Ditemukan 4737051 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 20-09-2013 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51714/PP/M.XVI.A/99/2014 Tanggal 1 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
123 — 26
123 — 26
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51714/PP/M.XVI.A/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Keputusan Tergugat Nomor S5064/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 22Agustus 2013 tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi;: bahwa sehubungan dengan tidak disebutkannya jumlah sanksi menurutWajib Pajak sebagaimana ketentuan tersebut di atas
, makapermohonan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat permohonan keduapengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang Dan Jasa Nomor00954/207/10/055/12 tanggal 27 Agustus 2012 Masa Pajak Februari2010;: bahwa menurut hemat Penggugat, Penggugat telah menyebutkan jumlah sanksiyaitu semula Rp46.548.778, kemudian dengan alasan yang Penggugat berikansesuai Pasal 5 ayat (6) huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 08/PMK.03/2013, dimohon sanksi tersebut
bisa dihapuskan seluruhnya atau menjadiRpo, (Nihil): Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat mengajukan pokok gugatan atassurat Tergugat Nomor S5064/WPJ.07/KP.03/2013 tanggal 22 Agustus 2013 perihal:Pengembalian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasiatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor: 00954/207/10/055/12 tanggal27 Agustus 2012 Masa Pajak Februari 2010 dengan alasan bahwa Surat Tergugattersebut di atas adalah surat jawaban terakhir yang merupakan rangkaian
darijawaban Terbanding atas surat Permohonan Penggugat pertama dan keduamengenai penghapusan sanksi administrasi atas SKPKB PPN Nomor00954/207/10/055/12 tanggal 27 Agustus 2012;Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat kepada Tergugat dari jumlah pajakyang harus dibayar sebesar Rp.93.097.556,00 yang tidak disetujui sebesarRp.46.548.778,00 berupa sanksi administrasi untuk dihapuskan menjadi Nihil.
Bahwapermohonan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009;Bahwa berdasarkan ketentuan tentang kekuasaan Pengadilan Pajak untukmemeriksa dan memutus sengketa terhadap gugatan Penggugat sesuai Pasal 31ayat (3) UndangUndnag Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diaturantara lain : bahwa Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutussengketa atas
Register : 30-09-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51838/PP/M.IVB/99/2014 Tanggal 10 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
112 — 24
112 — 24
PUB a fhibtJeGis PapakTana PajakPdkahivSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor : KEP102/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari 2013;Mbahwi Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP102/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari2013 tentang Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang tidak benar MasaPajak Maret 2007 Nomor 00012/107/07/528/11 tanggal 29 November 2011;Mbahbyut Penggugat mengajukan permohonan gugatan terhadap Keputusan
Direktur Jenderal PajakNomor: KEP102/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pembatalan atas SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang tidak benar Masa Pajak Maret 2007 Nomor00012/107/07/528/11 tanggal 29 November 2011;Mbahyext Maptlsugatan tanpa nomor tanggal 6 September 2013 ditandatangani oleh XX;bahwa Surat Gugatan tanpa nomor tanggal 6 September 2013, dibuat dalam bahasa Indonesiaditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang
pengiriman Keputusan Tergugat Nomor: KEP102/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal13 Februari 2013, yaitu pada tanggal 13 Februari 2013;bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan menerima copy Keputusan Tergugat Nomor:KEP102/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari 2013, pada tanggal 26 Agustus 2013 langsungdengan mendatangi kantor Tergugat;bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti yang disampaikan Tergugat dalam persidangan,diketahui bahwa Keputusan Tergugat Nomor : KEP102/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13
dilampiri Surat Keputusan Tergugat dan mencantumkan tanggal diterima Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP102/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari 2013, yaitu tanggal 26 Agustus2013, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan tanpa nomor tanggal 6 September 2013 ditandatangani oleh XXX, sehinggapengajuan gugatan memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP102/WPJ.32/BD.06/2013 tanggal 13 Februari 2013 tentang Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak Pajak PertambahanNilai yang tidak benar Masa Pajak Maret 2007 Nomor 00012/107/07/528/11 tanggal 29 November2011, atas nama : XXX, tidak dapat diterima.Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 berdasarkan MusyawarahMajelis IVB Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :Idawati, SH, M.Sc sebagai Hakim
Register : 27-03-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49596/PP/M.II/99/2013 Tanggal 19 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 31
110 — 31
PuRusai) P96 EM PORN morJeGis PapakTanasgPajakPdkahivSenake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Surat TergugatNomor: S00092/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 28 Februari 2013perihal Pemberitahuan Surat KeberatanTidak Memenuhi Persyaratan Formal;Mbahbwit Pengeyaat mengajukan gugatan atas surat Tergugat nomorS00075/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 28 Februari 2013yang diterbitkan Tergugat, yang menyatakanbahwa surat permohonan keberatan 0005/SKPPPN/II/2013 tanggal 15 Februari
Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;bahwa di dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU PTUN dimaksud di atas dikemukakan bahwa istilahpenetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkanoleh Badan
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan, karena surat tersebut merupakan suatu keputusan yang berkaitan denganpelaksanaan keputusan perpajakan, dan surat tersebut ditetapkan bukan dengan ketentuan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undangundang KUP;bahwa menurut Majelis, Tergugat berpendapat bahwa gugatan terhadap Surat Pemberitahuan SuratKeberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal berkaitan dengan surat keberatan yang diajukanPenggugat atas
S00075/WPJ.32/KP.0103/2013 merupakan keputusan pelaksanaan darikeputusan perpajakan yakni Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No.00005/207/09/521/12 tanggal 7Desember 2012;bahwa dari dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis berkesimpulan pemeriksaan atas gugatan Penggugatdapat dilanjutkan dan Penggugat diperintahkan Majelis untuk memetakan atau membuat kronoligistimbulnya gugatan ini sehingga menjadi terang, demikian halnya kepada Tergugat juga diperintahkanMajelis dalam hal yang sama;bahwa setelah
/207/08/521/12 tanggal 06 Desember 2012, atas namaXXX.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis II Pengadilan Pajak, dengan susunan MajelisHakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :I.G.N.
Register : 14-03-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49105 /PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 9 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 54
128 — 54
Permohonan yang ketiga ini yang ditolak oleh Tergugatkarena alasanalasan tertentu;bahwa Tergugat menyatakan berdasarkan Uraian Tanggapan Tergugat dan UraianPenelitian Evaluasi Wajib Pajak Patuh Nomor: RIS09/WPJ.22/2013 tanggal 18Pebruari 2013 disebutkan berdasarkan penelitian atas pemenuhan persyaratanuntuk ditetapbkan sebagai Wajib Pajak Patuh dengan kriteria tertentu, dapatdisimpulkan bahwa Penggugat :terindikasi sebagai pengguna Faktur Pajak Fiktif yaitu Faktur Pajak Keluaran yangditerbitkan oleh
DayaCipta;bahwa atas Penggugat belum pernah dilakukan Pemeriksaan atas Bukti Permulaanyang merupakan pemeriksaan atas adanya indikasi tindak pidana;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka Majelis berpendapat yangmembuat Faktur Pajak lawan transaksi dari Penggugat yaitu PT Seoul AutomaticMachine dan CV. Daya Cipta;bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa atas transaksi dengan PTSeoul Automatic Machine dan CV.
Andalan Mitra Rakyat adalah karyawan Penggugat yang bernama Lenylrawan;bahwadalam persidangan Penggugat menyatakan bahwa Leny Irawan bukankaryawan Penggugat dan Tergugat sampai berakhirnya persidangan tidak dapatmenyampaikan buktibukti yang dapat menerangkan bahwa Leny lIrawan adalahkaryawan Penggugat;bahwa atas pernyataan Tergugat alamat cabang PT. Andalan Mitra Rakyat yangtercatat di Jl.
Raya Bekasi Km. 27;bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwaTergugat tidak dapat membuktikan kebenaran adanya hubungan istimewa antaraPenggugat dengan PT.
Pajak Nomor S205/WPuJ.22/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentangPemberitahuan Penolakan Permohonan Sebagai Wajib Pajak Patuh Dengan KriteriaTertentu atas Nama XXX, NPWP YYY.Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2013 berdasarkanmusyawarah Majelis VIIl Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan PaniteraPengganti sebagai berikut :Drs.
Register : 16-10-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 92/PDT/2017/PT YYK Tanggal 15 Nopember 2017 — Penggugat:
1.FAJARUDIN
2.HENI
Tergugat:
1.SAYADI
2.DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta
4.BPN Republik Indonesia, Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul
86 — 34
86 — 34
Saya memohon untuk menerima dan mengabulkan permohonan atas hakyang telah saya peroleh dari pembelian secara lelang dengansepenuhnya.3. Saya memohon kepastian hukum atas tanah dan bangunan SHM 00067yang saya beli dengan tata cara lelang dari PT.
6 UUHT dan Pasal 2 butir 6 APHT di atas berhak untukmelakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa.
Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagianuntuk melunasi utang debitor tersebut di atas, danf.
Jelas atas dasar halhal tersebut di atasdasar halhal tersebut di atas nyatanyata lelang eksekusi terhadapobjek sengketa yang dilakukan Terlawan II dengan bantuan TerlawanIIl sudah SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sehinggatidak dapat dibatalkan.
Bahwa permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkaraa quo atas permintaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebutadalah untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Undangundang No. 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan yang dinyatakan dengan tegas bahwaApabiladebitor ciderajanji, pemegang Hak Tanggunganpertamamempunyal hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaansendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut..
Upload : 14-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1908 K/PDT/2010 HASAN MUSAAD; HJ. NASAR PAPALIA
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPN 298/HGB/1998 (bukti P.1, P.2);Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat sebagai Pemilik yangsah atas tanah obyek sengketa, Tergugat telah menyerobot dan menguasaiserta membangun sebuah rumah permanen yang sudah selesai rangka atap/kap, dan melakukan penimbunan di atas tanah obyek sengketa dimaksud;Bahwa perbuatan Tergugat dimaksud di atas adalah perbuatan melawanhukum (onrecht matigedaad);Bahwa perlu ditegaskan bahwa Penggugat sebelumnya telah berulangkali meminta dan menghimbau serta memperingatkan
kepada Tergugat agartidak melanjutkan membangun pondasi dan rumah di atas tanah obyeksengketa dimaksud, baik secara lisan maupun secara tertulis (Somasi), akantetapi Tergugat tidak mengindahkan teguran (Somasi) dimaksud (bukti P.3);Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas, telah mengakibatkanPenggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati apa yang menjadihak Penggugat, dimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdata,maka Tergugat wajib mengganti kerugian Penggugat dimaksud;Bahwa
Bahwa dengan dikuasainya tanah obyek sengketa oleh Tergugatmengakibatkan Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadihak Penggugat atau telah menghambat kegiatan yang telah disusunoleh Penggugat atas pemanfaatan tanah obyek sengketaRp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);1.2. Membayar biaya perkara dan fee Pengacara yang ditaksirRp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);2. Kerugian Immateriil:2.1.
Menyatakan kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa yakniseluas 787 m2 (tujuh ratus delapan puluh tujuh meter persegi) sebagaimanatertuang dalam sertifikat HGB No. 400/Kel.Malanu Surat Ukur No. 42/01.09/1998, yang terletak di Jin. Arteri, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Timur,Kota Soror batasbatas: Sebelah Utara dengan tanah Widiastuti; Sebelah Timur dengan tanah Jahra Attamimi; Sebelah selatan dengan jalan Arteri;Hal. 3 dari 10 hal. Put.
dalildalil sebagai berikut:1.Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum:Bahwa gugatan dari Penggugat kepada Tergugat harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum bukan dengan orang lain, bahwa Tergugattidak mempunyai hak atas bidang tanah yang diajukan oleh Penggugatkarena yang membangun di atas tanah yang dijadikan obyek sengketaHal. 4 dari 10 hal.
Register : 17-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 30-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53123/PP/M.XVIB/99/2014 Tanggal 12 Juni 2014 — Penggugat dan Tergugat
125 — 30
125 — 30
Atas PermohonanPengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak tersebut, Tergugat telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP2195/WPJ.16/2013 Tanggal 31Oktober 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPNberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak.bahwa atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP2195/WPJ.16/2013Tanggal 31 Oktober 2013 tersebut Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Pajak dengan alasan :1.
Penerbitan Surat Keputusan tentang Pembatalan Ketetapan Pajaktidak memenuhi ketentuan formalbahwa berdasarkan penelitian atas Surat Permohonan Pembatalan KetetapanPajak, Penggugat tidak menjelaskan atas ketentuan formal mana yang tidakdipenuhi dalam rangka penerbitan Surat Keputusan tentang PembatalanKetetapan Pajak oleh Tergugat.bahwa di dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 8/PMK.03/2013 diatur mengenai prosedur penelitian dan penerbitan SuratKeputusan Pengurangan Ketetapan Pajak atau
atas pelaksanaan Lampiran II Kepuitusan MenteriKeuangan Nomor : 187/KMK.01/2010 tanggal 3 Mei 2010 mengenai StandarProsedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan BidangPerpajakan Kementerian Keuangan).bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas Peraturan Menteri KeuanganNomor : 8/PMK.03/2013 Tanggal 2 Januari 2013 : Tata Cara PenguranganAtau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau PembatalanSurat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak, tidak ditemukan adanyaaturan
PPI Persero Cabang Manado kepada Penggugat sebesar Rp.1.159.273.000 dan atas transaksi pembelian semen tersebut belum dilaporkanoleh Penggugat dalam SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 dan penyerahantersebut merupakan objek PPN yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPNoleh Penggugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 UndangUndang PajakPertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000.Atas data tersebut telah dianalisisdan diuji sesuai dengan Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang telah ditetapkandengan Peraturan Menteri
Penggugat telah melaporkan kegiatannya sesuai dengan ketentuanyang berlaku;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat diketahuibahwa atas data penjualan semen oleh PT. PPI Persero kepada Penggugatterbukti bahwa atas transaksi pembelian semen tersebut belum dilaporkanoleh Penggugat di dalam SPT Tahunan Tahun 2007 dan SPT Masa PPN. Halini membuktikan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalahtidak sesuai dengan faktanya.9.
Register : 22-10-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51751/PP/M.VA/99/2014 Tanggal 3 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
111 — 25
111 — 25
PenggugatMenurut MajelisMengingat: Gugatan: 2004: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratTergugat Nomor: S1576/WPJ.17/2013 tanggal 17 September 2013, tentangPengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajakyang Tidak Benar;: bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S1576/WPJ.17/2013 tanggal 17September 2013, tentang Pengembalian Permohonan Pengurangan atauPembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar;: bahwa bersama ini Penggugat mengajukan gugatan atas
dan berdasarkan buktitersebut Surat Tergugat Nomor: S1576/WPuJ.17/2013 tanggal 17 September 2013dikirim tanggal 20 September 2013 dan gugatan diterima di pengadilan pajak cappos tanggal 21 Oktober 2013 sehingga gugatan di sampaikan dalam waktu 32 hari,dengan demikian Penggugat menyampaikan surat gugatannya melebihi 30 harisehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (8) Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut di atas
Majelis berketetapan gugatan Penggugat tidakdapat diterima dan materi sengketa gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor: S1576/WPJ.17/2013 tanggal 17 September 2013, tentang Pengembalian PermohonanPengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Register : 20-09-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51765/PP/M.VIB/99/2014 Tanggal 3 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
132 — 32
132 — 32
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.51765/PP/M.VIB/99/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan: 2013: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Tergugat Nomor: S13243/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 4September 2013;: bahwa permohonan Penggugat atas imbalan bunga sesuai dengan suratnya nomor003/BSSHO/TAX/VIII/13 tanggal 26 Agustus 2013 mendasarkan kepada PutusanPengadilan Pajak Nomor Put 46294/PP/M.VI.15/
2013 tanggal 18 Juli 2013.Atas permohonan tersebut, Tergugat menjawabnya dengan surat nomor S13243/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 4 September 2013.
diterbitkan Surat KeputusanKeberatan Nomor: KEP1214/WPJ.06/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang isinyamenolak permohonan Penggugat;bahwa Penggugat mengajukan Banding dengan Surat Nomor 001/BSSHO/TAX/1/2012 tanggal 12 Januari 2012 dan telah diterbitkan Putusan Pengadilan PajakNomor PUT46294/PP/M.VI/15/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang isinya mengabulkansebagian permohonan Penggugat;bahwa Penggugat mengirimkan Surat Nomor 003/BSSHO/TAX/VIII/2013 tanggal 26Agustus 2013 perihal Permohonan Pelaksanaan Restitusi atas
Putusan PengadilanPajak Nomor PUT46294/PP/M.VI/15/2013 tanggal 18 Juli 2013 yang diterima olehTergugat pada tanggal 30 Agustus 2013;bahwa Tergugat memberikan tanggapan atas Surat Penggugat tersebut denganmengirimkan Surat Nomor S13243/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 4 September 2013perihal Tanggapan atas Permohonan Imbalan Bunga yang isinya menolakpermohonan imbalan bunga dengan alasan bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (6)huruf c PP No 74 Tahun 2011 menyatakan permohonan imbalan bunga akandiproses setelah
diperoleh kepastian bahwa atas putusan banding tersebut tidakdiajukan permohonan peninjauan kembali, dalam hal permohonan peninjauankembali tersebut diajukan, maka imbalan bunga diberikan apabila putusanpeninjauan kembaili telah diterima oleh Tergugat dari Mahkamah Agung;bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S13243/WPJ.06/KP.12/2013 tanggal 4 September 2013 tersebut di atas;MengingatMemutuskanbahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan
Register : 06-09-2012 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44763/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 29 April 2013 — Gugatan Atas Keputusan
125 — 32
125 — 32
Gugatan Atas Keputusan
XII/99/2013 Jenis Pajak :GugatanTahun Pajak :2009Pokok Sengketa :bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penolakan terhadap permohonan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor :00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 karena tidak memenuhi ketentuan formal, dengan SurKeputusan Tergugat Nomor: S00139/WPJ.07/ KP.0303/2012 tanggal 30 Juli 2012; Menurut Tergugat:bahwa sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajak
Penggugat:bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 diterima oleh Penggugat terima pada tanggal 27 Aprilbahwa setelah Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 N00001/206/09/055/12 tanggal 13 April 2012 Penggugat lacak, ternyata dikirim melalui kilat khu:diterima langsung oleh petugas Penggugat dari Petugas Pos pada tanggal27 April 2012;bahwa dalam pemasukan dan pengajuan Surat Keberatan atas
Nomor 14 Tahun 2002Pengadilan Pajak menyebutkan :Angka 11Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disansecara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsuAngka 12Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal dsecara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis tersebut di atas
Majeberketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 14 Tahutentang Pengadilan Pajak untuk menolak gugatan Penggugat; Mengingat:Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undangundang Nomor 6 Tahu:tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Uncundang Nomor 28 Tahun 2007 dan peraturan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumberlaku yang berkaitan dengan sengketa ini; Memutuskan :Menolak gugatan Penggugat atas
Surat Tergugat Nomor: S00139/WPJ.07/KP.0303/2012 tanggal2012, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Melewati Jangka Waktu Pengajuan Keberatan atas Keberatan Nomor : ABBSI/VII/006/2012 tanggal 24 Juli 2012, atas nama: PT.
Register : 13-02-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50115/PP/M.XII/99/2014 Tanggal 27 Januari 2014 — Penggugat dan Tergugat
159 — 49
159 — 49
PUPA Sd SABPAMPXIEL 99 AddJedis PapakTFati2PajakPdkakvkxeygitretamenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Surat TergugatNomor: S 02/WPJ.05/KP.0204/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Permohonan Pengaktifan KembaliRekening Koran Perusahaan Atas Berita Acara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yangTersimpan pada Bank Nomor: 334/CBUJND/PLY/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dan Nomor: 574/BLK/PIN/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;Mbahbvut pitraln datrgugat berpendapat bahwa
diserahkanlagi kepada PT Rekayasa Semesta Utama;Mbahwut Rtajebisgat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor: S02/WPJ.05/KP.0204/2013 tanggal25 Januari 2013 tentang Permohonan Pengaktifan Kembali Rekening Koran Perusahaan Atas Berita AcaraPemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Nomor: 334/CBUJND/PLY/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dan Nomor: 547/BLK/PIN/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;bahwa Tergugat menyatakan permohonan Penggugat mengaktifkan kembali rekening koran
Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak; ataub.
Berita AcaraPemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Nomor: 334/CBUJND/PLY/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dan Nomor: 574/BLK/PIN/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 yangditerbitkan Tergugat telah memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku;Mbahwhaeguai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas Majelisberketetapan menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Surat Tergugat Nomor: S02/WPJ.05/KP.0204/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Permohonan Pengaktifan
terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;M@fertotkrugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: S02/WPJ.05/KP.0204/2013tanggal 25 Januari 2013 tentang Permohonan Pengaktifan Kembali Rekening Koran Perusahaan atas BeritaAcara Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank Nomor: 334/CBUJND/PLY/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 dan Nomor: 574/BLK/PIN/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 990684542012 atas nama PT.
Register : 14-05-2013 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-54448/PP/M.IVB/99/2014 Tanggal 21 Agustus 2014 — Penggugat dan Tergugat
120 — 25
120 — 25
Kata Kunci : PK atas perkara tipiring
PIDANA UMUM/4/SEMA 4 2014 1024 — 0
- Perkara Tipiring tidakdiperbolehkan mengajukan PK sesuai ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHAP.
Register : 27-03-2013 — Putus : 19-12-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.49593/PP/M.II/99/2013 Tanggal 19 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
101 — 23
101 — 23
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49593/PP/M.II/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadapPenerbitan Surat Nomor: S00081/WPuJ.32/KP.0103/2013 tanggal 28 Februari 2013perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas surat Tergugat nomor: S00081/WPJ.32/KP.0103/2013 tanggal 28 Februari
UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena surat tersebut merupakansuatu keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, dansurat tersebut ditetapkan bukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undangundang KUP;bahwa menurut Majelis, Tergugat berpendapat bahwa gugatan terhadap SuratPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal berkaitandengan surat keberatan yang diajukan Penggugat atas
S00081/WPJ.32/KP.0103/2013 merupakan keputusan pelaksanaan dari keputusanperpajakan yakni Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00012/207/08/521/12tanggal 06 Desember 2012;bahwa dari dalil Penggugat tersebut di atas, Majelis berkesimpulan pemeriksaan atasgugatan Penggugat dapat dilanjutkan dan Penggugat diperintahkan Majelis untukmemetakan atau membuat kronologis timbulnya gugatan ini sehingga menjaditerang, demikian halnya kepada Tergugat juga diperintahkan Majelis dalam hal yangsama;bahwa setelah
S00081/WPJ.32/KP.0103/2013tanggal 28 Pebruari 2013 sudah benar dan gugatan Penggugat ditolak.: Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan: Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor: S00081/WPuJ.32/KP.0103/2013 tanggal 28 Februari 2013 tentangPemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal atas SKPKBNomor: 00012
/207/08/521/12 tanggal 6 Desember 2012, atas nama XXX.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis Pengadilan Pajak,dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :1.G.N.
Register : 05-01-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 09-03-2015
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PDT/2015/PT YYK Tanggal 5 Maret 2015 — H. SURATMAN, SETYO SUROYO Alias PONIMAH MELAWAN ENNY KRISTIANI
689 — 910
689 — 910
Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanahHak Milik No.12933/Caturtunggal, Surat Ukur tanggal 11 Februari 2010,seluas 411 m2, (empat ratus sebelas) METER PERSEGI, ATAS NAMAeny kristiani.. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(Onrechmatigedaad)..
nama HAulSURATMAN menjadi atas nama Ny.
Eny Kristiani(Penggugat) selaku Pembelinya, atas sebidang tanah Hak Milik No. 12933/Caturtunggal, sebagaimana terurai dalam surat ukur tanggal 11 Februari 2010,seluas 411 M? (empat ratus sebelas) meter persegi, berikut bangunan sertasemua dan segala apa yang tertanam, tumbuh dan berdiri di atas tanahtersebut, yang setempat dikenal dengan alamat RT. 09 RW. 06, Caturtunggal,Depok, Sleman;e Bahwa sebagai salah satu bentuk kewajiban yang dilakukan olehPenggugat selaku pembeli terhadap Ny.
Rita Ardiana Wulandari adalah berupapembayaran lunas harga yang disepakati olen kedua belah pihak atas jual belisebidang tanah tersebut, dan uang yang dimaksud telah sepenuhnya diterimadengan baik oleh Ny.
Eny Kristiani (Penggugat);e Bahwa Penggugat, sejak beralinnya hak atas bidang tanah di atas,sampai dengan saat ini Penggugat tidak dapat dan tidak bisa menikmati tanahmiliknya tersebut, karena secara sepihak Para Tergugat masuk dan menguasaibidang tanah berikut bangunan rummah milik Penggugat saat akanHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/PDT/2015/PT YYK12diserahterimakan dari Ny.
Register : 18-09-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50451/PP/M.XVA/99/2014 Tanggal 12 Februari 2014 — Penggugat dan Tergugat
173 — 45
173 — 45
PuPutai (PSig RRM Rak /98I204Jedis PapakTFanapPajakPdkabinSenake tnenjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Surat KeputusanTergugat Nomor: KEP528/WPJ.02/2012 tanggal 29 Mei 2012;Mbahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP528/WPJ.02/2012 tanggal 29 Mei 2012, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan;Mbahbyat Penggugat menyatakan bahwa memang apabila dilihat dari dokumen yang ada Gugatan
Perpanjangan jangka waktu dimaksud adalah selama 14 (empat belas)hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan Penggugat;bahwa dalam persidangan Majelis telah menanyakan kepada Penggugat mengenai alasan Penggugat tidakmengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006Nomor: 00022/206/06/218/11 tanggal 14 Februari 2011;bahwa Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan karena SPHP dari Tergugatdisampaikan pada karyawan Penggugat
namun tidak diberikan kepada Direksi, sehingga Penggugatmerasa SKPKB tersebut diterbitkan tanpa adanya SPHP;bahwa setelah Tergugat menerbitkan Surat Paksa, Penggugat berupaya untuk melakukan keberatan tetapijangka waktu pengajuan keberatan telah terlampaui sehingga Penggugat mengajukan permohonanpembatalan ketetapan pajak;bahwa atas penjelasan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanyakeadaan diluar kekuasaan (force majeur) yang dapat mengakibatkan Penggugat tidak
menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;MbhgiagetUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundangundangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;M*oentuskkan permohonan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP528/WPJ.02/2012 tanggal 29 Mei 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang TidakBenar atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, atas nama PT XXX, tidak dapatditerima.Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yangdicukupkan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2014, oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak yangditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.01079/PP/PM/X1/2013 tanggal 29November 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:Drs.
Upload : 29-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2241 K/PDT/2010 PRIYONO BANDOT SUMBOGO, DKK.; IRAWAN SANTOSO
70 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2241 K/Pdt/2010.Bahwa merujuk pada Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 40 tahun1999 tentang Pers yang antara lain berbunyi :"Dewan Pers melaksanakan fungsifungsi sebagai berikut :huruf d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaianpengaduan masyarakat atas kasuskasus yang berhubungan denganpemberitaan pers.Bahwa Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menerangkan :"Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud
ayat(2) huruf d adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi dan dugaanpelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.Bahwa atas laporan PENGGUGAT tersebut, pada tanggal 25 Mei 2007Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi DewanPers No. 02/PPRDP/V/2007 tentang Pengaduan lrawan Santoso dkk terhadapMajalah FORUM Keadilan.
Tulisan tersebutsudah sewajarnya dibuat untuk mencegah agar tidak ada pihakpihak lainyang dirugikan dikemudian hari (telah dijelaskan pada bagian sebelumnya).Maka sangatlah tidak beralasan atas pemberitahuan tersebut kemudianTermohon Kasasi mengirimkan hak jawab kemudian mendesak agar ParaPemohon Kasasi untuk memuat hak jawab tersebut, karena pada dasarnyatidak ada hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas tindakan Termohon Kasasisangat jelas telah melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.Lebih lanjut, mengenai halhal yang diatur pada Kode Etik Jurnalistikmerupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan UndangUndang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dimana dalam Pasal 7ayat (2) UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers telah secaraHal. 24 dari 27 hal. Put.
merupakanpenjelasan sekaligus pembelaan pihak FORUM Keadilan atas tindakanTermohon Kasasi yang telah merugikan pihak FORUM Keadilan karenatelah mengakungaku sebagai wartawan FORUM meskipun sudah keluar /mengundurkan diri dari Majalah FORUM Keadilan.Bahwa, Hak Jawab yang dibuat oleh Termohon Kasasi jelas tidakproporsional, tidak fokus pada inti permasalahan, dan bersifat sangatsubjektif.
Register : 25-02-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.48412/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 25 Nopember 2013 — Penggugat dan Tergugat
101 — 26
101 — 26
Cacat karena tanggalnya tidak uruttersebut, telah dihitung, disetor/dibayar dan dilaporkan daSurat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tepat waktu yaitu Masa PajakAgustus2009, setidak mengurangi penerimaan negara karena atas Faktur Pajak tersebut telah dilaporkan sebagai PaKeluaran dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sesuai masanya;: bahwa atas sengketa formal materi Tergugat menyatakan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEPWPJ.11/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pengurangan
Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PaPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajalNomor:00583/107/09/615/11 tanggal 26 Oktober 2011 Masa Pajak Agustus 2009 adalah bukan objgugatan berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara PelalHak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;bahwa atas sengketa materi Faktur Pajak tidak urut sehingga Faktur Pajak dianggap cacat Tmenyatakan:e tidak ada pertentangan antara Pasal 13 ayat (4
PER159/Itentang tata cara penggunaan nomor urut pada Faktur Pajak Standar;e kesalahan dalam pemberian tanggal Faktur Pajak Standar yang dibuat secara tidak bmengakibatkan Faktur Pajak Cacat karena Faktur Pajak tidak diisi secara lengkap, jelas dan beini sesuai dengan penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai;bahwa atas sengketa formal gugatan, Penggugat menyatakan pengajuan gugatan atas Surat KeTergugat Nomor: KEP121/WPJ.11/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pengurangan
Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dPenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor:00583/107/09/615/11 tan;Oktober 2011 Masa Pajak Agustus 2009 adalah objek gugatan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) 1Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaima:diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007;bahwa atas sengketa materi Majelis berpendapat:bahwa atas sengketa Pasal 5 ayat (4) dan Lampiran III angka 5.a.
Barang Mewah NcTahun 2000;bahwa atas sengketa Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas BarangNomor 18 Tahun 2000 tidak memberikan mandat untuk menetapkan tata cara pengisian keterangFaktur Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak Majelis berpendapat:bahwa PER159/PJ./2006 merupakan perwujudan dari mandat dari Pasal 13 ayat (4) Undang.Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barangsebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun
Upload : 21-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/PDT/2009 H. Kaspoel Azwar, SH. MM.; Hasbie Pananda dkk.
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanahtersebut dengan menggunakan Akte Pelepasan Hak kepada Tergugat ;10.Bahwa dengan Akte Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut dan Pengusulan11Pensertifikatan tanah atas nama Tergugat Il ke Kanwil Badan PertanahanNasional Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda yang pernah ditarikkembali oleh Tergugat Il itu dijadikan dasar oleh Tergugat dan turutTergugat untuk Penerbitan Sertifikat No. 587 tanggal 11 Agustus 2000 seluas4.514 M2 atas nama Tergugat yang SKnya ditandatangani oleh KepalaKantor Pertanahan
Bahwa penetapan batas bidang tanah atas nama Tergugat tidak pernah adapenunjukkan batasbatas di lapangan yang diikuti dengan pemasangantandatanda batas yang disepakati para pihak, juga tidak ada persetujuan daripara pemegang hak atas tanah yang berbatasan dalam artian tidakmelibatkan saksisaksi batas.
No. 105 K/Pdt/2009menerbitkan Sertifikat atas nama Tergugat yang melampaui batas Patokyang ada, yang dipasang atas kesepakatan antara Tergugat II (Pemilik Asal)dengan Penggugat sebelum Tergugat II menjualnya kepada Tergugat ;15.Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 587 tanggal 11 Agustus2000 atas nama Tergugat tersebut, maka sebagian dari tanah Penggugatsebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, telah dikuasai oleh Tergugat seluas 350 M2 dengan ukuran dan batasbatas sebagai berikut
kekuatan hukum tetap ;18.Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 587 tanggal11 Agustus 2000 atas nama Tergugat tersebut bertentangan denganPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, makaSertifikat Hak Milik No. 587 tanggal 11 Agustus 2000 atas nama Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;19.Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari penyelesaian atas tanahsengketa tersebut akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu wajar
diterima ;Maka berdasarkan atas halhal terurai di atas, Tergugat dengan ini memohondengan hormat agar Pengadilan Negeri Tanjung Redeb segera memutuskan :1.
Register : 25-11-2013 — Putus : 07-04-2014 — Upload : 30-03-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51783/PP/M.VB/99/2014 Tanggal 7 April 2014 — Penggugat dan Tergugat
123 — 37
123 — 37
ketentuan formal sebagaimanadiatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (2)dan (6) serta Pasal 41 Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;: bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak, tentang PembatalanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas
SKPKB Nomor : 00106/206/01/952/03 tanggal 1 Juli 2003 Rp. 5.022.848.020.Jumlah tagihan pajak Rp. 5.790.136.127,Terbilang : Lima milyar tujuh ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh enam ribuseratus dua puluh tujuh rupiah;: bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materisengketa gugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formalsebagai berikut :Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatanbahwa Surat Gugatan Nomor : 014/RTCXI/2013 tanggal 20 November
Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari Desember 2001 Nomor00093/107/01/952/03 tanggal 1 Juli 2003, Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari Desember 2001 Nomor00107/207/01/952/03 tanggal 1 Juli 2003, Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2001 Nomor 00125/201/01/952/03 tanggal1 Juli 2003, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2001 Nomor 00106/206/01/952/03 tanggal 1 Juli 2003, atas