Kesemuanya Para Advokatpada LEMBAGA PENYULUHAN & BANTUAN HUKUM NAHDATUL ULAMA(LPBNU) yang berkantor di Kantor Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulana (GedungPWNU) Jl.

Bahwa Pemohon sebagai Ketua Nahdatul Ulama Australia Barat akanmendidik anakanak biologis Pemohon secara terpisah sesuai Islam diPutusan Nomor 829/Pdt.G/2010/PAJP Hal.5 dari 17 hal34.35.36.37.38.39.AO.Australia.

ketentuan Pasal 149 ayat (1)R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sepanjangberdasarkan dan beralasan menurut hukum dan diputus secara verstek (tanpahadirnya Termohon);Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon bercerai dengan Termohonadalah karena sejak 27 tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dankeluarga Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknyadisebabkan karena ketika anak pertama Pemohon (Nahdatul

;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan padatanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 11.40 terjadi keributan pada acaraTabligh Akbar dalam rangka memperingati Hari Lahir NU (Nahdatul Ulama) ke93 di Lapangan Sri Mersing Kota Tebing Tinggi yang diawali ketika Terdakwamenjumpai Saksi Najarudin Siregar di sebelah kiri tenda dekat pijakan batu danmeminta agar Banser NU untuk melepaskan baju seragam dan Penceramahditurunkan, lalu tidak lama kemudian Saksi Suhairi Alias Gogon yang pada saatitu

Ancaman ini dapat berupapenembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, Sampai dengan suatutindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu) seruan denganmengutarakan akibatakibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dipersidangan, pada tanggal 27 Februari 2019 sekitar Pukul 11.40 WIB terjadikeributan pada acara Tabligh Akbar dalam rangka memperingati Hari UlangTahun NU (Nahdatul Ulama) Kota Tebing Tinggi yang ke93 di Lapangan SriMersing Kota

, dan siap tumpah darah hari ini dalam pesan grup whatsappKeluarga Besar FPI Tebing Tinggi dapat dimaknai sebagai bentuk ancamankekerasan karena diucapkan atau diungkapkan untuk menimbulkan kesan yangdapat merugikan kepada yang diancamnya;Menimbang, bahwa isi percakapan dalam grup whatsapp KeluargaBesar FPI Tebing Tinggi tanggal 26 Februari 2019 pada intinya merencanakanuntuk membubarkan kegiatan Tabligh Akbar dalam rangka memperingati HariUlang Tahun NU (Nahdatul Ulama) Kota Tebing Tinggi yang ke93

, Kapolda Sumatera Utara, Mendengarkan Tausyiah olehUstadz Ahmad Muwafig, S.Ag, Doa dan Pelantikan IPNU dan IPPNU sertapenyerahan Kartu Keanggotaan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ahli Zulkarnain, S.Agbahwa kegiatan Harlah NU tersebut merupakan kegiatan keagamaan karena didalam undangan yang beredar disebutkan tabligh akbar serta terdapatpembacaan Ayat Suci Al Quran dan tausyiah dalam susunan acara tersebut;Menimbang, bahwa acara Tablig Akbar dalam rangka memperingatiHari Lahir NU (Nahdatul

tersebutantara lain : Walikota Tebing Tinggi, Kapolda Sumatera Utara, Ibulbu PerwiritanSeKota Tebing Tinggi, Ormas Islam Muhammadiyah, Alwayhliyah, AlIttihadiyah, Pelajar SeKota Tebing Tinggi, KPU (Komisi Pemilihan Umum),Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Puja Kesuma, FORKOMPIMDA, AparaturSipil Negara (ASN), warga Nadhlatul Ulama (NU) dan masyarakat Kota TebingTinggi;Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 11.40 WIB terjadi keributanpada saat acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati Hari Lahir NU(Nahdatul

Ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undangundang Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Azasi Manusia yang berbunyi : "Setiap orang berhakatas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana sajadia berada;Menimbang, bahwa untuk melengkapi alasan diperbolehkannyaperubahan jenis kelamin dengan cara melakukan penafsiran sebagaimanatersebut di atas, tidak salah jika dikemukakan pula pandangan dari sudutHukum Islam dengan merujuk Keputusan Muktamar Nahdatul Ulama ke 26di Semarang tanggal 11 Juni 1979 yang memutuskan

Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Ufa Sudha'im dari DokterMuhammad Hamada A dengan tanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkagn oleh Klinik Nahdatul Ulama Madinah bermeterai cukup, olehKetua Majelis diberi tanda (P.8);Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisanyang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuksegala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkaraini, merupakan bagian

PUTUSANNomor 207/Pdt.G/2019/PA Sbhpe DyaSH alll etsyDEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkanputusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Permohonan CeraiGugat antara;Penggugat, tempat tanggal lahir Handis Julu 30 November 1973, agamaIslam, pendidikan Madrasah Aliyah Swasta Nahdatul Ulama(MAS NU) Sibuhuan, pekerjaan Petani, tempat tinggal ,Kabupaten Padang Lawas,

Selsebelah selatan : Sekolah Madrasah lbtidaiyah Nahdatul Watan ( MINW ) Aik Anyar ;2.

rumah bedek tersebut di renopasi dan di ubah fisiknya menjadirumah permanen yang berukuran 12 X 8 M2 oleh Tergugat tanpasepengetahuan Penggugat,dan tanah tersebut terletak di Dusun GubukTimuk, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur.dengan Batas batas sebagai berikut : sebelah barat : Rumah miliknya Sahidin Alias Amagq Rohsebelah timur : Sekolah Dasar Negeri Satu (SDN 1 ) Sukamuliasebelah utara : Rumah Miliknya Sapurah Alias Inaq liansebelah selatan : Sekolah Madrasah lbtidaiyah Nahdatul

Eksepsi bahwa Penggugat Tidak Berkapasitas Untuk MengajukanGugatan3.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku,pihak yang dapat atau berhak mengajukan gugatan adalah orangyang merasa kepentingannya dilanggar atau dirugikan.3.2 Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada pokoknya terkaitdengan dilelangnya objek sengketa a quo oleh Baitul Mai WattamwilSyirkah Muawanah Nahdatul Ulama (BMT SM NU) Pekalongan(Tergugat ) yang dilakukan dengan perantaraan Tergugat Il (KantorPelayanan

dilelangnya objeksengketa a quo oleh Baitul Mai Wattamwil Syirkah MuawanahNahdatul Ulama (BMT SM NU) Pekalongan (Tergugat ) yangdilakukan dengan perantaraan Tergugat Il (Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan).Menimbang , bahwa Majelis Hakim sependapat dengan materieksepsi dari Kuasa Tergugat Il tersebut oleh karena yang adahubungan hukum dalam perkara ini yaitu antara Baitul Mai WattamwilHalaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 28 / Pdt.G / 2015 / PN Btg31Syirkah Muawanah Nahdatul

Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2019/PA.BtgSalinandicocokan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.6;7. ljasah Sekolah Menengah Pertama Nahdatul Ulama 1 Bawangatas nama anak Pemohon Wahidah yang dikeluarkan oleh KepalaSekolah SMP NU 1 Bawang, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebutdiberi materai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;8.

Kantor Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup setelahdicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P2;Fotokopi Surat Penolakan Nikah, Nomor : 405/Kua.11.09.19/PW.01/IX/2020tertanggal 03 September 2020 dari KUA Kecamatan Wonosegoro,Kabupaten Boyolali, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyatatelah sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P3;Fotokopi ljazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama C.Suami, Aslisurat diterbitkan oleh Kepala SMP Nahdatul

Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas namaCHUI CHUNGYU dan dengan gelar nama Islamnya MUHAMMAD ALI,yang dikeluarkan oleh Nahdatul Ulama di Taiwan, selanjutnya diberi tandaP10;11. Fotokopi Surat Tanda Melapor atas nama NELIYAH, yangmelaporkan tentang tamu WNA yang menginap dirumah kediamannyabernama CHUNGYU,CHIU. yang dikeluarkan pihak Kepolisian PolresCirebon Kota, selanjutnya diberi tanda P11;12.

Bahwa tidak benar dalildalil yang dikemukakan olehPENGGUGAT, bahwa TERGUGAT memiliki wanita idaman lain(WIL),untuk ini TERGUGAT minta dibuktikan dan TERGUGATsudah pernah melakukan sumpah dengan Al Quran yang sudahmempunyai PIL(Prialdaman Lain) yang bernamaThoyibMohamad, Status duda, pekerjaan sebagai Dosen padaUniversitas Nahdatul Ulama Cirebon dan bertempat tinggal diCirebon; dimana PIL tersebut merupakan teman semasa kuliah diUniversitas Bengkulu.

ketentuan Pasal 149 ayat (1)R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan sepanjangberdasarkan dan beralasan menurut hukum dan diputus secara verstek (tanpahadirnya Termohon);Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon bercerai dengan Termohonadalah karena sejak 27 tahun setelah pernikahan rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dankeluarga Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknyadisebabkan karena ketika anak pertama Pemohon (Nahdatul

Fotokopi liazah atas nama ANA ANISA Nomor PC/XXVIV27/A1:1404517tanggal 31 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KepalaMadrasah lbtidaiyah Nahdatul Ulama Lolaras Sumberpucung, bermeteraicukup dan sesuai dengan aslinya, olen Ketua Majelis diberi tanda (P.5) danaslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;f.

Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nahdatul Ulama,beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 04 Jombang, berdasarkan Penetapan Majelishakim No. 10/Pen.Pid/2017/ PN.

Kerugian keuangan negara yang timbul tersebut, menurut Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sebagaimanayang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan penyalahgunaan danaBantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MTs Nahdatul Ulama (NU) 01 JejegBumijawa Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2009 sampai dengan 2011 Nomor:LHAI5991/PW11/5/2011 Tanggal 14 Desember 2011, penyimpangan keuangantersebut terjadi disebabkan lemahnya pengawasan yang dilakukan

Surat Keterangan Kelulusan NomorSKL.Akt.1I/014.SMP/NU.04062021 atas nama Vina Rahmawati yangdikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Nahdatul Ulama KabupatenSarolangun tanggal 04 Juni 2021, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tandaP.6;7.

;Bahwa Saksi menyatakan pembagianpembagiannya Penetapan surat belum tahupersis, tapi biasanya apabila ada BMD (Barang Milik Daerah) digunakan olehpengguna biasanya ada SK Penggunaannya ;Bahwa Saksi menyatakan benar dari pihak Pemerintah Provinsi ada memberikantanah kepada STAIN seluas 14 Hektar dan 4 Hektarnya lagi untuk keperluanUniversitas Nahdatul Ulama ;Halaman 47dari 86 Halaman dari Putusan No.21/G/2016/PTUN.SMDBahwa Saksi mengetahui tanah Pemerintah Provinsi yang + 40 Hektar itu,berdasarkan

pembagian bahwa Sertifkat Induk pecah berdasarkanpenggunaannya jadi dari 400.862 M2. dipecah menjadi : Dinas Sosial + 10 Hektar ; Universitas Nahdatul Ulama + 59.196 M2; Metrologi + 26.005 M2 ; Badan DIKLAT.Bahwa pembagianpembagian untuk Dinas Sosial, Universitas Nahdatul Ulama,Metrologi dan Badan DIKLAT itu secara fisik memang mereka yangmenggunakannya.

Jadi kita pisah berdasarkan mereka yang menggunakanadapun untuk tanah untuk Univesitas Nahdatul Ulama masih proses rencanapenggunaan tetapi sertifikatnya atas nama Pemerintah Provinsi KalimantanTimur.

Dari Lembaga Penyuluhan dan BantuanHukum Nahdatul ulama ( LPBHUN) yang beralamat di JI.KH.Mas,ud No.1642Tridaya Saksi, Tambun Selatan Bekasi.