta Br Surbakti, S. Sos
Terbanding/Turut Tergugat II : Raskami Br. Perangin Angin
Terbanding/Turut Tergugat III : Sema Br. Perangin Angin
35 — 11
Sertiikat Hak Milik Nomor 266atas nama Hermanus Sembiring (Pembantah) adalah tanah yangsebelumnya telah terdaftar yang jualbelinya atas tanah terperkaratersebut dilakukan dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sahsebagaimana telah ditentukan peraturan perundangundangan jyaitudidahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual belinya danberdasarkan penilitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beliadalah milik penjual dan pembelian dilakukan dengan harga yang layak,yang dalam parkara
Pembanding/Tergugat II : Eliser Tarigan
Pembanding/Tergugat III : Piherta Tarigan
Terbanding/Penggugat : Mengket Sembiring
Terbanding/Turut Tergugat I : Vera Wenta Br Surbakti, S. Sos
Terbanding/Turut Tergugat II : Raskami Br. Perangin Angin
Terbanding/Turut Tergugat III : Sema Br. Perangin Angin
47 — 25
Mengket Sembiring (Pembantah) adalah tanah yangsebelumnya telah terdaftar yang jualbelinya atas tanah terperkaratersebut dilakukan dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sahsebagaimana telah ditentukan peraturan perundangundangan jyaitudidahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual belinya danberdasarkan penilitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beliadalah milik penjual dan pembelian dilakukan dengan harga yang layak,yang dalam parkara ini penjual adalah orang yang
42 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarsemua biaya yang ditimbulkan dalam parkara ini:9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuki tunduk dan taatterhadap isi putusan dalam perkara ini;Halaman 6 dari 28 hal. Put.
Terbanding/Tergugat VII : FERDY
Terbanding/Tergugat V : LITHA BRENT, SE.,
Terbanding/Tergugat III : APRILSON PURBA, SH.,
Terbanding/Tergugat I : ANDI ARIFAI AMING, SH. MH.,
Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MAKASSAR
Terbanding/Tergugat IV : PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk Cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.
Terbanding/Tergugat II : RIO T. SIMANJUNTAK, SH.,
109 — 47
TERBANDING IV), Tim Kurator (in casuTERBANDING I, TERBANDING II, TERBANDING III), di mana haltersebut JELAS TERMASUK DALAM LINGKUP PASAL 3 AYAT (1) UUKEPAILITAN DAN PKPU BESERTA PENJELASANNYA, sehingga sudahtepat dan benar apabila Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPUtersebut diberlakukan dalam parkara a quo.Bahwa selanjutnya dalil keberatan PEMBANDING dalam butir 4 MemoriBanding a quo yang pada pokoknya mengutip pertimbangan hukum poin6 halaman 8283 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUUViI
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM CAHYONO TEJO ALS ACHAI
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Kota Pontianak
Terbanding/Turut Tergugat : HAMIDAH Binti BUJANG
67 — 23
Patah.e Barat berbatasan dengan tanah Nadin.Demikian Jawaban Turut Tergugat, atas perhatian dan perkenan Majelis Hakimkami ucapkan terima kasih.Menimbang, bahwa melalui proses persidangan, Majelis HakimPengadilan Negeri Pontianak telan memutuskan parkara Nomor6/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 19 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut :MENGADILI:Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II;Dalam Pokok Perkara1.
Machmud Badres
Tergugat:
I Ketut Kajeng Wahyudi
141 — 49
buktibuktibaik berupa surat maupun saksi, yang kesemuanya telah diuraikan seperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya menyatakanantara Penggugat dengan Tergugat dalam pelaksanaan pengerjaan proyek Hotel danResto milik Penggugat untuk pelaksanaan pekerjaannya yang dilakukan olehTergugat sebagai pihak kontraktor telah membuat perjanjian, selanjutnya MajelisHakim akan menilai mengenai sah atau tidaknya Perjanjian yang dibuat antaraPenggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam parkara
131 — 45
Menghukum Tergugat Il untuk mematuhi putusan parkara ini.8.
49 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, seluruhharta peninggalan almarhum Rosandeliyati merupakan harta gono gini yangbelum terbagi, dan di dapat oleh ayah tiri Penggugat semasa menikahdengan almarhum ibu kandung Penggugat Rosandelyati tahun 1980 silam,berdasarkan kutipan akta nikah No : 076/26/1/1980 tanggal 21 Januari 1980.Sehingga, dalam parkara a quo Penggugat tidak mengajukan masalahpembagian harta warisan dan masalah penetapan pembagian harta warisanakan diajukan secara terpisah ke Pengadilan Agama Kelas IB Metro, untukproses
Pembanding/Penggugat II : H.Muhidin H.Muhammad
Terbanding/Tergugat I : Hj. Aisyah
Terbanding/Tergugat II : Nasrullah
Terbanding/Tergugat III : Nasruruddin
51 — 18
memori banding;Menimbang, bahwa dari Relaas Pemberitahuan Mempelajari BerkasPerkara (inzage) Nomor 70/Pdt.Bth/2019/PN.Kpg. tanggal 10 Oktober 2019bahwa Pengadilan Negeri Kupang telah memberi kesempatan kepada KuasaHukum Para Pembanding semula Para Pelawan tanggal 30 Oktober 2019 dankepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Terlawan tanggal 29Halaman 26 dari 30 halaman Put No. 207/PDT/2019/PT KPGOktober 2019 dan kepada Terlawan atau Terbanding tanggal 3 Desember2019, untuk mempelajari berkas parkara
Pembanding/Penggugat II : KAHARUDDIN MAMONTO
Terbanding/Tergugat : JOHAN DENNA
86 — 30
Putusan No.71/PDT/2021/PT MNDtanah tersebut secara hukum adat telah sah, sehingga dengan demikiantidaklah tepat dan benar apabila judex factie Pengadilan Negeri Kotamobagudi dalam parkara a quo mengabaikan begitu saja faktafakta, buktibukti, danketerangan saksisaksi yang terungkap dipersidangan tersebut danmemberikan kesimpulankesimpulan yang keliru di dalam pertimbangannyadengan cara mengaitkan dan/atau mengutip kembali bunyi pertimbanganpertimbangan dari Putusan Pengadilan Negeri KotamobaguNo.41
35 — 8
H.Aniseh dengan gugatan PARA PENGGUGAT (parkara aBahwa gugatan PARA PENGGUGAT dibuat dengan tidak berdasarkan padakejadiankejadian yang tertuang secara rinci dan berurut.
48 — 25
Namun oleh karena parkara ini adalah perkara perceraian yang akanmemutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatanyang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan) dengan alasan perselisihan danpertengkaran, maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggapsebagai bukti yang sempurna (volledig bewijs) selama tidak didukung denganalat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa Gugatan perceraian karenaalasan
349 — 140
No 193/Pdt.G/2021/PA.YKMenimbang, bahwa mengenai gugatan petitum 8 yaitu mohon ParaTergugat dihukum secara tanggung renteng membayar ganti kerugian yangdiderita Penggugat atas pengurusan perkara ini sebesar Rp30.000.000,00 (Tigapuluh juta rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yakni Fotokopi invoice/Tagihandari Kuasa Hukum atas pengurusan parkara aquo kepada Penggugatmerupakan akta sepihak yang tidak dibantah oleh Para Tergugat isi buktitersebut menjelaskan mengenai tagihan dari kuasa hukum
48 — 17
NAMAAYAH telah mempunyai /egal standing dalam mengajukan gugatan parkara iniMenimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telahmendamaikan para Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 130HIR, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat telah menempuhmediasi dengan mediator Dra. Hj. Sahriyah, SH.
83 — 35
Kalaulahyang dijadikan sebagai objek gugatan dalam parkara a quo adalahtanah milik PARA TERGUGAT dengan SHM Nomor. 154,153,155,157,158,162,163 tahun 1979 adalah tidak tepat sama sekali karenasertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)Hal. 15 Put.267/Pdt/2015/PT SMGKabupaten Kendal telah berjalan lebih kurang 35 (tiga puluh lima)tahun terhitung diterbitkannya.
37 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal55 ; atau belum dipenuhinya upaya adminstratif sebelum menempuhgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalamPasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UUNO. 9 Tahun 2004;Berdasarkan alasan sebagamana diuraikan diatas, jelas pertimbangan hukumJudex Facti Tingkat Banding tersebut telah Salah menerapkan Hukum Materilkarena telah mencampuradukan sengketa Tata Usaha Negara dengan sengketahak keperdataan (sengketa kepemilikan) dalam memeriksa, mengadili danmemutus parkara