Ditemukan 136458 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelaksaan pelaksanaan pemaksaan
Penelusuran terkait : Pelaksana verifikasi Penelusuran teknis impor guia Keputusan tim seleksi akhir lsm pelaksana program pidra Pelaksana tugas bupati biak numfor vs dr. eddy leunardus rumbarar; “kepala desa ikut serta sebagai pelaksana kampanye pemilu “; Muhammad sholeh S.h vs kepala bnpb selaku ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan covid-19; Setiap pelaksana kampanye pemilu yang dengan sengaja memberikan uang sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara tidak langsung Rosa sabina j. aliandoe Dkk vs kepala unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi jakarta utara; 1. mangatas togi butarbutar. 2. bevin butarbutar. 3. mangadar butarbutar vs 1. kepala kantor pertanahan kabupaten toba samosir. 2. badan pelaksana otorita toba; Pt. mitra pembangunan sultra vs kelompok kerja (pokja) b.3.5 balai pelaksana pemilihan jasa konstruksi wilayah sulawesi tenggara tahun anggaran 2022;;
Pengadilan PT KENDARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-05-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT KENDARI Nomor 26/PDT/2018/PT KDI
Tanggal 8 Mei 2018 — Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra. - Terbanding : DJABLIS.
69 — 0
  • Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra.- Terbanding : DJABLIS.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 24-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 03-08-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 82/G/PU/2020/PTUN.BDG
Tanggal 3 Agustus 2020 — SINAR INDOJAYA PERMAI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING
1071 — 898
  • SINAR INDOJAYA PERMAI
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR BPN KAB.BEKASI selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG-CILINCING
    telahdidaftarkan dan diterima di dalam Register Kepaniteraan Perkara Pengadilan TataUsaha Negara Bandung, tanggal 24 Juli 2020, dengan Nomor: 82/G/PU/2020/PTUN.BDG 3 22222 oon nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnBahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalamGugatan Penggugat tersebut; 290 22200 nnnncennnnene en eenneesBahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat dari KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Putus : 17-01-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pdt.G/2017/PN.Kdi
Tanggal 17 Januari 2018 — Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra
116 — 41
  • Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra
    Unit Pelaksana ProyekPembangkit Dan Jaringan Sultra, yang beralamat diJalan SaoSao No. 252 Kota Kendari;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 19 April2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri KendariHalaman 1 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.
    Konawe, denganberupa, Jati Lokal, Jati Putin, Kelapa, Cengkeh dan berbagai jenistanaman/tumbuhan lainnya;Bahwa pada sekitar bulan Meret Tahun 2016, diatas lahan yang dikuasaipenggugat yang diatasnya terdapat tanaman tumbuh sebagaimana tersebutpada point 1 diatas, akan dilalui proyek jaringan listrik berupa Saluran UdaraTegangan Tinggi (SUTT) Dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi(SUTET) yang di kelola oleh tergugat selaku Pelaksana Proyek PembangkitDan Jaringan Sultra, dan atas adanya rencana kegiatan
    Unit Pelaksana Proyek Pembangkit Dan Jaringan Sultra(tergugat) yang juga dikuatkan dengan adanya Surat Keterangan Lahan dantanaman Tumbuh yang diketahui oleh Kepala Desa Tirawuta Tanggal 20Maret 2016 terdapat beberapa jenis tanaman milik penggugat berupa :> Jati Lokal sebanyak 700 pohon dengan kategori kecil;> Jati Putih sebanyak 160 pohon dengan kategori kecil;> Kelapa sebanyak 260 pohon dengan kategori kecil;> Cengkeh sebanyak 100 pohon dengan kategori kecil;> Kapuk sebanyak 30 pohon dengan kategori
    Kadie Memerintahkanmenghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hakdan Tergugat untuk segera menghentkan kegiatan pada proyek janngan listikberupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara TeganganEkstra Tinggi (SUTET) yang dikelola oleh Tergugat selaku Pelaksana Proyekkhususnya yang meliniasi arealwlayah tanahlahan yang dikuasai Penggugatberukuran + 20 Meter x 220 Meter yang terletak di Desa Tiravuta Kec.Pondidaha Kab.
    PLN Unit Pelaksana ProyekPembangkit dan Jaringan Sultra yang merupakan TERGUGAT d/K, mengajukangugatan kepada :Nama : DJABLIS;NIK : 7402041003570001;Tempat/Tgl Lahir : Lahunggumbi, 10 Maret 1957;Alamat : Tirawuta RI/RW 005/003 Desa TirawutaKecamatan Pondidaha Kabupaten KonaweProvinsi Sulawesi Tenggara;Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor : 27/Pdt.G/2017/PN.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 06-07-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 31 Mei 2017 — PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II
111 — 58
  • PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL BAKAUHENI-TERBANGGI BESAR II
    Menyatakan bahwa warga yang bernama KADINAH, yang tertera dalamLampiran Surat Keputusan PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAHIALAN TOL BAKAUHENI TERBANGGI BESAR II No.217/PJT/X1/2015tentang PENETAPAN BESARNYA NILAI GANTI KERUGIAN TERKENAJALAN TOL KAMPUNG KARANG ENDAH, KECAMATAN TERBANGGIBESAR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH dengan nomor urut 115 adalahSIT DARIYATI; 6. Menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian kepadaPENGGUGAT sesuai dengan harga pasaran yaitu sebagai berikut :1.
    hukum Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan TanahJalan Tot BakauheniTerbanggi Besar Il Nomor 217/PJT/XI/2015Tentang Penetapan Besarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan TolKampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar KabupatenLampung Tengah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negerimelainkan kewenangan Pengaditan Tata Usaha Negara (PTUN)dikarenakan Keputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah JalanTol BakauheniTerbanggi Besar Il Nomor 217/PJT/XI/2015 TentangPenetapan Besarnya Nitai Ganti Kerugian
    Pengadaan Tanah.Bahwa dengan demikian jelas yang berwenang menetapkan besarnya nilaiganti kerugian adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu Kepata KantorWitayah BPN c.q.
    Bahwa sebagaimana gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwaTURUT TERGUGAT Ill tetah melakukan perbuatan melawan hukum atasKeputusan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol BakauheniTerbanggi Besar Il Nomor 217/PJT/XI/2015 Tentang PenetapanBesarnya Nilai Ganti Kerugian Terkena Jalan Tol Kampung KarangEndah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.4.
    pengadaantanah. dengan demikian jelas yang berwenang menetapkan besarnya nilaiganti kerugian adalah Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yaitu KepalaKantor Wilayah BPN c.g.
Pengadilan PN BITUNG Perdata
Register : 06-08-2019 — Putus : 20-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 169/Pdt.G/2019/PN Bit
Tanggal 20 September 2019 — Penggugat:
BADAN TA MIRUL MASJID BTM AL MUHAJIRIN PINOKALAN
Tergugat:
KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
93 — 47
  • Penggugat:
    BADAN TA MIRUL MASJID BTM AL MUHAJIRIN PINOKALAN
    Tergugat:
    KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG
    pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:BADAN TAMIRUL MASJID (BTM) AIMUHAJIRIN PINOKALAN, yang diwakilioleh Ketua BTM Masjid AlMuhajirin Pinokalan, Abdurahhim Rivai, Tempat tanggailahir Gorontalo, 28 Februari 1860, Umur 59 tahun, LakiLaki, Agama Islam, StatusKawin, pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, dengan alamat Rt. 019 Rw.004 Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung Provinsi SulawesiUtara;Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON: Melawan:KETUA PELAKSANA
    besaran biaya yang akan diterima olehPemohon atas bangunan Masjid Al Muhajirin Pinokalanyang luasnya 211 M2adalah sebesar Rp. 823.732.947 (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu TujuhRatus Tiga Puluh Dua Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah;Bahwa juga di jelaskan oleh pihak Termohon, hak untuk mengajukan keberatanbagi peserta yang tidak menerima/tidak puas terhadap nilai yang telahditetapkan dapat diajukan dalam rentang waktu 14 hari kerja kepada KetuaPengadilan Negeri;Bahwa penilaian dari pihak Pelaksana
    Sebab permohonan ditujukan kepada Ketua PelaksanaPengadaan Tanah Jalan Tol ManadoBitung selaku Kepala Kantor WilayahBadan Pertahanan Nasional Provins Sulawesi Utara yang mana seharusnyayang benar adalah kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan NasionalProvinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan TolManadoBitung.3.
    LA AMBO, pada pokoknya menerangkan :Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 169/Pdt.G/2019/PN BiBahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalahpembayaran ganti kerugian kepada Badan Tamirul Masjid (BTM) AlMuhajirin Pinokaian oleh pihak Pelaksana Pengadaan Jalan Tol:Bahwa Masjid AlMuhajirin Pinokalan didirikan pada tahun 1984:Bahwa sumber dana pembangunan masjid berasal dari kegiatan pencariandana yang dilakukan oleh panitia Pembangunan Masjid, swadayamasyarakat serta sumbangan
    sebesar Rp. 800 juta cukuptidak cukup karena Rencana pembangunan Masjid sekarang buiuh biayayang lebih besar dari biaya pembangunan terdahulu; Bahwa rencana lokasi masjid yang baru mayoritasnya penduduknyaberagama non musiim;Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali bantahannya, Kuasa HukumTermohon telah mengajukan buktibukti surat yaitu:1.Fotokopi surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3454 K/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI dalam hal ini selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG CILINCING vs PURNAMA HALIM, dk.
61 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI dalam hal ini selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL CIBITUNG CILINCING vs PURNAMA HALIM, dk.
    PUTUSANNomor 3454 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol CibitungCilincing, berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang Jalan DahaBlok B4, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan Kuasakepada Jumalianto, A.Ptnh., M.M., Ate Sarah, S.H., dan LabiRanggina, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri Sipil
    Tahap pertama Pelaksana diwajibkan untuk melakukan kegiatanmusyawarah bentuk ganti kerugian yang diingingkan oleh pihakyang berhak. Dalam Musyawarah di Desa Buni Bhakti bentuk gantikerugian yang diinginkan adalah uang;b. Tahap kedua, apabila telah sepakat bentuk ganti kerugian yangdiinginkan dalam bentuk uang maka pihak yang berhakmenandatangani Berita Acara Kesepakatan Musyawarah BentukGanti Kerugian. Berita Acara kesepakatan telah ditandatanganioleh Pemohon Keberatan;c.
    Tahap kelima kepada pihak yang berhak apabila setuju dengan nilaiganti rugi hasil penilaian dari Toto Suharto dan Rekan dapatmenandatangani surat pernyataan persetujuan nilai ganti rugi danmenyampaikan kepada pelaksana agar secepatnya dilakukanpembayaran ganti rugi.
    Sedangkan terhadap pihak yang tidaksepakat dengan besarnya nilai ganti rugi dapat mengajukanpermohonan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalamwaktu 14 hari kerja bukan kepada pelaksana pengadaan tanahHalaman 23 dari 37 hal. Put.
    Selanjutnya pada ayat (3) di atur bahwa berita acara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pelaksana pengadaantanah dan pihak yang berhak atau kuasanya;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas sudahsangat jelas Judex Facti menerapkan ayat (2) Pasal 72 Perpres Nomor71 Tahun 2012 menyatakan Berita acara kesepakatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) isinya memuat:...
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Tender
Register : 13-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 21-05-2015
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 22/G/2014/PTUN-Pbr
Tanggal 17 September 2014 — TUAH SAKTI Melawan PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014
98 — 39
  • TUAH SAKTI MelawanPEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) / PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2961 K/Pdt/2020
Tanggal 28 September 2021 — SYAHRIZAL PANE vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU - KANDIS - DUMAI DI KABUPATEN SIAK, dk
86 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAHRIZAL PANE vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PEKANBARU - KANDIS - DUMAI DI KABUPATEN SIAK, dk
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAKSELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAHJALAN TOL PEKANBARU KANDIS DUMAI DIKABUPATEN SIAK, berkedudukan di Jalan Agraria,Komplek Perkantoran Pemda Siak Sungai Betung Siak SriIndrapura, Kabupaten Siak, Propinsi Riau;2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT Cq. DIREKTORAT BINA MARGA (Cg.DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAANDAN FASILITAS DAERAH Cq.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-01-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 13-05-2022
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 2/G/2022/PTUN.BDG
Tanggal 12 Mei 2022 —
Tergugat:
BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA ( BWI)
Intervensi:
Yayasan Tanjung Baytul Amanah
135 — 47

  • Tergugat:
    BADAN PELAKSANA PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA ( BWI)
    Intervensi:
    Yayasan Tanjung Baytul Amanah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3534 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Januari 2017 — KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, selaku KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BANDARA BARU YOGYAKARTA di KULON PROGO, dk vs SUTARSO
38 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA, selaku KETUA PANITIAPELAKSANA PENGADAAN TANAH BANDARA BARUYOGYAKARTA di KULON PROGO, dk vs SUTARSO
    Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para TermohonKeberatan, di muka persidangan Pengadilan Negeri Wates pada pokoknya atasdalildalil:1.Bahwa Termohon Keberatan (Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Daerah Istimewa Yogyakarta), berkedudukan selaku KetuaPanitia Pelaksana
    Dan bagi warga petani tambak yang keberatan terhadappenilaian ganti rugi tersebut, oleh Team Panitia Pelaksana PengadaanTanah, diminta mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan, palinglambat 14 hari kerja, terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengantanggal 10 Agustus 2016;Bahwa kebijakan Para Termohon Keberatan yang tidak memberikanpenilaian terhadap usaha tambak milik Pemohon Keberatan tersebut, tidakwajar dan tidak profesional, serta bertentangan dengan ketentuan hukumyang mengatur tentang
    pemeriksaan setempat/sidanglapangan (cross cek lapangan) untuk membuktikan kebenaranobjek tambak tersebut;Apalagi Surat Keterangan Kepala Desa dibuat oleh TermohonKasasi setelah Daftar Nominatif Desa Jangkaran KecamatanTemon Nomor 03/DNPPT/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 danMusyawarah Penetapan Ganti Kerugian sebagaimana BeritaAcara Kesepakatan telah selesai dilaksanakan, tidak dapatdijadikan dasar pertimbangan dikarenakan: Surat Keterangan Kepala Desa dibuat atas saran danpetunjuk dari oknum Pihak Pelaksana
    Yogyakarta selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan Surat Keputusandari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi D.Yogyakarta Nomor O6/KPPSPPT/IV/2016, tentang PenetapanPemenang Penilai Pertanahan dalam rangka PelaksanaanPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandara baru Yogyakarta diKabupaten Kulon Progo Tanggal 26 April 2016; saksi Angger Fahrul Febrianto dalam melakukan penilaianmempunyai standar resmi dan dasar acuan/pedoman yaitu berupaPetunjuk Kode Etik Penilai Indonesia
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,selaku KETUA PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH BANDARA BARUHalaman 40 dari 42 Hal. Put. Nomor 3534 K/Pdt/2016YOGYAKARTA di KULON PROGO, 2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 10-03-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 136/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 25 Agustus 2020 — PELAKSANA JAYA MULIA
2.DJOKO SELOHARDI
3.ANTO SUPRIANTO
384 — 0
  • PELAKSANA JAYA MULIA
    2.DJOKO SELOHARDI
    3.ANTO SUPRIANTO
Pengadilan PN TUAL Perdata
Register : 19-06-2020 — Putus : 26-06-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Tul
Tanggal 26 Juni 2020 — MANAGER PLN UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN TUAL
85 — 17
  • MANAGER PLN UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN TUAL
    Perusahaan Listrik Negara Persero cq.Manager Pin Unit Pelaksana PelayananPelanggan Tual;Alamat : Jl. Soekarno Hatta Kab.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-11-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 29-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 600/PDT/2013/PT DKI
Tanggal 3 Februari 2014 — Pembanding/Penggugat : THOYIB BAHARI, SH
Terbanding/Tergugat : PRESIDEN RI
Terbanding/Tergugat : MENTERI PU RI
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS
39 — 24
  • Pembanding/Penggugat : THOYIB BAHARI, SH
    Terbanding/Tergugat : PRESIDEN RI
    Terbanding/Tergugat : MENTERI PU RI
    Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS
    Kepala Badan Pelaksana BPLS, beralamat Kantor JI. Gayung Kebon SariNo.50 Surabaya60235, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IIsemula TERGUGAT Ill ; 9222 nnn n nnn nnn nnn een nnn cence enn nn neKeduanya diwakili oleh Kuasanya 1.TJINDRA PARMA W, SH.MH., 2.DERRYSTYA MANDHALA, SH. 3.ADI SETIADI, SH. 4.DESHIKA, SH.
    Mereka adalahTenaga ahli hukum Dewan Pengarah, Kepala Sub Pokja Hukum dan staff padaBadan Pelaksana Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo beralamat di JalanGayung Kebonsari No. 50 Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 31 Juli 2012 dan 24 April 2013 ;MELAWAN1. THOYIB BAHRI, SH., dalam hal ini memilin domisili hukum pada KantorAdvokat AMIRUDDIN ABURAERA, SH. Kampus C Trisakti, Gedung C, Jl.Jend. A.
Pengadilan PN AIRMADIDI Perdata
Register : 09-09-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 131/Pdt.G/2016/PN Arm
Tanggal 2 Maret 2017 — • Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung 2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung pada Balai Pelaksana Jalan Nasional XI
112 — 50
  • Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung pada Balai Pelaksana Jalan Nasional XI
    Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di DesaTumaluntung Jaga Il Kecamatan Kauditan KabupatenMinahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal inimemberikan kuasa kepada STEVIE DA COSTA, SH.Advokad/Penasehat Hukum, beralamat di Stevie DaCosta & Partners Pengacara dan Konsultan HukumJalan Paniki Atas Nomor 74 Minahasa Utaraberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20September 2016, selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;LAWANKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana
    Tol ManadoBitung, beralamat di Jalan 17Agustus Manado95117, Tel (043) 863095 Fax (0431)856011 dalamhal ini memberikan kuasa kepada Edwin Bernes Kamurahan, APtnh,dkk Kepala Bidang pada Kantor Pertanahan Wilayah Sulawesi Utara,berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Maret 2017 dan didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 20 Maret 2017Nomor 88/SK/2017/PN Arm, selanjutnya disebut sebagaiTermohon ;Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan JalanTol ManadoBitung pada Balai Pelaksana
    Hukum tua Desa TumaluntungBeralamat di desa Tumaluntung Kecamatan Kauditan KabupatenMinahasa UtaraSelanjutnya disebut TERGUGAT VIIDirubah / diperbaiki menjadi :Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan TanahPembangunan Jalan Tol Manado Bitung, beralamat di 17 AgustusManado 95117, Telp (0431) 863095 Fax (0431) 856011.Selanjutnya disebut TERGUGAT Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Pembangunan JalanTol Manado Bitung pada Balai Pelaksanaan
    ;Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Termohon membantahyang pada pokoknya yaitu ;Tergugat menyatakan :Bahwa Tergugat tidak punya kewenangan untuk menetapkanbesarnya nilai ganti kerugian karena hal tersebut adalah kewenanganKetua Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalamPeraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan UmumPasal 63 ayat (1) yang menyatakan :Penetapan besarnya ganti kerugian dilakukan oleh Ketua PelaksanaPengadaan
    Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan buktibukti surat yang diajukan Para Tergugat sebagai berikut : bahwaberdasarkan bukti T.I4 Nomor 114/KEP71.300/XV2015 tentang PenetapanPenilai Pertanahan pada pelaksanaan Pengadaan jalan Tol ManadoBitung,a7Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utaraselaku Ketua Pelaksana Pengadaan tanah menetapkan penilai dalampelaksanaan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol ManadoBitungadalah : KJPP SIH WIRYADI & Rekan sebagai penilai
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 22-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 175/Pdt.G/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
RADEN MAS RATNAM ANINDYA
Tergugat:
1.Gubernur Riau
2.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
73 — 24
  • Penggugat:
    RADEN MAS RATNAM ANINDYA
    Tergugat:
    1.Gubernur Riau
    2.Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau
    Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Provinsi Riau, beralamat di Jalan Sudirman No. 438Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru,Provinsi RIAU SCDAQAL .............ccceeeeeseeeeeeees TERGUGAT II;Selanjutnya disebut SeDagal..............
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-05-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2483 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Mei 2016 — VS Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah DK
82 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalPropinsi Sumatera Selatan selaku Ketua PelaksanaPengadaan Tanah DK
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-11-2013 — Putus : 06-02-2014 — Upload : 04-12-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 602/PDT/2013/PT DKI
Tanggal 6 Februari 2014 — Pembanding/Penggugat : ABDUR ROHIM
Terbanding/Tergugat : PRESIDEN RI
Terbanding/Tergugat : MENTERI PU RI
Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS
61 — 7
  • Pembanding/Penggugat : ABDUR ROHIM
    Terbanding/Tergugat : PRESIDEN RI
    Terbanding/Tergugat : MENTERI PU RI
    Terbanding/Tergugat : KEPALA BADAN PELAKSANA BPLS
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 20-11-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2012/PN.Yyk
Tanggal 17 Januari 2013 — BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA sebagai Tergugat I dan REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Sebagai Tergugat II
132 — 56
  • BADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA sebagai Tergugat IdanREKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA Sebagai Tergugat II
    MURDOKO,SH,MH ;Pekerjaan : Kesemuanya Advokat, berkantor pada Kantor Advokat RHRdi Jalan Puntodewo Nomor 10 WirobrajanYOGYAKARTA 5 2222222 2n ee nen noneBerdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2012 ;selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;MelawanBADAN PELAKSANA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHYOGYAKARTA yang beralamat di Jalan Ring Road Barat, Taman Tirto,Kasihan, Kabupaten Bantul ;sebagai TERGUGAT I ;2 REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA yangberalamat di Jalan Ring Road Barat,
    yang meliputi sebagai berikut1 Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan sengketa Perselisihan Hakdan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas yangpelaksanaannya dilakukan secara musyawarah kekeluargaan (winwin solution),sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam AlQuran Surah AsySyura ayat : 38,serta menerapkan prinsip filosofi Jawa kalah ora wirang, menang tanpongasorke lawan;2 Bahwa PIHAK KEDUA sepakat dan sanggup untuk mencabut surat PHK yangberupa Surat Keputusan Pengurus Badan Pelaksana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 08-05-2023 — Putus : 14-09-2023 — Upload : 06-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 14 September 2023 — Penggugat:
YAYASAN DOKTOR HAJI ABDULLAH AHMAD PENDIDIKAN GURU AGAMA ISLAM PADANG
Tergugat:
KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
37 — 0
  • Penggugat:
    YAYASAN DOKTOR HAJI ABDULLAH AHMAD PENDIDIKAN GURU AGAMA ISLAM PADANG
    Tergugat:
    KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA (BWI)
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 14-12-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 06-02-2023
Putusan PN PADANG Nomor 261/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Pdg
Tanggal 31 Januari 2023 — Penggugat:
PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
Tergugat:
DIANA AGUSTIN
554 — 116
  • Penggugat:
    PT PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI BARAT UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN PADANG UNIT LAYANAN PELANGGAN BELANTI
    Tergugat:
    DIANA AGUSTIN