bidangtanah tersebut telah diajukan permohonan pengukuran oleh PT DIANFORTUNA ERISSINDO dan telah terbit dua peta bidang tanah danterhadap permohonan pengukuran oleh Puskopkar belum dapatditerima oleh BPN Sidoarjo tanggal 17 Februari 2009 ;1 (Satu) lembar Asli Tanda Terima 2 (dua) buah Berkas Pengukuran an.TRI HARSONO ke BPN , Luas 63.735 M2 dan 50.739 M2 (di ttdpetugas loket: SUKARMAN) tanggal 18 Maret 2009, dengan 1 (satu)lembar Asli disposisi, tanggal 18 Maret 2009 ;1 (Satu) lembar Asli Daftar Hadir Audiensi

TRI HARSONO ke BPN , Luas 63.735 M2 dan50.739 M2 (di ttd petugas loket: SUKARMAN) tanggal 18Maret 2009, dengan 1 (satu) lembar Asli disposisi, tanggal 18Maret 2009;1 (Satu) lembar Asli Daftar Hadir Audiensi Mahasiswa Kosgorodengan Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo beserta Kanwil BPNProv. Jatim tanggal 02 April 2009;1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 11 tanggal 28Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yangdibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.

Isidari surat Bank BTN Surabaya menyampaian ke KantorHalaman 66 dari 121 halaman Putusan No. 643/PID/2020/PT SBY.211)212)213)214)215)216)217)Sidoarjo bahwa terhadap Puskopkar dalam melaksanakanpembebasan lahan seluas 1.973.000 M2 menggunakan danapinjaman atau kredit dari PT Bank Tabungan Negara( Persero) Surabaya, tanggal 05 Maret 2009;1 (satu) lembar fotocopy Surat DPP Himpunan MahasiswaKosgoro 1957 No. 021/HIMAKOSGORO/A/III/2009, perihalpermohonan audiensi; yang isi suratnya menanyakankejelasan

TRI HARSONO ke BPN , Luas 63.735 M2 dan50.739 M2 (di ttd petugas loket: SUKARMAN) tanggal 18Maret 2009, dengan 1 (satu) lembar Asli disposisi, tanggal 18Maret 2009;1 (Satu) lembar Asli Daftar Hadir Audiensi Mahasiswa Kosgorodengan Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo beserta Kanwil BPNProv. Jatim tanggal 02 April 20091 (satu) bundel foto copy legalisir Akta No 11 tanggal 28Desember 2000 tentang penyerahan Hak Atas tanah yangdibuat di Notaris DYAH NUSWANTARI EKAPSARI,S.H.

Isidari surat Bank BTN Surabaya menyampaian ke KantorSidoarjo bahwa terhadap Puskopkar dalam melaksanakanpembebasan lahan seluas 1.973.000 M2 menggunakan danapinjaman atau kredit dari PT Bank Tabungan Negara( Persero) Surabaya, tanggal 05 Maret 2009;1 (satu) lembar fotocopy Surat DPP Himpunan MahasiswaKosgoro 1957 No. 021/HIMAKOSGORO/A/III/2009, perihalpermohonan audiensi; yang isi suratnya menanyakankejelasan kepemilikan tanah milik Puskopkar Jatim yangterletak di Desa Pranti dimana diindikasi bahwa

Tergugat sudah mengklarifikasiPenggugat dan keluarga/saudara Tergugat bahwa tidak adaada hubungan khusus/perselingkuhan, apalagi hubunganbadan/zina.6) XXXXXXXX, penyuluh pertanian Kabupaten Aceh Timur.Bertemu 22 Oktober 2009, setelah audiensi Tergugatbersama tim peneliti XXXXXXXXX Yogyakarta denganBupati dan Sekda Kabupaten Aceh Timur.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan kembali Rapat/PertemuanDewan Pengupahan yang diawali audiensi dengan pihak Tergugat,bertempat di ruang Rapat TPUT Balaikota Provinsi DKI Jakarta, dalampertemuan ini pihak Tergugat yang tertuang dalam Notulensi SidangDewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta menyampaikan;a.

persen);Sidang Dewan Pengupahan pada tanggal 19 Oktober 2016 bertempatdi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, wakildari unsur Serikat Pekerja mengusulkan besaran UMP Tahun 2017sebesar Rp. 3.831.690, berdasarkan hasil survei Kebutuhan HidupLayak (KHL) oleh unsur Serikat Pekerja, selanjutnya unsur pengusahamengusulkan besaran UMP Tahun 2017 berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebesar Rp.3.355.750,Sidang pada tanggal 24 Oktober 2016, di awali audiensi

Jakarta Tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750 (tigajuta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dananggota Dewan Pengupahan unsur Pemerintah tidak mengeluarkanusulan, sehingga dalam Berita Acara Keputusan Sidang DewanPengupahan Provinsi DKI Jakarta tidak tercapai kesepakatan terkaitbesaran nilai Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang akandirekomendasikan kepada Gubernur;Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2019 dilakukan kembali Rapat/PertemuanDewan Pengupahan yang diawali audiensi

Putusan Nomor 72 P/HUM/Th.2014adanya revisi besaran nilai UMK dari Kota Bandung para SerikatPekerja/Serikat Buruh mendesak untuk melakukan audiensi denganGubernur untuk berdialog tentang perubahan Rekomendasi besarannilai UMK;Hasil dari audiensi tersebut Gubernur memutuskan: Menerima Rekomendasi Walikota Bandungtentang revisibesaran nilai Upah Minimum Kota Bandung tanggal 20 November 2013.SEMULA:NO. KABUPATEN / KOTA BESARAN1. 2 3Upah Minimun Kota Bandung Rp 1.923.157,00MENJADINO.

Warsito telah melakukan undangan hukum kepada Penggugat untukmenyelesaikan kewajiban yang ditanggapi melalui surat prihal; audiensi,oleh kuasa hukum Penggugat yaitu dari Kantor Hukum Law Office Lentari& Associates tertanggal 27 Desember 2013.Bahwa oleh karena tidak adanya itikad baik dari Penggugat maka Tergugatdalam hal ini Direktur Utama PT.

menyatakanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi bekerja di Kantor Wilayah Kementerian AgamaMedan sebagai Kepala Seksi Kelembagaan dan informasi; Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah Bimbingan teknis danPelayanan; Bahwa saksi pernah melihat objek sengketa dalam perkara ini; Bahwa Para Penggugat pernah datang ke Kantor WilayahKementerian Agama Medan dan menemui saksi; Bahwa Para Penggugat datang ke Kantor Wilayah KementerianAgama Medan tanggal 18 April 2019, pada waktu ada audiensi

denganBapak Kanwil; Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada surat permohonanuntuk audiensi dari Para Penggugat yang ditujukan kepada KantorWilayah Kementerian Agama Medan; Bahwa Saksi memberikan surat objek sengketa diruang kerjasaksi; Bahwa tidak mengetahui ada Gereja Pentakosta di Jalan Mangga; Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada Pegawai KantorWilayah datang ke Gereja Pentakosta yang terletak di Jalan Mangga; Bahwa mekanisme untuk menghadap Kepala Kantor WilayahAgama Medan harus ada surat

Yang di bawah janji menurut agamanya, telah menyatakanketerangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi bekerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Medandan saksi merupakan staf dari Ibu Bertha Gultom; Bahwa tanggal 18 April 2019, saksi dipanggil oleh Asisten KepalaKanwil dan mengatakan ada audiensi; Bahwa tidak pernah ada surat dari para Penggugat untuk audiensiyang ada surat permohonan audiensi dari Gereja Pentakosta yang diJalan Lingga; Bahwa pada saat audiansi pihak Penggugat meminta

Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat Surat KeputusanTergugat ketika Penggugat menerima dan membaca pemberitahuandalam surat kabar harian Kaltim Post tertanggal 14 Maret 2019 sertamenghadiri pertemuan Audiensi yang diselenggarakan oleh Tergugat padahari Selasa, 19 Maret 2019 di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI;.

Pertemuan dan klarifikasi tersebut dilakukansebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 19 Maret 2019 serta yangkedua kalinya pada tanggal 8 Mei 2019 yang dipimpin langsung olehDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;Berdasarkan hasil rapat dan atau audiensi tersebut, Tergugat mengakuiterdapat kesalahan atau cacat prosedur dalam penerbitan SuratSuratKeputusan Tergugat karena tidak merujuk pada data perseroan terakhiryang tercantum

Bukti P15Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1991 tentangPetunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Angka V (3), (fotokopi sesuai dengan print out);Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa AdministrasiPemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif,(fotokopi Sesuai dengan print out);Surat No. 046/ADCO/DAS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019Perihal : Kesimpulan Hasil Audiensi Perubahan

Bukti PINT16 :17.Bukti P.INT17 :audensi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019, (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Undangan Kedua dari Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAMRI tertanggal 6 Mei 2019 perihal Undangan KlarifikasiPihak Terkait Data PT Karya Putra Borneo, (fotokopi darifotokopi stempel basah);Surat No. 046/ADCO/DAS/III/2019 tanggal 21 Maret 2019Perihal Kesimpulan Hasil Audiensi Perubahan DataPerseroan PT Karya Putra Borneo, (fotokopi sesuai denganslinya

dan ada putusannya,putusan mana putusan pengadilan umum perdata memerintahkan Notarisuntuk mendaftarkan, kalau mengikuti UndangUndang PT ;Bahwa menurut ahli dengan membangun sistem sedemikian rupa, yangkedua karena itu belum terbangun bisa saja pihak Kementerian ini misalnyaDirjen, masalahnya sekarang kenapa Dirjen ada komplain dari pihak yangmerasa dirugikan, sepanjang yang ahli dapat informasi katanya untukkasus ini ada yang complain, dengan niat baik Dirjen mengundang melaluiaudiensi, dalam audiensi

Isidari surat Bank BIN Surabaya menyampaian ke KantorSidoarjo bahwa terhadap Puskopkar dalam melaksanakanpembebasan lahan seluas 1.973.000 M2 menggunakan danapinjaman atau kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero)Surabaya, tanggal 05 Maret 2009;1 (satu) lembar fotocopy Surat DPP Himpunan MahasiswaKosgoro 1957 No. 021/HIMAKOSGORO/A/III/2009, perihalpermohonan audiensi; yang isi suratnya menanyakan kejelasankepemilikan tanah milik Puskopkar Jatim yang terletak di DesaPranti dimana diindikasi bahwa

Sidoarjo, tanggal 31Maret 2009;1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Audiensi Mahasiswa Kosgorodengan Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo beserta Kanwil BPNProv. Jatim tanggal 02 April 20091 (satu) bundel fotocopy Laporan Permasalahan PT. DianFortuna Erisindo dan Puskopkar Jatim;1 (satu) lembar fotocopy Datadata Surat masuk dan keluarberkaitan dengan masalah Puskopkar Jatim;Hal. 17 dari 76 hal.

Sidoarjo, tanggal 31 Maret 2009;1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Audiensi Mahasiswa Kosgorodengan Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo beserta Kanwil BPN Prov.Jatim tanggal 02 April 2009;1 (satu) bundel fotocopy Laporan Permasalahan PT. Dian FortunaErisindo dan Puskopkar Jatim;1 (satu) lembar fotocopy Datadata Surat masuk dan keluar berkaitandengan masalah Puskopkar Jatim;1 (satu) bundel fotocopy Resume Permasalahan PT. Dian FortunaErisindo dan Puskopkar Jatim;1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka.

Selain itu jugaPENGGUGAT mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi 1 DPRDKab. Siak selaku membidangi pemerintahan yang pada intinya untukdifasilitasi agar Bupati Siak tetap melantik PENGGUGAT sebagai calonterpilih;IV.

Selainitu juga PENGGUGAT mengajukan permohonan audiensi kepada Komisi 1DPRD Kab. Siak selaku membidangi pemerintahan yang pada intinya untukdifasilitasi agar Bupati Siak tetap melantik PENGGUGAT sebagai calon terpilihSurat BAPEKAM Kampung Benteng Hulu Nomor : 14/BapekamBenhul/Xii/2019 Tertanggal 24 Desember 2019 Dan Tim PengawasPemilihan Penghulu Kab.

(fotocopy sesuai dengan asli);: Surat Tentang Pengaduan dan Permohonan Audiensi KepadaKomisi DPRD Kabupaten Siak, tanggal 31 Desember 2019.(fotocopy sesuai dengan asili);: Surat Tentang Permohonan Pembatalan Keputusan PanitiaPengawas Pemilihan Penghulu Kabupaten Siak yang telahmerugikan calon terpilin sehingga tidak dilantik danMerekomendasikan kepada Bupati Siak untuk melantik calonterpilin.

Herotama Indonesia dansebagai Pembina dari Organisasi Aspataki;Bahwa saksi sebagai Pembina Utama Aspataki sejak tahun 2016 sampaidengan tahun 2019;Bahwa PT yang saksi pimpin termasuk PT yang dicabut juga jjinnya;Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa sudah ada upaya administratifmaupun upaya hukum kepada Menteri yaitu memohon audiensi kepadaMenteri pada akhir bulan Oktober 2019, namun tidak pernah mendapatjawaban, padahal dengan melakukan audiensi kita ingin menyampaikanbeberapa pemikiran mengenai

PT Leres Kahuripan pernah mengajukanpenundaan kepada Menteri pada tanggal 16 Desember 2019 agar tidakdiberlakukan Keputusan tersebut sampaii ijinnya berakhir;Bahwa Aspataki sudah 2 (dua) kali berkirim surat kepada Menteri, pertamatanggal 30 Oktober 2019 mengenai permohonan audiensi dan yang keduapada tanggal 19 Desember 2019 Aspataki menulis surat kepada Ibu Menteriagar ditunda implementasi Peraturan Menteri No 10 Tahun 2019;Bahwa sepengetahuan saksi tentang Peraturan Menteri No 10 Tahun 2019,Tergugat

.6, sedangkansurat Bukti lainnya tidak ada aslinya (Fotocopy dari fotocopy) sebagai berikut :1.Fotocopy Peraturan Gubernur Bengkulu No.10 Tahun 2011 TentangPengawasan Produksi dan Penjualan Kegiatan Usaha Pertambangandan Batubara di Provinsi Bengkulu, (diberi tanda P1);Fotocopy Notulen Pembahasan tindak lanjut Permasalahan BatubaraSungai Dalam Rangka Persiapan Konsultasi ke Dirjen MineralBatubara Kementerian ESDM di Jakarta (Selasa 22 November 2017),(diberi tanda P2);Fotocopy Berita Acara Rapat/Audiensi

Gubernur Bengkulu, WakilBupati Bengkulu Tengah, LBHAPKB dengan Dirjen MinerbaKementerian ESDM RI di Jakarta (Senin, 27 November 2017); (diberitanda P3);Fotocopy Berita Cara Rapat Tingkat FKPD di Kantor GubernurBengkulu membahas tindak lanjuthasil Audiensi Plt.

Kasepuhan CirebonNo. 003/THTT/SSXIV/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, perihalPermohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P20 ;Fotokopi Surat Ijin Pakai dari Sultan Sepuh XIV KeratonKasepuhan Cirebon No.001/IPTHTT/SSXIV/XI/2014 tanggal 01November 2014, diberi tanda P21 ;Fotokopi LAPORAN POLISI Nomor : LP/1139/B/IX/2013/JBR/CRBKOTA tanggal 30 September 2013, diberi tanda P22 ;Fotokopi LAPORAN POLISI Nomor : LP/1297/B/X1/2013/JBR/CRBKOTA tanggal 05 November 2013, diberi tanda P23 ;Fotokopi Permohonan Audiensi

Untuk Pengaduan dari PerwakilanPenghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) KotaCirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada Pimpinan Komisi VI DPR RItanggal 5 September 2013, diberi tanda P24 ;Fotokopi Surat dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta ApiIndonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepadaKAPOLRES CIREBON KOTA tanggal 21 September 2013, perihalPermohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P25 ;Fotokopi Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PT KeretaApi Indonesia (Persero

Herotama Indonesia dansebagai Pembina dari Organisasi Aspataki;Bahwa saksi sebagai Pembina Utama Aspataki sejak tahun 2016 sampaidengan tahun 2019;Bahwa PT yang saksi pimpin termasuk PT yang dicabut juga jjinnya;Bahwa sebelum terbitnya objek sengketa sudah ada upaya administratifmaupun upaya hukum kepada Menteri yaitu memohon audiensi kepadaMenteri pada akhir bulan Oktober 2019, namun tidak pernah mendapatjawaban, padahal dengan melakukan audiensi kita ingin menyampaikanbeberapa pemikiran mengenai

PT Bina Mandiri Mulia Raharja pernahmengajukan penundaan kepada Menteri pada tanggal 16 Desember 2019agar tidak diberlakukan Keputusan tersebut sampai ijinnya berakhir ;Bahwa Aspataki sudah 2 (dua) kali berkirim surat kepada Menteri, pertamatanggal 30 Oktober 2019 mengenai permohonan audiensi dan yang keduapada tanggal 19 Desember 2019 Aspataki menulis Surat kepada Ibu Menteriagar ditunda implementasi Peraturan Menteri No 10 Tahun 2019 ;Bahwa sepengetahuan saksi tentang Peraturan Menteri No 10 Tahun

Surat tertanggal 08 Februari 2011 yang ditujukan kepada Yth.Bupati Purwakarta;Perihal permohonan Audiensi, namun surat ini tidak pernah ditanggapi olehTergugat I;Bahwa dengan tidak adanya tanggapan positif atas pendekatan, surat maupunteguran yang telah dilakukan oleh para Penggugat terhadap Tergugat I dan TergugatII tersebut, maka gugatan ini merupakan tindakan terakhir atau upaya terakhir(ultimum remedium) dari para Penggugat untuk memperjuangkan hak hukumnyayang seharusnya dilindungi oleh undangundang

Selain itu,Penggugat bersamasama dengan 14 orang Pegawai Negeri Sipil lainnyayang diberhetikan dengan tidak hormat oleh Tergugat juga mengajukanpermohonan audiensi kepada Tergugat.

Bukti P16: fotokopi Surat Tanggal 29 Nopember2018, Perihal Permohonan Audiensi. (;17. Bukti P17: fotokop! Surat Nomor180.2/1087/Hk/2018, tanggal 10 Desember 2018, perihalAudiensi. ;Halaman 41 Put.267/G/2019/PTUNMdn18. Bukti P18: fotokopi Surat tanggal 03 April 2019,Perihal Keberatan/Banding Administratif atas SuratKeputusan Bupati Toba Samosir Nomor 929 tahun 2018tanggal 23 Nopember 2018, yang ditujukan kepadaPresiden Republik Indonesia. ;19.

Artinya,dua bulan dipercepat Keputusan PHK yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Para PenggugatRekonvensi/Para Tergugat Konvensi;Bahwa pada tanggal 5 Mei 2013, beberapa pekerja alih daya(outsourcing) Termasuk Para Penggugat Rekonvensi/Para TergugatKonvensi melakukan audiensi dan pertemuan dengan Direktur JenderalPembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementrian TenagaKerja dan Transmigrasi Rl, Bapak Muji Handoyo. Dimana, HasilHalaman 17 dari 43 hal. Put.

Nomor 744 K/Pdt.SusPHI/201510.pertemuan dalam audiensi tersebut adalah bahwa Direktur JenderalPembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementrian TenagaKerja dan Transmigrasi RI akan mengadakan pertemuan denganDewan Direksi BPUS Ketenagakerjaan (dahulu, PT Jamsostek);Bahwa selanjutnya, pada tanggal 27 Mei 2013 beberapa pekerja alihdaya (outsourcing) BPJS Ketenagakerjaan (dahulu, PT.

dijawab: SAYA MINTADATA MASALAH PENYALURAN SERTIFIKASI LANCAR APATIDAK SOALNYA DAERAH LAIN SEPERTI DI MUKOMUKO ADAINDIKAS PENYALURANNYA YANG DIPOTONG kemudianterdakwa meyodorkan formulir kosong yang berada di map hijaudengan mengatakan: MINTA TOLONG DIISI PAK, formulir isiandengan judul Hasil Muhibah/ Silaturanmi/ Audiensi Nasional (34Provinsi) Tahun 2012, 2013, 2014, namun saksi SALAMUNmemberikan map hijau dan formulir kepada wakil kepala sekolahkemudian memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus

kemudian terdakwa meyodorkan formulir Kosong yangberada di map hijau dengan mengatakan: MINTA TOLONG DIISI PAK,formulir isian dengan judul Hasil Muhibah/Silaturahmi/ Audiensi Nasional(34 Provinsi) Tahun 2012, 2013, 2014, namun saksi SALAMUNmemberikan map hijau dan formulir kepada wakil kepala sekolahkemudian memberikan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh riburupiah).

/ SSXIV / I/ 2014 tanggal 23 Januari 2014, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P-20 ;- Fotocopy Surat Ijin Pakai dari Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon No.001/IP-THTT/SSXIV/XI/2014 tanggal 01 Nopember 2014, diberi tanda P-21 ;- Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1139/B/IX/2013/JBR/CRB KOTA tanggal 30 September 2013, diberi tanda P-22 ;- Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1297/B/XI/2013/JBR/CRB KOTA tanggal 05 November 2013, diberi tanda P-23 ;- Fotocopy Permohonan Audiensi

Untuk Pengaduan dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 5 September 2013, diberi tanda P-24 ;- Fotocopy surat dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada KAPOLRES CIREBON KOTA tanggal 21 September 2013, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P-25 ;- Fotocopy Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PT Kereta Api

/PN.Cbn.21.Da:23%24.20.26.27.28.Fotocopy Surat ljin Pakai dari Sultan Sepuh XIV KeratonKasepuhan Cirebon No.001/IPTHTT/SSXIV/X1/2014 tanggal01 Nopember 2014, diberi tanda P21 ;Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1139/B/IX/2013/JBR/CRB KOTA tanggal 30 September 2013, diberi tanda P22 ;Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1297/B/X1/2013/JBR/CRB KOTA tanggal 05 November 2013, diberi tanda P23 ;Fotocopy Permohonan Audiensi Untuk Pengaduan dariPerwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia(Persero

) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepadaPimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 5 September 2013, diberitanda P24 ;Fotocopy surat dari Perwakilan Penghuni Perumahan PTKereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon (KALILHARTONO dkk.) kepada KAPOLRES CIREBON KOTAtanggal 21 September 2013, perihal PermohonanPerlindungan Hukum, diberi tanda P25 ;Fotocopy Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PTKereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon dari PerwakilanPenghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero

Kasepuhan CirebonNo.003/THTT/SSXIV/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, perihalPermohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P20 ;Fotocopy Surat ljin Pakai dari Sultan Sepuh XIV Keraton KasepuhanCirebon No.001/IPTHTT/SSXIV/XI/2014 tanggal 01 Nopember 2014,diberi tanda P21 ;Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1139/B/IX/2013/JBR/CRB KOTAtanggal 30 September 2013, diberi tanda P22 ;Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1297/B/XI/2013/JBR/CRB KOTAtanggal 05 November 2013, diberi tanda P23 ;Fotocopy Permohonan Audiensi

Untuk Pengaduan dari PerwakilanPenghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon(KALIL HARTONO dkk.) kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 5September 2013, diberi tanda P24 ;Fotocopy surat dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta ApiIndonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepadaKAPOLRES CIREBON KOTA tanggal 21 September 2013, perihalPermohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P25 ;Fotocopy Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PT Kereta ApiIndonesia (Persero

/ SSXIV / I/ 2014 tanggal 23 Januari 2014, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P-20 ;- Fotocopy Surat Ijin Pakai dari Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon No.001/IP-THTT/SSXIV/XI/2014 tanggal 01 Nopember 2014, diberi tanda P-21 ;- Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1139/B/IX/2013/JBR/CRB KOTA tanggal 30 September 2013, diberi tanda P-22 ;- Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1297/B/XI/2013/JBR/CRB KOTA tanggal 05 November 2013, diberi tanda P-23 ;- Fotocopy Permohonan Audiensi

Untuk Pengaduan dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 5 September 2013, diberi tanda P-24 ;- Fotocopy surat dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepada KAPOLRES CIREBON KOTA tanggal 21 September 2013, perihal Permohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P-25 ;- Fotocopy Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PT Kereta Api

/PN.Cbn.21.Dae:23%24.22.26.27.28.Fotocopy Surat ljin Pakai dari Sultan Sepuh XIV KeratonKasepuhan Cirebon No.001/IPTHTT/SSXIV/X1/2014 tanggal01 Nopember 2014, diberi tanda P21 ;Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1139/B/IX/2013/JBR/CRB KOTA tanggal 30 September 2013, diberi tanda P22 ;Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1297/B/X1/2013/JBR/CRB KOTA tanggal 05 November 2013, diberi tanda P23 ;Fotocopy Permohonan Audiensi Untuk Pengaduan dariPerwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia(Persero

) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepadaPimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 5 September 2013, diberitanda P24 ;Fotocopy surat dari Perwakilan Penghuni Perumahan PTKereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon (KALILHARTONO dkk.) kepada KAPOLRES CIREBON KOTAtanggal 21 September 2013, perihal PermohonanPerlindungan Hukum, diberi tanda P25 ;Fotocopy Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PTKereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon dari PerwakilanPenghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero

Kasepuhan CirebonNo.003/THTT/SSXIV/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, perihalPermohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P20 ;Fotocopy Surat ljin Pakai dari Sultan Sepuh XIV Keraton KasepuhanCirebon No.001/IPTHTT/SSXIV/XI/2014 tanggal 01 Nopember 2014,diberi tanda P21 ;Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1139/B/IX/2013/JBR/CRB KOTAtanggal 30 September 2013, diberi tanda P22 ;Fotocopy LAPORAN POLISI Nomor : LP/1297/B/X1/2013/JBR/CRB KOTAtanggal 05 November 2013, diberi tanda P23 ;Fotocopy Permohonan Audiensi

Untuk Pengaduan dari PerwakilanPenghuni Perumahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Cirebon(KALIL HARTONO dkk.) kepada Pimpinan Komisi VI DPR RI tanggal 5September 2013, diberi tanda P24 ;Fotocopy surat dari Perwakilan Penghuni Perumahan PT Kereta ApiIndonesia (Persero) Kota Cirebon (KALIL HARTONO dkk.) kepadaKAPOLRES CIREBON KOTA tanggal 21 September 2013, perihalPermohonan Perlindungan Hukum, diberi tanda P25 ;Fotocopy Permohonan Percepatan Waktu Untuk Audiensi PT Kereta ApiIndonesia (Persero

Selain laporan resmisecara lisan melalui audiensi, Tergugat juga telahmenyampaikan laporan tertulis Penyelesaian Studi kepadaPenggugat pimpinan manajemen ABFIl Perbanas sebanyak 3(tiga) kali, yakni : surat yang pertama pada tanggal 17 Juni 2011yang isinya memohon proses penempatan kembali Tergugatsebagai Dosen Tetap di ABFIl Perbanas, surat yang keduapada tanggal 3 Oktober 2012, dan pada surat yang ketigatanggal 12 Februari 2013 Tergugat telah menyampaikankembali laporan penyelesaian studi dengan

Mengajar beberapa mata kuliah di ABFIl Perbanas, antara lainmata kuliah :1).Teori Ekonomi Makro2).Statistik 3).Laboratorium Statistik4).Pengantar llmu Ekonomi5).Sistem Informasi Manajemen6).Manajemen Stratejik7).Metodologi PenelitianSelain laporan resmi secara lisan melalul audiensi, Tergugat jugatelah menyampaikan Laporan tertulis Penyelesaian Studi kepadaPenggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yakniHal 60 dari 114 Hal Put.

Perk.No.520/PDT/2016/PT.DKITermohon Banding/Penggugat Konpensi untuk dapat mengaktifkankembali status bekerja Pembanding/Tergugat Konpensi di Intitusi ABFIlPerbanas yang dipimpin oleh Terbanding/Penggugat Konpensi dalamrangka menjalankan ikatan dinas, dengan di dampingi oleh bapak AcongDewantoro Marsono, MBA yang saat itu menjabat sebagai Wakil RektorBidang Akademik ABFIl Perbanas.Bahwa selain laporan resmi secara lisan melalui audiensi,Pembanding/Tergugat juga telah menyampaikan laporan tertulisPenyelesaian