Ini tidakdipertimbangkan oleh Judex facti Pengadilan Negeri Ruteng maka hal tersebutdijadikan hal baru banding ini.Bahwa berita acara penyelesaian Konflik Nomor : 474 / 101 / 111 / 2018(bukti T4 dan bukti T5) dimana pada angka i1(satu) dikatakan pihak BapakVinsensius Badul siap menyerahkan uang kepada pihak Bapak Petrus Minggusebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai bentuk perdamaian.Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 170/PDT/2021/PT KPGPertanyaannya apakah penggugat / pembanding

Dalam hal mi jelas penggugat tidak memahainistandar yang dimaksud Hai mi diperkuat dengan adanya Berita AcaraVerifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan Perbaikan Peta BidangTanah dan/atau Daftar Nominatif no 53/BACimaci/500.12/111/2018 tanggal28 Maret 2018 yang berisi perubahan hasil perhitungan luas. Pada butir 6,0 gugatan disebutkan bahwa kami sebagai tergugat melanggar Standar Penilaian Indonesia yaitu TIDAK PERNAH MELAKUKANINVESTIGAS!

Disebutbukti TT Nomor 6.Bukti surat ini untuk membuktikan bahwa yang membayarangsuran terhadap mobil yang menjadi objek perkara adalah TurutTergugat dan bukannya Penggugat yang saat sekarang inisebahagian bukti bayar tersebut disita oleh Pihak KepolisianResort Kota Tanjung Balai guna menjadi barang bukti dalamproses penyidikan terhadap Penggugat.Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyidikan Nomor: SP2HP/111/ 2018/Reskrim Tanggal 06Agustus 2018.

Bahwa dengan telah terjadi jual beli yang dibuktikan denganAkta jual beli No. 109/2018 tertanggal 6 April 2018 dan No.110/2018 tertanggal 6 April 2018, sehingga penandatanganan AktaPerjanjian Kredit No. 01 tanggal 6 April 2018 dan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan No. 111/2018 tanggal 6 April 2018dan No. 112/2018 tanggal 6 April serta Akta Pembebanan HakTanggungan No. 117/2018 tanggal 13 April 2018 dan No. 118/2018tanggal 13 April 2018 adalah sah menurut hukum;29.

Bukti T2.1.215 :Salinan Surat KuasaMembebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No :111/2018 yang dibuat dihadapan PPAT SuhaimahSimanjuntak, S.H., tertanggal 6 April 2018 (Sesuaidengan aslinya);16. Bukti T2.1.216 : Salinan Akta PemberianHak Tanggungan No : 117/2018 yang dibuatHalaman 52 dari 93 halaman Putusan No. 26/G/2018/PTUNPBRdihadapan PPAT Suhaimah Simanjuntak, S.H.,tertanggal 13 April 2018 (Sesuai dengan aslinya);17.

TahunDari uraian diatas dapat diketahui Keputusan Kepala DesaWonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Nomor141/14/111/2018, Tentang Pengangkatan Saudara BENNYWIDIYANTORO = sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan SekretarisDesa Wonorejo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, besertalampiran, tertanggal 14 Maret 2018, dilakukan sematamata perintahundangundang dalam hal ini Perda Nomor 1 Tahun 2018, bukankemauan dari Kepala Desa Wonorejo atau adanya unsur Beslissing(putusan) maupun pernyataan kehendak

., ketiganyaadvokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum Andra Wiraputra &Partners, di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kelurahan TangkerangLabuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dengan Surat Kuasa Khusustertanggal O09 Februari 2018, yang telah terdaftar di Pengadilan AgamaPekanbaru, Reg.No. 111/2018, tanggal 09 Februari 2018, selanjutnya disebutsebagai Kuasa Hukum pihak Penggugat;Melawan1.

Berkas Perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor :BP49/A43/111/2018 tanggal 14 Maret 2017, atasnama Terdakwa dalam perkara ini.Hal 1 dari 53 hal, Putusan Nomor 41K/PM II11/AD/V/2018Memperhatikan :MendengarMemperhatikan :Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera, Nomor Kep/ 119/ VI/ 2018tanggal 29 Juni 2018.Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak39/ VII/2018 tanggal 9 Juli 2018.Penetapan Kadilmil Nomor TAP/ 43K/ PM.II11/ AD/VIl/ 2018, tanggal 18 Juli 2018 tentang PenunjukanHakim.Penetapan

Demak Tahun 2018 ; (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Pengantar dari Kepala Desa Temuroso Nomor 141/266/111/2018, tertanggal 09 Maret 2018, Jenis surat yangdikirim : Permohonan Rekomendasi tertulis untuk PenetapanPerangkat Desa tahun 2018, yang ditujukan kepada Camat Guntur; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Berita Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah PerangkatDesa Temuroso Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Nomor :141/016/111/2018, tertanggal 16 Maret 2018 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya)

Bahwa tuntutan penggugat melalui kuasa hukumnya terhadap TERGUGAT III TERGUGAT VI, semuanya tidak tepat dan ngawur.Bahwa pada tanggan 06 Februari 2018 kuasa hukum penggugat MengajukanPencabutan Gugatan Perkara No. 94/Pdt.G/2017/ PN.Srg dan pada tanggal13 Februari 2018 telah Turun Penetapan Gugatan Perkara di PengadilanNegeri Serang.Bahwa pernyataan pada tanggal 15 Maret 2018, kuasa hukum penggugatmengajukan kembali gugatan yang sama dengan No. 015/ADV7/111/2018.Bahwa dalam gugatan tersebut, status

Kabupaten Tulungagung sebagaimana sesuaiakta nikah nomor 34/06/111/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala UrusanAgama Kecamatan .............5. Bahwa benar dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telahlahir Seorang anak atas nama .............. lahir pada tanggal 20 Februari2019 sekarang bersama Termohon.6.

Menyatakan Perkawinan/Pernikahan antara Pemohon dengan Termohonyang tercatat pada KUA ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor192/47/111/2018, tanggal 19 Maret 2018, PUTUS karena perceraian;3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Depok;4.

Dalam hal mi jelas penggugat tidakmemahaini standar yang dimaksud Hai mi diperkuat dengan adanyaBerita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan PerbaikanPeta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif no 53/BAHal. 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN.CbiCimaci/500.12/111/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang berisi perubahanhasil perhitungan luasPada butir 6,0 gugatan disebutkan bahwa kami sebagai tergugat melanggar Standar Penilaian Indonesia yaitu TIDAK PERNAHMELAKUKAN INVESTIGASI

yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugatadalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk sengketa diatas;Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkanbatal atau tidak sah oleh Para Penggugat serta dimohonkan agardiperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut adalah Keputusan KepalaDesa Sidomulyo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor :141/10/111

/2018 Tentang Pengangkatan Sdr.

penyidik PomdamHal 44 dari 51 hal Putusan Nomor 145K/PM.III19/AD/VIII/2019MenimbangMenimbangXVII/ Cenderawasih usia kehamilan Saksi IV berusia 7 (tujuh)bulan dan saat dipersidangan Terdakwa menerangkananaknya sudah lahir prematur karena kondisi Saksi IV kenapenyakit malaria .12 Bahwa benar akibat perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi IVsehingga Saksi selaku isteri yang sah dari Terdakwa merasadirugikan dan melaporkan ke Pomdam XVII/ Cenderawasih halini sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP24/A24/111

/2018/XVII/IDIK tanggal 07 Maret 201813 Bahwa benar Terdakwa dan Saksi IV bermesraan dengan caraberciuman dan berpelukan (memegang payu dara Saksi IV) diDanau Sentani serta bermesraan dengan memeluk( memegang payu dara Saksi IV) di depan kost Saksi IV di Jl.Pos 7 Sentani Kabupaten Jayapura hal ini sesuai denganbarang bukti berupa foto hasil scrennshoot Terdakwa dan SaksiIV di tempat kost Saksi IV dan di Danau Sentani14.

Dalam hal mi jelas penggugat tidakmemahaini standar yang dimaksud Hai mi diperkuat dengan adanyaBerita Acara Verifikasi dan Perbaikan Hasil Inventarisasi dan PerbaikanPeta Bidang Tanah dan/atau Daftar Nominatif no 53/BAHal. 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 291/Pdt.G/2019/PN.CbiCimaci/500.12/111/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang berisi perubahanhasil perhitungan luasPada butir 6,0 gugatan disebutkan bahwa kami sebagai tergugat melanggar Standar Penilaian Indonesia yaitu TIDAK PERNAHMELAKUKAN INVESTIGASI

Bukti TK.VI19 : Surat PernyataanPelepasan Hak atas Tanah Nomor 235/SPH/PPTKunser/36.07/111/2018 2003201 atas bidang tanahNomor 21620. Bukti TK.VI20 : Surat PernyataanPelepasan Hak atas Tanah Nomor 782/SPH/PPTKunser/36.07/VI/2017 16062017 atas bidang tanahNomor 218Halaman 36 Perkara Nomor: 755/Pdt.P/2018/PN.Tng.21. Bukti TK.VI21 : Surat PernyataanPelepasan Hak atas Tanah Nomor 783/SPH/PPTKunser/36.07/XII/2017 16062017 atas bidang tanahNomor 22222.

Selanjutnya dilakukan Gelar Perkara tanggal 15 Oktober 2018denganhasil gelar Laporan Polisi Nomor: LP/4142A/111/2018/PMJ/Dit.Reskrimum,tanggal 06 Agustus 2018 dengan pelapor NURLISTIYAWATI danterlaporDalam Lidik dapat dinaikan dari Penyelidikan ke Penyidikan.j. Membuat LHP (laporan Hasil Penyelidikan)Selanjutnya dibuatkan Administransi Penyidikan yaitu berupa:Halaman 15 putusan praperadilan No. 13/PID.PRA/2019/PN.TNGa.

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/03/ 111/2018,Reskrim, tanggal 14 Maret 2018 dan Surat Perintah Penyidikan LanjutanNomor : Sp.Sidik/03.a/VIII/2018, tanggal Agustus 2018 adalah tidaksah;4.

2019/PA.Pspkkemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secaratertulis tertanggal 15 Mei 2019, sebagai berikut;1.Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat Suami/Istri yang sah,menikah secara agama islam pada tanggal 04 Maret 2018, sesuaidengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama(KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota PadangsidimpuanNomor : 00 83 / 008 / 111

/ 2018 Tanggal 05 Maret 2018.Bahwa benar atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugattelah bergaul dan telah menjalani hubungan rumah tangga (Badadukhul) dan telah dikaruniai dengan 1 (Satu) orang anak bernama :Neesa Alfatih Zahra, perempuan Berumur 7 Bulan yang sekarang masihtinggal bersama Tergugat.Bahwa benar pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis( Belum pernah Menikah ) dan Tergugat berstatus jejaka ( Belum pernahmenikah sebelumnya ).Setelah menikah Penggugat tinggal

PN.Mjk21.22.23.24.v Semua unsur dari Pasal 3 78 KUHP tidak terpenuhi atau tidakterbuktiv Mengingat semua unsur dari Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi atautidak terbukti, maka tindakan atau perbuatan Saudara bukanmerupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378KUHP.Pelaporan Pihak Siti Maisyaroh kepada saya merupakan kategori hukumperdata (wanprestasi), sehingga pasal yang disangkakan 372 dan 378tidak terbukti, maka pada tanggal 19 Januari 2019, kasus Pidanasebagaimana laporan informasi: LI/16/111

/2018/Reskrim, tanggal 27Maret 2018, diberhentikan karena TIDAK CUKUP BUKTI.Bahwa Jual Beli ini adanya suatu kesepakatn yang tidak dilaksanakanserta diingkari sendiri oleh tergugat 11 dan 12.Bahwa Penggugat sebenamya terpaksa untuk membuatkan Kesepakatanitu namun malah dirampas Haknya oleh T11 dan T12.Pada tanggal 22 April 2019, adanya panggilan sidang Perdata denganposisi saya, Notaris, sebagai Turut Tergugat I, maka dengan inisebagaimana Pasal 15 Ayat 1 UndangUndang Jabatan Notaris,kewenangan Notaris