Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema samu semi semua semy setu sempu sehu
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
331 — 243
  • Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
MAURITSZ YANI TABELESSY,S.Sos alias YANI
238 — 174
  • Air Mata Cina,Mangga Dua, depan rumah kasdam sampai Petak 10 dan terakhir di pasartagalaya.2. jalur kedua dari Rumah Dinas Pangdam, sampai kantor Lurah, Air salobar ataslorong 1, 2 dan 3, Pohon manga, Museum Siwalima, Amahusu seluruhnya; Bahwa Proses pengangkutan sampah dimulai saat mobil dump truck yang saksikemudikan berangkat dengan tujuan 2 jalur yang saudah saksi jelaskan sebagai jalurpengambilan sampah, kemudian 4 (empat) orang burunh akan mulai memasukkansampah yang ada pada TPS maupun TPS semu
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
310 — 202
  • Kdi Bahwa Surat Edaran adalah peraturan kebijakan oleh pemerintah yangsifatnya semu. Bahwa Terkait pelanggaran atas Surat Edaran, tidak ada saksinya, Ahllibelum pernah melihat hal tersebut. Bahwa ahli pernah menulis tentang Pertambangan dalam disertasi ahli. Bahwa ahli sering terlibat dalam proyek kasus pertambangan di Sultra.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 20 April 2012 — MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
1283 — 664
  • DGI,Tbk , melainkan dilanjutkan oleh karyawan dariPerusahaan Permai Group dimana tugastugas dari karyawan telah tersistemsesuai dengan tugas dan tanggungjawab dari setiap orang yang duduk dalamsuatu. badan usaha /group permai dalam kasus ini hanyalah sebagai alat yangsecara semu untuk menampung komitmenkomitmen fee sebagai hasil jasapenghubung proyek yang dilakukan oleh Terdakwa ;e Bahwa secara formal legalistik nama Terdakwa tidak tertulis dalam akta tersebut,karena Terdakwa telah melepaskannya
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
RICKY MARTHIN SYAUTA
239 — 545
  • Air Mata Cina,Mangga Dua, depan rumah kasdam sampai Petak 10 dan terakhir di pasartagalaya.2. jalur kedua dari Rumah Dinas Pangdam, sampai kantor Lurah, Air salobaratas lorong 1, 2 dan 3, Pohon manga, Museum Siwalima, Amahususeluruhnya; Bahwa Proses pengangkutan sampah dimulai saat mobil dump truck yang saksikemudikan berangkat dengan tujuan 2 jalur yang saudah saksi jelaskan sebagaijalur pengambilan sampah, kemudian 4 (empat) orang burunh akan mulaimemasukkan sampah yang ada pada TPS maupun TPS semu
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
756 — 473
  • saldo, saksihanya menyerahkan datadata nama tersebut sedangkan prosesselanjutnyadan bagaimana angsurannya saksi NARTI yangmengurusnya.Bahwa dari keempat pemohon kredit tersebut yang tahu hanya suamisaksi, yang lain tidak mengetahui.Bahwa angsuran kredit tersebut saat ini sudah selesai semuanya,dengan sistem ketika saksi SUNARTI masih aktif yang melakukanpembayaran angsuran adalah saksi SUNARTI namun ketika tidak aktifsaksi yang melakukan pembayaran.Bahwa permohonan kredit keempat orang tersebut semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-07-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Desember 2016 — Pidana Korupsi - G.F POSENTI M. MARUNG alias GABRIEL MARUNG
162 — 34
  • Apabilahanya copy paste dari satu brosur dan spesifikasi tersebut hanya dapatdipenuhi oleh satu produk sehingga tercipta persaingan semu ataupersaingan yang tidak sehat, maka tindakan PPK tersebutbertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 danperubahannya;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 4 Perpres Nomor 54Tahun 2010 dan perubahannya, HPS ditetapkan paling lama 28 (duapuluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 7 Perpres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 28 Juni 2011 — H. TENGKU AZMUN JAAFAR, S.H.
253 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dasarpenuntutan), telah lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi olehKeputusan Menteri Kehutanan No.32/Kpts.1I/2003, tanggal 5 Februari2003, dimana hal ini telah kami uraikan secara panjang lebar dalampembahasan sebelumnya dan dalam Memori Kasasi PemohonPeninjauan Kembali/Terpidana ;2) Kedua Keputusan Menteri Kehutanan tersebut adalah bukanmerupakan peraturan perundangundangan, akan tetapi hanyamerupakan peraturan kebijaksanaan (beleids regel) yang dikenaldengan nama pseudowetgeving (perundangundangan semu
    Keputusan Menteri Kehutanan No.10.1/KptsII/2000 tanggal 6November 2000 dan Keputusan Menteri Kehutanan No.21/KptsIl/2001 tanggal 31 Januari 2001 adalah bukan merupakan peraturanpeundangundangan, akan tetapi hanya merupakan peraturankebijaksanaan (beleids regel) yang dikenal dengan nama pseudoweigeving (perundangundangan semu) atau spiegelrecht) hukumbayangan) tersebut, yang berbentuk pedoman (reichtliinen).
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
203 — 75
  • Askrindo dari penempatan investasi berupa KPD, REPO SAHAM,REKSADANA dan OBLIGASI melalui Manajer Investasi bersifat semu, seolaholahmemperoleh keuntungan. Padahal uang yang diterima PT. Askrindo sebagai pendapataninvestasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Demikian pula uang yang dipakai untukmembayar sebagian pokok investasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Pada kenyataannyainvestasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan membeli PN nasabah PT.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
191 — 71
  • Askrindo dari penempatan investasi berupa KPD, REPO SAHAM,REKSADANA dan OBLIGASI melalui Manajer Investasi bersifat semu, seolaholahmemperoleh keuntungan. Padahal uang yang diterima PT. Askrindo sebagai pendapataninvestasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Demikian pula uang yang dipakai untukmembayar sebagian pokok investasi adalah uang PT. Askrindo sendiri. Pada kenyataannyainvestasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan membeli PN nasabah PT.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-06-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Mudazzir Munsyir, SH.MH
Terdakwa:
Ir. RUSDI MUHADIR BIN MUHADIR
221 — 78
  • .- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Pelaksanaan Lomba Peradilan Semu (Mood Court) kepada panitia HIDJAS STUDY CLUB UMI, Sesuai Disposisi Terlampir.
  • 1 (satu) rangkap asli surat persetujuan pembayaran dan Bukti Kas Keluar No.875 dan 973 tanggal 01 Agustus 2011 senilai Rp. 250,000.00.- untuk pembayaran Bantuan Dana Dalam Rangka Kegiatan Sekolah Organisasi Kepada FORUM MAHASISWA NASIONAL (FORMANAS).