Ditemukan 2410 data
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang yang baik adalah undangundang yang jelas Lex Certa danLex Scripta; Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang menyakini bahwapenerbitan surat ketetapan pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbading) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlakudan sejalan dengan kewenangan yang dimiliki Termohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) merupakan keyakinan/pendapat yangbertentangan dengan prinsip Ultimum Remedium, Asas Legalitas danAsas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan administrasipemerintahaan
299 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank harus menyakini kebenaran data dan informasi yangdisampaikan dalam permohonan pembiayaan,Hal. 125 dari 140 hal, Put. No. 171 K/Pid.Sus/20172. Bank hanya akan memproses permohonan pembiayaan yang telahmemenuhi semua persyaratan dan kelengkapan dokumen;,.
101 — 29
padaRekening Pribadi.Membandingkan laporan akhir fisik dan keuangan kegiatan BantuanStimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BP2S) dengan nilai fisikBantuan Pembangunan Perumahan Swadaya (BP2S) yang dihitung olehtim ahli.Menarik simpulan mengenai besaran kerugian keuangan negaraberdasarkan dokumen/data/berkas yang kami mintakan dan diperolehdari Penyidik Kepolisian Resor Aceh Besar.e Bahwa saksi mengumpulkan dan mengevaluasi buktibukti yang diperoleh melalui penyidik untukmeyakinkan sebagai berikut;a Menyakini
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami menyakini bahwa dikarenakan pihak TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak dapat memberikan buktidan juga pertanggungjawaban atas penerbitan SKPKB tersebut makapihak Termohon Peninjauan Kembali membuat alasan yang dibuatbuatdan tidak sesuai dengan dasar hukum yang telah diatur. Majelis Hakim(Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. dan Drs.
123 — 20
Menyakini bahwa proses pemberian kredit yang diprakarsai telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan dari auditor Mengevaluasi kinerja serta kualitas kredit yang dikelola Menyimpan dan menatakerjakan administrasi dan kelengkapanberkas/dokumen atas nasabahnasabah yang menjadi binaannya.
Whisnu Purnomo sebagai Account Officer pada BRICabang Somba Opu mempunyai tanggung jawab sebagai pemrakarsakredit antara lain yaitu :o Melaksanakan tugasnya terutama dalam kaitannya denganpengumpulan data dan informasi yang diperlukan serta penilaianagunan, secara profesional.o Dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah masih berlaku,sah dan berkekuatan hukum serta sesuai dengan aslinya.o Menyakini kebenaran data dan informasi yang disajikano Setiap kredit yang diprakarsai telah sesuai dengan
89 — 25
Jasa melakukan pemaparan di barak kerja denganmemperlihatkan dokumendokumen hasil pekerjaan dan perhitunganvolume yang telah dikerjakan.Bahwa dalam pemaparan tersebut Konsultan Supervisi menyatakanbahwa pekerjaan telah selesai 97 % sesuai dengan Addendum KontrakPenutup.Bahwa pada saat itu saksi dan Tim PPHP lainnya menyimak pemaparanoleh Konsultan Supervisi dan membandingkannya dengan fakta yangsaksi lihat di lapangan, sehingga akhirnya Tim PPHP, PPK, dan PengawasLapangan merasa ragu dan tidak menyakini
Jasa melakukan pemaparan di barak kerja denganmemperlihatkan dokumendokumen hasil pekerjaan dan perhitunganvolume yang telah dikerjakan.Bahwa dalam pemaparan tersebut Konsultan Supervisi menyatakanbahwa pekerjaan telah selesai 97 % sesuai dengan Addendum KontrakPenutup.Bahwa pada saat itu saksi dan Tim PPHP lainnya menyimak pemaparanoleh Konsultan Supervisi dan membandingkannya dengan fakta yangsaksi lihat di lapangan, sehingga akhirnya Tim PPHP, PPKom, danPengawas Lapangan merasa ragu dan tidak menyakini
64 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang yang baik adalahUndangUndang yang jelas Lex Certa dan Lex Scripta;Bahwa dengan demikian Majelis Hakim yang menyakini bahwa penerbitansurat ketetapan pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbading) adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalandengan kewenangan yang dimiliki Termohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) merupakan keyakinan/pendapat yang bertentangan denganprinsip Ultimum Remedium, Asas Legalitas dan Asas Kepastian Hukumdalam penyelenggaraan administrasi
98 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami menyakini bahwa dikarenakan pihak TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak dapat memberikan buktidan juga pertanggungjawaban atas penerbitan SKPKB tersebut makapihak Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) membuatalasan yang dibuatbuat dan tidak sesuai dengan dasar hukum yangtelah diatur. Majelis Hakim (Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M.
212 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kami menyakini bahwa dikarenakan pihak TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak dapat memberikan buktidan juga pertanggungjawaban atas penerbitan SKPKB tersebut makapihak Termohon Peninjauan Kembali membuat alasan yang dibuatbuatHalaman 111 dari 132 Halaman Putusan Nomor 1246 /B/PK/PJK/2015dan tidak sesuai dengan dasar hukum yang telah diatur. Majelis Hakim(Drs. Tonggo Aritonang, Ak. M. Sc dan Drs.
76 — 22
Dalam hal ini on thespot tidak dilakukan padahal on the spot sangatlah penting untukmemastikan dan menyakini bahwa calon debitur layak diberikan kreditdan memiliki kKemampuan untuk memenuhi kewajibannya membayarangsuran dan melunasi kredit saat jatuh tempo.
153 — 62
Renon Denpasar dan diserahkankepada terdakwa WAHYUDI MATONDANG als DODI di hotel Grand INNABali Beach di Sanur sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah); Dalam persidangan terdakwa membantah tidak pernahmenerima uang tersebut, namun Majelis hakim menyakini fakta itu benarkarena didukung oleh keterangan saksi NYOMAN GEDE PARAMARTHAdan saksi PRIYO ADI SENTOSA, SE dan bukti tabungan PT.
64 — 10
SYAHRIWAL, jadisaksi menyakini bahwa saksi SYAHRIWAL adalah wakil dari CV. GENTABAYU BUANA.Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan saksi Syahriwal dilapanganyaitu sejak September 2012 dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksiSyahriwal tersebut adalah mengerjakan pembangunan yang berlokasi didaerah sungai tampang tanjung sani dan sedangkan yang berlokasi didaerah koto Kaciak Muaro tanjung Kec.
289 — 492
penerimaan negara dari sektor pajak karena itu yang paling utama;Bahwa saksi membenarkan bahwa Terdakwa hanya membayar sejumlahRp 44.747.000,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuhribu rupiah) padahal seharusnya Terdakwa membayar pajak melebihijumlah tersebut karena omset penjualannya melebihi Rp4.800.000.000,00(empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dan merupakan batasansebagai UMKM, dimana transaksi Terdakwa sebesarRp11.000.000.000,00 (Sebelas miliar rupiah);Saksi menyakini
157 — 85
seadiladilnyakepada Terdakwa oleh majelis akan dipertimbangkan bersamasama dalammenjatuhkan hukumanterhadap terdakwa dalam perkara ini.Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwaselebihnya, dengan sendirinya telah terjawab dalam pertimbangan hukum Majelisatas perkara Terdakwa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu untukmempersingkat putusan, Majelis tidak menanggapi lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternativepertama subsidair telah terpenuhi dan Majelis menyakini
59 — 21
Dengan demikian Majelis menyakini bahwauang Rp. . 349.773.009 yang diterima oleh saksi H.A. Maschut dari saksi Hattamami melaluiTerdakwa sebenarnya adalah tidak hanya sekedar uang premi yang harus dikembalikan AJB BumiPutra Cabang Malang tetapi adalah bagian kompromi antara Terdakwa, saksi Hattamami dan saksiH.A. Maschut yang telah menyetujui replanting asuransi idaman ke asuransi dwiguna meskipun padaakhirnya saksi Drs. H.A.
61 — 20
Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari padakewenangan yang ada ; Tidak memiliki kKewenangan tetapi melakukan tindakantindakan seolaholahmemiliki kewenangan ; Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untukmencapai tujuan tertentu ;Menimbang, bahwa pada sesuai dengan uraian faktafakta hukum yangmuncul dipersidangan dan pertimbanganpertimbangan hukum unsur MelawanHukum pada dakwaan primair yang telah diuraikan di atas maka Majelis Hakimberpendapat dan menyakini
262 halaman Putusan Nomor 14/Pid.Sus.TPK/2017/PN.BdgAtau : Majelis Hakim berpendapat lain mohon memutus dengan seadiladilnyaberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan nota pembelaan pribaditertanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya meminta keringan hukuman.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Nota PembelaanPenasehat Hukum Terdakwa karena semua telah Majelis Hakim telah uraian dalampertimbangan unsurunsur di atas.Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyakini
77 — 13
Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pula pembelaan pribadi yang intinyatidak bersalah dan meminta untuk dibebaskan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyakini bahwa berdasarkan keterangan saksidan barangbarang bukti yang diajukan dipersidangan maka unsurunsur dalam dakwaansubsidair telah terbukti. Oleh karena itu inti pembelaan Penasehat Hukum dan pembelaanpribadi haruslah dikesampingkan.
HENDRA PURWANTO ARIFIN,SH.
Terdakwa:
ZAINAL ARIFIN alias ZAINAL
111 — 53
dengan menggunakan kedua tangannya,namun oleh saksi FEBRI IKA PRATAMA dilepaskan lagi karena banyakdarahnya;Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mendorong tubuh korban sampaijatuh kebawah sawah, setelah tubuh korban jatuh di sawah, terdakwa turun kesawah dan mengayunkan kembali pisau ke arah korban atau ke leher depankorban sebanyak 1 (Satu) kali dengan cara saat pisau menempel di leher korbanditarik dari atas sampai bawah;Menimbang, bahwa dari serangkaian kejadian seperti telah diuraikanjelas majelis menyakini
75 — 91
debitur untuk diwawancarai sambil membawa berkas asli kemudian dicocokkansatu persatu, apakah berkas permohonan tersbut sudah sesuai aslinya, apabila salah persyaratanmisalkan KTP dengan SK PNS tidak sama/ mencurigakan maka pengajuan dianggap tidak sah/ditolak.Apabila diyakini kebenarannya dapat dinaikkan ke penyelia operasional kredit kemudianpenyelia melakukan pemeriksaan ulang baik nilai yang diusulkan maupun keabsaankelengkapan dokumen maupun trac record calon debitur ;Kemudian jika penyelia menyakini
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Demak
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS EVI MARIANI GAUTAMA, SH, Sp N, MH
Terbanding/Tergugat III : Hj. MUSTOFIYAH
Terbanding/Tergugat IV : KPKNL SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DEMAK
119 — 74
seluruh hukum danprinsipnya Hakim tidak dibenarkan menolak perkara dengan alasan tidakada dasar hukum yang mengatur jadi sebagaimana Gugatan perkara A quotidak ada alasan bagi Yang Terhomat Ketua Pengadilan Negeri Demak Cq.Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Perkara A quo tidak dapatdiperiksa, diadil dan diputuskan di Pengailan Negeri Demak karenasebagaimana Asas tersebut sebagai rumusan yang begitu penting didalamUU tentang Mahkamah Agung RI maupun UU tentang Peradilan Umum danPenggugat pun menyakini