Ditemukan 2371 data
253 — 155
efektivitas penetrasi dan forecasting pemasaran danpenjualan;"memastikan terealisasinya penjualan sesuai dengan rencanaperusahaan/ direktorat aircraft integration;Halaman 165 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGBahwa pemaknaan yang muncul dalam persidangan yang dianggapsebagai fakta (nukum) dimana asisten dapat memberikan perintah adalahpemahaman perseptual belaka yang sangat keliru dan tidak berdasar,tidak profesional dan tendesius sebagai scijnhandeling (perbuatan purapura / perbuatan semu
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
UMAR
205 — 94
Dalam Pasal156 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi,dengan jelas menyebutkan bahwa retribusi ditetapbkan dengan PeraturanDaerah dan tidak mensubdelegasikan ke Peraturan yang lebih rendahsebagaimana penggunaan redaksi norma dalam Pasal 156 (1) UU a quoBahwa Dalam kondisi tertentu, penetapan tarif retribusi yang telahditetapbkan dalam Perda a quo, itu diperbolehkan diatur dalam produkHukum daerah lainnya seperti legislasi semu (peraturan kebijakan) hal inididasarkan pada argumentasi
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
263 — 195
efektivitas penetrasi dan forecasting pemasaran danpenjualan;"memastikan terealisasinya penjualan sesuai dengan rencanaperusahaan/ direktorat aircraft integration;Halaman 165 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGBahwa pemaknaan yang muncul dalam persidangan yang dianggapsebagai fakta (nukum) dimana asisten dapat memberikan perintah adalahpemahaman perseptual belaka yang sangat keliru dan tidak berdasar,tidak profesional dan tendesius sebagai scijnhandeling (perbuatan purapura / perbuatan semu
Terbanding/Penuntut Umum I : TAUFIQ IBNUGROHO
Terbanding/Penuntut Umum II : ARIAWAN AGUSTIARTONO
318 — 1207
efektivitas penetrasi dan forecasting pemasaran danpenjualan;"memastikan terealisasinya penjualan sesuai dengan rencanaperusahaan/ direktorat aircraft integration;Halaman 165 dari 271 halaman Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2021/PT BDGBahwa pemaknaan yang muncul dalam persidangan yang dianggapsebagai fakta (nukum) dimana asisten dapat memberikan perintah adalahpemahaman perseptual belaka yang sangat keliru dan tidak berdasar,tidak profesional dan tendesius sebagai scijnhandeling (perbuatan purapura / perbuatan semu
51 — 8
Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barangmilik pemerintah adalah sesuatu yang semu dan hanya merupakan dalil DINA DIANAHAMIDAH yang diteruskan Terdakwa agar para investor menanamkam modalnya.Walaupun dalam hal ini terdakwa adalah salah satu investor namun karena para saksi EVIDIAN KURNIAWATI, TANTY, TRIMAH, SITI NUR SYAMSIAH, MAMIKYULIANA, SITI MUAWANAH, S.E., dan beberapa orang lainnya (yang tidak menjadisaksi namun dapat dibuktikan dari barang bukti yang diajukan oleh Penasihat hukum(terlampi
120 — 243
Kegiatan cara pencoblosan dan pengisian Berita Acara;Bahwa kegiatan tersebut, pertama kali semu anggota PPS ikut, sedangkankegiatan yang kedua dan seterusnya anggota PPS tidak ikut;Bahwa setelah kegiatan dilaksanakan saksi dan anggota PPS diberikan uangsebesar Rp. 50.000, namun saksi tidak tahu auang apa dan ada tanda terimaberupa daftar namanama yang ditandatangani;Atas BAP saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkannya ;3.
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG
202 — 351
Dalam Pasal156 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi,dengan jelas menyebutkan bahwa retribusi ditetapbkan dengan PeraturanDaerah dan tidak mensubdelegasikan ke Peraturan yang lebih rendahsebagaimana penggunaan redaksi norma dalam Pasal 156 (1) UU a quoBahwa Dalam kondisi tertentu, penetapan tarif retribusi yang telahditetapbkan dalam Perda a quo, itu diperbolehkan diatur dalam produkHukum daerah lainnya seperti legislasi semu (peraturan kebijakan) hal inididasarkan pada argumentasi
106 — 40
Kegiatan cara pencoblosan dan pengisian Berita Acara;Bahwa kegiatan tersebut, pertama kali semu anggota PPS ikut, sedangkankegiatan yang kedua dan seterusnya anggota PPS tidak ikut;Bahwa setelah kegiatan dilaksanakan saksi dan anggota PPS diberikan uangsebesar Rp. 50.000, namun saksi tidak tahu auang apa dan ada tanda terimaberupa daftar namanama yang ditandatangani;Atas BAP saksi yang dibacakan, terdakwa membenarkannya ;3.
542 — 1025 — Berkekuatan Hukum Tetap
(Tergugat XIII) menawarkan suatu "skenario" berupasurat transaksi rekayasa dengan membuat lagi dokumen semu yang merupakantransaksi yang kedua, akan tetapi menyangkut utang yang sama tanpapencairan ulang seperti tersebut di butir di atas, dan dibuat seolaholahPenggugat menjadi "guarantor" (Penjamin) terhadap Tergugat sampai denganTergugat V, padahal dari Loan Agreement tanggal 29 Juni 1994 jo.
1463 — 2586
Hal tersebut bukan merupakannorma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturanperundangan yang bersifat mengikat dan wajib.Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang pernahdisampaikan Baghir Manan, bahwa aturan kebijakan(legislasi semu) bukan merupakan peraturan perundangundangan dan tidak mengikat secara hukum.Hal tersebut dapat dipahami karena senyatanya pedomandimaksud bukan dibuat oleh lembaga Negara atau pejabatyang berwenang dan juga tidak melalui prosedur yangditetapkan dalam peraturanperundangan
4288 — 6621
diperiksa tetapi tujuannya untukmengetahui kompetensi tapi isi pertanyaan tentangorang lain maka harus terkait dengan orang yangdisekitar tentang kompetensi terperiksa bukanorang lain;Bahwa pemeriksaan klinis tidak bisa memakaiistilah pemeriksa dan terperiksa, tetapi konselordan klien, hasilnya tidak bisa diserahkan kepadaorang lain karena hanya untuk kepentinganterapiimaka sudah jelas laporan tersebutdilaporkan kepada klien;Bahwa disiplin ilmu yang dipelajari oleh ahipolygraph adalah teknologi semu
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
391 — 247
administarsi yang dapat diberikan yakni ljinnya dicabut.142 Bahwa Instansi terkait bekerja samadengan kantor pajakuntuk melakukan penagihan.143 Bahwa Terkait surat dari kementriantentang Peringatan 1, 2 dan 3 sudah sesuai tupoksinya.144 Bahwa PNBP akan terus ditagihkanwalaupun perusahaan sudah pailit.145 Bahwa Pendapat ahli terkaitpendelegasian penandatanganan RKAB oleh Gubernur kepada Kepala Dinas,berarti tidak ada harmonisasi.146 Bahwa Surat Edaran adalah peraturankebijakan oleh pemerintah yang sifatnya semu
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
494 — 277
administarsi yang dapat diberikan yakni ljinnya dicabut.142 Bahwa Instansi terkait bekerja samadengan kantor pajakuntuk melakukan penagihan.143 Bahwa Terkait surat dari kementriantentang Peringatan 1, 2 dan 3 sudah sesuai tupoksinya.144 Bahwa PNBP akan terus ditagihkanwalaupun perusahaan sudah pailit.145 Bahwa Pendapat ahli terkaitpendelegasian penandatanganan RKAB oleh Gubernur kepada Kepala Dinas,berarti tidak ada harmonisasi.146 Bahwa Surat Edaran adalah peraturankebijakan oleh pemerintah yang sifatnya semu
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
375 — 522
administarsi yang dapat diberikan yakni ljinnya dicabut.142 Bahwa Instansi terkait bekerja samadengan kantor pajakuntuk melakukan penagihan.143 Bahwa Terkait surat dari kementriantentang Peringatan 1, 2 dan 3 sudah sesuai tupoksinya.144 Bahwa PNBP akan terus ditagihkanwalaupun perusahaan sudah pailit.145 Bahwa Pendapat ahli terkaitpendelegasian penandatanganan RKAB oleh Gubernur kepada Kepala Dinas,berarti tidak ada harmonisasi.146 Bahwa Surat Edaran adalah peraturankebijakan oleh pemerintah yang sifatnya semu
221 — 321
Karena kalau dilelang, ada koridor tertentu, tidak bolehmengarah kepada merek tertentu, sehingga bisa terjadi lelang semu. lItu yangjadi tidak benar. Kalau terbatas, maka lelang terbatas.Bahwa jadi kalau itu agak ga bisa dijawab karena itu harus ada tindakantinadakan lanjutanya/buktibukti lanjutan.
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
307 — 623
Air MataCina, Mangga Dua, depan rumah kasdam sampai Petak 10 dan terakhir dipasar tagalaya.2. jalur kedua dari Rumah Dinas Pangdam, sampai kantor Lurah, Air salobaratas lorong 1, 2 dan 3, Pohon manga, Museum Siwalima, Amahususeluruhnya;Bahwa Proses pengangkutan sampah dimulai saat mobil dump truck yangsaksi kemudikan berangkat dengan tujuan 2 jalur yang saudah saksi jelaskansebagai jalur pengambilan sampah, kemudian 4 (empat) orang buruh akanmulai memasukkan sampah yang ada pada TPS maupun TPS semu
131 — 32
mengurangani non rieltidak dinyatakan secara tertulis tetapi diarahkan untuk mengurangi kegiatantersebut ;Bahwa rapat tersebut pada tahun 2008 saksi tidak mendengar tetap diatahun2013 saksi hadir ikut rapat sebagai GM di Lampung ;Bahwa rapat tersebut seingat saksi tahun 2013 dan pada saat itu Terdakwasudah bukan Terdakwa ;Bahwa kalau untuk penyusunan RKAP dalam hal ini setahu kami yaitu kamimendapat undangan dari Kantor Regional disebutkan untuk pembahasanRKAP tahun yang sedang berjalan bersamasama dengan semu
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
284 — 201
Undangundang tidak akan menerima alasanadanya kekeliruan/kesesatan tentang situasi atau faktasebelum dibentuk kontrak;Kekeliruan/kesesatan yang semu (oneigenlijke dwaling),yang pada prinsipnya tidak akan dapat membentukkontrak, karena sebenarnya kata sepakat tidak tercapai.Artinya, syarat ketentuan undangundang belumterpenuhi mengingat kehendak tidak sejalan denganpernyataan satu dengan yang lainnya(Bandingkan dengan: Herlien Budiono, Ajaran UmumHukum Peranjian dan Penerapannya di BidangKenotariatan
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
363 — 254
Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra.
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1342 — 1681
Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahll. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra. Bahwa Terkait PNBP diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 4 tahun 2009.Terhadap pendapat Ahli tersebut.