Ditemukan 45339 data
17 — 11
9 diss lobes azo ry aibal p> Su logic alg UN cng: all UeSesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak denganadanya perpecahan dan pertentangan, selain itu) justru) akanmenimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak danHal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 3464/Pdt.G/2020/PA.
45 — 7
Hal mana yang malah terkesan bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya, diajukan secara amburadul dan asalasalan olehkarena alasan yang mendasari Gugatan a quo tidak jelas.TERDAPAT PERTENTANGAN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM GUGATANPENGGUGAT.Bahwa setelah perubahan gugatan, pada posita kel1 gugatannya, Penggugatmenambahkan dalil bahwa Tergugat menitipkan anak ketiganya, i.e., KASTH SEMESTARAYA kepada orang tua Tergugat, tanpa seizin Penggugat, sehingga mempersulitPenggugat untuk bertemu dengan anak
Hal mana yangmenunjukkan visavis, terdapat pertentangan antara posita dengan petitum pada Gugatana quo, yang mengakibatkan petitum ke3 Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya.Sehingga hal yang demikian, terang juga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.5.
GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUURLIBEL).Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana terurai di atas, bahwa alasan yangmendasari Gugatan Penggugat tidak jelas dan terdapat pertentangan antara posita denganpetitumnya, maka secara keseluruhan, Gugatan Penggugat merupakan suatu gugatan yang kabur( abscuur libel ) serta tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.6.
PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS.Bahwa berdasarkan argumentasiargumentasi sebagaimana terurai di atas, bahwa alasanyang mendasari Gugatan a quo tidak jelas, dan terdapat pertentangan antara posita denganpetitum Gugatan Penggugat serta Gugatannya yang kabur, maka, mengakibatkan seluruhpetitum Gugatan Penggugat turut menjadi tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan.Dengan demikian, Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak memenuhi persyaratanformil serta TIDAK DAPAT DITERIMA Niet Ontvankelijke
NANDANG SUPARDI Alias SUPARDI
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
19 — 3
Pasal 3 ayat (3) KeputusanMenteri Keuangan RI, maka Hakim menilai terdapat pertentangan denganbantahan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada mengajukan suatu bukti apapun yang membuktikanbahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Uang TunaiPengganti Rumah Tinggal Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200, (Seratusdua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut
Hakim dapatmembuat suatu persangkaan bahwa : adanya kekeliruan pendataan yangdilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak termasukdalam daftar penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan/ataukekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahan Tergugatlayak untuk dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangansebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatanPenggugat
JIHANTO NUR RACHMAN, SH
Terdakwa:
SANTANA Alias NANA CIKO Bin Alm SURYADI
308 — 137
RAHUP ARDI selaku Dokter Pemeriksa pada RSUDIndramayu, mendapatkan kesimpulan terdapat pendaharahan pada hidung kiri,lecet padapunggung tangan kiri 2 (dua) buah, lecet pada kaki kanan, lecetpada kaki kiri, dan lecet pada telapak ibu jari kaki kiri yang disebabkan olehtrauma benda tumpul.Bahwa dari kronologis peristiwa hukum yang diuraikan Jaksa Penuntut Umumdidalam surat dakwaan terdapat pertentangan/kontradisi dengan sangat jelasbaik pada dakwaan kesatu). maupun pada dakwaan kedua,pertentangan/kontradisi
RAHUP ARDIsebagaimanaVisum Et Repertum tertanggal 13 April 2021;Bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkapdalam membuat surat dakwaan dikarenakan terdapat pertentangan dalamperumusan bentuk dakwaan dan pertentangan dalam uraian kronologisperistiwa hukum yang dikonstruksikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka sudahsepatutnya surat dakwaan jaksa penuntut dapat dikategorikan sebagai dakwaanyang bersifat kabur dan tidak jelas (OBSCUURLIBEL).Berdasarkan berbagai Fakta yang telan
91 — 45
Perjanjian ini tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh salah satu pihak sertaberlaku juga dan mengikat bagi ahli waris kKedua belah pihak.Pasal 7Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya para pihak memilih tempatkedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan NegeriDenpasar di Denpasar.Hal 7 dari 12 halaman Putusan Perdamaian Perkara No.145/Pdt.G.Bth/2017/PN.DpsPasal 8Setiap sengketa atau pertentangan yang timbul berkenaan dengan penerapan danpenafsiran atas Perjanjian ini
dan segala akibatnya, para pihak wajib untukmenyelesaikan sengketa atau pertentangan itu secara damai (kekeluargaan).Pasal 9.
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Juli1969, Nomor 117 K/Kr/1968, yaitu halhal yang menghapuskan pidanadalam moodtoestand harus dilinat adanya:1) Pertentangan antara dua kepentingan hukum;2) Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban;3) Pertentangan antara dua kewajiban hukum;Bahwa di persidangan terungkap bahwa saksi pelapor MADE PUTRAADNYANA menyerahkan cek dan BG kepada Terdakwa dengan sukarela,tanpa paksaan, yang mana uangnya akan diinvestasikan atau dikelola
yang berlokasi di Bongan Tabanan, dan Terdakwa telah menujukan buktiSertifikat Hak Milik Nomor 1238 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3542, yangmana setelah dikelola, uang pokok beserta bunga yang wajar akandikembalikan kepada anak saksi pelapor MADE PUTRA ADNYANA dariisteri kedua yang tinggal di Lombok, begitu pula keterangan saksisaksiyang dimaksud pada poin 5, jadi tidak ada pertentangan kepentingan,Hal. 11 dari 16 hal. Put.
8 — 0
SelanjutnyaTergugat tinggal di rumah kontrakandi daerah Tanggerang sedangkan Penggugat tinggal di rumah Orang tuaPenggugat sampai dengan sekarang.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai, Namun sejakbulan April 2016Penggugat dan Tergugat mulai terjadiperselisihan faham dan pertentangan, yang disebabkan : Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan faham,pertentangan, pertengkaran yang menyebabkan cekcok; Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kepercayaan
Antara Penggugatdan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk hidupbersama.Bahwa puncak perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaranantaraPenggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 yang disebabkanTergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat karena Tergugat yang tidakpercaya kepada Penggugat yang diduga mempunyai hubungan khususHalaman 2 dari 16 HalamanPutusan Nomor 1001/Pdt.G/2018/PA.Tnkdengan lelaki lain.
SUSI DARNENGSIH
Tergugat:
SATUAN KERJA NON VERTIKALPEMBANGUNAN WADUK JATI GEDE
43 — 12
Pasal 3 ayat (3) KeputusanMenteri Keuangan RI, maka Hakim menilai terdapat pertentangan denganbantahan Tergugat ;Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut Hakim dapatmembuat suatu persangkaan bahwa : adanya kekeliruan pendataan yangdilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak termasukdalam daftar penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan /atau kekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahanTergugat
128 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketahanan Nasional, dan pencapaian tujuan nasional, akan tetapiPemerintah Daerah perlu diberi Kewenangan dan peran yang lebih luas, nyatadan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional (vide UndangUndang No. 22 Tahun 1999, menimbang huruf c) ;Menimbang, bahwa ketidaksamaan, perbedaan dan pertentangan pasalpasal Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2001 dengan UndangUndang No. 22Tahun 1999 dan pertentangan pasal demi pasal adalah bersifat interprotable,tetapi dalam butirbutir yang diutarakan
59 — 1
N.2 054/Pdt.G/2016/PAJS.3.Membebankan biaya perkara kepada PemohonDan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yangseadil, adilnya;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasankepada .Pemohon tentang dampak dari berpoligami namun Pemofiontetap ingin melangsungkan pernikahan keduanya dan pihak Termohonmenyatakan tidak keberatan dan bahkan telah menyetujui pemohonuntuk menikah'lagi dengan wanita, pilihannya oleh karena antaraPemohon dengan Termohon sudah tidak ada pertentangan
PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah .seperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangantelah datang menghadap dipersidangan dan majelis hakim telahmemberikan nasehat sehubungan dengan permohonan poligamiPemohon tetapi Termohon secara tegas menyatakan merelakan danmemberi izin kepada Pemohon untuk, menikah lagi (poligami) denganseorang perempuan bernama: CALON ISTRI, oleh .karena itu dalamperkara Ini sudah tidak ada pertentangan
BONG FUI KHIAN
Tergugat:
Ahli Waris LIU SUN TJAU atau TJANG TJHAN PHIN
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG
136 — 39
Penggugattertanggal 5 september 2018 yang diterima oleh Majelis Hakim melaluikepaniteraan perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugatmencabut gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan perdata PengadilanNegeri Singkawang pada tanggal 16 Agustus 2018 dibawah register perkaraperdata Nomor 48 /Pdt.G.2018/PN Skw, dan juga dipersidangan pada hariSenin tanggal 10 September 2018 Kuasa Penggugat menyatakan tetap inginmencabut gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut tidak pertentangan
55 — 13
TERDAPAT PERTENTANGAN DALAM DIKTUM PUTUSAN NO. XXX/PDT.G/2013/PA.JJS TERTANGGAL 18 MARET 2014Bahwa selama menikah dengan Terbantah, Pembantah telah memperoleh bendatetap maupun benda bergerak sebagai berikut:a 1 (satu) unit rumah beserta tanah seluas 417 M2?
BPKB: C319655BG;Bahwa dari uraian di atas, terbukti ada pertentangan di dalam Putusan No.XXXX/PDT.G/2013/PA.JS Tertanggal 18 Maret 2014, karena sebagaimana telahdibuktikan oleh Pembantah pada Point A di atas, Perjanjian Pernikahan antaraPembantah dan Terbantah merupakan Perjanjian yang sah dan berdasarkanHukum, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengandemikian seharusnya terhadap Pembayaran atas Objekobjek Harta yangdilakukan oleh Pembantah bukan merupakan Harta Bersama, namun
Dengan demikian terbukti adanya Pertentangan di dalam diktumPutusan No. XXXX/PDT.G/2013/PA.JS Tertanggal 18 Maret 2014, olehkarenanya terhadap Putusan No. XXX/PDT.G/2013/PA.JS Tertanggal 18 Maret2014 tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi (Non Excecutable).C. ADANYA BUKTI BARU YANG DITEMUKAN SETELAH PUTUSAN NO.XXX/PDT.G/2013/PA.JSBahwa Pembantah telah menemukan Bukti baru yang bersifat menentukan setelahadanya Putusan Perkara No.
6 — 1
Pemohon dengan Termohon sudah sulit untukdirukunkan kembali sekalipun keluarga telah mencoba untuk merukunkannya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut Majelis menyimpulkanbahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagidisebabkan sering terjadi pertengkaran masalahnya Termohon tidak patuh padapemohon sehingga antara mereka sudah pisah ranjang selama 2 tahun dan selama itupula sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi diantaramereka yang menimbulkan pertentangan
voArtinya :" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidakmenghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohontelah terbukti dan telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertentangan
18 — 3
IIadalah Abdul Karim dan Marsup.Bahwa pada saat pernikahan terjadi Pemohon ada memberikan maharkepada Pemohon Il, berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).Bahwa setahu saksi saat pernikahan terjadi Pemohon berstatus Bujangdan Pemohon II Gadis.Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darahmaupun hubungan sesusuan.Halaman 4 dari 10 halamanPenetapan Nomor 0059/Padt.P/2018/PA.TbhBahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II telah hidup bersamasampai dengan sekarang tanpa gangguan dan pertentangan
yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Pemohon IIadalah Abdul Karim dan Marsup.Bahwa pada saat pernikahan terjadi Pemohon ada memberikan maharkepada Pemohon Il, berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).Bahwa setahu saksi saat pernikahan terjadi Pemohon berstatus Bujangdan Pemohon II Gadis.Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darahmaupun hubungan sesusuan.Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II telah hidup bersamasampai dengan sekarang tanpa gangguan dan pertentangan
TAMRIN BIN RONI
Tergugat:
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini melalui cabangnya di Pontianak â PS Kurau Singkawang
65 — 13
jugaPenggugat pransipal sedangkan pihak Tergugat tidak hadir;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan secaralisan oleh Kuasa Penggugat kepada Majelis Hakim dipersidangan pada hariSenin tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwaPenggugat mencabut Surat Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraanperdata Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 14 September 2020dibawah register perkara perdata Nomor 63 /Pdt.G/2020/PN Skw;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut tidak pertentangan
LILI
Tergugat:
DUTONO
69 — 13
hadir kuasanya tersebut danTergugat hadir kuasanya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang disampaikan secaralisan oleh Kuasa Penggugat kepada Majelis Hakim dipersidangan pada hariRabu tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwaPenggugat mencabut Surat Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraanperdata Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 20 Juli 2020 dibawahregister perkara perdata Nomor 54 /Pdt.G/2020/PN Skw;Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut tidak pertentangan
92 — 10
tanggal12 November 2020, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat tidakhadir dipersidangan;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan secara lisan danjuga menyampaikan surat tertanggal 06 November 2020 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Penggugat mencabut perkara gugatan Nomor/Pdt.G/2020/PN Skw yang telah didaftarkan di Kepaniteraraan PengadilanNegeri Singkawang tanggal 02 Oktober 2020 tersebut;Halaman 1 Penetapan Nomor /Pdt/G/2020/PN SkwMenimbang, bahwa oleh karena hal tersebut tidak pertentangan
91 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
berbunyi:Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas ternyata di dalam positagugatannya, nampaknya Penggugat/Terbanding tidak konsisten, dimanahubungan hukum = antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang terjadi pada tanggal 14 Desember 2012 atas tanahsengketa di dalam posita gugatan alinea pertama dan alinea keempatdidalilkan sebagai perjanjian jual beli sedangkan di dalam posita gugatanalinea keenam dan petitum gugatan point 4 didalilkan sebagai jual belisehingga terjadi pertentangan
Pertentangan positadan petitum yang dipahami oleh Pemohon Kasasi manakala dalamposita gugatan didalilkan jual beli sementara dalam petitum dimintakanpengesahan utang piutang misalnya;Pertentangan posita dan petitum gugatan sebagaimana pertimbanganJudex Facti Pengadilan Tinggi sampai mengakibatkan gugatan kabur(obscuur libel) tidak diuraikan secara lebih rinci selain hanya karenapertimbangan redaksional perjanjian jual beli dan jual beli semata.Padahal perjanjian jual beli dan jual beli secara hukum
11 — 2
ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON , umur 7 tahun, lakilaki ;. bahwa pada awalnya pernikahan atau rumah tangga antara Pemohon dan Termohondalam keadaan baikbaik saja dan hidup rukun, namun sejak setelah kelahiran anak yangpertama (1997) hubungan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertentangan,perselisihan dan percekcokan terus menerus sampai sekarang ; . bahwa adapun yang menjadi penyebab pertentangan, perselisihan, percekcokan terusmenerus tersebut adalah :1).
581 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa terlepas dari pertimbangan Judex Facti, putusan Judex Factiharus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan sebagaimana dimuatdalam putusan dibawah ini karena untuk pengakuan dan pelaksanaanputusan arbitrase internasional Pengadilan Negeri Jakarta Pusatberdasarkan Pasal 65 dan Pasal 66 Undang Undang Arbitraseberwenang memeriksa Putusan Arbitrase Internasional sepanjangmengenai adatidak adanya pertentangan antara putusan arbitraseinternasonal dengan kepentingan umum, pertentangan mana tidakterbukti