Rekonvensimengenai nafkah masa iddah sebesar Rp. 45.000.000 ( empat puluh lima jutarupiah) selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonvensi telah menolaknya;Menimbang, bahwa karena perceraian ini dikehendaki oleh TergugatRekonvensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatannusyuz, sedangkan Penggugat Rekonvensi telah menunjukan buktipenghasilan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan oleh Tergugat rekonvensisendiri sebagaimana bukti P.4 dapat membuktikan bahwa Tergugat rekonvensisebagai Pegawan

baik secara bersamasama maupun bertindak sendirisendiri, pada hari Senin tanggal30 Juni 2008 sekira pukul 13.00 Wita, atau setidaktidaknya pada waktu lain yang termasuktahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Diknas Kabupaten Enrekang Jalan PancaitanaBungawalie No 18 Enrekang Keluran Galonta, Kecamatan Enrekang, Kab Enrekang atausetidaktidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriEnrekang, atau Pengadilan Negeri Enrekang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,Pegawan

yayad Bin ujang Yusuf (Alm) padahal ketentuan Pasal 8UU Narkotika secara tegas menggariskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakanuntuk kepentingan lainnya termasuk untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehinggadengan demikian sangat jelas bahwa perbuatan terdakwa telah bertentangan denganhukum obyektif yaitu UU Narkotika;Menimbang, bahwa jika merujuk pada hal tersebut diatas dihubungkan denganprofesi terdakwa sebagai Pegawan

uangjemaah, kemudian terdakwa memberikan selembar cek kepada saksi Doni dengannominal Rp. 350,000,000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah saksi Donimenerima cek tersebut, saksi Doni dan saksi Andriani kembali ke Sawahlunto;Menimbang, bahwa sesampainya di Sawahlunto saksi Doni memberitahukankepada jemaah mengenai cek pemberian terdakwa, dan saksi Doni mencoba untukmencairkannya ke Bank BCA di cabang Padang, sesampainya di Bank BCA Padangterdakwa disuruh untuk membuka rekening BCA dan Pegawan

Bukti tertulis: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat Pegawan PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang,NOMOr .........::0ee , bermeterai cukup, telah dinazagelen, dancocok dengan aslinya, diberi tanda (P.)b.

Bahwa benar barn pada sekitar bulan April 2010 ketikaTergugat I hendak menjual tanahtanah tersebut sebagaipersyaratan diminta oleh pihak Kecamatan Tigaraksa untukmeminta Nomor bidang tanah dari BPN Kabupaten Tangerang.Betapa kagetnya Tergugat I ketika berdasarkan pengecekandari Pegawan BPN Kabupaten Tangerang ternyata di atas tanahyang sama telah ada pihak lain yaitu Ahli Waris Loa Ayoehmelalui kuasanya waktu itu Sdr.Darianto.

Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air MinumKabupaten Gianyar, yang menyatakan Kedudukan hukumpegawai, gaji, pensiunan dari Direksi dan Pegawai, diatur denganPeraturan Bupati dengan memperhatikan ketentuanketentuanpokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawan Negeri Sipil yangberlaku dan tunjangantunjangan diatur oleh Direksi denganpersetujuan Badan Pengawas ;2.

DireksiPDAM Kabuapten Gianyar mengeluarkan Surat PeraturanDireksi tersebut tidak pernah meminta persetujuan dariBadan Pengawas PDAM Kabupaten Gianyar;Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Pasal 24 ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air MinumKabupaten Gianyar, yang menyatakan Keduduakanhukum pegawai, gaji, pensiunan dari Direksi dan Pegawai,diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikanketentuanketentuan pokok kepegawaian dan peraturangaji pegawan

PDAM Kabuapten Gianyar mengeluarkanSurat Peraturan Direksi tersebut tidak pernah memintapersetujuan dari Badan Pengawas PDAM KabupatenGianyar;Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Pasal 24 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah AirMinum Kabupaten Gianyar, yang menyatakan Keduduakan hukum pegawai, gaji, pensiunan dariDireksi dan Pegawai, diatur dengan Peraturan Bupatidengan memperhatikan ketentuanketentuanpokokkepegawaian dan peraturan gaji pegawan

dosen tetap;= Bahwa benar saksi pernah mendapat bea siswa ke Luar Negeri,Jerman danPrancis tetapi kenyataannya tidak dibiayai oleh UKI;= Bahwa sepengetahuuan saksi,Tergugat I adalah Dosen Tetappada UKI karenasaksi dan Terfugat I pernah kerja bersamasama di UKI dalam mengerjakanbalance score card tahun 2004;= Bahwa benar NIDN ( Nomor Induk Dosen Nasional ) baru diberlakukan 5 (lima)tahuin belakangan ini;= Bahwa benar sebelum NIDN ,setiap dosen tetap dan karyawan tercatat memilikiNIPUKI ( Nomor Induk Pegawan

PUTUSANNomor 91/Pdt.G/2019/PA.PbmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatunkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yangdiajukan oleh :Penggugat, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawan NegeriSipil (PNS), Tempat tinggal di Kota Prabumulih.Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada DodiIskandar, SH adalah Advokat & KonsultanHukum pada Kantor JAD Law Office

PTCCI telah beroperasi sejak tahun 1972;PT CCl adalah sebuah perusahaan dalam grup Coca ColaGroup dan dimiliki oleh The Coca Cola Export Corporationyang merupakan anak perusahaan dari The Coca ColaCompany (TCCC), dan Yayasan Kesejahteraan Pegawan PTCoca Cola Indonesia. Lokasi pabrik berada di LaboratoriumPabrik Konsentrat PT Coca Cola Indonesia Jalan Raya BogorKM.38, Cimanggis, Depok dan kantor pusat di Wisma GKBILt.18, Jalan Jenderal Sudirman No.28 Jakarta Pusat;Halaman 51 dari 70 halaman.

Dkk.Kesemuanya Pegawan Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanhan NasionalKota Bekasi, yang beralamat di jalan Chairil Anwar No.25 Kota bekasi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.191/32.75/600/VII/2019 TANGGAL 02 Juli2019, untuk Turut Tergugat V hadir Tim Kuasanya : DADANG M FUAD, SH.Dkk.

PTCCI telah beroperasi sejak tahun 1972;PT CCl adalah sebuah perusahaan dalam grup Coca Cola dandimiliki oleh The Coca Cola Export Corporation yangmerupakan anak perusahaan dari The Coca Cola CompanyHalaman 48 dari 68 halaman Putusan Nomor 926/B/PK/PJK/2017(TCCC), dan Yayasan Kesejahteraan Pegawan PT Coca ColaIndonesia. Lokasi pabrik berada di Laboratorium PabrikKonsentrat PT Coca Cola Indonesia JI.

PTCCI telah beroperasi sejak tahun 1972.PT CCl adalah sebuah perusahaan dalam grup Coca ColaGroup dan dimiliki oleh The Coca Cola Export Corporationyang merupakan anak perusahaan dari The Coca ColaCompany (TCCC), dan Yayasan Kesejahteraan Pegawan PTHalaman 32 dari 70 halaman. Putusan Nomor 946/B/PK/PJK/2017Bids5.3.Coca Cola Indonesia. Lokasi pabrik berada di LaboratoriumPabrik Konsentrat PT Coca Cola Indonesia JI. Raya BogorKM.38, Cimanggis, Depok dan kantor pusat di Wisma GKBILt.18, Jl.

menjadi milikTergugat I;Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2018/PN BilMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di persidanganternyata pembuatan Akta Pengakuan Hutang Nomor 86 tanggal 06 Oktober2015 yang dibuat dihadapan Tergugat Ill tersebut tanpa hadirnya Penggugat,melainkan setelah Akta Pengakuan Hutang tersebut selesai dibuat kemudiandiperlinatkan kepada Penggugat oleh staff/pegawai Tergugat III di rumahPenggugat dan Penggugat disuruh menanda tanganinya di hadapanstaff/pegawan

ditetapkan, Pemohon danTermohon telah hadir secara in person di persidangan;Bahwa, Pemohon adalah sebagai seorang anggota TNI aktif dariAngkatan Laut sesuai dengan tata cara perkawinan dan perceraianAnggota TNI, Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Pejabatyang berwenang yaitu Surat izin cerai Nomor SIC. tanggal 09 Maret 2018yang dikeluarkan oleh Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Batam;Bahwa, Termohon adalah sebagai seorang Pegawai/Perawat disesuai dengan tata cara perkawinan dan perceraian Pegawan

Wirjono ,SH. memberikan pendapat denganmengatakan bahwa kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidanakorupsi adalah :Serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan, agar tugas ataupekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik ;Menimbang, bahwa menurut Soedarto (vide Hukum dan Hukum pidana, Bandung hal 42)memberikan pendapat bahwa mengenai kedudukan dapat dipangku oleh Pegawan

yangdilakukan oleh Pejabat Tergugat dan terjadi dalam lingkungan operasionalTergugat tersebut merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai banksebagaimana yang secara tegas telah ditentukan dalam Pasal 37 B ayat (1)UndangUndang Perbankan, serta Pasal 29 Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen SektorJasa Keuangan yang menyatakan :Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugianKonsumen yang timbul akibat kesalahan dan / atau kelalaian, pengurus,pegawan

Pieter Yom pernah diberhentikan pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagai bentuk hukuman disiplin berat karenamelakukan pelanggaran disiplin pegawan negeri sipil yaitumenyalahgunakan wewenang, menerima hadiah atau suatupemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungandengan jabatan dan/atau pekerjaannya, yang berindikasi tindakpidana korupsi, dengan perbuatanperbuatan diantaranyasebagai berikut: Meminta sejumlah uang kepada para pihak ketiga berkaitan dengan paketpaket pekerjaan di Dinas Perindag

Pst.43.Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan KonsumenSektor Jasa Keuangan yang menyatakan :Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugianKonsumen yang timbul akibat kesalahan dan / atau kelalaian, pengurus,pegawan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan / atau pihak ketiga yangbekena untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan ;Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan hubunganantara Bank dan Nasabah sehingga pengetahuan tentang latar belakanghubungan hukum antara

Malalayang Kota Manado;Pekerjaan : Pegawan Negeri Sipil (Mantan Direktur TanggapDarurat BNPB 2016);Pendidikan : 2Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan/perintah:1.2.Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejaktanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado