Setelah dibeli terdakwa, kemudian dibawakerumah terdakwa di Lubuk Aro Dusun Jorong Malabur Nagari bawanKecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dan rencananya akan di jualkepada seseorang di kota Jambi provinsi Jambi dengan harga Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah).non Bahwa berdasarkan Lamp No. urut 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/LH/2019/PN LBBSatwa yang dilindungi dinyatakan bahwa jenis kambing hutan Sumatera(capricornis Sumatraensis) tersebut termasuk hewan/satwa yang dilindungI.

IV Nagari yang ditemukan dariTerdakwa; Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim serta Tim dariSatreskrim Polres Agam menuju Polsek IV Nagari dan setelah sampaidan melihat 1 (satu) bahagian kepala satwa jenis kambing hutanSumatera tersebut Saksi dan Tim memastikan ciriciri dan bentuknyabahwa 1 (satu) bahagian kepala satwa jenis kambing hutan Sumateraadalah termasuk jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/Menlhk/Setjen/KUM

untuk menjaminkesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya; Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, objek dari pengelolaan SDAhayati dan ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa liar besertaekosistemnya; Bahwa ada beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidakbisa dimanfaatkan secara bebas dapat dilihat pada Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.106/Menlhk/Setjen/KUM

.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi dinyatakan bahwa jenis kambinghutan Sumatera (capricornis Sumatraensis) tersebut termasukhewan/satwa yang dilindungi (No. urut 11).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;

merupakankayu bulat yang merupakan kelompok hasil hutan kayu budidayasebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf b Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya. Bahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45Batang (9,96 m) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

Terkait pengangkutan kayu tersebutdiatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam dan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidaya.

merupakan kayu bulat yang merupakan kelompok hasilhutan kayu budidaya sebagaimana di atur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf bPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa kayu Bulat Jenis Jengkol dan Rimba Campuran sebanyak 45 Batang(9,96 m3) yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit TrukMitsubishi Colt Diesel warna kuning No. Pol.

BH 8005 GU tersebut tidakdiperbolehkan untuk diangkut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam danPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutan hasil hutan kayubudidayaBahwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang diakibatkanoleh

Terkait pengangkutan kayu tersebut diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan YangBerasal dari Hutan Alam dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016 tentang11pengangkutan hasil hutan kayu budidaya, Bahwa berdasarkan hasil perhitungankerugian negara yang diakibatkan oleh terdakwa yaitu PSDH dan DR nyaadalah,Total PSDH = Rp.277.330,00,Total DR = Rp.748.673,42,Jadi

BinZAKARIA AGAN, diketahui bahwa 2 (dua) ekor burung jenis Nuri Baluku, 1(satu) ekor burung jenis perkici biak dan 1 (Satu) ekor primata jenis KukangKalimantan tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi berdasarkanLampiran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yangdilindungi, dan 2 (dua) ekor burung jenis Nuri Baluku

memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa setelah Saksi menemukan satwa yang di rumah Terdakwa,kemudian Saksi melakukan pemotretan dengan menggunakan Handphonedan kemudian mengirimkan foto satwa tersebut kepada Petugas BKSDAKalteng atas nama Karim melalui WhatsApp, hasil pengamatan foto satwatersebut menurut Saudara Karim bahwa satwa tersebut adalah jenis satwayang dilindungi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri lingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan Nomor:P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungj; Bahwa satwasatwa burung tersebut disimpan dalam kurungan/sangkaryang terbuat dari kawat dan untuk satwa Kukang disimpan dalam kandangbesi; Bahwa hanya Terdakwa yang menjual satwasatwa tersebut namunbelum sempat terjual; Bahwa pada saat penangkapan, kondisi satwasatwa tersebut dalamkeadaan hidup dan sehat;Terhadap keterangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106 /Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkunagn Hidup Dan Kehutanan Nomor:P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa yang dilindungi; Bahwa benar maksud dan tujuan dilaksanakannya Konservasi SumberSaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, untuk Konservasi Sumber daya alamhayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnyakelestarian Sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnyasehingga

. 1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis TumbuhanDan Satwa yang dilindungi, satwa jenis Kukang Kalimantan Nomor urut 75dengan nama ilmiah Nycticebus menagensis dengan nama Indonesia KukangKalimantan, satwa jenis Perciki Biak nomor urut 596 dengn nama ilmiahTrichoglossus rosenberg!

Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan atau melawan hukumberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RIHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 236/Pid.B/LH/2019/PN MIigNomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhandan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:a. Burung Kakatua Maluku (Cacatua Moluccensism) termasukFamili Cacatuidae terdapat pada nomor urut 258.b.

RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya nomor 258 dan 557; Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak memiliki ijin daripemerintah untuk menyimpan, mengangkut, ataupun memperniagakansatwa yang dilindungi tersebut; Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku sebelumnyapernah menjual 2 (dua) ekor Trenggiling dalam keadaan hidup kepadaSaksi Sardi; Bahwa Terdakwa mendapatkan Trenggiling tersebut dari

Ahli Wiwin Sepiastini, S.Hut., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tahu Terdakwa diperiksa karena Terdakwa menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yangdilindungi; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan

SetelahTerdakwa memberi kabar, Saksi Sardi membeli Trenggiling kedua yangdiambil di Pasar Splendid Malang; Bahwa Burung Kakatua Maluku dan Kasuari Kepala Hitam termasukdalam jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.106/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dantercantum dalam lampirannya

.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor P.20/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 6/ 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindung!

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Sofyan Ahmad Kum bin Adrian Ahmad Kum) terhadap Penggugat (Sela Hasan binti Hasan Akili);

4.

Menetapkan anak bernama Adnan Ahmad Kum, umur 1 tahun 7 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat;

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,00(empat ratus enam riburupiah);

Maka berdasarkan bukti P.2 dan P.3tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Adnan Ahmad Kum merupakan anakkandung dari Penggugat dengan Tergugat;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupafotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, alat bukti tersebuttelah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugatbertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO.

Berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwadalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama Adnan Ahmad Kum lahir pada tanggal 04 Maret 2019;Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan MahkamahAgung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hakhakperempuan pasca perceraian.

Aceh Timur pada Bank BPD Aceh Cabang Langsa sesuai PMK Np. 04/04/KUM/2002 tanggal 19 Nopember 2002.

No.127 tanggal 21 Mei 2003.6.1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002.7. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp.3.000.000.000, berhubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.8.1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.9. 1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp.5.000.000.000, berhubungan

AcehTimur.3. 1 (Satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 04/04/KUM/2002 tanggal 21Nopember 2002 untuk Rp.2.000.000.000, berhubungan denganpinjaman No.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT No.07/04/PT/2002.4. 1(satu) lembar fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2003 untukmendebet Rekening No. 01.01.803001.2 atau No. 01.02.803.338.2 atasnama Pemda Kab.

No.127 tanggal 21 Mei 2003.1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Tambahan Kredit Nomor:07/04/PT/2002.1 (Satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 044/04/KUM/2002 tanggal 12Maret 2003 untuk Rp.3.000.000.000, berhubungan dengan pinjamanNo.PMK/04/04/KUM/2002 dan PT.No.07/04/2002 dan PTNo.03/04/PT/2003.1(satu) lembar foto copy Surat Persetujuan Tambahan KreditNo.03/04/PT/2003.1(satu) lembar foto copy Surat Aksep No. 11/04/KUM/2003 tanggal 21Nopember 2003 untuk Rp.5.000.000.000, berhubungan denganpinjaman

(tujuh milyar rupiah)sebagaimana Perjanjian Kredit ( PMK ) Nomor : 11/04/KUM/2003 tanggal21 Mei 2003 dengan plafon kredit sebesar Rp.7.000.000.000.

Aceh Timur.2. 1(Satu) bundel foto copy PK No. 04/04/KUM/2002 tanggal 22 Mei 2002yang berisi surat persetujuan pemberian kredit dari PT. Bank AcehCab.

Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal19 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pangkalan Bun pada tanggal 7 September 2020, yang terdaftar di registerperkara Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN Phu, yang isinya adalah sebagai berikut :1.Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II dibuatpada Hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016;Bahwa bentuk perjanjian tersebut berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor :03160/KUM

Apabila Tergugat & Tergugat II ataupemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya YangHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN Pbu10.11.Berhutang/Tergugat & Tergugat Il, pihak Penggugat dengan bantuan yangberwenang dapat melaksanakannya;Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat dan Tergugat II adalah Tergugat &Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, Karena tidakmelaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf A : Surat Perjanjian KreditNomor : 03160/KUM/MS/X/2016 tanggal

KuasaPenggugat;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut,Tergugat dan Tergugat II memberikan jawaban secara lisan pada pokoknyaHalaman 4 dari 13 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2020/PN Pbumengakui ada hutang terhadap Penggugat sebesar Rp.100.000.000 (SeratusJuta Rupiah);Menimbang bahwa untuk mendukung dalildalil dalam Surat Gugatannya,pihak Penggugat selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut :1.10.11.12,Foto copy perjanjian kredit Nomor 03160/KUM

berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6201014308760001atas nama Agustina Rus Minalce, maka diketahui Penggugat dan Tergugatberdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan dengandemikian Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksaperkara ini;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut pokokgugatan Penggugat tersebut, maka terlebin dahulu Hakim akanmempertimbangkan keabsahan menurut hukum perjanjian di dalam foto copyperjanjian kredit Nomor 03160/KUM

.142.719.013, (Seratus empat puluh dua juta tujuh ratus Sembilan belas ributiga belas rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan buktibukti tertulis tertandaP.1, P.2, P.3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 dan P12, maka telahdiperoleh halhal sebagai berikut :Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II dibuatpada Hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2016;Bahwa bentuk perjanjian tersebut berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor :03160/KUM

MBD.BAA/118/KUM/2012tanggal 6 Juli 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) jo. Addendum I (Kesatu)Perjanjian Kredit No, MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember 2012(selanjutnya disebut Addendum Perjanjian Kredit) sebagai tanda kesepakatan danpersetujuan mengenai halhal yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan AddendumPerjanjian Kredit.b. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, Penggugat telahmenyerahkan agunan kredit berupa tanah/bangunan SHM No.4406/Kel.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012beserta Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal21 Desember 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat Tergugat Rekonpensi.3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1169212012 tanggal 26 September 2012 jo.Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 790/2011 tanggal 3 Agustus 2012 adalah sahmenurut hukum dan mengikat.4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian KreditNomor.

MBD.BAA/118/KUM/2012tanggal 6 Juli 2012 (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit) jo. Addendum I (Kesatu)Perjanjian Kredit No, MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember 2012(selanjutnya disebut Addendum Perjanjian Kredit) sebagai tanda kesepakatan danpersetujuan mengenai halhal yang tertuang dalam Perjanjian Kredit dan AddendumPerjanjian Kredit.. Bahwa guna menjamin pembayaran kembali pinjaman tersebut, Penggugat telahmenyerahkan agunan kredit berupa tanah/bangunan SHM No.4406/Kel.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012beserta Addendum I (Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012tanggal 21 Desember 2012 adalah sah menurut hukum dan mengikat TergugatRekonpensi.3. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1169212012 tanggal 26 September 2012jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 790/2011 tanggal 3 Agustus 2012 adalah sahmenurut hukum dan mengikat.4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap PerjanjianKredit Nomor.

MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 6 Juli 2012 beserta Addendum I(Kesatu) Perjanjian Kredit No. MBD.BAA/118/KUM/2012 tanggal 21 Desember2012.5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayarutangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebanyak Rp199.985.166,95 (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluhlima ribu seratus enam puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen), secara seketikadan sekaligus.6.

., kKewarganegaraan Indonesia, jabatanPelaksana Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia KantorPemerintah Kabupaten Kotabaru;kelimanya beralamat kantor di Jalan Pangeran Indera KusumaNegara No. 1, Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. 183.1/10/KUM tertanggal 02Desember 2010;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;melawanPT.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 188 45/346/KUM/2009 tanggal14 Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kotabaru No.433 Tahun 2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit Seluas 8.050 Ha terletak di KecamatanKelumpang Utara dan Kecamatan Sungai Durian Atas Nama PT. SakaKencana Sejahtera; danb.

Surat Keputusan Bupati No. 18845/347/KUM/2009 tanggal 14 Agustus2009 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kotabaru No. 435 Tahun2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. SakaKencana Sejahtera di Kabupaten Kotabaru;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara antara lain :a.

Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/346/KUM/2009, tanggal14 Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kotabaru No.433 Tahun 2005 tentang Pemberian jin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit Seluas 8.050 Ha Terletak di KecamatanKelumpang Utara dan Kecamatan Sungai Durian atas nama PT. SakaKencana Sejahtera (SKS); danb. Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 188.45/347/KUM/2009, tanggal14 Agustus 2009 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kotabaru No.Hal. 25 dari 28 hal. Put.

Pangeran Antasari No. 1 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/1931/KUM/VIII/2019, tanggal 30Agustus 2019 memberikan kuasa kepada:1. H. Wahyudie, S.H., M.H.2. Bilham, S.H.3. Achmad Wachyuddin, S.H.,M.M.4.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lukmanul Hakim;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barito KualaNomor 188.45/187/KUM/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Lukmanul Hakim;4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hakhakPenggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala; dan5.

Tergugat/Terbanding) Nomor 188.45/187/KUM/2019, tanggal 30April 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan Atas Nama Lukmanul Hakim, NIP 196403122007011031(vide Bukti P1);Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding dengan mendasarkan pada putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap (ic.

Penggugat/Pembanding) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan oleh karenanya berdasarkan keputusan Nomor 188.45/187/KUM/2019, tanggal 30 April 2019 (ic.

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180 / 11 /KUM / 2011, tertanggal 18 Oktober 2011 kepada :1. H. FATHURRAHIM, SH.MH., Jabatan KepalaBagian Hukum Setda Kota Banjarmasin;Hal .1 dari 14 hal. Putusan No : 85/B/2012/PT.TUN.JKT2. GT. DEWI APRILINA, SH., Jabatan KasubbagBantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSetda Kota Banjarmasin RAKHMAT RIYADI AKBAR, SH., Jabatan StafSubbag Bantuan Hukum dan HAM pada BagianHukum Setda Kota Banjarmasin ;Hj.

., Jabatan Staf SubbagBantuan Hukum dan HAM pada Bagian HukumSetda Kota Banjarmasin ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilihkedudukan pada Kantor Walikota Banjarmasin JalanRE Martadinata No. 1 Banjarmasin;Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18Oktober 2011, Nomor :108/18/KUM/2011, kepadaFIRDAUS DEWILMAR, SH.MH., Jabatan KepalaKejaksaan Negeri Kota Banjarmasin, beralamat diKantor Kejaksaan Negeri Banjarmasin, Jalan BrigjendH. Hasan Basri Banjarmasin, yang selanjutnya member!

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7Desember 2011, Nomor : 180/570/KUM/2011 kepadaIGNASIUS RIZKI P. SALAN, SH., Jabatan Staf BagianHukum Subbag.Bantuan Hukum dan HAM Setda KotaBanjarmasin, kewarganegaraan Indonesia, memilihkedudukan pada Kantor Walikota Banjarmasin JalanRE Martadinata No. 1 Banjarmasin;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / PEMBANDINGMELAWANDrs. H. ARIMA YANA YUSNI, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di JalanRatu Zaleha Komplek K.H.

Kum/BKD, Diklat,tanggal 11 Juli 2011, perihal : Pembagian 1/3 Gaji untuk Bekas Istri dananak atau anakanak Drs. ARIMA YANA YUSNI; NIP.19580615 198710 1003, Aan ; 22222 $n one nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nn eeeb.

terdakwa KANTARTO Alias KANTAR secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana menangkap, menyimpan, memiliki,memelihara, dan memperniagakan satwa dilindungi Undangundangdalam keadaan masih hidup sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RINomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHK NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM

Sesuai dengan surat kematiandari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem YogyakartaNomor BA.594,592,550,604/K.22/Wil.II/KSA/8/2018) dan saat ini di simpan didalam frezeer Stasiun Flora Fauna Bunder, Kabupaten Gunungkidul; Bahwa Trenggiling (manis javanica) merupakan salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya tercantum dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi pada nomorurut 84;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo PeraturanPemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan SatwaJo Peraturan Mentri LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TentangJenis tumbuhan dan satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudahsering memberikan sosialisasi kepada Masyarakat di Gunungkidulsemua tumbuhan dan satwa yang sudah harus dilindungi;Bahwa tindakan menjual trenggiling berdasarkan UndangUndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistem pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a joPeraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetantumbuhan dan satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/6/2018 Tentang Jenis tumbuhan dan satwayang dilindungi;Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara tunggal makadengan memperhatikan seluruh fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakimakan membuktikan dakwaan tunggal yaitu Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat(2) huruf a Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberAlam Hayati dan Ekosistemnya Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Jo Peraturan Mentri LHKNomor P.20 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/

Bahwa satwaKijang Muncak (MUNTIACUS MUNTJAK) dan satwa Rusa Sambar(RUSA UNICOLOR) adalah satwa yang dilindungi oleh Undang Undangdan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1999 tentangpengawetan jenis tumbuhan dan dan satwa serta Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Rl Nomor:P.92/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2018, yang memuat daftar tumbuhan dansatwa yang dilindungi.

ekor kijangdan 1 (satu) ekor rusa;Bahwa Terdakwa berburu satwa yang dilindungi tersebut dengan caramemasang jerat menggunakan ali jerattambang yang diikatmenggunakan pelontar dari kayu kopi;Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang buktidiamankan ke kantor Balai Besar TNBBS dan diserahkan ke PolresTanggamus untuk proses lebih lanjut;Bahwa Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi dan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.Bahwa posisi barang bukti diamankan di dapur rumah Terdakwa dankondisi barang bukti bagian tubuh kijang dalam keadaan habis dibakar;Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kepala kijang, 11 (sebelas)lembar potongan kulit kijang, 4 (empat) potong kaki kijang, 1 (satu)potong ekor kijang tersebut merupakan hasil buruan Terdakwa

kijangdan 1 (satu) ekor rusa; Bahwa Terdakwa berburu satwa yang dilindungi tersebut dengan caramemasang jerat menggunakan tali jerattambang yang diikatmenggunakan pelontar dari kayu kopi; Bahwa setelah ditangkap kemudian Terdakwa berikut barang buktidiamankan ke kantor Balai Besar TNBBS dan diserahkan ke PolresTanggamus untuk proses lebih lanjut; Bahwa Kijang dan Rusa termasuk jenis hewan atau satwa yangdilindungi dan diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RINomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan DanSatwa Yang dilindungi.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbP.20/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, satwa liar jenis kukang dengan nama latinNycticebus Coucang (lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 nomor urut 73) termasuksatwa yang dilindungi.Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenangdalam hal menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungidalam keadaan hidup.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat(2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum. 1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, Sebagai aturanpelaksanaan dari UndangUndang No. 5 Tahun 1990 TentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya.Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan peraturan tersebutkukang berada pada no urut 73;Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN Lbb Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi barang bukti dalamperkara

Pol : BA 3949 DV yang dipergunakan untuk mengantarkan 2(dua) ekor satwa jenis kukang (Nycticebus Coucang) yang akan di jualkepada pemesan.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa Satwa liar jenis kukang dalam bahasa latinnya disebut(Nycticebus Coucang ) adalah termasuk jenis Satwa Liar yangdilindungi hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia NomorP.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12

/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2021/PN LbbYang Dilindungi, Sebagai Aturan Pelaksanaan Dari UndangUndangNo. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati DanEkositemnya;Bahwa terdakwa membenarkan telah menangkap kukang di daerahMalampah Kec.

Sayamemenuhi permintaan Pak Anton Pabara untuk membuatkan Nota Angkutanlanjutan tersebut, karena Pak Anton Pabara telah meyakinkan saya, dia bilang inibetulbetul kayu rakyat dari kKebun masyarakat dan lengkap dokumennya seceraketentuan P.85/MEN LHK/KUM.1/II/20216, pasal 8, dimungkinkan saya sebagaiPemilik Industri Primer, untuk menerima Dokumen Nota Angkutan Kayu Rakyat,sebelum dilanjutkan ke tujuan akhir.Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 58/Pid. SusL H/2021/PN.

yang berlaku.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan ldentifikasi Jenis Kayugergajian dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil sebagaiberikut :> Jenis Kayu Olahan Bintangur sebanyak 267 (dua Ratus Enam Puluh Tujuh)lembar Volume 6,1299 M3, dan> Jenis Kayu Olahan cinacina 6 (enam ) lembar Volume 0,1425 M3,Dimana Dokumen yang harus digunakan pada ke dua jenis kayu tersebut diatasadalah :> Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/ Kum

MAKBahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Pengukuran dan/atau PengujianHasil Hutan dijelaskan bahwa :Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara harus dilakukanPengukuran dan/atau Pengujian oleh Petugas yang Berwenang / Tenaga yangBerkompeten; Semua Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak hasil budi daya dilakukanpenetapan jenis, Pengukuran volume / berat, dan penghitungan jumlah olehpihak yang ditentukan sesuai dengan

Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

yang berasal dari Hutan Hak;Bahwa Dokumen Nota Angkutan Kayu Olahan sebagaimana dalam BerkasPerkara sebagaimana diperlihatkan, jenis dokumen dan format dokumen tersebuttidak terdapat dan diatur dalam ketentuan paraturan baik dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang penatausahaan hasil hutan kayuyang berasal dari hutan alam, maupun dalam Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentangPengangkutan

Hasil Hutan Kayu adalah Hasil Hutan berupa Kayu Bulat, Kayu BulatKecil, Kayu Olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasanhutan (pasal 1 angka 13 Undangundang No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).Sedangkanmenurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutanalam, Pasal 1 angka 25, Hasil Hutan Kayu adalah bendabenda hayatiyang berupa

Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untukmenyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu(Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal1 angka 23). Bahwa kayu bulat sebanyak 40 batang = 7,89 (tujun koma delapansembilan) M? kelompok rimba campuran yang terdiri dari : 1 (satu)batang = 0,25 (nol koma dua lima) M?

Bahwa surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen tentanghasil hutan kayu yang merupakan bukti legalitas hasil hutan yangditerbitkan melalui Aplikasi SIPUHH (berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil HutanYang Berasal dari Hutan Alam Pasal 1 Angka 23).Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 361/Pid.Sus .LH/2021/PN JmbNota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untukmenyertai pegangkutan khusus dan atau hasil

Bahwa benar Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Alam, SuratKeterangan sahnya hasil hutan (GKSHHkK) adalah dokumen tentang hasilhutan kayu yang merupakan bukti legalitas hasil hutan yang diterbitkanmelalui Aplikasi SIPOUHHHalaman 26 dari 36 Putusan Nomor 361/Pid.Sus .LH/2021/PN Jmb4.

angkutan yangdigunakan untuk menyertai pegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, kegiatanPenatausahaan hasil hutan kayu bulat di awali dengan kegiatan perencanaanproduksi yaitu kegiatan timber cruising untuk mengetahui jenis dan jumlah kayubulat sebagai dasar penyusunan rencana penebangan.

P66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dariHutan Alam dan P.67/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanTanaman pada Hutan Produksi Bahwa sistem kerja Penatausahaan Hasil Hutan melalui sistemOnline (SIPUHH Online) yaitu) SIPUHH mencatat danmelaporkan secara elektronik seluruh rangkaian pelaksanaanpenatausahaan hasil hutan mulai dari perencanaan produksi,penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan,pengangkutan

Dan berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019 hak akses dapat ditutupsementara dalam hal ditemukan adanya indikasi pelanggaranpenatausahaan hasil hutan, belum terpenuhinya kewajibanPNBP, atau adanya permintaan pihak lain yang dapatdipertanggungjawabka Dy dari 49 putusan No. 44Terhadap ketePattgartWRIP4eSebut Terdakwa tidak memberikan pendapat;2. Ahli Teguh Yuwono,S.Hut.

Sesuai PermenlhkNomor P85 /Menthk/Setjen /Kum.1/ 11/2016 joP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya dari Hutan Hak, kayu olahan tersebutdilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan atau Nota AngkutanLanjutan, namun dibatasi untuk jenisjenis berikut ini: jati,mahoni, nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri,durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi,kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu,sawit, sawo, sukun, trembesi,

Bahwa untuk kayu olahan dari pohon yang tumbuh alamisebelum terbitnya alas hak atas tanah /menjadi hutan haksesuai pasal 4 ayat 4 Permenlhk Nomor P.85/Menlthk/Setjen/Kum.1/11/2016 jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan. Kayu Budidaya vang, Berasal dari Hutan Hakmengacu pada KteAtuatePerhenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentang PenatausahaanHasil Hutan di Hutan Alam).

Sukses Etam Raya Nomor :522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019 adalahpenerapan ketentuan PermenLHK P.43/MenlhkSetjen/2015 joP.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016, khususnya pasal 15 tentangPenetapan TPTKO;Bahwa berdasarkan pasal 15 PermenLHK P43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/ 7/2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, dan Izin PenetapanTPTKO Nomor : 522.3/2947/DKII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTimur diatur bahwa

Bahwa terhadap setiap orang yang akan memiliki, mengangkut ataumenguasai hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak yangtumbuh secara alami (bukan hasil budidaya) aturannya mengacukepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHKSETJEN/KUM.1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam.

Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal4 November 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu BudidayaYang Berasal Dari Hutan Hak, dinyatakan bahwa Pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak dilengkapidengan Nota Angkutan.

Bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal4 November 2016 tentang nota angkutan dan nota angkutan lanjutandipergunakan untuk :a. pengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal darihutan hak di provinsi di pulau Jawa dan Bali.b.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 TentangPengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari HutanHak bahwa Tempat Pengumpulan Kayu Rakyat Terdaftar yangselanjutnya disebut TPKRT adalah tempat pengumpulan hasil hutankayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebelum dikirim ke tujuanakhir yang lokasinya diketahui oleh

Bahwa kayu budidaya tanpa dilengkapi dengan dokumen berupaNota Angkutan atau nota angkutan lanjutan maka Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 = Tentang Perubahan = AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak sesuai denganPasal 10 :(1) Penggunaan dokumen Nota Angkutan yang terbukti digunakansebagai dokumen angkutan kayu yang berasal

Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhandan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada nomor urut 84 sisik jenisTrenggiling dengan nama ilmiah Manis javanica,termasuk dalam FamiliManidae.

Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenis satwa yangdilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam lampiranPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan TumbuhanHalaman 4 dari 27 Putusan nomor 93/Pid.B/LH/2020/PN.Wnodan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Perbuatan TerdakwaHENGKI PRASETYO Bin SUPARNOsebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

bukti yang ditunjukkan olehPenyidik dan sesuai dengan dokumentasi (foto) di atas merupakan sisikjenis Trenggiling dengan nama ilmiah Manis javanica,termasuk dalamFamili Manidae.Trenggiling (Manis javanica) termasuk salah satu jenissatwa yang dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantumdalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM

Hal tersebutakan menyebabkan dampak negatif yang besar bagi kehidupan manusia.Bahwa barang bukti berupa satwa liar baik dalam keadaan hidup atau matidan/atau bagianbagiannya, sebagimana diatur dalam pasal 7 PeraturanMenteri LHK No.26/MenLHK/Setjen/Kum.1/4/2017 tentang PenangananBarang Bukti Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tentangTata Cara Penanganan Barang Bukti dilakukan dengan cara :Identifikasi;Pengamanan;Pengangkutan;Penyimpanan;Pengujian laboratorium;Perawatan atau Pemeliharaan

dilindungi berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan tercantumdalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar, yaitu Permen LHK NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 pada nomor urut 84.Bahwa menurut pendapat Ahli dimaksud Sisik adalah lapisan kulit yangkeras dan berkepingkeping pada ikan, ular, kaki ayam, dan sebagainya.Bagianbagian satwa dilindungi adalah bagian bagian dari tubuh satwayang

Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut, dibeli dari IMRAN (masukdalam daftar pencarian orang/ DPO) dengan harga Rp. 70.000, (tujuh puluh ribu) perekor ; Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM

.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangdilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai

Tim Bahwa kurakura Moncong Babi tau Labilabi moncong babi (carettochelys insculptachelidae) yang didapatkan dari para terdakwa tersebut merupakan hewan yangdilindungi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Linngkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindugi nomor urut 697 Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor P. 106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi ; Bahwa para terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut, dan mempemiagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan matiyakni Kurakura Moncong Babi atau Labilabi Moncong Babi (carettochelys insculptachelidae) tidak memilik