Ditemukan 2591 data
83 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehsebab itu kami patut menekankan bahwa dalam hal demikian pidana matiseharusnya dijatuhkan pada kasuskasus yang teramat ekstrim.Shidagouda Ningappa Ghandavar v State Of Karnataka (1981) 1981 AIR 764,1981 SCR (1)1269, 1270.
Terbanding/Tergugat I : Inggrawati Chatarina
Terbanding/Tergugat II : Hendry Wijaya
Terbanding/Tergugat III : Theresia Widiastuti
Terbanding/Tergugat IV : Swanti Sari Halim
Terbanding/Tergugat V : Ritatina Halim
Terbanding/Tergugat VI : Gini Hartati Halim
Terbanding/Tergugat VII : Sugih Wartono Halim
Terbanding/Tergugat VIII : Ferbriyana Halim
Terbanding/Tergugat IX : Ferdinand Santoso
Terbanding/Tergugat X : Sanawati Effendi
Terbanding/Tergugat XI : Chandra Kurniawan Halim
Terbanding/Tergugat XII : Dessy Nathalia
Terbanding/Tergugat XIII : Yunus Setiawan
Terbanding/Tergugat XIV : Stevanus Setiawan
Terbanding/Tergugat XV : Michael Sugiharto
Terbanding/Tergugat XVI : Ir. Iryanto
Terbanding/Tergugat XVII : Afianto Widodo
Terbanding/Turut Tergugat I : P.T. Nuansa Expo Dinamika
Terbanding/Turut Tergugat II : P.T. Bank Tabungan Negara, Kantor Cabang Tangerang
Terbanding/Turut T
73 — 62
Halim ; SHM No: 7266/Jakasetia, luas 1269 M2 a.n Stevanus Setiawan,Michael Sugihartono dan Yunus Setiawan ;Bahwa dapat TURUT TERGUGAT II sampaikan Sertipikat Hak Milik yangdisebutkan pada poin 3 di atas merupakan jaminan Kredit Yasa Griyadengan debitur adalah TURUT TERGUGAT dan KREDITUR adalahTURUT TERGUGAT II sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian kreditNo. 01 Tanggal 04 Januari 2010 antara TURUT TERGUGAT II denganTURUT TERGUGAT I, sehingga secara sah dan berlandaskan hukumharuslah di lindungi
Halim ; SHM No : 7266/Jakasetia, luas 1269 M2 a.n Stevanus Setiawan,Michael Sugihartono dan Yunus Setiawan ;Halaman 75 dari 92 Putusan Nomor 90/PDT/2020/PT BDG.Keenam Sertipikat tersebut di atas merupakan jaminan Kredit Yasa Griya(KYG BTN) dan sesuai dengan akta Perjanjian Kredit No. 01 Tanggal 04Januari 2010 antara TURUT TERGUGAT II dengan TURUTTERGUGAT yang dibuat di hadapan Notaris Rika Adrianti S.H. yangmenyatakan tentang jaminan kredit merupakan tanah lokasi proyek.10.Bahwa pada posita gugatan
Halim ;e SHM No: 7266/Jakasetia, luas 1269 M2 a.n Stevanus Setiawan,Michael Sugihartono dan Yunus Setiawan ;merupakan jaminan kredit Yasa Griya (KYG BTN) antara TURUTTERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT IL.4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupunada perlawanan (verzet), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauankembali;5.
ROSMAN YUSA, SH
Terdakwa:
AGUSTINUS RANGGA Anak dari SUPARMUN
33 — 11
RIAN FRASTIA
- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu type SIGRA warna silver metalik dengan Nopol, BE 1269 YF, Noka. MHKS6GJ3JJJ016210 No. Mesin 3NRH241939 tahun 2018, a.n. SRI LESTARI
- 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu type SIGRA warna Silver metalik dengan Nopol, BE 1371 CA, Noka. MHKS6GJ3JHJ014175No. Mesin 3NRH209878 tahun 2017 a.n.
15 — 7
Penggugat harus tahu atau patut mengetahui hargapasar objek yang diperjual belikan telah lebih dari30.000.000,00 sehingga dapat disimpulkan antaraPenggugat dan Turut Tergugat' telah terjadipesengkokolan jahat, atau Penggugat adalah pembeliyang beritikat tidak baik, secara hukum pembeli yangberitikat buruk kepentinganya tidak dilindungi hukum,sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No :Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1269 K/PDT/2009tanggal 6 November 2009 ;e Bahwa berdasarkan alasan tersebut
444 — 257
dan ResiPengiriman Kantor Pos, diberi tanda T.3.4 Foto copy sesuai asli Surat Panggilan Ill Nomor : SP/27b/PPNSDK/V/2017 Tanggal 24 Mei 2017 dan Surat Penyidik PNS Nomor :$.12a/PPNSDK/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, Tanda Terima dan ResiPengiriman Kantor Pos, diberi tanda T.4.5 Foto copy sesuai asli Surat Pemerintah Provinsi Maluku Nomor :Hal 16 dari 26 hal Pts No. 06/Pid.Pra/2017/PN.Amb.101112131415522/1510 Tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda T.5.Foto copy sesuai asli Surat Kapolda Maluku Nomor : B/1269
42 — 30
Drs.ASAARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.1268/LGS/2013/PNGS, tanggal 16 September 2013.foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Menteri Pendidikan danKebudayaan RI No: 003/KOP.1I/C.2/90 tanggal 16 April 1990 kepada Drs.ASAARO LAIA,M.Pd legalisasi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No.1269/LGS/2013/PNGS, tanggal 16 September 2013.foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pelantikan Bupati NiasSelatan No: 800/2739/K/2012 tanggal 26 Maret 2012 legalisasiPengadilan Negeri Gunung
DRS. HENDRIKUS SENI
Tergugat:
BUPATI ENDE
58 — 37
Petikan Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Ende Nomor : SK52.813.3/92/1989Dtanggal 21 Januari 1989 tentang PengangkatanCalon Pegawai Negeri Sipil Atas NamaDrs.Hendrikus Seni (foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Kepala DaerahTingkat Il Ende Nomor : SK412.821.3/1649/1989Dtanggal 4 Desember 1989 tentang PengangkatanPegawai Negeri Sipil Atas Nama Drs.Hendrikus Seni(foto kopi dari foto kopi) ; Foto kopi Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat IIEnde Nomor : SK1090.823.3/1269
(IlI/o) sebagaimana Surat Keputusan Bupati KepalaDaerah Tk.II Ende Nomor : SK1090.823.3/1269/93D tanggal 24 Juni1993 ( vide Bukti P4) ; bahwa Penggugat (Drs. Hendrikus Seni) diangkat sebagai Pj. KepalaBagian Otonomi Desa Pada Setda Kabupaten Ende Esalon IllaHalaman 69 dari 82 halaman Putusan No.15/G/2019/PTUNKPGsebagaimana Surat Keputusan Bupati Ende NomorSK.185.829.3.4/0448/PK/2001 tanggal 17 Maret 2001 ( vide Bukti P5)bahwa Penggugat diangkat sebagai Pj.
1.ARIEFULLOH, SH
2.FITRIANI HASAN, SH.
Terdakwa:
Haerul Nasrullah Als Haerul Bin Bas Husain
66 — 25
LAB: 1269/NNEF/III/2019 tanggal 22 Maret2019, sampel dari barang bukti 10 (Sepuluh) sachet serbuk kristaltersebut (Kode BB1 s/d Kode BB7) positif mengandungMetamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan nomor urut 61Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
24 — 0
tahun 2018, adalah menjadi Milik Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan dan membalik nama kepemilikan 1 (satu) unit rumah sebagaimana tersebut dalam angka 3 diktum amar putusan ini kepada Penggugat;
5. Menetapkan harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berupa:
5.1. 1 (satu) unit mobil Merk/ Type: Honda/ Accord CP2 2A, Jenis/ Model: Mobil Penumpang, Warna/ Tahun: Abu-abu muda metalik/ 2010, Nomor Polisi: A 1269
2257 — 2226
Bahwa PEMOHON berdasarkan Surat Panggilan Tersangka Nomor SPT 1269/F .2/Fd.1/06/2012 tanggal 8 Juni 2012, telah dipanggil untuk menghadiriUji Laboratarium terhadap sampel tanah tercemar limbah minyak, pada hariRabu, Tanggal 13 Juni 2012, bertempat di lantai III Kamar No.1 GedungBundar Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan; (Bukti P4);.
80 — 24
Terlampir (P6);Adapun bukti kepemilikan tanah tersebut adalah Sertifikat Hak MilikNo 1269 atas nama Pemohon2 (Muhamad Imron) (P7);Tanah milik An. Moch Usman Ariyogo Pemohon3 adalah sebagaiberikut:Nomor bidang : 43;Lokasi : Desa Sumberejo;Penggunaan lahan : Sawah;Luas tanah : 792 m?.
Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2015 (Nomor Bidang: 63), tanggal 02 Januari 2015, NOP: 33 24 080013 0160100 0, atas nama wajib Pajak: Sapuwan Bin Senin, selanjutnyadiberi tanda P1.7;Pemohon2 mengajukan surat bukti berupa: 1Fotocopy Nilai Penggantian Wajar Bidang per Bidang Tanah dari KantorJasa Penilai Publik PUNGS ZULKARNAIN & REKAN atas tanah Nomorbidang: 60, atas nama pemilik tanah: Muhamad Imron, lokasi: DesaSumberejo, selanjutnya diberi tanda P2.1;Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1269
Terbanding/Penggugat : PT.Bima Multi Finance
162 — 140
Bahwa dalam kaitannya dengan tindakan Penggugat yang mengajukangugatan dalam perkara a quo sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Samaberakhir, dalam Pasal 1269 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur ketentuan yang pada pokoknya melarang suatu pihak untukHalaman 16 Putusan Nomor 135/PDT/2019/PT.DKImenuntut pemenuhan prestasi dari pihak lawan sebelum jangka waktu yangdiatur dalam perjanjian berakhir, yang dikutip di bawah ini;Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidak
Bahwa Mahkamah Agung RI selaku salah satu pemegang kekuasaankehakiman tertinggi di Republik Indonesia dalam putusan Nomor 101 K/Sip/1974 tertanggal 23 Maret 1976 juga menyatakan bahwa gugatan yangsifatnya prematur sudah selayaknya untuk tidak dapat diterima;Merujuk kepada uraian di atas terbukti bahwa tindakan Penggugat yangmengajukan gugatan dalam perkara a quo sebelum jangka waktu PerjanjianKerja Sama berakhir merupakan tindakan yang bertentangan denganketentuan Pasal 1269 KUH Perdata dan Pasal
Drs. JAKARIA HARAHAP
Tergugat:
BUPATI PADANG LAWAS
287 — 176
BuktiT5 Fotocopy Surat Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Padang Lawas Nomor :800/1269/2019, tanggal 26 April 2019 ;6. BuktiT6 Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang LawasNomor : 800/393/2019, tanggal 26 April 2019 ;7. BuktiT7 Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang LawasNomor : 800/2128/2019, tanggal 29 April 2019 ;8. BuktiT8 Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang LawasNomor : 800/3129/2019, tanggal 04 Juli 2019 ;9.
Terbanding/Penuntut Umum I : FITRIANI, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : DEVI SAFLIANA SH
558 — 530
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamabertentangan dengan kaidah yurisprudensi atau putusan terkait sebelumyatentang media sosial yang beranggotakan terbatas (medium terbatas) danmemiliki aturan internal (code of conduct) dalam Putusan bebas terhadapPrita Mulyasari (Putusan No. 1269/Pid.
53 — 42
biayaperkara;Atau; Pelawan mohon putusan yang seadfiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pihak Pelawan hadirKuasa Hukumnya bernama Suryatin Lijaya, SH.dkk dan pihak Tergugat I Hadir KuasaHukumnya bernama Ruben Luther Sang, SH, Advkat dan Konsultan Hukum, berkantor dijalan Raya Pemogan Gang Taruna No. 11 Pemogan Denpasar Selatan Denpasar,berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2015, telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Agustus 2015, Reg No.1269
3076 — 1640 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Putusan tersebut diubah pada tingkat banding oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada ... [Selengkapnya]
2September 2014 Perihal Pelaksanaan LelangPengadaan Susuk KB Il Batang Tiga Tahunan PlusInserter TA. 2014 kepada BKKBN Selaku PA4 (empat) lembar fotokopi Berita Acara Hasil LelangPengadaan Kontrasepsi Susuk KB II Batang TigaTahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KR TA.2014 Nomor : 1270/I/U.803/B.3/ULP/2014 tanggal 2September 20148 (delapan) lembar fotokopi Berita Acara EvaluasiPenawaran Pengadaan Kontrasepsi Susuk KB II BatangTiga Tahunan Plus Inserter SATKER DEPUTI KB dan KRTA. 2014 Nomor: 1269
ULP No. 1356/KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 12 September 2014Perihal Pelaksanaan Lelang Pengadaan Susuk KB IITiga Tahun Plus Inserter TA. 2014 Kepada PPKDirektorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah5 (lima) lembar fotokopi Berita Acara Hasil LelangNomor: 1270/I/KU.803/B.3/ULP/2014 Tanggal 2September 20157 (tujuh) lembar fotokopi Berita Acara EvaluasiPenawaran Nomor : 1269/I/KU.803/B.3/2014 tanggal 1September 20145 (lima) lembar fotokopi Surat Kepala ULP Nomor:1287/ KU.803/B.3/ULP/2014 tanggal 3 September
Terbanding/Tergugat : PT. INDO MURO KENCANA
113 — 52
Pasal 1269 KUHPerdatamenentukan sebagai berikut :Apa yang harus dibayar pada suatu waktu yang ditentukan tidakdapat ditagih sebelum waktu itu datang, tetapi apa yang telah dibayarsebelum waktu itu datang, tidak dapat diminta kembali46.
Terbanding/Tergugat II : YOHANIS KASAMOL
Terbanding/Tergugat III : OKTOVIANUS KOTOUKI
Terbanding/Tergugat I : ABDUL KARIM ANGGILULI
Terbanding/Turut Tergugat IV : Petrus Kotouki
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DISTRIK WANIA PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KELURAHAN KAMORO JAYA PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DISTRIK MIMIKA BARU PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
124 — 24
Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.TMK tanggal16 Juli 2014 yang disinyalir tidak bersumber terhadap tata tertio hukum acara perdatayang seharusnya, saat ini Penggugat juga telah melaporkan kepada Komisi YudisialRepublik Indonesia dengan nomor pengaduan 1269/X/2018/P tertanggal 02 Oktober2018 yang kini sedang dalam proses pemeriksaan ;KERUGIAN MATERILDAN IMMATERILPENGGUGAT ;59.
361 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
menghendaki jatuhnya waktu/tempo utang dapatditagih/dituntut harus berdasarkan perjanjian ataupun jatuhnyawaktu/tempo tersebut harus didasarkan pada kesepakatan darikreditur maupun debitur;Bahwa dalam perkara ini utang pituang yang ditagih/dituntutoleh Penggugat terhadap Tergugat, diajukan melaluiPengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukanutang piutang yang lahir karena perjanjian pinjam meminjamuang atau perjanjian lainya yang telah ditentukan jatuhnyawaktu sebagaimana ketentuan Pasal 1269
162 — 25
Negeri Padang Kelas IA tanggal 12 Mei 2017, dibawah Registerperkara Nomor. 33/Pdt.SusPHI/2017/PN Pdg, yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah karyawan Para Tergugat yang mulai bekerja terhitungsejak tanggal 6 Oktober 2005 dan telah di PHK pada tanggal 24 Agustus 2016,sehingga Penggugat telah bekerja selama + 11 (sebelas tahun) tahun padaPara Tergugat;Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Para Tergugat telah mengeluarkanSurat Keputusan Nomor : SK/PROM/HRM/1269