Ditemukan 2376 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semy semi semua samu setu seru sempu
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
254 — 339
  • Air MataCina, Mangga Dua, depan rumah kasdam sampai Petak 10 dan terakhir dipasar tagalaya.2. jalur kedua dari Rumah Dinas Pangdam, sampai kantor Lurah, Air salobaratas lorong 1, 2 dan 3, Pohon manga, Museum Siwalima, Amahususeluruhnya;Bahwa Proses pengangkutan sampah dimulai saat mobil dump truck yangsaksi kemudikan berangkat dengan tujuan 2 jalur yang saudah saksi jelaskansebagai jalur pengambilan sampah, kemudian 4 (empat) orang buruh akanmulai memasukkan sampah yang ada pada TPS maupun TPS semu
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
202 — 131
  • Undangundang tidak akan menerima alasanadanya kekeliruan/kesesatan tentang situasi atau faktasebelum dibentuk kontrak;Kekeliruan/kesesatan yang semu (oneigenlijke dwaling),yang pada prinsipnya tidak akan dapat membentukkontrak, karena sebenarnya kata sepakat tidak tercapai.Artinya, syarat ketentuan undangundang belumterpenuhi mengingat kehendak tidak sejalan denganpernyataan satu dengan yang lainnya(Bandingkan dengan: Herlien Budiono, Ajaran UmumHukum Peranjian dan Penerapannya di BidangKenotariatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 12/Pid.SUS/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 7 Juli 2014 — Pidana Korupsi - Ir. YOHANES MARYADI PADYAATMAJA, MM
101 — 32
  • mengurangani non rieltidak dinyatakan secara tertulis tetapi diarahkan untuk mengurangi kegiatantersebut ;Bahwa rapat tersebut pada tahun 2008 saksi tidak mendengar tetap diatahun2013 saksi hadir ikut rapat sebagai GM di Lampung ;Bahwa rapat tersebut seingat saksi tahun 2013 dan pada saat itu Terdakwasudah bukan Terdakwa ;Bahwa kalau untuk penyusunan RKAP dalam hal ini setahu kami yaitu kamimendapat undangan dari Kantor Regional disebutkan untuk pembahasanRKAP tahun yang sedang berjalan bersamasama dengan semu
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
187 — 132
  • Air Mata Cina,Mangga Dua, depan rumah kasdam sampai Petak 10 dan terakhir di pasartagalaya.2. jalur kedua dari Rumah Dinas Pangdam, sampai kantor Lurah, Air salobar ataslorong 1, 2 dan 3, Pohon manga, Museum Siwalima, Amahusu seluruhnya; Bahwa Proses pengangkutan sampah dimulai saat mobil dump truck yang saksikemudikan berangkat dengan tujuan 2 jalur yang saudah saksi jelaskan sebagai jalurpengambilan sampah, kemudian 4 (empat) orang burunh akan mulai memasukkansampah yang ada pada TPS maupun TPS semu
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
275 — 183
  • Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1079 — 1527
  • Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahll. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra. Bahwa Terkait PNBP diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 4 tahun 2009.Terhadap pendapat Ahli tersebut.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
236 — 143
  • Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
260 — 179
  • Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
188 — 491
  • Air Mata Cina,Mangga Dua, depan rumah kasdam sampai Petak 10 dan terakhir di pasartagalaya.2. jalur kedua dari Rumah Dinas Pangdam, sampai kantor Lurah, Air salobaratas lorong 1, 2 dan 3, Pohon manga, Museum Siwalima, Amahususeluruhnya; Bahwa Proses pengangkutan sampah dimulai saat mobil dump truck yang saksikemudikan berangkat dengan tujuan 2 jalur yang saudah saksi jelaskan sebagaijalur pengambilan sampah, kemudian 4 (empat) orang burunh akan mulaimemasukkan sampah yang ada pada TPS maupun TPS semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1124 — 664
  • DGI,Tbk , melainkan dilanjutkan oleh karyawan dariPerusahaan Permai Group dimana tugastugas dari karyawan telah tersistemsesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari setiap orang yang duduk dalamsuatu. badan usaha /group permai dalam kasus ini hanyalah sebagai alat yangsecara semu untuk menampung komitmenkomitmen fee sebagai hasil jasapenghubung proyek yang dilakukan oleh Terdakwa ;e Bahwa secara formal legalistik nama Terdakwa tidak tertulis dalam akta tersebut,karena Terdakwa telah melepaskannya
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
673 — 473
  • saldo, saksihanya menyerahkan datadata nama tersebut sedangkan prosesselanjutnyadan bagaimana angsurannya saksi NARTI yangmengurusnya.Bahwa dari keempat pemohon kredit tersebut yang tahu hanya suamisaksi, yang lain tidak mengetahui.Bahwa angsuran kredit tersebut saat ini sudah selesai semuanya,dengan sistem ketika saksi SUNARTI masih aktif yang melakukanpembayaran angsuran adalah saksi SUNARTI namun ketika tidak aktifsaksi yang melakukan pembayaran.Bahwa permohonan kredit keempat orang tersebut semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Desember 2016 — Pidana Korupsi - G.F POSENTI M. MARUNG alias GABRIEL MARUNG
129 — 34
  • Apabilahanya copy paste dari satu brosur dan spesifikasi tersebut hanya dapatdipenuhi oleh satu produk sehingga tercipta persaingan semu ataupersaingan yang tidak sehat, maka tindakan PPK tersebutbertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 danperubahannya;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 4 Perpres Nomor 54Tahun 2010 dan perubahannya, HPS ditetapkan paling lama 28 (duapuluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 7 Perpres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
222 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dasarpenuntutan), telah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi olehKeputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts.1I/2003, tanggal 5 Februari2003, dimana hal ini telah kami uraikan secara panjang lebar dalampembahasan sebelumnya dan dalam Memori Kasasi PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana ;2) Kedua Keputusan Menteri Kehutanan tersebut adalah bukanmerupakan peraturan perundangundangan, akan tetapi hanyamerupakan peraturan kebijaksanaan (beleids regel) yang dikenaldengan nama pseudowetgeving (perundangundangan semu
    Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/KptsII/2000 tanggal 6November 2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.21/KptsIl/2001 tanggal 31 Januari 2001 adalah bukan merupakan peraturanpeundangundangan, akan tetapi hanya merupakan peraturankebijaksanaan (beleids regel) yang dikenal dengan nama pseudoweigeving (perundangundangan semu) atau spiegelrecht) hukumbayangan) tersebut, yang berbentuk pedoman (reichtliinen).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
174 — 75
  • Askrindo dari penempatan investasi berupa KPD, REPO SAHAM,REKSADANA dan OBLIGASI melalui Manajer Investasi bersifat semu, seolaholahmemperoleh keuntungan. Padahal uang yang diterima PT. Askrindo sebagai pendapataninvestasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Demikian pula uang yang dipakai untukmembayar sebagian pokok investasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Pada kenyataannyainvestasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan membeli PN nasabah PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
158 — 71
  • Askrindo dari penempatan investasi berupa KPD, REPO SAHAM,REKSADANA dan OBLIGASI melalui Manajer Investasi bersifat semu, seolaholahmemperoleh keuntungan. Padahal uang yang diterima PT. Askrindo sebagai pendapataninvestasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Demikian pula uang yang dipakai untukmembayar sebagian pokok investasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Pada kenyataannyainvestasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan membeli PN nasabah PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Mudazzir Munsyir, SH.MH
Terdakwa:
Ir. RUSDI MUHADIR BIN MUHADIR
195 — 68
  • .- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Lomba Peradilan Semu (Mood Court) kepada panitia HIDJAS STUDY CLUB UMI, Sesuai Disposisi Terlampir.
  • 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.875 dan 973 tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan Sekolah Organisasi Kepada FORUM MAHASISWA NASIONAL (FORMANAS).