Ditemukan 277 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik replik repubiik rebublik repoblik repulik repbulik repiblik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 06-01-2011 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 6 Januari 2011 — Ir. H. HARUN AL RASJID Bin M.MAKSUM. T1; ASIKIN Bin TALAN. T2;
94 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ditentukan dalamKeputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan UntukKepentingan Umum, di mana tanah tersebut seluruhnya terdiri dari 11(sebelas) bidang tanah sebagaimana tersebut dalam Surat KeteranganNomor : 593/189 dari Kepala Pemerintahan Sekretariat Daerah KotaTegal tertanggal 10 November 2008 sehingga pelaksanaan pengadaantanah untuk proyek Jalan Lingkar Utara Kota Tegal telah sesuai denganperaturan yang ada yakni Keputusan Presiden Repblik
    Tegal tertanggal 10 November 2008 adalah milik PemohonPeninjauan Kembali Il/Terdakwa II/ASIKIN dan dengan adanyapelepasan dan penyerahan hak kepada Pemerintah Kota Tegal melaluiPanitia Pengadaan Tanah maka sudah menjadi asset Pemerintah KotaTegal serta pembayaran ganti layak telah dilaksanakan oleh PanitiaPengadaan kepada ASIKIN selaku pemilik tanahtanah tersebut danoleh karenanya proses pengadaan tanah untuk proyek pelaksanaanJalan Lingkar Utara Kota Tegal seluruhnya telah sesuai KeputusanPresiden Repblik
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 23-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 734/Pid.Sus/2018/PN Ptk
Tanggal 3 September 2018 — Penuntut Umum:
AMANDA, SH., MH
Terdakwa:
1.MAT TOHIR Alias MAT Bin RUKI
2.MUHAMMAD TOHA Alias ABAH Bin FADLI Alm
16 — 3
  • bukti akan ditentukan statusnya sebagaimanatersebut dalam amar putusan dibawah;1.Minimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah danpatut dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukanpermohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan ketentuandalam pasal 222 KUHAP' kepada Para Terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara ini, yang besarnya seperti akan disebutkan dalamamar/dictum putusan ini;Memperhatikan ketentuan dalam pasal: 127 ayat (1) ke 1 UndangUndang Repblik
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Perikanan
Register : 19-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 382/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 11 Juli 2019 — Kong Huiping anak Kong Zhai Zai
129 — 31
  • melanggarukuran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananNomor 56/PERMENKP/2016 tanggal 27 Desember 2016) karena berukuranpanjang karapas kurang dari 8 (delapan) cm atau beratnya kurang dari 200(dua ratus) gram per ekor.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat,oembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaanperikanan Repblik
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 17-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 460/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat : SETIAJI TANUMIHARDJA
Terbanding/Penggugat : LESLIE GIRIANZA HERMAWAN
135 — 74
  • cidera janji (breach of contract) danterkategori WANPRESTASI, akan tetapi selenjutnya Penggugatmenuntut dalam petitumnya untuk menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);Bahwa formulasi gugatan yang mencampuradukan/penggabunganantara WANPRESTASI dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)adalah tidak dibenarkan dan berakibat gugatan menjadi tidak jelas,dan kabur (obscur libel), sebagaimana beberapa YurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia: Putusan Mahkamah Agung Repblik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-03-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 23-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 K/TUN/2012
Tanggal 23 April 2012 — I. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, III. SITTI HAERANI KAIMUDDIN vs HJ. GUSTI AMINAH K. YUSUF;
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Supu Yusuf (orang tua Penggugat) berdasarkan putusanMahkamah Agung Repblik Indonesia No.699 PK/pdt/1996 tanggal 09 Juli 1998 danperkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;5).
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 04-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.RENDI WINATA,SH
2.RONIUL MUBAROQ
Terdakwa:
1.UJANG NANA Bin SOLEHUDIN
2.RYAN HIDAYAT Bin PURWANTO
3.FAJAR SADEWA PRIMA Bin DEDY ARDEN
4.LIZARO ZEGA Anak AROFATI
5.AHMAD ROBETUL WAFA Bin SUPARWOTO
53 — 22
  • menimbangPermen KP Nomor 0O1/MENKP/I/2015 tanggal O6 Januari 2015 telahmengalami penurunan populasi diberbagai wilayah sehingga perlu menjagakeberadan dan ketersediaan stok species tersebut;Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 666/Pid.Sus/2019/PN.JmbMenimbang, bahwa dengan demikian unsur memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat,oembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaanperikanan Repblik
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 04-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 668/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.RENDI WINATA,SH
2.RONIUL MUBAROQ
Terdakwa:
SABHA MITRA Anak O HIDAYAT
50 — 18
  • mengingat species tersebut berdasarkan konsideran menimbangPermen KP Nomor 0O1/MENKP/I/2015 tanggal O6 Januari 2015 telahmengalami penurunan populasi diberbagai wilayah sehingga perlu menjagakeberadan dan ketersediaan stok species tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat,oembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaanperikanan Repblik
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 15-03-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PT SURABAYA Nomor 189/PDT/2024/PT SBY
Tanggal 2 April 2024 — ., MH
Terbanding/Tergugat I : Meriyati ditulis juga Meryati
Terbanding/Tergugat II : Loedi Harianto
Terbanding/Tergugat III : Ketua Mahkamah Agung Repblik Indonesia Cq Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq Ketua Pengadilan Negeri Malang Diwakili Oleh : RUDY HARTONO,SH.M.H,ARY LANCANA P,SH,M.H,MOHAN AYUSTA W,SH
Terbanding/Tergugat IV : Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
17 — 15
  • ., MH
    Terbanding/Tergugat I : Meriyati ditulis juga Meryati
    Terbanding/Tergugat II : Loedi Harianto
    Terbanding/Tergugat III : Ketua Mahkamah Agung Repblik Indonesia Cq Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Cq Ketua Pengadilan Negeri Malang Diwakili Oleh : RUDY HARTONO,SH.M.H,ARY LANCANA P,SH,M.H,MOHAN AYUSTA W,SH
    Terbanding/Tergugat IV : Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah Jawa Timur Cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Perikanan
Register : 24-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 07-07-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 460/Pid.Sus/2017/PN Dps
Tanggal 15 Juni 2017 — ISKANDAR SUKMANA , dk.
133 — 40
  • dimasukan kedalam 8 (delapan)kantong plastik yang dikemas dalam plastik yang telah diisi oksigendimasukkan kedalam 1 (satu) buah koper yang akan dibawa keSingapura dengan menggunakan Pesawat Jet Star JQ116 tujuanDenpasar Singapura. yang mana mana benih lobster tersebut adalahmilik Terdakwa ISKANDAR SUKMANA dan benih lobster tersebutberasal dari Perairan Lombok Tengah dan Lombok Timur, NusaTenggara Barat tersebut merupakan kegiatan mengeluarkan ikan ataubenih lobster dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Repblik
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-11-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 688/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
ROBERT LOA
Tergugat:
PT KARUNIA MULIA PRATAMA
140 — 69
  • seluruhnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR, oleh karena gugatanPenggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak, dan gugatan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak, maka kepada Penggugat Konpensi/TergugatRekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dihukum untukmembayar biaya perkara secara berimbang, yang jumlahnya tercantum dalam amarputusan ini;Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal 1338 KUHPerdata, Pasal 3 (1)Peraturan Menteri Perdagangan Repblik
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 28-06-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 22/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
YUDHI IRAWAN
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
121 — 39
  • 2011tentang Komisi Kode Etik Polri pasal 21 ayat 3 huruf d yang berbunyi melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP ,jadi Penggugat pada saat dilantik menjadi anggota Polri wajib mengucapkansumpah dan janji yang salah satunya isi Ssumpah tersebut sebagaimana yangtertuang dalam Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang KepolisianRepublik Indonesia vide pasal 22 ayat 1 adalah akan menaati segalaperaturan perundangundangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan diKepolisian Repblik
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PA SELONG Nomor 845/Pdt.G/2018/PA.Sel
Tanggal 7 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 27
  • CKompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga gugatan Para Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet on tvankeljke verklaard);Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil evor in personadalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagaiPenggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, karena ParaPenggugat merupakan balok/cicit dari pewaris Amaq Ali, bahwaberdasarkan Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) UrusanLingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung Repblik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 11-02-2014 — Putus : 01-10-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan PTUN MEDAN Nomor 13/G/2014/PTUN-MDN
Tanggal 1 Oktober 2014 — YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA ( YPLP – PGRI ) PROVINSI SUMATERA UTARA VS MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
221 — 456
  • Sebagaimana Tergugat Il/Intervensi utarakan dalam eksepsi masalahharta benda bergerak maupun tidak bergerak adalah masalah HukumPerdata begitu juga terhadap bangunan Sekolah SMP dan SMA Swastadi Desa Terjun Kecamatan Medan Marelan yang menjadi modalPembentukan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan DasarMenengah Persatuan Guru Repblik Indonesia, yang didalilkanPenggugat Telah Jelas, karena Penggugat berdasarkan keputusanPengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar MenengahPersatuan Guru Republik
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Perikanan
Register : 19-06-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 11 Juli 2019 — 1. LUCY Als HONG CAI Anak HATO 2. HERMAN Anak KENG LENG SAKTI
139 — 56
  • Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMENKP/2016tanggal 27 Desember 2016) karena berukuran panjang karapas kurang dari 8(delapan) cm atau beratnya kurang dari 200 (duaratus) gram per ekor.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memasukan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yangHalaman 45 dari51 Putusan Nomor 383/Pid.Sus/2019/PN.Jmbmerugikan masyarakat,oembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan kedalam dan/atau keluar wilayah pengelolaanperikanan Repblik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 13-04-2012 — Putus : 30-08-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 58/G/2012/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2012 — PT. Krama Yudha Sapta;Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
78 — 66
  • BuktiP1 : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repblik Indonesiatanggal 18 Januari 2012 Tentang Penetapan Tanah Terlantar AtasTanah Hak Guna Usaha Nomor 1 atas nama PT. Krama YudhaSapta terletak di Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, KotaPangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu562. Bukti P 23. Bukti P 34. Bukti P45. Bukti P56.
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Khusus
Register : 27-10-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN KABANJAHE Nomor 61/PDT.SUS-BPSK/2016/PN.KBJ
Tanggal 9 Desember 2016 — -PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero, Tbk. Tarutung lawan Boy Mastura Bagariang
186 — 41
  • selama belum ada Peraturan yang menagturtentang pelaksanaan Pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak dapat berdirisendiri karena Pasal 26 UU Hak Tanggungan sebagai pelaksananyadan oleh karena pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 UUHak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/ 258 RBg.maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melaluiFiat Eksekusi Pengadilan Negeri, bukan melalui perantara KantorPelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Repblik
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 27-11-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2616/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 15 April 2019 — EFFENDI SUNARYO Bin SOBIRIN MELAWAN MOESRIFAH Binti H. ABD. RAHMAN
45 — 13
  • Reskrim atas nama Penggugat ( PENGGUGAT ) yangtelah dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota besarMakassar, sektor Manggala tanggal 03 Oktober 2018, telah diberi metereisecukupnya dan distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyatasesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4 ;Bs Fotokopi surat pemberitahuan tentang perkembangan hasil penyidikan,Nomor B/644/XI/Res 1.6/2018/Reskrim atas nama Tergugat ( TERGUGAT )yang telah dikeluarkan oleh aakepolisian Negara Repblik
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-05-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 62/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
1.KAISAH
2.JUMIYEM
3.ARINI
4.TUMIRIN
5.ROHANI
6.JUMONO
7.JUMINGAN
8.JONI
9.SUGIMAN
10.KADIM HR
11.SUDARMINI
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
190 — 82
  • Vrenigde Deli Maatschappij (VDM) dinasionalisasioleh pemerintah Repblik Indonesia, dan setelah dinasionalisasimaka selanjutnya nama perusahaan mengalami pergantiansebagai berikut :a)b)Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1960,diganti menjadi perusahaan perkebunan nasional (PPN ) Baru;Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 143 Tahun 1961tanggal 26 April 1961 berubah lagi menjadi PPN Sumut(Kebun Tembakau) ; 222 nn nono mene n en nnnnneBerdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1963tanggal
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 07-08-2020 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 3433/Pdt.G/2020/PA.Cbn
Tanggal 3 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 58
  • Bahwa eksepsi Para Tergugat tersebut tidak relevan dan tidakmempunyai dasar hukum, karena penanganan suatu perkara perdata adabatas waktunya sebagaimana yang sudah digariskan dalam Surat EdaranMahkamah Agung Repblik Indonesia (SEMA RI) No. 2 tahun 2014 yangsalah satu pokoknya menyatakan penyelasaian perkara pada PengadilanTingkat Pertama paling lambat 5 bulan termasuk penyelesaian minuta.Maka dengan demikian dalil eksepsi Para Tergugat bertentangan denganSEMA RI sebagaimana tersebut di atas.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 745/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat I : Notaris Kamelina, S.H
Pembanding/Tergugat V : Nn. KELLY TANIA
Terbanding/Penggugat : LAY TJIN NGO
Turut Terbanding/Tergugat II : Ny. SUNNY CHANDRA
Turut Terbanding/Tergugat III : HEINRICH CHANDRA
Turut Terbanding/Tergugat IV : CHARLIE CHANDRA
296 — 177
  • Bahwa oleh karena PENGGUGAT tidak merumuskan secara jelas dalammerincikan kerugian Materil didalam posita poin 13 hurup a halaman 10 Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor : 745/PDT/2020/PT.DKI28.29.didalam gugatannya maka dalam ketentuan Kaidah hukum YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia gugatan tesebut jelas ObscuurLibel alias tidak jelas dan patutlah ditolak oleh Majelis hakim PengadilanNegeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara a quo;Lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Repblik Indonesia sebagaiberikut