Pasal39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dilizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3.

No. 135/Pdt.P/2018/PA.MEMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing;Menimbang, bahwa perkara

nmenyatakan ti dak menanbahketerangan atausesuatu apapun lagi dan hanya mohon putusan ;Menimbang, bahwa untuk ringkas dan lengkapnyaputusan ini maka hal halyang termmat dalam berit a acara persidangan nmerupakanbagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan turutdi pertimbangkan ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana telah diuraikan di atas ;wee ee ee ee eee eee Menimbang, bahwa berdasar kanbukti P.1 mka terbukti antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam perkawnan

dirukunkan kenbali disebabkan Tergugat ti dakdapat menberi nafkah yang layak kepada Penggugat danTergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, dan pihakkeluarga sudah berusaha maksimal mendamikan nereka nanunti dak berhasil , serta nenyatakan sudah tidak sanggup lagimengupayakan perdamian ; eee eee Menimbang, bahwa nemperhati kan keadaan rumahtangga Penggugat danTer gugat seperti tersebut di atas, Majelis Hakimber pendapat bahwa dengan tanpa nmenpersoalkan siapa yangbersalah diantara suam isteri, perkawnan

75 oe ) 5.6 O9 iydan pasal 3 Kompil asi Hukum Islam oleh karenanya nempertahankan perkawnan demikian tetap berlangsungjustru akan neninmbulkan dampak yang tidak baik bagikedua belah pihak dan dapat nenjerumuskan nereka kedalam perbuatan dosa yang berkepanjangan ;weer eee eee eee eee eee Menimbang, bahwa dalam halini Majelis Hakim perlu nmengemkakanKaidah Ushul yang ber bunyi abwri odro Sls salu l alArtinya : Menghindari bahaya harus didahulukan dari padamendatangkan manfaat ; Menimbang, bahwa berdasarkan

pokok gugatan yaitu agar perkawinan Penggugat denganTergugat diputus dan diakhiri dengan perceraian;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan

ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa,Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan berbunyi sebagai berikut:(1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu,(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan

Halaman 15 dari 20Akibat putusnya perkawnan karena perceraian talah baik ibu atau bapak tetapberkevajiban memelihara) dan mendidik anakanaknya, sematamataberdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenaipenguasaan anakanak, Pengadilan memben keputusannya,Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa dari hasil perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu : 1.

Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajibanmengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksudPasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yangtelah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegavwai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraiandalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengandaerah hukum Peganai Pencatat di mana perkawnan

dilangsungkan, makasatu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkanpula kepada Pegauai Pencatat tempat perkawnan dilangsungkan dan olehPegavai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatanperkawnan, dan bagi perkawnan yang dilangsungkan di luar negeri, salinanitu disampaikan kepada Pegavai Pencatat di Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab,pertalian kerabat atau sesusuan dan tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum = Islammaupun peraturan perundang undangan yang berlaku;Menimbang, bahwa tentang ketentuan keabsahan perkawinan,menurut hukum perkawinan nasional di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat(1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; Menyatakan: Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagama dan

Putusan no 0620/Pdt.G/2016/PA.Mtr.Disamping adanya 4 (empat) orang yang hadir tersebut terdapat ketentuanbahwa di pihak calon istri, tidak sedang terikat perkawinan maupun iddahdari lelaki lain, sebagaimana yurisprudensi:oe Cy bac gl CISI (yo gla AdSicll La L pill ,Disyaratkan pula bahwe wanita yang dinikahkan (almangkukhati) tersebuttidak dalam ikatan perkawnan maupun dalam masa menjalani iddah darilelaki lain,Berdasarkan fakta ketentuan hukum Islam sebagai tersebut diatas,Majlis menilai bahwa perkawinan

dengan prosedur dan tatacara perkawinan yangditentukan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku di Indonesia;Menimbang bahwa berdasarkan dalil pada posita 3, Majelismenemukan adanya fakta bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut tidakdicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela (setempat),sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;Menimbang Pasal 2 ayat (2) dan Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:Tiaptiap perkawnan

pencatatanperceraian antara Pemohon dan Termohon;Maka Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kepentinganhukum untuk tertionya perceraian;Bahwa berdasarkan hukum (goodgovernment) pemerintah berkewajibanmemberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat;Bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab I'anatut Tholibin dankitad Bughyatul Mustarsyidin, selanjuntnya diambil alin sebagaipendapat Majelis, antara lain berbunyi :55g ae Ka algal le 1S geal Ag 5 & Os Maly oly Ai yo 4bArtinya : Pengakuan perkawnan

tertuang dalam ketentuan Pasal 3Kompilasi Hukum Islam, dan perkawinan yang seperti itu menurut Majelissudah tidak perlu lagi dipertahankan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengemukakanpendapat Ahli Hukum Islam yang tersebut dalam kitab Kitab Mada HurriyatuzZaujaini Juz halaman 83 yang artinya :Islam memilih lembaga thalaq ketika rumah tangga sudahdianggap goncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa.Sebab, meneruskan perkawnan

tersebutmaka telah terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 27 September 1997 dengan wali Masdar Sahar, mas kawinberupa uang sebesar Rp 100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai danpernikahannya disaksikan oleh Hanapi dan Niman ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk darikitab lanatut Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis sebagai berikut:SEE gl ee ree LeeLee VC Mm Ee Sree VE TORY =Artinya: Pengakuan perkawnan

dengan perempuan harus dapatmenyebut shahnya perkawnan dan syarat perkawnan contohnyavali dan dua orang saksi yang adil,Menimbang, bahwa para Pemohon selama ini telah hidup dalamrumah tangga sebagai suami istri merasa telah menikah akan tetapi tidakmempunyai bukti surat nikah dan setelah pemeriksaan di persidangan secarasyari pernikahan Para Pemohon sah, saat ini Para Pemohon sangatmembutuhkan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan

, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi tersebutmaka telah terbukti bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 12 April 1976 dengan wali P.LASIP (ayah kandung pemohonll), mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10, (Sepuluh Rupiah) dibayar tunaidan pernikahannya disaksikan oleh Madro'i dan Rais;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan petunjuk darikitab lanatut Tholibin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alihsebagai pendapat Majelis :Yang artinya: Pengakuan perkawnan

dengan perempuan harus dapatmenyebut shahnya perkawnan dan syarat perkawnan contohnyavali dan dua orang saksi yang adil,Menimbang, bahwa para Pemohon selama ini telah hidup dalamrumah tangga sebagai suami istri merasa telah menikah akan tetapi tidakmempunyai bukti surat nikah dan setelah pemeriksaan di persidangan secarasyar'i pernikahan Para Pemohon sah, saat ini Para Pemohon sangatmembutuhkan Pengesahan Nikah sebagai bukti pernikahan Para Pemohon;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan

Surabaya, maka Pengadilan AgamaSurabaya berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dalam persidangan telahmengajukan saksi saksi XXXX dan XXXX, menerangkan dibawah sumpahnyabahwa XXXX, umur 4 tahun dan XXXX, umur 2 tahun 6 bulan adalah benar benar anak dari hasil perkawinan XXXX dengan XXXX, sebelum perkawinanPemohon dan Pemohon Il dicatatkan di KUA setempat ;Menimbang, bahwa pada pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1Tahun 1974, menentukan bahwa Perkawnan

adalah sah, apabila dilakukanmenurut Hukum masingmasing Agamanya dan kepercayaannya itu , dandemikian pula pasal 4 KHI berbunyi Perkawnan adalah sah apabila dilakukanmenurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawnan ;Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan atautidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPNakibathukumnya bukan perkawinan itu tidak sah, akan tetapi perkawinan tersebuttidak mempunyai kekuatan hukum ex pasal

berdasarkan fakta tersebut di Majelis hakimberpendapat dalildalil pbermohonan Pemohon dan Pemohon II telah terbuktikebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut,sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai lItsbat Nikah perlu dikemukakan abstakhukum sebagai berikut :1.UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1disebutkan: Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya,Kompilasi Hukum Islam:a.Pasal 4 menyebutkan: Perkawnan

adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo. 1 Tahun 1974,Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Perkawnan hanya dapat dibuktikandengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Hal. 9 dari 12 halaman Pen.

Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: Dalam hal perkawnan tidak dapatdibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya kePengadilan Agama;d. Pasal 7 ayat (8) menyebutkan: Salah satu itsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanyaperkawnan yang terjadi sebelum berlakunya Undangundang No.1Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut UndangUndangNo.1 Thun 1974e.

Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka,wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu;Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukanbahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b).Calon Isteri, c). Wali nikah, d).

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah terbukti memenuhi ketentuanhukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kedua mempelai dan dua orangsaksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21 ayat (1) dan 30Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yang dalampenetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;J 9S Cptrlig oly gai Ca Abe g pli g dimne Sh Bl yal gle IS Uo geal) byArtinya : Dan didalam pengakuan telah teradinya perkawnan

lanatutthalibin juz IV halaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagaiberikut :Uns lg il (ple ula al aly al alate daa y jl age Gob da gj ADE LES CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnan itusendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sim tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa :kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

dengan ketentuan hukum Islam danketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI) menyatakan bahwa Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikandengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.Hal. 10 dari 17 Salinan Penetapan No.41/Pdt.P/2013/PA.PybKemudian dalam Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa ltsbat nikah yang dapatdiajukan ke Pengadilan Agama Panyabungan terbatas mengenai halhalyang berkenaan dengan. ...huruf fe Perkawnan

yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawnan menurut halangan perkawnanmenurut Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Selanjutnya pada Pasal 7ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, walinikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawnan itu.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang ditemukan dipersidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4)Kompilasi Hukum Islam

di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwapermohonan Pemohon dan Pemohon Il telah memenuhi persyaratan formilsehingga dapat diterima untuk diperiksa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanpersyaratan materil permohonan Pemohon dan Pemohon Il yang berkaitandengan pemeriksaan terhadap rukun dan syarat perkawinan sesuai denganketentuan hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia;Menimbang, bahwa Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974menyatakan: Ayat (1) Perkawnan

Ayat (2) Tiaptiapperkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yangmenyatakan: Perkawnan adalah sah apabila dilakukan menurut hukumIslam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang No.1 tahun 1974tentang Perkawnan.Hal. 11 dari 17 Salinan Penetapan No.41/Pdt.P/2013/PA.PybMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka

belah pihak sudah tidak bersama lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;Menimbang, bahwa dengan demikian maka ketentuan dalam hal keadaanSuami Istri sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam Rumah tangganya, sudahdapat dibuktikan menurut hukum ;Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Nomor: 534 K/PDT/1996 tanggal 18Juni 1996 menyatakan Bahue dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebabpercekcokan atau karena salah satu pihak telah meningggalkan pihak lain, tetapi yangperlu dilihat adalah perkawnan

itu sendiri, apakah perkawnan itu masih dapatdipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah makaperkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi,meskipun salah satu. pihak menginginkan perkawnan supaya tetap untukdipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawnan pecah tetap akan berbuatyang tidak baik agar perkawnan itu tetap pecah*;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanadiuraikan tersebut di atas, maka Penggugat sudah

perkawinanantara Penggugat dan Tergugat telah lahir di Kabapaten Tabanan 2 (dua)Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 202/Pat.G/2016/PN Taborang anak semuanya lakilaki yang masingmasing bernama ANAK 1, lakilaki,Lahir di Tabanan tanggal 31 Januari 1999 (vide surat bukti terlanda P3) danANAK 2, LakiLaki, lahir di Tabanan tanggal 18 Maret 2007 (vide surat buktitertanda P4);Menimbang, bahwa mengenai sahnya suatu perkawinan di atur dalamPasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan(1) Perkawnan

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masingagamanya dan kepercayaannya itu.(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa di dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan itu mengatur adanya 2 (dua) syarat dalam suatu Perkawinan yaknisecara materiil pada ayat (1) dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaannya itu sedangkan syarat formil diatur pada ayat (2)Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundangan

yangberlaku,Menimbang, bahwa setelah dihubungkan alat alat bukti sah yangdiajukan ke muka persidangan dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perkawinan(vide Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawnan).

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumanyang lebih berat setelah perkawnan berlangsung;d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan pihak yang lain;e.

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidakdapat menjalankan kevejibannya sebagai suami/steri;f, Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.Menimbang, bahwa jika dihubungkan fakta fakta hukum yangterungkap dipersidangan dengan alasan perceraian (vide Pasal 19 PP No.9tahu 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawnan)maka dapat diketahui bahwa kecurigaan Tergugat

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)Hal. 8 dari 11 hal. Pen.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamukawn. Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3. Qaidah fighiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:Aalioaly Legis Aye jl) Gle Ley!

No. 0068/Pdt.P/2018/PA.MEMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernama Calon Isteri dengan calon suami yang bernama CalonSuami;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat

ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Megang;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50

Pasal 39 danPasal 40 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi: perkawnan hanya dlizinkan jikapihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun, namun Majelis Hakim membaca ayat selanjutnya, ayat (2)yang berbunyi dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapatdiminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun wanita.

, barang siapa di antara kamu telah sanggupmemenuhi kevajiban belanja dalam perkawnan, hendaklah kamu kawn.Sesungguhnya kawn itu dapat menutup pandangan mata danmeredakan syahvwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklahberpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya;3. Qaidah fighiyyah dalam Kitab alAsybah wan Nazhair hal.33 yangberbunyi:Aalioslly Logie Aye jl) cle Ley!

Para Pemohon telahberalasan hukum sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan memberikanDispensasi Kawin (pengecualian batas umur pernikahan) kepada anak ParaPemohon yang bernamaCalon Suami dengan calon istri yang bernama CalonIsteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang berbunyi: setiap orang yang akanmelangsungkan perkawnan

memberitahukan kehendaknya itu kepada PegavaiPencatat ditempat perkawnan akan dilangsungkan, maka kewajiban ParaPemohon (selaku orang tua dari calon mempelai) setelah mendapat penetapandari Pengadilan Agama Muara Enim untuk mendaftarkan perkawinan anaknyapada Kantor Urusan Agama Kecamatan;Menimbang, bahwa perkara Dispensasi kawin ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganHal. 9 dari 11 hal

Pdt.G/2013/PN.Sby tanggal 28 Agustus 2013 adalah Sengketa Warisyang di mintakan banding Ke Pengadilan Tinggi Surabaya serta belummempunyai kekuatan hukum tetap maka Pengadilan Agama Surabayadalam register Perkara Nomor :5345/Pdt.G/2016/PA.Sby yang memeriksaPerkara Aquo Maka Pengadilan Agama Surabaya Tidak BerwenangMemeriksa Dan Mengadili perkara Aquo di karenakan Masih ada Sengketa Perdata yang belum di Putus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya hinggasekarang;Bahwa berdasarkan Pasal 22 menegaskan bahve Perkawnan

Perkara aquo adalah Kurang Pihak dikarenakan lou Pemohon yang bernama XXXX tidak di jadikan PIHAKdalam gugatan pembatalan Isbat Nikah maka gugatan dapat dikategorikan gugatan kurang Pihak maka berdasarkan Putusan MA No.621K/Sip/1975yaitu apabila orang yang di tarik sebagai tergugat tidaklengkap;BahwadalampositasuratgugatandariPemohonnomor1 3 4 5 1113.12telahmenyebutkan dan menyatakanXXXXBin XXXX anak kandung dari(XXXX dan (Almh) XXXX ini semua Fakta Kenyataan bertentangandenganisi Undang Undang Perkawnan

No.1 Tahun 1974 BAB IV Pasal23; Yang dapat mengajukan pembatalan perkawnan yaitu (ayat a); ParaKeluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri; Karenaitu Gugatan Pemohon ini tidak jelas Subjek Pemohon karenanya Gugatanyang tidak jelasataukabur (obscuur libel) tidak dapat diterima untukseluruhnya;Bahwa perlu di ketahui sebelumnya (XXXX telah menikah secara sahdengan Tiga orang yaitu yang pertama antara (XXXX dan (Almh) XXXXyang kedua XXXX dan (Almh) dengan XXXX sedangkan pernikahan

Ayat 3 Itsbat nikah yang dapat diajukan kePengadilan Agama terbatas mengenai hal hal yang berkenan dengan (c)Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawnan. (d) Adanya perkawnan yang terjadi sebelum berlakunya (Undangundang No.1 tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yangtidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undangundang No.1tahun 1974; 4.

Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suamiatauistri, anakanak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan ituBahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 75 Keputusan pembatalanperkawnan tidak berlaku surut terhadap ayat (b) anakanak yang dilahirkan dari perkawnan tersebut dan menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat 2 Keputusan tidak berlaku surut (a) Anakanak yang dilahirkan dariperkawinan tersebut.Bahwa itsbath nikah dimohonkan untuk perkawinan yang tidak ada

inipun dikuatkan oleh saksi Eromna Unmehopa, saksi Martha Momongan, saksiAina Badila dan saksi Ani Hanabi, yang menyatakan bahwa setahu mereka rumahtangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baikbaik saja dan romantis;Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetao Mahkamah Agung RlNomor : 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahva dalamperceraian tidak peru dilihat dan siapa penyebab percekcokan atau karena salah satupihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang peru dilihat talah perkawnan

itusendin, apakah perkawnan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hatkedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipunsalah satu pihak telap menginginkan perkawnan supaya tetao utuh, apabilaperkawnan itu tetao dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawnan pecahtetao akan berbuat yang tidak baik agar perkawnan itu tefap pecah ;Menimbang bahwa, dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupanrumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

gle cM 6 goal (8Artinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan(dari seorang lakilaki) atas diri seorang wanita, maka, yangbersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnyapernikahan dan syaratsyaratnya seperti persoalan yang terkait denganvali dan dua orang saksi yang adil, (Khasyiyah lanatutthalibin juz IVhalaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis

Hakim yang berbunyisebagai berikut :Ure l gti) (ple ula Al aly al alate daa g jt agi Gob da 9 j ADE CaS CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan);11Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakanpendapat para pakar yaitu : Pendapat Prof.

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnanitu sendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Siri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa: kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umumdan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakimharus mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokoksebagaimana diuraikan di atas, terlebin dahulu Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;Menimbang, bahwa Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan menyatakan Perkawnan jalah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Selanjutnya ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:(1) Perkawnan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu,(2) Tiaptiap perkawnan dicatat menurut peraturan perundangundanganyang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P5 bahwa pada tanggal16 Mei 2012 Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari

Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu;(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengandaerah hukum Pegavai Pencatat di mana perkawnan dilangsungkan,maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpabermeterai dikirimkan pula kepada Pegavai Pencatat tempat perkawnandilangsungkan dan oleh Pegauai Pencatat tersebut dicatat pada bagianpinggir dari daftar catatan perkawnan

, dan bagi perkawnan yangdilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada PegavaiPencatat di Jakarta;Menimbang, bahwa oleh karena tempat pelaksanaan perkawinanPenggugat dan Tergugat sama dengan tempat pelaksanaan perceraian in casu,maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan tersebut, Majelis memerintahkan kepada Paniterapada Pengadilan Negeri Sungailiat atau Pejabat yang

810Artinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan(dari seorang lakilaki) atas diri seorang wanita, maka, yangbersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnyapernikahan dan syaratsyaratnya seperti persoalan yang terkait denganwali dan dua orang saksi yang adil, (Khasyiyah lanatutthalibin juz Vhalaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang

berbunyisebagai berikut :Ure lei) ple Sula Al ads al alate daa g jt ages (ob da yj AD Lis CysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanyahubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakanpendapat para pakar yaitu : Pendapat Prof.

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnanitu sendiri. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa: kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umumdan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakimharus mempertimbangkan.

bahwapernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah teroukti memenuhiketentuan hukum Islam, yaitu adanya wali, mahar, kKedua mempelai dandua orang saksi serta ijab kabul sebagaimana ketentuan Pasal 14, 21ayat (1) dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli figh Islam, yangdalam penetapan ini telah diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakimmenyatakan;J 9S Cpsrlig oly gai Ce Abeg pli gy Ainne Sh Bl yal gle oS Uo gall byArtinya : Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawnan

lanatutthalibin juz IVhalaman 254).Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakanketerangan dalam kitab Ushul Figh, Abdul Wahhab Khallaf, halaman 93yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyisebagai berikut :Urs l gti) (ple ula Al aly al alate dans jib ag god dag 5 Dd CS ysArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itusebagai isteri seorang lakilaki, maka dihukumkan masih tetap adanya11hubungan suamiistri selama tidak ada buktibukti yang menentukan lain(putusnya perkawnan

Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa:pencatatan perkawnan adalah suatu yang penting saja untukdilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawnanitu sendin. Pendapat Prof. DR. Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa :perkawnan Sim tidak melanggar konstitusi, karena di jalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H.

., berpandangan bahwa: kalau perkawnan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umumdan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakimharus mempertimbangkan.