SIANTURI, S.H.dalam bukunya Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannyabahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yangdisadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnyasuatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supayatidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadariyaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapiseharusnya (menurut perhitungan umum /

Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banda Aceh;Telanh mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, sertamemperhatikan barang bukti di persidangan;Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Lena Rosdiana Aji, S.H.dalam Surat Tuntutannya, tanggal 12 November 2019 pada pokoknya menuntutagar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:1.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2006, halaman 809mengatakan Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelasberdasarkan undangundang pembuktian, yaitu:a. Apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syaratformil dan materiil;b. Alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;c. Dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti;d.

Persil 52 D Ill, dengan Luas 2,64 Ha (dua koma enam puluh empathektoare);Bahwa berdasarkan suratsurat bukti (novum) P.PK1, P.PK1a, danP.PK1b, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluTergugat IV/Pembanding /Pemohon Kasasi) yaitu berupa Buku Letter C(Rincik) Nomor 100 yang terdiri dari Buku , Buku II, dan Buku III yangdibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H.dalam suratsurat bukti P.PK4, yaitu berupa Surat Keterangan RiwayatTanah dengan Nomor Kohir 308 C I, tertanggal

Hal ini didasarkan pada fakta hukum yang mana memperlihatkanbahwa tanah dengan Nomor Kohir 265 dengan tanah Nomor Kohir 308 C memiliki Kesamaan yang identik dalam hal dalam hal status kepemilikantanah, nomor persil tanah, kelas tanah, dan luas tanah;Bahwa berdasarkan suratsurat bukti (Novum) yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali yaitu SuratSurat Bukti P.PK1, P.PK1a, dan P.PK1b yang diperkuat dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yangdibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H.dalam

Untuk itu, gugatan Penggugatsangat kabur dan membingungkan (confuse);Menurut Darwan Prinst, S.H.dalam bukunya "Strategi Menyusun danMenangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT Citra AdityaBakti, Tahun 2002. Hal.173.

Hal ini dapat diperhatikan dalam pendapatDarwan Prinst, S.H.dalam bukunya Straregi Menyusun Dan MenanganiGugatan Perdata, Cetakan Ketiga, Penerbit PT Citra Aditya Bakti,Tahun 2002, Hal.169172 , yang Menyebutkan bahwa mengenaiEksepsi tidak hanya menyangkut Eksepsi Absolut akan tetapi dikenaljuga dengan istilan Eksepsi Relatif yang meliputi:a) Declinatoire Exceptie;b) Dilatoire Exceptie;c) Premtoire Exceptie;d) Disqualificatoire Exceptie;e) Exceptiei Obscuri libelli;f) Exceptie Plurium Litis Consortium

Lamintang, S.H.dalam buku: DasarDasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 281menyatakan bahwa, Perkataan willens en wetens tersebut,sebenarnya telah dipergunakan dalam Memorie van Toelichting(MvT) dan penyusun Memorie van Toelichting yang mengartikanopzettelijk plegen van een misdrij atau kesengajaan melakukanSsuatu kejahatan sebagai het teweegbregen van verbodenhandeling willens en wetens atau sebagai melakukantindakanyang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;3.

Soebekti, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Peranjian, penerbit PT.

Sebagaimana pendapat Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 801, bahwa apa yangdigariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yangdikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut ultra petitum partium.Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggaptelah melampaui batas wewenang atau ultra vires yakni bertindakmelampaui wewenangnya (beyond the powers of his authority).

., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek halaman103 mengatakan, bahwa putusan provisionil adalah putusan yang dijatuhkansehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, sementara diadakantindakantindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak ataukedua belah pihak. Putusan semacam ini banyak dipergunakan dalam acarasingkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan.

Karti bersamaNotaris/PPAT Henny Rupiyanti, S.H.Dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, PemohonKasasi telah melaksanakan pengurusan balik nama 6 (enam) bidangtanah tersebut menjadi nama H. Karti dan Termohon Kasasi, berupaSurat Keterangan Keadaan Tanah (P.1 s/d P.6), dan H. Karti telahmenguasai fisik bidang tanah (P.25);Dalam melaksanakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, H.

ANDI GUNAWAN, S.H.dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengandidampingi oleh SULAIMAH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriKandangan, dengan dihadiri oleh HERY WAHYUDI, SH Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kandangan serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;PANITERA PENGGANTISULAIMAHHAKIM TUNGGAL,DT. ANDI GUNAWAN, SH halaman 18 dari18 halamanPerkara nomor 116/Pid.Sus/2012/PN.Kgn.

Azhar Syamsuri, S.H.dalam laporannya tanggal 20 Februari 2015, pada pokoknya menyatakanbahwa mediasi telah dilaksanakan, namun para pihak tidak berhasil mencapaikesepakatan, dengan demikian upaya perdamaian sebagaimana diperintahkanoleh pasal 130 HIR. Jo.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika,2007 pada halaman 46 (vide Bukti T2) menyatakan sebagai berikut:Perkataan contentiosa atau contentius, berasal dari bahasa latin. Salahsatu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya dengan penyelesaiansengketa perkara adalah penuh semangat bertanding atau polemik.

Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata terbitan SinarGrafika, 2007 pada halaman 46 menyatakan sebagai berikut:Perkataan contentiosa atau contentius, berasal dari bahasa latin.Salah satu arti perkataan itu, yang dekat kaitannya denganpenyelesaian sengketa perkara adalah penuh semangat bertandingatau polemik.

*;Bahwa oleh karenanya, Tergugat beranggapan Rekan Suparman,S.H. adalah merupakan representasi dari para Penggugat prinsipaluntuk mewakili kepentingan hukum para Penggugat prinsipal didepan persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gresik;Bahwa berikutnya ternyata alas hak Rekan Suparman, S.H.dalam bertindak untuk dan atas nama para Penggugat prinsipal didepan persidangan selaku Advokat adalah berdasarkan Kartu(atau Surat) Advokat yang dikeluarkan oleh Konggres AdvokatIndonesia

HM NOR CIPTA ABADI, berdasarkan Pasal 12 Akta Notaris Nomor : 04tertanggal 05 Maret 2009 dihadapan Notaris SAID AHMAD, S.H.Dalam hal ini diwakili oleh H. MATNOR berkewarganegaraanIndonesia, Tempat Tinggal Jalan Simpang Gusti NM No. 19RT.037/RW.05, Kelurahan Alalak Utara, Banjarmasin, Pekerjaan :Direktur HM. NOR CIPTA ABADI. Dalam hal ini memberikan kuasakepada : 1. MAHYUDIN, S.H.;2. DEPRONSYAH KOBARA, S.H., M.H.; 3. M.KHARISMA P. HARAHAP, S.H.

Erna Mardiaty dalam SuratKeputusan itu sebagai Nomor urut 1; Penggugat Il, Penggugat Ill Penggugat V dan Penggugat VIII,dasar penghunian adalah Surat Keputusan Direktur JenderalPembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman R.1.No.D.PL 02.0154.85, tanggal 8 Juli 1985 (secara kolektif), denganpenjelasan, Penggugat I/Sudarto, S.H. dalam Surat Keputusantercatat sebagai Nomor urut 6, Penggugat Il/Mugiyono, S.H.dalam Surat Keputusan itu tercatat sebagai Nomor urut 7,Penggugat V/Baryudan Lamet dalam

Yahya Harahap, S.H.dalam buku yang sama halaman 482 dengan alasan:e membolehkan atau memberi kebebasan bagi tergugat mengajukangugatan rekonvensi di luar jawaban pertama, dapat menimbulkankerugian bagi penggugat dalam membela hak dan kepentingannya;e selain itu, membolehkan tergugat mengajukan gugatan rkonvensimelampaui jawaban pertama, dapat menimbulkan ketidaklancaranpemeriksaan dan penyelesaian perkara;e rasio yang terkandung dalam pembatasan pengajuan mesti padajawaban pertama, yaitu agar tergugat

Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Him. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.

Cabang Cirebon GunungJati, saat ini bertempat tinggal di Cirebon, dalam hal ini bertindak dalamjabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.15 tanggal20 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H.Dalam hal ini diwakili oleh AGUNG SATYA NAGARA, S.H., dkk untuk dan atasnama serta mewakili Pemberi Kuasa atas Jabatannya berdasarkan SuratKuasa Khusus nomor: B. 2046VI/KC/ADK/06/2019 tanpa tanggal bulan Juni2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal26

Subekti,S.H.dalam bukunya yang berjudul PokokPokok HukumPerdata (hal. 34), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi(utang prive) dan utang persatuan (utang gemeenschap),yaitu suatu utang untuk keperluan bersama).Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suamiatau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yangharus disita pertamatama adalah benda prive (benda pribadi).Apabila tidak terdapat benda pribadi atau ada tetapi tidakmencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga