Ditemukan 2328 data
372 — 188
National Sago Prima seluas 21.418 (duapuluh satu ribu empat ratus delapan belas) Hektare di Kab.Kepulauan Meranti.Legalisir Foto Copy Persetujuan ANDAL, RKLdan RPL HPHTISAGU PT.
FAJRIAN YUSTIARDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
CHOLILI BUNYANI Bin ABD. HAMID
95 — 68
Biaya (RAB) tahun anggaran 2021; (Fotocopy)
- 1 (satu) Bundel surat Pemerintah Desa Lancang Kuning nomor 140/DLK/30 perihal permohonan HPHD kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 26 Juni 2020; (Fotocopy)
- 1 (satu) Rangkap surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK. 1526/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021 tentang pemberian hak pengelolaan hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Lancang Kuning seluas 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Hektare
SYAHREL, SKM gelar DATUK BINTARO RAJO, dkk
Tergugat:
SARDIUS, dkk
234 — 242
AGRAMASANG PERKASA di Kabupaten Agam, telah membalas surat tersebut,yang isinya menyatakan:Halaman 206 PUTUSAN Nomor 29/Pdt.G/2017/PN LbbBerdasarkan surat pernyataan Ninik Mamak Penghulu Adat SukuTanjung Nagari Manggopoh tanggal 1 Maret 1994 dan surat BupatiKepala daerah Tingkat II Agam No.590/295/TAPEM1994 tanggal13 April 1994, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujuiperluasan areal perkebunan kelapa sawit seluas + 7.500 Ha (tujuhribu lima ratus hektare) yang terletak di Kenagarian Manggopoh,Kecamatan
AMP), yang hanya disetujui oleh GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT SUMATERA BARAT seluas + 7.500 Ha (tujuhribu lima ratus hektare) sebagaimana telah dikemukakan diatas, ternyatapelaksanaannya untuk tanah seluas + 2.500 Ha tersebut tidak dipenuhioleh P.T. Agra Masang Perkasa (PT.
M Il / 46/06/01, Hal : Kebun Plasma, tertanggalBalai Satu 19 Juni 2001, yang ditanda tangani masingmasingnya olehSyahrial Bakri Syarif selaku Ketua, kini TERGUGAT A. 2 dan Suhatriselaku Sekretaris, dimana pada prinsipnya KUD Manggopoh II dapatmemahami langkahlangkah Ninik Mamak dan Pusako tersebut untukmengambil alih pengelolaan kebun plasma KUD Manggopoh II seluas1284 Ha (seribu dua ratus delapan puluh empat hektare), yang semulanyatelah sering dijanjikan / disepakati untuk dikonversikan sebagian
393 — 113
Hasanudin No. 97 Kota Pekanbaru (PihakPertama) dengan Team Investigasi Tanah Ulayat Sentajo (TITUS)yang diwakili oleh THAMSIR ALI (Ketua TITUS), BAHMADA(Sekretaris TITUS) dan JUNAIDI (Ninik Mamak) (Pinak Kedua) ,tentang pengelolaan dan pemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milikPihak yang berada di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas TanahDarat Kabupaten Kuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh dua hektare);10) Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman 1 sampaidengan
Hasanudin No. 97 Kota Pekanbaru (Pihak Pertama)dengan Team Investigasi Tanah Ulayat Sentajo (TITUS) yang diwakilioleh THAMSIR ALI (Ketua TITUS), BAHMADA (Sekretaris TITUS) danJUNAIDI (Ninik Mamak) (Pihak Kedua) , tentang pengelolaan danpemeliharaan Perkebunan Kelapa Sawit milik Pihak yang berada diDesa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat KabupatenKuantan Singingi, dengan luas kebun 322 Ha (tiga ratus dua puluh dua hektare);Buku Pedoman Organisasi Kantor Besar BNI halaman 1 sampai denganhalaman
98 — 110
Bahwa setahu saksi cek yang diterima oleh saksi SUPIANI selaku penerima kuasasebanyak 2 (dua) lembar ketika dilakukan penyerahan di kantor PT.SILO pada hariKamis tanggal 12 September 2013, sekira pukul 14.00 Wita, namun saksi tidakmengetahui berapa jumlah nominalnya karena baik saksi SUPIANI maupun pihakperusahaan tidak ada memberitahukan kepada warga yang hadir ketika itu ; Bahwa adapun namanama 33 (tiga puluh tiga) orang pemilik surat keterangan tanah seluas 59,1(lima puluh sembilan koma satu) hektare
Terbanding/Terdakwa : ZULMAN ZAST, SH
106 — 47
Kencana Bergema Luas yaitu untukpekerjaan kegiatan Peremajaan Kebun Karet Rakyat seluas 200 Hektare,dengan nilai kontrak yang dibayar sebesar Rp. 1.215.540.000, (satu milyardua ratus lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkanpekerjaan yang diserahkan oleh terdakwa yaitu. pekerjaan yangdilaksanakan sebesar Rp 1.010.340.000, (satu milyar sepuluh juta tigaratus empat puluh ribu rupiah) termasuk PPN yang telah disetor sebesarRp. 15.700.000, (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah
1.SADIMAN
2.MESINEM
3.RETINEM
4.SUKAMTO
5.SUYANTI
6.MISNO
7.SUMANTO
8.SYAHMENAN
9.PANIMAN
10.MIJEN
11.RIDWAN SIANIPAR
12.MANIJO
13.MISRIANI
14.EDI SANTOSO
15.MUSLIM
16.JUMADI
17.JENAH
18.SAYID
19.DIMIN
20.PONIMAN
21.SUKADI
22.PAIMAN
23.NARLI
24.NGATINO
25.JUHARI
26.ADI SANTOSO
27.NURHAMDAN
28.MISNO
Tergugat:
1.PT SOCFINDO
2.PT SOCFINDO
3.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
5.KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTA ADMINISTRASI KABUPATEN ASAHAN
6.PARDI
Turut Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA, SELAKU KEPALA DAERAH PROVINSI TINGKAT I SUMATERA UTARA
98 — 20
Socfindo) berkedudukan di Medan seluas2.364,91 hektare dengan didasari Surat Keputusan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 76/HGU/BPN/1997tanggal 15 juli 1997;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakimberkenan memeriksa perkara ini dengan memutuskan memeriksa perkara inidengan amar putusan sebagai berikut:1. DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya; Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard);2.
1619 — 1940
tidakmemadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, yangdalam salah satu pasalnya menyebutkan: Penanggung jawab usaha wajibmemiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinyakebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya selain dari pada itu sesuaidengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentangPengendalian Kebakaran Hutan yang menyatakan bahwa PerusahanTanaman Industri paling tidak dalam 1.000 hektare
Terbanding/Penggugat : PT. Varia Indopermai
Turut Terbanding/Tergugat II : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat IV : Bupati Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat V : Gubernur Jawa Barat
Turut Terbanding/Tergugat VI : Badan Koordinasi Penanaman Modal RI
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
312 — 432
VIPP telah menguasai dan memiliki lahan seluas1.200 Hektare dengan Sertifikat Hak Pakai maupun Hak Guna Bangunan.Lahan milik Penggugat tidak berada di satu lokasi tertentu tetapi berada diberbagai lokasi di Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur (Bukti P1).Untuk keperluan pariwisata ecotourism tersebut Penggugat telahmengadakan studi kelayakan dengan menyewa konsultan dari Australia(Bukti P2). Penggugat telah mengantongi jjinijin yang diperlukan (BuktiP3).
Terbanding/Penggugat : SUBARI D. MOKOGINTA
96 — 74
bukti sangkalan yang diajukan olehTergugat tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan ;Menimbang bahwa selanjutnya mengenai besaran kompensasi /gantirugi yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat oleh Tergugatberdasarkan surat bukti P1 (Penetapan PN Kotamobagu Nomor16/Pdt.P/2010/PN .KTG) yang amarnya mengabulkan permohonan penetapanharga tanah adat yang ditumpas oleh Pemohon adalah sebesar Rp 3.500 (tigaribu lima ratus rupiah) per meter persegi atau Rp. 35. 000.000 (tiga puluh limajuta ) per hektare
Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH
Terdakwa:
1.HAMIDI BIN ALM. TGK. DAHLAN.
2.M. TAHAR Bin Alm. USMAN
3.MUZAKIR BIN NURDIN
214 — 69
RAZALI dengan Luas 2 (dua) Hektare tanggal 8 November 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atasn nama HAMIDI dengan Luas 2 (dua) Hektar tanggal 8 November 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama NURDIN US dengan Luas 2 (dua) Hektar pada tanggal 8 November 2012;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama ABDULLAH dengan Luas 2 (dua)
150 — 139
Usaha LantangSejahtera.Bahwa sosialiasi pertama kali membahas tentang adanyapermintaan pengembang untuk mendirikan perumahan di tanahbengkok desa dengan luas tanah 1.050 ubin/1,5 hektare, danmusyawarah kedua tentang proses pembayaran tanah bengkokdari pihak pengembang kepada Pemerintahan Desa Dawuhan,dalam musyawarah tersebut, yang hadir adalah saudaraMUHRODI selaku Ketua BPD, saudara WARSONO selakuwakil Ketua BPD dan sekaligus panitia tukar guling tanah bondodeso.Bahwa yang ditunjuk sebagai panitia
1382 — 3639 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan sejumlah uangRp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) kepada HAMBALIT ataspembelian 5 (lima) bidang tanah yang di atasnya berdiri satu unit bangunanpabrik pembuatan genteng terletak di Desa Leuwimekar / Barengkok KecamatanLeuwilang Kabupaten Bogor Jawa Barat, masingmasing bidang tanah seluas3180 M2, 8180 M2, 9470 M2, 33.340 M2 dan 5410 M2 berSertifikat masih atasnama YOPIE SANGKOT BATUBARA, atau keseluruhan luasnya kurang lebih6 s/d 7 hektare
- Tentang : Cipta Kerja
Pembudidayaan Ikan.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara,membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan sertamemanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol,termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untukmemuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan,menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.Petambak Garam adalah Setiap Orang yang melakukankegiatan Usaha Pergaraman.Petambak Garam Kecil adalah Petambak Garam yangmelakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiridengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare
Publik setelah diundang 3(tiga) kali secara patut dianggap menyetujui rencanapembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsultasi Publiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalamPeraturan Pemerintah.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 3 (tiga) pasal,yakni Pasal 19A, Pasal 19B, dan Pasal 19C sehinggaberbunyi sebagai berikut:(1)(2)Pasal 19ADalam rangka efisiensi dan efektivitas, PengadaanTanah untuk Kepentingan Umum yang luasnyatidak lebih dari 5 (lima) hektare
dapat dilakukanlangsung oleh Instansi yang memerlukan tanahdengan Pihak yang Berhak.Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusdilakukan sesuai dengan kesesuaian tata ruangwilayah.Pasal19B...SK No 052199 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 696 Pasal 19BDalam hal Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umumyang luasnya kurang dari 5 (lima) hektare dilakukanlangsung antara Pihak yang Berhak dan Instansi yangmemerlukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1), penetapan
154 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentangHak Guna Usaha dimana terdapat fakta hukum Hak Guna Usaha PTPerkebunan Nusantara Il (in casu Tergugat) secara nyata tidakdiperpanjang jangka waktunya (vide Pasal 25 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 40 Tahun 1996 juncto Pasal 29 ayat (1), ayat (2) danayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1960), serta bertalian dengan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/HGU/BPN/2002tanggal 29 November 2002 atas tanah seluas 560 Ha (560 Hektare
1166 — 1383
Rp. 3.110.432.000, (tiga milyard seratus sepuluh juta empat ratustiga puluh duaribu rupiah) DP tanah di Kerawang (unuk perumahanKPR Grand City)Tanah yang berlokasi di Desa Lembahmulya Kecamatan KlariKabupaten Karawang seluas 80.000 m2 atau 8 Hektare milik LimSie Seng, dan 4 (empat ) orang lainnyab.
71 — 50
kepada saksiSularso tentang hal tersebut namun saksi Sularso tidak pernah memberikanjawaban;e Bahwa saksi ketahui pencetakan sawah tahap tersebut hingga kini belumselesai dikerjakan dan belum serah terima kepada kami selaku kelompoktani;Hal. 96 dari 183 Putusan No. 07/Pid.B/2011/PN.TPIBahwa status tanah tersebut tanah Negara hal tersebut saksi ketahui dariCamat Singkep dimana saksi mengajukan permohonan kepada Camatuntuk lokasi pencetakan sawah, dan oleh Camat disetujui lokasi tersebutseluas 200 Hektare
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
146 — 52
pembantuan di lingkungan DinasPerkebunan Provinsi Kalimantan Barat.Bahwa sebagai sasaran kegiatan Pengadaan Benih Lada KegiatanPerluasan Tanaman Lada Pada Dinas Perkebunan Provinsi KalimantanBarat TA. 2015 Kabupaten Sambas adalah Kelompok Tani Lada yangterdaftar di Kabupaten Sambas sebagai Kelompok Tani CPCL (CalonPenerima/Calon Lokasi) kegiatan Pengadaan Benih Lada KegiatanPerluasan Tanaman Lada Pada Dinas Perkebunan Provinsi KalimantanBarat Kabupaten Sambas TA. 2015 dengan luasan lahan 200 (dua ratus)hektare
150 — 35
Terdakwa, bukanTerdakwa yang memanggil saksi untuk mendapatkan bantuan tersebut ;Bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan Terdakwa maupun dari Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Lembata pada saat saksi menerima maupun sebelum menerimabantuan tersebut ;Bahwa tidak ada yang disampaikan Terdakwa tentang selisih harga benih yang saksiterima akan tetapi Terdakwa hanya mengatakan ada batuan dari Dinas Kelautan danPerikanan ;Bahwa luas kebun rumput laut yang saksi miliki kirakira sekitar 2 (dua) hektare
433 — 96
SK.24/HGU/65 (videbukti P.3) diktum Pertama angka 2 bahwa Tanah seluas 9.085 Hektare yang terletak diKabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara tersebardalam 32 kebun dan telah digarap/diduduki rakyat;Kedua: Tanah tersebut dalam diktum Pertama diatas dinyatakan kembali menjaditanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan ditegaskan menjadi obyek landreformyang akan didistribusikan sesuai pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah No.224 tahun1961;Ketiga: Biaya Pelaksanaan redistribusi